ELSAM News Juli 2014 - Elsam.or.id ELSAM News Juli 2014

Wujudkan masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan dan menghormati Hak Asasi Manusia
Jika anda kesulitan dalam membuka email newsletter ini, silakan liat View this email in your browser
Share
Tweet
Forward

FOKUS




Perkembangan Sidang Lanjutan Pengujian UU Penanganan Konflik Sosial


Irman Putra Sidin, selaku ahli dalam sidang lanjutan pengujian UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS) menilai penetapan status keadaan konflik skala kabupaten/kota oleh bupati atau walikota adalah inkonstitusional. Menurutnya, penetapan status keadaan konflik tak bisa didelegasikan. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil dan anggota masyarakat mempersoalkan Pasal 16 dan Pasal 26 UU Penanganan Konflik Sosial terkait penetapan keadaan konflik di tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.

Baca selengkapnya disini dan disini

BISNIS DAN HAM




Konflik Mesuji: Perusahaan Sawit Gugat Warga Desa Sungai Sodong


Sengketa tanah antara masyarakat dengan pihak PT. Sumber Wangi Alam (SWA) kembali muncul. Namun kali ini, konflik ini terjadi di meja hijau. Pada 21 Maret 2014, PT. SWA menggugat 4 orang warga desa Sungai Sodong atas penguasaan lahan yang dilakukan warga ke Pengadilan Negeri Kayuagung.

Baca selengkapnya

PEMANTAUAN KEBIJAKAN




Implementasi UU Ormas Multitafsir


Setahun disahkannya UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dinilai masih multitafsir di lapangan sehingga masih mengancam kebebasan berserikat, berkumpul dan berorganisasi. Salah satunya mengenai Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diwajibkan oleh pemerintah daerah untuk didapatkan oleh suatu organisasi. Kewajiban ini kadang kala diiringi dengan ancaman pembubaran, pencabutan izin, menutup akses atau dicap sebagai organisasi ilegal.

Baca selengkapnya

Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban Memberikan Masukan ke DPR


Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban menyerahkan Kertas Kerja dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) ke DPR terkait dengan proses pembahasan RUU Perubahan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Koalisi menyoroti sejumlah isu penting dalam rencana perubahan UU tersebut, diantaranya terkait dengan penguatan kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), penguatan hak-hak saksi dan korban, perlindungan justice collaborator dan sejumlah masalah lainnya.

Baca selengkapnya
Kertas Kerja Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban
DIM Masukan Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban
DONASI
PARTISIPASI
PUBLIKASI
Laporan HAM ELSAM di Indonesia periode 2013
INFORMASI DAN DOKUMENTASI HAM ELSAM
Perpustakaan ELSAM
Peta Pelanggaran HAM
Koleksi Khusus ELSAM
Seri Advokasi
Multimedia ELSAM
FOLLOW ELSAM
Facebook
Twitter
Website
YouTube
Copyright 2014 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), All rights reserved.
Anda menerima email ini karena anda ada dalam kontak jaringan kami.

Our mailing address is:
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Jl Siaga 2 No 31 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Jakarta 12510
Indonesia



Artikel Terkait