Pengesahan RUU Perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban menjadi UU - Elsam.or.id Pengesahan RUU Perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban menjadi UU

Rabu, 24 September 2014

Elsam, Jakarta - Pada tanggal 24 September 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan RUU Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi UU.  RUU ini diajukan oleh Pemerintah untuk memperkuat pengaturan tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta penguatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Sebelumnya,ELSAM bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan masukan kepada Komisi III DPR RI. Masukan koalisi juga mencakup berbagai uraian tentang permasalahan dalam pelaksanaan UU Perlindungan Saksi dan Korban dan usulan-usulan rekomendasi perubahannya.

Perubahan dalam RUU tersebut mencakup sejumlah perubahan yang terkait dengan definisi istilah, penguatan hak-hak saksi dan korban termasuk prosedur pelaksanaannya, dan penguatan kelembagaan dari LPSK. Sejumlah perubahan tersebut cukup maju dan menjawab permasalahan-permasalahan yang selama ini muncul sejak UU Perlindungan Saksi dan Korban dibentuk pada tahun 2006.

ELSAM memberikan penghargaan kepada Pemerintah dan DPR yang akhirnya menyelesaikan pembahasan RUU tersebut. ELSAM mencatat sejumlah kemajuan: pertama, adanya penambahan hak-hak baru kepada saksi dan korban yakni i) hak untuk dirahasiakan identitasnya, (ii) hak untuk mendapatkan kediaman sementara, dan (iii) hak untuk mendapatkan pendampingan. Penambahan hak-hak tersebut juga menjawab kebutuhan perlindungan saksi dan korban yang selama ini belum masuk dalam UU No. 13 tahun 2006 dan merupakan sinkronisasi dengan sejumlah pengaturan dalam UU lainnya. Perubahan mencakup pada pihak yang dilindungi, yang terjadi penambahan bukan saja kepada saksi dan korban tetapi dapat juga diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli.

Kedua, hak atas bantuan kepada saksi dan korban juga mengalami kemajuan yakni bukan hanya bantuan medis dan rehabilitasi psikososial tetapi juga mencakup rehabilitasi psikologis. Kategori korban yang mendapatkan hak untuk bantuan tersebut bukan hanya korban pelanggaran HAM yang berat tetapi juga korban tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana kekerasan seksual, dan penganiayaan berat. ELSAM mengapresiasi ketentuan ini karena akan mencakup bantuan kepada berbagai jenis tindak pidana lainnya yang dalam banyak kasus membutuhkan bantuan-bantuan tersebut.

Ketiga, adanya ketentuan bahwa saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum maupun perdata atas kesaksiannya, dan jika ada tuntutan terhadap mereka atas laporan dan kesaksiannya makan tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang dilaporkan atau kesaksiannya telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Keempat, adanya pengaturan tentang penanganan khusus dan penghargaan kepada saksi pelaku. Penanganan khusus tersebut mencakup pemisahan tempat penahanan atau saat menjalani pidana dengan terdakwa atau tahanan yang kasusnya diungkapkan, pemisahan pemberkasan dan pemberian keterangan di persidangan tanpa berhadapan dengan terdakwa. Sementara penghargaan kepada saksi pelaku diberikan dalam bentuk peringanan hukuman, pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak-hak lainnya.

Kelima, pengaturan yang memperkuat kedudukan dan kewenangan LPSK dengan memberikan pengaturan tentang: (i) status anggota LPSK sebagai Penyelenggara Negara, (ii)  adanya Dewan Penasihat yang berfungsi untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Anggota LPSK, yang dibentuk dari unsur LPSK, pemerintah dan masyarakat, dan (iii) adanya Sekretariat Jenderal yang membantu LPSK dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dan sekretaris jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Ditengah berbagai perubahan tersebut, ELSAM menyoroti masih lemahnya pengaturan tentang “Kompensasi” dan “Restitusi”. Definisi “Kompensasi dan Restitusi” dalam perubahan RUU ini, dinyatakan dan dirumuskan dalam Pasal 1 untuk mempertegas pengaturan, yang sebelumnya hanya dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah. ELSAM mencatat bahwa tidak ada perubahan yang signifikan tentang perumusan “Kompensasi dan Restitusi” tersebut.

Dalam proses pembahasan, ELSAM telah mengusulkan bahwa pengertian “Kompensasi” tidak harus diberikan dengan merujuk pada ketidakmampuan pelaku untuk membayar restitusi. ELSAM mencermati bahwa dengan perumusan yang demikian, syarat bahwa pemberian kompensasi yang dihubungkan dengan ketidakmampuan pelaku membayar restitusi akan menyulitkan korban mendapatkan kompensasi jika pelaku dinyatakan tidak bersalah, padahal ada kerugian nyata dari suatu tindak pidana. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh para korban pelanggaran HAM yang berat.(ZA)




Artikel Terkait