ELSAM News Juni 2014 - Elsam.or.id ELSAM News Juni 2014

Wujudkan masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan dan menghormati Hak Asasi Manusia
Jika anda kesulitan membuka e-newsletter ini, silakan lihat View this email in your browser
Share
Tweet
Forward

FOKUS




Hak Pilih Anggota TNI/Polri, Komando Teritorial dan Pemilu 2014

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi Pasal 260 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang sebelumnya dibuat untuk penyelenggaraan Pemilu 2009. Dalam pasal tersebut diduga ada celah ketidakpastian hukum mengenai hak pilih anggota TNI dan Polri dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Hingga saat ini, masih banyak persoalan yang bisa menjadikan TNI dan Polti tidak netral dan belum layak untuk diberikan hak pilih pada Pilpres 2014, seperti dalam kasus Babinsa yang terungkap di media.

Untuk informasi lebih lanjut silakan lihat di sini dan di sini.

PELANGGARAN HAM MASA LALU




Youth in Action! 2014: Saatnya Anak Muda Peduli

Kasus pelanggaran HAM masa lalu, khususnya kasus penghilangan paksa, menjadi topik yang hangat menjelang Pemilihan Presiden 2014, karena salah satu calon presiden diduga terkait dengan kasus ini. Selain hilangnya para korban hingga saat sekarang, kasus ini juga berdampak pada keluarga korban yang ditinggalkan, baik secara fisik maupun psikologis, bahkan hingga terbentur dengan masalah administrasi kependudukan. Untuk itu, menjadi penting dukungan seluruh masyarakat khususnya kalangan generasi muda, agar kasus ini tidak terjadi kembali di kemudian hari.

Baca selengkapnya

Perwali Palu: Inisiatif Lokal untuk Korban Pelanggaran HAM

Pemerintah Kota Palu, pada akhir tahun 2013, membentuk Peraturan Walikota (Perwali) No. 25 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah. Perwali yang terdiri dari 17 pasal ini cukup penting dalam upaya memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM masa lalu. Pembentukan Perwali ini bahkan diawali dengan pernyataan maaf Walikota Palu Rusdi Mastura kepada para korban peristiwa 1965 yang disampaikan pada 24 Maret 2012.

Baca selengkapnya
Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah

ANTI PENYIKSAAN




Legislasi Indonesia Masih Pro Penyiksaan

Hampir 16 tahun Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, namun sampai saat ini peraturan perundang-undangan di Indonesia masih pro penyiksaan, misalnya beberapa qanun di Aceh, UU Terorisme dan UU Narkotika. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut memungkinkan dilakukannya penangkapan/penahanan "in communicado", dan di samping itu masih banyak regulasi yang mengijinkan jangka waktu penahanan yang cukup lama. Hal ini mengakibatkan tren penyiksaan di Indonesia dari tahun 2011 hingga 2013 cenderung masih tinggi.

Untuk informasi lebih lanjut silakan lihat disinidisini dan disini

BISNIS DAN HAM




Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) Melanggar Hak-hak Masyarakat Adat dan Meruntuhkan Nilai-nilai Sosial, Ekonomi dan Budaya

Implementasi UU No 21 Tahun 2010 tentang Otonomi Khusus Papua belum memberikan keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat asli di Papua. Penyimpangan terhadap maksud otonomi khusus Papua ini disebabkan, salah satunya, oleh dilaksanakannya mega proyek MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) yang mulai dilaksanakan sejak 2010. Pelaksanaan MIFEE ini mengakibatkan terjadinya perampasan hak-hak atas tanah dan pelanggaran hak asasi manusia masyarakat adat di Merauke.

Baca selengkapnya

Permentan No. 98 Tahun 2013: Kewenangan Luas Menteri Pertanian

Investasi perkebunan skala besar di Indonesia menghadapi permasalahan yang cukup serius. Proses perolehan izin usaha untuk lahan perkebunan dari Kementerian Pertanian, seringkali menghadirkan dampak negatif. Substansi Peraturan Menteri Kehutanan No. 98/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (revisi dari Permentan No. 26/2007) belum menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul selama ini, khususnya dalam polemik pemberian izin perkebunan skala besar.

