SIARAN PERS <br> 6 Hari menjelang Perayaan Anti Penyiksaan Internasional 2014 “Melanggar Konvensi Anti Penyiksaan, Penghukuman dalam Qanun Jinayat harus dihentikan!” - Elsam.or.id SIARAN PERS
6 Hari menjelang Perayaan Anti Penyiksaan Internasional 2014 “Melanggar Konvensi Anti Penyiksaan, Penghukuman dalam Qanun Jinayat harus dihentikan!”
Rilis No: 4/VI/2014 Working Group on the Advocacy against Torture (WGAT)

Telah 5 Tahun Qanun tentang Jinayat (hukum pidana materil) dan hukum acara jinayat di Aceh dipaktekkan sejak  disahkan Pada 14 september 2009. Qanun terse­but di antaranya berisi sanksi bagi mereka yang melakukan jarimah (perbuatan yang dilarang syariat Islam dan dikenai hukuman hudud atau takzir) dan minuman keras, maisir (judi), khalwat (berdua-duaan di tempat tertutup yang bukan mahram), ikhtilath (bermesraan di ruang terbuka atau tertutup), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf (menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat membuktikan dengan menghadirkan empat saksi), liwath (hubungan seksual sesama jenis), dan musahaqah.  Mereka yang melanggar diancam dengan hukuman cambuk berkisar antara 10 hingga 400 kali cambukan. Sementara khusus pelaku zina yang telah menikah akan dirajam dengan cara melempar batu hingga meninggal.

Working Group on the Advocacy against Torture (WGAT) mencatat bahwa praktik pencambukan tesebut sebetulnya telah dilakukan sejak tahun 2002 di Aceh untuk kejahatan-kejahatan terhadap qanun yang mengatur tentang cara berpakaian, qanun khalwat yang melarang seorang laki-laki dan seorang perempuan berdua-duaan di tempat sepi ; qanun maisir yang melarang perjudian ; dan qanun khamar yang melarang penggunaan alkohol. Berbagai data yang ditemukan baik dari media maupun pendampingan korban secara langsung, kurang lebih 28 orang telah menjalani hukuman cambuk di Aceh dari tahun 2011 sampai 2013. Meskipun angka tersebut terkesan kecil, namun ini merupakan fakta bahwa sebenarnya pemberlakukan hukuman badan yang merendahkan martabat manusia masih dijalankan di Indonesia.

Mike Verawati, Anggota WGAT dari KPI (Koalisi Perempuan Indonesia), menilai bentuk-bentuk hukuman dalam qanun ini merupakan bentuk penghukuman kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat yang bertentangan dengan Konvensi Anti Penyiksaan, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Mike menyebutkan, “bahkan secara periodik badan-badan HAM internasional mengingatkan Indonesia bahwa praktik hukum cambuk –yang hanya diterapkan di Aceh- sebagai bentuk penghukuman yang kejam (corporal punishment)”, menurutnya hukuman tersebut tidak sesuai dengan Konvensi Anti Penyiksaan (Pasal 16) dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Pasal 7). “hukuman seperti itu bertentangan dengan hak sipil dan politik”, tegasnya.

Fakta bahwa pencambukan seringkali diterapkan untuk kejahatan-kejahatan ringan seperti pelanggaran terhadap tata cara berpakaian yang Islami, menjual makanan pada bulan puasa, dan berdua-duaan di tempat sunyi bersama seorang laki-laki, menjadikan perempuan lebih rentan terhadap bentuk hukuman ini. Selain itu, peraturan sharia (Qanun) tidak mengatur tentang bantuan hukum bagi mereka yang dikenakan hukuman cambuk. Pelaksanaan hukum shariah oleh Wilayatul Hisbah (WH) juga diskriminatif dan cenderung menggunakan cara-cara yang tidak manusiawi dan bias gender. Kerentanan mengalami hukuman cambuk selain kepada perempuan juga dialami oleh kelompok masyarakat miskin, sebab sanksi hukuman lainnya berupa membayar denda berupa uang atau benda berharga dengan jumlah tertentu. Dalam praktik aturan ini memberikan kemudahan bagi orang kaya namun tidak bagi masyarakat miskin, sehingga pilihannya adalah dikenakan hukuman cambuk.  “Perempuan selalu menjadi korban utama dari aturan-aturan ini, pun begitu dengan orang miskin, perlindungan hukum sangat minim, ada diskriminasi yang terjadi” ungkap Mike.

Mike memberikan salah satu contoh pada tanggal 1 Oktober 2010, dua orang perempuan pedagang kaki lima, Rukiah (22) dan Murni (17), keduanya merupakan warga Baitussalam Aceh Besar, dicambuk dua hingga tiga kali di hadapan ratusan orang di pekarangan depan Mesjid Al Munawarah, alasannya karena mereka menjual makanan di bulan Ramadhan. Contoh terbaru pada Mei 2014, Delapan pria menggerebek kediaman seorang perempuan janda berusia 25 tahun di Langsa, Aceh Timur, karena dianggap melakukan perbuatan mesum (zinah) dengan seorang pria yang telah beristri. Tak hanya menggerebek, para pria tersebut juga memerkosa janda itu dan memukuli pria yang tidur dengan perempuan tersebut. “Contoh kasus-kasus di atas menunjukkan telah terjadi masalah HAM yang harus disorot dengan serius di Aceh, tanggung jawab permasalahan ini harus dialamatkan kepada Pemerintah”, tegas Mike.

Sejak Qanun Jinayat masih dalam proses perumusan berbagai upaya dilakukan masyarakat sipil agar bentuk-bentuk penghukuman jasmani/badan dapat dihindari oleh pemerintah Aceh. Selain pertimbangan bahwa Indonesia harus menjalankan komitmennya terhadap penghormatan dan penegakan nilai-nilai HAM dalam proses hukum, dampak yang timbul dari hukum cambuk yang dilakukan di muka umum ini sangat luas. “efek rasa sakit secara fisik dan mental sangat mempengaruhi kehidupan orang yang terkena hukuman maupun orang yang melihat, apalagi banyak anak-anak yang menyaksikan” ujar Mike.

Berdasarkan beberapa fakta di atas WGAT mendesak agar Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri segera merevisi eksistensi aturan mengenai pemberlakuan Qanun Jinayat di Aceh, sehingga Indonesia tetap konsisten dalam memenuhi, melindungi dan menghormati hak sipil dan politik dari warga negara Indonesia. WGAT juga mendesak agar penghukuman kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat (corporal punishment) harus dihapuskan dalam bentuk apapun demi kemanusiaan yang adil dan beradab.

 

CP : Mike Verawati (081332929509)

WGATWorking Group on the Advocacy against TortureELSAM [Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat],ICJR [Institute For Criminal & Justice Reform], HRWG [Human Rights Working Group], PBHI [Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia], YPHA [Yayasan Perlindungan Hak Anak], KPI [Koalisi Perempuan Indonesia], LBH Jakarta dan  Elpagar Kalbar. 

 



 

 





Artikel Terkait