ELSAM News Agustus 2014 - Elsam.or.id ELSAM News Agustus 2014

Wujudkan masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan dan menghormati Hak Asasi Manusia
Jika anda kesulitan membuka email newsletter ini, silakan View this email in your browser
Share
Tweet
Forward

KEBEBASAN BEREKSPRESI

 

Menolak Peraturan Menteri Kominfo tentang Konten Negatif


Aliansi Masyarakat Sipil, terdiri dari ELSAM, ICT Watch, LBH Pers, SAFENET, ICJR, AJI Indonesia, APJII dan Ridep Institute, menolak pengesahan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif yang disahkan pada tanggal 7 Juli 2014. Permen Kominfo ini dianggap memberikan 'blanko kosong' kepada pemerintah untuk melakukan interpretasi atas konten yang dapat dan/atau wajib diblokir serta membuka peluang penyalahgunaan dan melanggar kepastian hukum.

LihatSiaran Pers Aliansi Masyarakat Sipil dan Masukan ELSAM terhadap RPM Kominfo mengenai Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

Tata Kelola Internet Indonesia dan HAM


Salah satu sesi penting dalam Dialog Nasional tentang Tata Kelola Internet di Indonesia, yang diadakan pada 20 Agustus 2014, adalah tentang internet dan perlindungan HAM. Sesi ini membahas mengenai pemblokiran konten internet dan banyaknya kasus pidana penghinaan serta pencemaran nama baik yang menjerat para pengguna internet. Sesi yang dibungkus dengan tema "Membangun Tata Kelola Internet Indonesia dengan Perspektif HAM; Prosedur Penanganan Situs Ilegal, Penapisan/Pemblokiran dan Revisi Pasal Pencemaran Nama Online," ini menghadirkan pembicara dari berbagai pemangku kepentingan, seperti Semmy Pangerapan (Ketua Umum APJII); Azhar Hasyim (Direktur e-Business Kemenkominfo); Dr. Aloysius Wisnubroto (Dosen Fak. Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta); dan, Indriaswati D. Saptaningrum (Direktur Eksekutif ELSAM).

Maraknya kejahatan lintas batas negara, terutama yang menggunakan sarana internet (cybercrime), juga mendapatkan perhatian khusus dalam Forum Tata Kelola Internet di Indonesia. Dalam pembahasan sesi yang dibungkus dengan tema "Menggagas Konsep Yurisdiksi di Internet untuk Memperkuat Kedaulatan Negara di Dunia Siber," ini menghadirkan Aidil Chendramata (Direktur Keamanan Informasi Kemenkominfo); John Sihar Simanjuntak (PANDI); Wishnu Krisnamurti (Kementerian Luar Negeri); dan, Wahyudi Djafar (Peneliti ELSAM).

Florence Tak Layak Ditahan dan Harus Dibebaskan


Koalisi Masyarakat Sipil, terdiri dari KontraS, ICJR, PSHK, LBH Pers, ELSAM, LBH Jakarta, YLBHI, ICT Watch, ICW, Pil-Net, PBHI, ILRC, Arus Pelangi, MAPPI, LeiP dan ILR, mengecam tindakan Polda DIY yang menahan Florence Sihombing. Florence ditahan karena postingannya di media sosial memicu kemarahan masyarakat Yogyakarta. Koalisi masyarakat sipil menilai penahanan tersebut bertentangan dengan KUHAP dan prosedur penahanan berdasarkan UU ITE.

Baca selengkapnya

 PEMANTAUAN KEBIJAKAN 


Mencermati Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban


Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Saksi dan Korban mendesak Komisi III dan pemerintah untuk melanjutkan pembahasan RUU Perubahan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban agar dapat disahkan pada bulan September. Koalisi meyakini dengan direvisinya UU itu akan memperkuat perlindungan saksi dan korban serta upaya penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Untuk itu. Koalisi juga mendesak adanya pembahasan mendalam mengenai sejumlah masalah penting dalam revisi, diantaranya terkait dengan pengaturan tentang hak-hak korban, penguatan perlindungan dan penghargaan kepada justice collaborator, dan perlindungan bagiwhistleblower.

Lihat siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Saksi dan Korban

Judicial Review UU Penanganan Konflik Sosial


Mahkamah Konstitusi melanjutkan persidangan pengujian UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS) pada 25 Agustus 2014. Pemohon yang tergabung dalam Tim Advokasi Reformasi Sektor Keamanan mengajukan 2 pasal yang bermasalah, yakni Pasal 16 dan Pasal 28 terkait dengan penetapan status keadaan konflik skala kabupaten/kota, yang melanggar kebebasan sipil dan prinsip kepastian hukum. Pada persidangan tersebut, Tim Advokasi Reformasi Sektor Keamanan mengajukan 2 ahli, yakni Ifdhal Kasim (ahli HAM) dan Letjen (Purn) Agus Widjojo.

Baca selengkapnya

 KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN 

Perkembangan Sidang Kasus Penyerangan Rumah Julius Felicianus

Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta yang menggelar sidang perdana kasus penyerangan rumah Julius Felicianus (Direktur Galang Press) pada 18 Agustus 2014, mendapatkan pengawalan penuh dari aparat militer dan kepolisian. Pasalnya, sidang untuk kasus penyerangan terhadap jemaah ibadah rosario pada 29 Mei lalu, selalu dipenuhi oleh pendukung terdakwa, Abdul Kholik. Pendukung yang selalu mengenakan sorban dan cadar tersebut sempat membuat keriuhan ketika majelis hakim menolak penangguhan penahanan terdakwa.

 BISNIS DAN HAM 


Perkembangan Kasus Sodong: Sengketa Masyarakat dan PT SWA


Pengadilan Negeri (PN) Kayuagung melanjutkan persidangan kasus gugatan PT Sumber Wangi Alam (SWA) terhadap masyarakat Desa Sungai Sodong pada 26 Agustus 2014. Sebelumnya, PT SWA menggugat empat warga Desa Sodong atas penguasaan lahan yang dilakukan warga ke Pengadilan, dan menyatakan lahan 633 Ha yang disengketakan sebagai bagian dari areal HGU PT. SWA. Dalam persidangan sebelumnya, tim kuasa hukum dari PILNET menyerahkan bukti Surat Keterangan Tanahyang menguatkan pernyataan warga bahwa lahan 633 Ha tersebut milik warga yang dirampas perusahaan.
FOLLOW US

Twitter | Facebook | Youtube | Website
Copyright 2014 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), All rights reserved.



Artikel Terkait