ANTI-PENYIKSAAN <br> Tempat Penahanan Indonesia Surga bagi Pelaku Penyiksaan - Elsam.or.id ANTI-PENYIKSAAN
Tempat Penahanan Indonesia Surga bagi Pelaku Penyiksaan

Working Group on the Advocacy Against Torture (WGAT) menyatakan, tidak diratifikasinya Protokol Opsional pada Konvensi OPCAT atau Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakukan atau Hukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia menjadikan tempat-tempat penahanan di Indonesia sebagai “surga” bagi para pelaku penyiksaan. 

Menurut Wahyu Wagiman, pengurus Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) yang juga anggota WGAT mengemukakan, karena Indonesia tidak meratifikasi Kovensi OPCAT maka negara ini tidak memiliki mekanisme pemantauan tempat-tempat penahanan yang terintegrasi dengan berbagai lembaga pengawasan dan perlindungan hak asasi manusia. 

"Dampak ikutannya ialah banyak tempat penahanan menjadi 'surga' bagi para pelaku penyiksaan," kata Wahyu Wagiman dalam keterangan rssmi ang dikeluarkan WGAT di Jakarta, Jumat (13/6/2014). 

Sejalan dengan pandangan tersebut, sambung Wahyu, masalah lain yang masih perlu diperhatikan ialah keterbatasan regulasi yang mengatur pemulihan hak-hak korban penyiksaan. Saat ini regulasi yang ada masih mengabaikan hak-hak korban penyiksaan dan tindak pidana lain. 

Padahal hal itu telah diatur dalam berbagai instrumen HAM internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Konvensi OPCAT "Kovensi OPCAT mewajibkan setiap Negara Pihak harus menjamin agar dalam sistem hukumnya korban dari suatu tindakpenyiksaan memperolah ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan konpensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin,” ujarnya. 

Dia juga mengemukakan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum mengatur secara komprehensif hak-hak korban penyiksaan. Hak-hak atas pemulihan berupa hak atas bantuan medis dan psikososial dinilai masih terbatas dan hanya diperuntukkan bagi korban-korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 

“Sementara korban-korban penyiksaan dan tindak pidana lain belum diakomodasi secara lebih konkrit. Pengaturan yang terbatas mengenai hak-hak korban penyiksaan untuk mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial, berakibat pada sulitnya korban-korbanpenyiksaan untuk mendapatkan bantuan medis dan psikososial," kata Wahyu menambahkan. 

Oleh karena itu WGAT mendesak Pemerintah Indonesia segera mendorong secara serius antipenyiksaan dalam regulasi-regulasi tersebut. Khusus untuk Revisi UU Perlindungan Daksi dan Korban, WGAT mendesak agar pemerintah dan DPR memasukkan hak reparasi (kompensasi, restituai dan bantuan) bagi korban-korban penyiksaan. 

WGAT juga mendorong agar segera membentuk Undang-Undang Khusus Anti penyiksaan, jika RUU KUHP dan RUU KUHAP gagal merumuskan pasal-pasal anti penyiksaan. Pemerintah juga wajib merevisi seluruh ketentuan peraturan yang berpotensi membuka situasi penyiksaan, khususnya  yang mengatur lamanya masa penahanan.


Sumber: http://www.tribunnews.com/nasional/2014/06/14/tempat-penahanan-indonesia-surga-bagi-pelaku-penyiksaan