PEMANTAUAN KEBIJAKAN <br> Tarik Babinsa hingga Pilpres - Elsam.or.id PEMANTAUAN KEBIJAKAN
Tarik Babinsa hingga Pilpres

Tim pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendesak pemerintah menarik sementara bintara pembina desa hingga Pemilu Presiden 2014 selesai digelar. Langkah ini untuk mencegah kecurigaan adanya pelibatan babinsa untuk menggalang dukungan bagi pasangan calon tertentu dalam pemilu presiden.

”Saya minta kepada Panglima TNI agar dalam satu-dua hari ada instruksi babinsa dibekukan. Ditarik semua. Saya juga minta Kapolri agar babinkamnas (bintara pembina keamanan nasional) juga ditarik. Dengan demikian, tidak ada oknum atau siapa pun yang dicurigai berseliweran di RT atau RW. Ini demi menjaga kehormatan TNI-Polri yang menjadi milik kita bersama,” ujar Tjahjo Kumolo, Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK, di Jakarta, Sabtu (7/6).

Sebelumnya, anggota babinsa di Jakarta Pusat diduga mendata warga dan menggiring untuk memilih pasangan calon presiden- calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 0501/Jakarta Pusat Letnan Kolonel Infanteri Yudi Pranoto mengatakan, pendataan yang dilakukan anggota babinsa adalah kegiatan rutin yang dikerjakan setiap hari. Namun, tidak ada kaitannya dengan pemilu presiden.

Kepala Seksi Intelijen Kodim 0501/Jakarta Pusat Kapten Infanteri Tatang Supardi menuturkan, pendataan untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah dengan preferensi suara terhadap partai politik atau kandidat tertentu tersebut penting guna mengamankan dan mencegah potensi terjadinya bentrokan antar-pendukung (Kompas, 6/7).

”Kalau (kasus di Jakarta Pusat) ini benar, itu bukan kesalahpahaman, melainkan kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan,” kata Tjahjo. Dia menambahkan, TNI dilarang berpolitik apa pun alasannya.

Andi Widjajanto, Sekretaris Tim Kampanye Jokowi-JK, menambahkan, pihaknya juga menerima laporan dari sukarelawan tentang adanya dugaan pengerahan babinsa di sejumlah tempat. Misalnya di Gunung Kidul (DI Yogyakarta), Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Riau, dan Sulawesi Tenggara.

Seperti halnya kasus di Jakarta Pusat, babinsa di beberapa daerah itu juga mengarahkan warga untuk memilih pasangan calon tertentu dengan berkedok pendataan menjelang pilpres.

”Jika ada pergerakan babinsa, tanggung jawab komando setidaknya dua tingkat pimpinan ke atas. Tidak bisa jika pangdam, dandim, dan danrem tidak mengetahui pergerakan unit di bawahnya,” kata Andi.

Ketua DPD PDI-P Jawa Barat Hasanudin menduga gerakan babinsa itu karena ada perintah dari atasannya. Namun, juga ada kemungkinan, gerakan itu inisiatif pribadi oknum babinsa. Ada juga kemungkinan babinsa itu dibayar sehingga pihak yang membayar dan babinsa itu dapat dikenai hukuman pidana.

Pengusutan

Terkait dugaan pengerahan babinsa ini, Bawaslu memanggil Panglima TNI Jenderal Moeldoko pada Senin (9/6). ”Dalam rangka pemilu yang demokratis, kecurigaan ini harus disingkirkan karena sangat mengganggu. Untuk itu, Panglima dapat melakukan sesuatu agar penyimpangan yang terjadi di bawah tidak terjadi lagi,” ujar anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak.

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Andika Perkasa mengatakan, selama ini TNI AD terbuka pada informasi tentang dugaan keterlibatan prajuritnya dalam politik. Sudah banyak masukan, tetapi tidak banyak yang informasinya jelas sehingga bisa diselidiki lebih lanjut.

”Misalnya, info di Gunung Kidul itu tidak jelas. Jika info yang di Jakarta Pusat ini spesifik, jadi bisa dilacak lagi,” kata Andika.

Andika menegaskan, babinsa tetap bertugas dan beroperasi secara normal. TNI AD tetap berpegang pada ketetapan dan peraturan yang ada.

Terkait permintaan Tjahjo Kumolo tentang penghentian sementara tugas babinsa, Andika mempersilakan agar dibawa ke ruang formal, seperti perubahan UU. ”Tidak ada dasar untuk saat ini tiba-tiba menarik babinsa ke kodim,” kata Andika.

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mendengar berita tentang adanya tindakan babinsa yang mendatangi warga dan menanyakan pilihan warga dalam pilpres. Dari laporan yang masuk, tindakan itu bukan atas inisiatif lembaga atau kesatuan. ”Itu tindakan oknum,” kata Julian.

Menurut Julian, instruksi Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI sangat jelas, yakni TNI-Polri harus menjaga netralitasnya dalam Pilpres 2014. Instruksi itu juga ditindaklanjuti Panglima TNI dan para kepala staf, serta Kepala Polri, dengan perintah yang sama kepada jajarannya.

Jika di lapangan terjadi penyimpangan atau pelanggaran atas instruksi tersebut, atasan langsung dari setiap kesatuan harus menjatuhkan sanksi kepada oknum yang melanggar.

Netral

Calon wapres Jusuf Kalla juga yakin, TNI akan terus bersikap netral dalam Pemilu Presiden 2014. Kasus dugaan adanya babinsa yang ”menyurvei” sambil menggiring warga merupakan tindakan oknum.

”Kami yakin seyakin-yakinnya, TNI tetap netral, independen. TNI milik rakyat, pemilu untuk rakyat,” kata Kalla.

Kalla mengungkapkan, jika ada babinsa yang mendata dan menggiring warga untuk memilih pasangan tertentu, tindakan itu merupakan bagian dari pelanggaran. ”Mungkin ada oknum tertentu, mungkin ada yang suruh, ada yang minta mungkin. Itu semua perlu diselidiki. Saya yakin, TNI yang netral tentu akan lebih mendekatkan tentara dengan rakyat,” katanya.

Sementara itu, Juru Bicara Tim Kampanye Prabowo-Hatta, Mayjen (Purnawirawan) Sudrajat, menuturkan, isu pelibatan babinsa dalam pemenangan capres-cawapres telah menghina profesionalisme TNI. Ini karena TNI sudah bekerja keras untuk mereformasi diri menjadi tentara profesional.

Mantan Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan itu menjelaskan, profesionalisme TNI itu juga sudah diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang TNI. ”Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Mesir atau Thailand, justru TNI yang mampu menempatkan diri menjadi tentara profesional,” tutur Sudrajat.

Sudrajat yang turut membidani lahirnya UU TNI menjelaskan, profesional berarti TNI tidak berpolitik dan juga tidak berbisnis. Profesional juga berarti TNI terdidik baik, terlatih baik, dipersenjatai baik, dan digaji baik. Seharusnya usaha TNI ini dihargai.

Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar mengatakan, munculnya dugaan kasus babinsa banyak dipengaruhi oleh keberadaan komando teritorial. Sudah seharusnya pemerintah memikirkan ulang komando teritorial TNI tersebut.

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000007095878




Artikel Terkait