ELSAM News September 2014 - Elsam.or.id ELSAM News September 2014

Wujudkan masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan dan menghormati Hak Asasi Manusia
Jika anda kesulitan membuka email newsletter ini, silakan View this email in your browser
Share
Tweet
Forward

 PEMANTAUAN KEBIJAKAN


RUU Perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban Disahkan

 
DPR RI mengesahkan RUU Perubahan UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi UU pada tanggal 24 September lalu. Perubahan dalam RUU tersebut terkait dengan definisi istilah, penguatan hak-hak saksi dan korban termasuk prosedur pelaksanaannya, dan penguatan kelembagaan LPSK. RUU yang diajukan pemerintah ini diharapkan akan memperkuat pengaturan tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta memperkuat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
 
ELSAM memberikan penghargaan kepada pemerintah dan DPR yang menyelesaikan pembahasan RUU tersebut. ELSAM mencatat sejumlah kemajuan yang tercantum dalam RUU Perubahan tersebut, di antaranya hak-hak baru bagi saksi dan korban, hak atas bantuan kepada saksi dan korban (baca selengkapnya catatan ELSAM untuk RUU Perubahan UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban)
 
Namun di tengah perubahan tersebut, ELSAM menyoroti masih lemahnya pengaturan tentang "Kompensasi" dan "Restitusi". Definisi "Kompensasi" dan "Restitusi" dalam perubahan UU ini, dinyatakan dan dirumuskan dalam Pasal 1 untuk mempertegas pengaturan, yang sebelumnya hanya dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah. ELSAM mencatat tidak ada yang signifikan tentang perumusan "Kompensasi" dan "Restitusi" tersebut.

RUU Rahasia Negara Belum Perlu, Berpotensi Melanggar HAM

 
ELSAM telah memberikan masukan dalam Forum Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi I DPR RI terkait RUU Rahasia Negara pada 2 September lalu. Dalam RDPU tersebut, ELSAM memberikan masukan agar menunda pembahasan RUU Rahasia Negara. ELSAM mencatat ada sejumlah pasal-pasal dalam RUU Rahasia Negara yang multitafsir dan berpotensi melanggar HAM, khususnya hak atas informasi.

 BISNIS DAN HAM 


Perkembangan Sidang Perkara Sodong, Mesuji

 
Konflik Mesuji, yang awalnya merupakan bentrokan fisik di lapangan, saat ini pindah ke meja hijau sejak Maret 2014. Sebelumnya, PT Sumber Wangi Alam (PT. SWA) menggugat 4 warga desa Sungai Sodong atas penguasaan lahan yang dilakukan warga ke Pengadilan Negeri Kayuagung, Sumatera Selatan pada 21 Maret 2014. PT. SWA mengklaim lahan seluas 633,2 Ha yang dikuasai warga adalah milik mereka, dan mengalami kerugian sebesar 12 miliar rupiah akibat penguasaan lahan oleh warga.
 
Dalam proses persidangan tersebut, warga desa Sungai Sodong, yang diwakili Public Interest Lawyer Network (PILNet), sempat menyerahkan bukti tanda terima 534 Surat Keterangan Tanah (SKT) kepada PT. Treekreasi Marga Mulia (PT. TMM)  pada tahun 1997 untuk diajukan plasma. 534 SKT tersebut setara dengan 534 KK yang memiliki lahan seluas 1.068 Ha. Namun hingga saat ini, kebun plasma yang dijanjikan tersebut tidak pernah dibangun oleh PT. TMM, yang merupakan satu manajemen dengan PT. SWA. 534 SKT itu pun tidak pernah dikembalikan kepada warga.
 
Untuk memperkuat bukti bagi proses persidangan, warga yang diwakili PILNet juga menyerahkan bukti Peta Inventarisasi Tanah Rakyat yang dibuat pada tahun 1997 bersama pihak perusahaan, masyarakat dan perwakilan pemerintah daerah. Peta tersebut menunjukkan bahwa lahan seluas 633,2 Ha yang dimiliki oleh warga akan dijadikan plasma oleh PT. TMM. Warga juga menyerahkan 266 Surat Keterangan Hak Milik Adat Atas Tanah, yang ditandatangani Camat Mesuji pada 1987 dan 1989, sebagai bukti kepemilikan warga atas lahan yang disengketakan. Pada bulan September, Majelis Hakim menggelar sidang pemeriksaan setempat untuk melihat objek sengketa dan klaim masing-masing pihak yang berperkara.
 
