ELSAM News Oktober 2014 - Elsam.or.id ELSAM News Oktober 2014

Wujudkan masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan dan menghormati Hak Asasi Manusia
Jika anda kesulitan membuka e-Newsletter ini, View this email in your browser
Share
Tweet
Forward

 FOKUS 


Persoalan Hak Asasi Menanti Solusi Pemimpin Baru


Perubahan kepemimpinan nasional menjadi momentum yang tepat untuk melakukan proses evaluasi atas perjalanan bernegara, khususnya setelah enam belas tahun runtuhnya pemerintahan otoriter Orde Baru. Presiden Joko Widodo, yang dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, akan menghadapi tantangan berat terkait agenda HAM. 

Pemerintahan sebelumnya yakni pemerintahan di bawah SBY-Boediono meninggalkan pekerjaan rumah terkait tiga agenda utama pemenuhan HAM. Jika tiga agenda utama tersebut tidak diselesaikan maka dikhawatirkan akan meruntuhkan pilar kebangsaan dan keberlangsungan agenda pembangunan. Ketiga agenda utama tersebut yakni, keberanian untuk secara bermartabat menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu secara berkeadilan, perlindungan bagi kelompok minoritas sebagai bagian dari perwujudan demokrasi, serta komitmen untuk merawat kebebasan warga untuk berkontribusi dalam pemerintahan dengan mencegah lahirnya kebijakan yang memberangus kebebasan berekspresi warga negara.

 PELANGGARAN HAM MASA LALU 


KKPK Luncurkan Laporan 40 Tahun Kekerasan


Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) meluncurkan laporan hasil proses Tahun Kebenaran tentang 40 tahun kekerasan pada 3-4 Oktober 2014 di Goethe Institute, Jakarta. Laporan yang berjudul "Menemukan Kembali Indonesia: Suara Korban Membebaskan Belenggu Kekerasan Masa Lalu," ini berisi proses yang dilakukan KKPK selama Tahun Kebenaran dan rekomendasi yang nantinya akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

Sejak tahun 2012 KKPK melakukan pengumpulan dokumentasi terkait kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi antara tahun 1965 hingga 2005. Pengumpulan dokumentasi itu sendiri melibatkan 50 organisasi anggota KKPK yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Dari pengumpulan dokumentasi tersebut, KKPK berhasil menciptakan database nasional yang mencakup 1.300 kasus dan 3.150 orang yang menjadi korban pelanggaran berat HAM.

 PEMANTAUAN KEBIJAKAN 


UU ITE Meresahkan Kemerdekaan Berpendapat dan Berekspresi


UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memunculkan dua masalah krusial. Pertama, sebagai undang-undang yang menjadi dasar pengaturan pemanfaatan teknologi internet, UU ITE belum berhasil menjadi pedoman yang komprehensif bagi lalu lintas konten internet. Kedua, pengaturan ketentuan pemidanaan dalam UU ITE dilatarbelakangi kesadaran bahwa internet tidak bisa dipisahkan dari potensi kejahatan. Hal ini menyebabkan pembuat kebijakan nampak tidak memperhitungkan dampak rumusan norma hukum ketika diimplementasikan dalam tataran praktik. Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, ELSAM memandang penting untuk segera memperbaharui UU ITE, dengan mempertimbangkan sejumlah hal.

 KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN 


Putusan Pengadilan Negeri Sleman Tidak Berpihak Kepada Korban


Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada 16 Oktober 2014 akhirnya memutuskan vonis terhadap pelaku kasus penyerangan doa rosario di Sleman, Abdul Kholik, selama 3 bulan kurungan dan membayar biaya perkara senilai Rp 2.000,-. Vonis 3 bulan ini masih dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani pelaku selama lebih dari dari 3 bulan, yang artinya Abdul Kholik bisa langsung bebas.

ELSAM bersama Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Yogyakarta dan Solidaritas Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (SOBAT KBB) menilai putusan tersebut tidak adil dan tidak berpihak kepada korban. ELSAM, PBHI Yogyakarta dan SOBAT KBB yang memantau proses peradilan tersebut memiliki banyak catatan terhadap penegakan hukum acara, prinsip-prinsip peradilan yang adil, substansi perkara dan contempt of court, serta hak-hak korban diabaikan.

 BISNIS DAN HAM 


Perkembangan Sidang Perkara Sodong, Mesuji

 
Dalam sidang lanjutan perkara Sodong di awal Oktober, terungkap bahwa gugatan PT SWA terhadap 4 warga Sodong tidak berdasar. Pasalnya, beberapa saksi menyatakan mereka juga memiliki lahan di tanah sengketa tersebut seluas 20 Ha. Selain itu juga diketahui bahwa PT SWA pernah mengakui adanya tanah beberapa saksi di dalam HGU PT SWA dan pernah ada pembicaraan untuk menyelesaikannya.
 
Sementara dalam sidang lanjutan berikutnya, ahli dari pihak tergugat menyatakan BPN harus merevisi keputusan HGU yang telah dikeluarkan karena sebelumnya sudah ada areal yang telah dilekati hak di atas tanah HGU. Hal ini dikarenakan sebelum HGU PT SWA terbit, sudah ada hak bagi masyarakat Desa Sungai Sodong yang melekat di atas tanah tersebut.
 