Baca selengkapnya

Pelatihan Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia menjadi perhatian bagi kalangan bisnis atau korporasi yang menjadi kekuatan baru dalam perkembangan global. Korporasi mempunyai peran penting dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia, baik pada pekerja maupun masyarakat luas, karena operasi bisnis dapat memberikan dampak positif maupun negatif pada masyarakat.

Baca selengkapnya

Pentingnya Bisnis Menghormati Hak Asasi Manusia

Tuntutan bagi bisnis untuk menghormati hak asasi manusia sudah muncul sejak tahun 1990an, yang kemudian mendorong Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk membentuk Rancangan Norma terkait bisnis dan hak asasi manusia pada tahun 1998. Pada tahun 2005, Sekjen PBB menunjuk Profesor John Ruggie sebagai Perwakilan Khusus PBB untuk "Hak Asasi Manusia dan Perusahaan Transnasional serta Perusahaan Bisnis Lainnya", untuk menyelidiki situasi terkait dengan bisnis dan hak asasi manusia. Pada tahun 2008, Dewan HAM menerima laporan dan rekomendasi John Ruggie untuk mengadopsi sebuah kerangka kerja tiga pilar, yakni "Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan".

Untuk informasi lebih lanjut silakan lihat disini dan disini

KEBEBASAN BEREKSPRESI




Pembungkaman Kebebasan Berekspresi oleh PSSI

Dilaporkannya aktivis Save Our Soccer (SOS), Apung Widadi, ke Bareskrim Mabes Polri merupakan salah satu bentuk pembungkaman serius terhadap kebebasan berekspresi, berpendapat dan menutup ruang kritik untuk perbaikan. Apung Widadi dilaporkan oleh Direktur Hukum PSSI terkait statusFacebook-nya di "Forum Diskusi Suporter Indonesia (FDSI)". Apung mengkritik adanya "permainan" oleh oknum di tubuh PSSI yang tidak transparan dan mempunyai muatan politik sehingga dikhawatirkan telah mencederai misi suatu lembaga yang mengelola sepak bola nasional.

Baca selengkapnya

Pemblokiran Konten Internet Harus Penuhi Kaidah Pembatasan HAM

Baru-baru ini publik di Indonesia dikejutkan dengan diblokirnya situs Vimeo oleh beberapa penyedia layanan internet karena dituduh mengandung konten yang bermuatan pornografi. Sebelumnya, pemblokiran juga dilakukan terhadap situs International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC.org), pada Februari 2012. Kasus serupa juga dialami situs organisasi yang memperjuangkan hak-hak LGBT, Our Voice, pada April 2013.

Baca selengkapnya

KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN




Bupati Ciamis Memperuncing Konflik Agama

Jemaat Ahmadiyah Indonesia terus mendapat tekanan, bukan hanya dari massa intoleran, namun juga dari pejabat pemerintah. Unjuk rasa massa Front Pembela Islam (FPI) yang meneriakkan agar Masjid Ahmadiyah di Ciamis disegel, disambut oleh Bupati Ciamis yang menyatakan ia secara pribadi menolak Ahmadiyah. Pernyataan dari seorang kepala daerah ini sangat berbahaya karena dapat berimplikasi terhadap praktek penyebaran kebencian dan terintimidasinya minoritas Ahmadiyah, terutama di Ciamis.

Baca selengkapnya

Kriminalisasi Korban Kekerasan Atas Nama Agama

Daftar catatan kriminalisasi terhadap pemuka agama, khususnya dari kelompok minoritas, bertambah panjang. Pendeta Nico Lomboan justru ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah rumahnya dirusak dan aktivitas peribadatan bersama para jemaatnya dihentikan. Pendeta Nico dituduh telah mengubah peruntukan tempat tinggalnya dengan menjadikannya sebagai rumah ibadah, dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda satu miliar rupiah.

Baca selengkapnya
DONASI
PARTISIPASI
PUBLIKASI
VIDEO
INFORMASI DAN DOKUMENTASI HAM
FOLLOW US
Copyright 2014 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), All rights reserved.
Anda menerima email ini karena anda ada dalam kontak jaringan kami.

Our mailing address is:
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Jl Siaga 2 No 31 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Jakarta 12510
Indonesia



Artikel Terkait