Pada sidang di akhir September ini, terungkap bahwa PT. SWA dan PT TMM merupakan satu manajemen. Bahkan pengurus dan pemiliknya memiliki nama yang sama. Hal ini menjelaskan bahwa alasan PT. SWA yang menyatakan tidak pernah mengetahui surat menyurat dan  tindakan hukum PT. TMM adalah tidak berdasar.

Menerabas Logika Terbalik Regulasi Koruptif

 
ELSAM yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Hutan mengajukan uji materi terhadap UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi pada 10 September 2014. Hal ini disebabkan karena bertambahnya pasal-pasal yang mengatur ancaman pemidanaan terhadap masyarakat hukum adat, masyarakat lokal dan masyarakat desa yang bersinggungan dengan hutan. Regulasi tersebut menjadikan mereka sebagai objek yang harus dikriminalisasi, padahal mereka adalah korban dari praktik mafia hutan.
 
Hingga saat ini, tercatat sudah 14 kasus yang divonis menggunakan UU P3H. Ironisnya, tidak ada satupun kasus yang menjerat korporasi. Di awal pembuatan UU ini, korporasi dianggap sebagai aktor utama dari praktik mafia hutan.

Kebijakan Pemanfaatan Hasil Hutan di Papua Menghancurkan Hutan dan Memiskinkan Masyarakat Adat Papua

 
ELSAM bersama Yayasan Pusaka menggelar diskusi mengenai implikasi Peraturan Gubernur (Pergub) Papua No 64 tahun 2012 tentang Standar Kompensasi atas Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Dipungut pada Areal Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat pada 10 September 2014. Walaupun Pergub yang menggantikan ketentuan Surat Keputusan Gubernur Papua No 184 tahun 2004 memiliki perubahan yang berarti, namun Pergub ini masih akan mempercepat kehancuran hutan dan memiskinkan masyarakat adat Papua.
 
Pergub ini disinyalir akan memberikan kemudahan bagi aktivitas pembalakan kayu, hutan tanaman dan industri pengolahan hasil hutan bukan kayu serta perolehan lahan. Dampaknya adalah akan semakin menurunkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi sumber pangan dan akses masyarakat dalam memanfaatkan lahan akan semakin terbatas.

 KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN 


Pemantauan Peradilan Kasus Julius Felicianus

 
Pengadilan Negeri (PN) Sleman menggelar sidang kasus penyerangan massa intoleran terhadap jemaat ibadah rosario di rumah Julius Felicianus yang terjadi Mei 2014 sejak Agustus lalu. Pada persidangan di bulan September, Majelis Hakim menangguhkan penahanan terdakwa Abdul Kholik. Sebelumnya, Majelis Hakim sempat menolak memberikan penangguhan terhadap terdakwa, namun ketika Ja'far Umar Thalib dan Umar Said menjadi penjamin penangguhan akhirnya Majelis Hakim memberikan penangguhan terhadap terdakwa.
 
Persidangan yang selalu dipenuhi oleh massa pendukung terdakwa Abdul Kholik ini juga diwarnai dengan penundaan persidangan akibat masih traumanya lima saksi yang memberatkan terdakwa. Namun pada persidangan selanjutnya, para saksi tersebut menyatakan tidak melihat terdakwamelakukan perbuatan penyerangan terhadap saksi korban atau Julius Felicianus. Para saksi tersebut hanya menyebutkan ciri-ciri fisik pelaku dan pakaian yang dikenakan pelaku.

SIARAN PERS


Perubahan UU ITE: Prioritas Bagi DPR dan Pemerintah Baru


Tanggal 1 Oktober 2014 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpilih, untuk periode 2014-2019, akan dilantik. Banyak wajah baru dalam komposisi anggota parlemen mendatang, secuil harapan kita lekatkan pada mereka, di tengah sengkarut politik transaksional yang nampaknya belum akan berakhir. Salah satu persoalan mendesak yang membutuhkan penanganan segera, adalah perubahan terhadap UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 

 VIDEO 

Abdul Hakim Garuda Nusantara menjelaskan mengenai Hukum HAM Internasional pada Kursus HAM untuk Pengacara angkatan XVIII tahun 2014. Beliau membahas mengenai sejarah munculnya Hukum HAM Internasional serta penerapannya bagi negara-negara yang telah meratifikasi suatu instrumen HAM Internasional
FOLLOW US

Twitter | Facebook | Youtube | Website
Copyright 2014 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), All rights reserved.



Artikel Terkait