Dalam sidang terakhir pemeriksaan saksi yang menghadirkan Denny Indrayana sebagai mantan Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Mesuji juga terungkap bahwa lahan 633,2 Ha yang disengketakan adalah milik masyarakat Desa Sungai Sodong. Berdasarkan temuan TGPF Mesuji sebelumnya terbukti lahan tersebut merupakan lahan yang diperjanjikan untuk dibangun plasma kepada masyarakat. Namun pada tahun 2001 malah terbit HGU PT SWA yang memasukkan areal milik masyarakat sebagai lahan HGU. Dalam keterangannya, Denny Indrayana juga menjelaskan perubahan nama dari PT TMM menjadi PT SWA merupakan modus perusahaan untuk menghindari kewajiban terhadap masyarakat.

Perkembangan Pengujian UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H)

 
Koalisi Anti Mafia Hutan menilai UU P3H telah mengebiri petani, masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat karena sanksi pidana tetap diarahkan pada petani, masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat. Untuk itu, Koalisi Anti Mafia Hutan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keseluruhan UU P3H.
 
Pada 14 Oktober 2014, MK menggelar sidang perdana pengujian pasal 1 angka 3 dan pasal 6 ayat (1) huruf d UU P3H. Dalam sidang tersebut, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menyarankan agar para pemohon menjelaskan kedudukan hukum yang dipakai untuk mengajukan gugatan terhadap ketentuan penunjukan kawasan hutan oleh pemerintah dalam UU Kehutanan dan UU P3H. Sementara dalam sidang lanjutan yang digelar 28 Oktober 2014, para pemohon memperbaiki permohonannya sesuai dengan saran Hakim Konstitusi. Selain itu, para pemohon juga menyatakan sanksi pidana yang menjerat petani, masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat dirasakan tidak adil.

Aparat Tembak Warga Dayak Meratus, Bukti Ketidakpahaman Aparat Atas Pengakuan dan Hak Masyarakat Adat

 
Pada 23 Oktober 2014, seorang warga Dayak Meratus tewas tertembak dan tiga orang luka-luka ketika Polres Tanah Bumbu dengan 35 personel Sabhara dan Reskrim mengadakan razia illegal logging di Baturaya, Kecamatan Menteweh, Tanahbumbu, Kalimantan Selatan. Razia itu dilakukan karena masyarakat dituding melakukan illegal logging di kawasan yang masuk konsesi perusahaan HPH, PT Kodeko Timber. Masalahnya konsesi perusahaan itu masuk kawasan adat Batu Lasung.
 
Akibat penembakan tersebut, Public Interest Lawyer Network (PILNet) menilai aksi penembakan oleh aparat tersebut menunjukkan ketidakpahaman aparat atas pengakuan masyarakat adat dan hak-hak mereka. PILNet menyatakan penembakan warga tersebut merupakan pelanggaran HAM serius yang harus diusut tuntas.

 PENDIDIKAN HAM 


Pelatihan HAM Bagi Panitia RANHAM Kota Palu

 
ELSAM bekerjasama dengan SKP HAM Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Palu menggelar pelatihan HAM bagi panitian RANHAM Kota Palu pada 20-23 Oktober 2014. Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman panitia RANHAM mengenai konsep Hak Asasi Manusia. Pelatihan ini tidak terlepas dari berbagai upaya Pemda Kota Palu untuk memajukan Palu sebagai Kota Sadar HAM yang diikuti dengan munculnya Peraturan Walikota No. 17 tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) Kota Palu.
 
Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kerjasama antara ELSAM dan Pemda Kota Palu untuk menyelenggarakan pendidikan HAM selama 2 tahun. Kerjasama ini dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang terkait dengan pendidikan HAM seperti penyediaan sumber daya pengajar, materi, dokumentasi serta proses evaluasi dan pengembangan materi/kurikulum pendidikan HAM.

 OPINI 

Pilkada Law: Betrayal of Democrary, Constitution

Wahyudi Djafar | Program Officer Pemantauan Kebijakan ELSAM

Business and Human Rights: More Than Pure CSR

Kania Mezariani G | Asisten Program Advokasi Hukum ELSAM

 MULTIMEDIA 

FOTO ESAI

Peringatan Hari Tani Nasional 2014

 
Hari Tani Nasional 2014 diperingati oleh berbagai kelompok atau organisasi multi sektor. Massa dari berbagai kelompok tersebut menyatakan selama dua periode kepemimpinannya, Presiden SBY gagal menyejahterakan rakyat, khususnya petani.

VIDEO


Bisnis dan HAM #1
Bisnis dan HAM #2
Bisnis dan HAM #3





 

INFOGRAFIS


7 Kasus Pelanggaran HAM Berat Yang Harus Diselesaikan Presiden ke-7
Lima Tahun Rekomendasi DPR tentang Kasus Penghilangan Paksa 1997/1998
Putusan Hukuman Mati di Indonesia Tahun 1990-Agustus 2014

POSTER


UU ITE Menjerat Kita
Hapus Pidana Pencemaran Nama Segera
Internet Kepentingan Semua
Jangan Langgar Privasi
Pikir Dulu Sebelum Blokir


 
FOLLOW US

Twitter | Facebook | Youtube | Website
Copyright 2014 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), All rights reserved.



Artikel Terkait