Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan <br> Di Akhir Masa Jabatannya, SBY Tak Mampu Hapus Intoleransi - Elsam.or.id Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Di Akhir Masa Jabatannya, SBY Tak Mampu Hapus Intoleransi

Jakarta, Aktual.co — Pada masa-masa terakhir jabatannya, Presiden SBY ternyata belum mampu untuk menghilangkan dan menghapus segala bentuk intoleransi dan kekerasan berbasis agama. Berbagai penyerangan dan kekerasan terus saja terjadi di berbagai daerah dan ditujukan terhadap kelompok-kelompok agama minoritas. 

Demikian disampaikan penggiat toleransi dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Adiani Viviana dalam siaran pers kepada Aktual.co, Sabtu (31/5). 

"Kami berpendapat bahwa tindak kekerasan berbasis agama atau kepercayaan yang dilakukan terhadap jemaat Ibadah Doa Rosario di Yogyakarta, Kamis (29/5) merupakan pelanggaran terhadap hukum dan Konstitusi UUD 1945," ujarnya. 

Dalam konstitusi, imbuhnya, setiap warga negara dijamin untuk beragama dan berkeyakinan tanpa ada gangguan dan halangan dari siapapun. Tidak seorangpun atau kelompok manapun berhak untuk menghalang-halangi, apalagi membubarkan dengan kekerasan ibadah atau ritual agama atau kepercayaan kelompok lain. 

"Negara sebagai pemangku kewajiban atas penghormatan dan perlindungan hak asasi, berkewajiban mengusut tuntas tindakan anarki massa intoleran yang terjadi di Yogyakarta. Langkah-langkah konkret harus ditempuh guna menjamin persamaan perlakuan terhadap tiap-tiap pemeluk agama," imbuhnya. 

Selain mencegah peristiwa serupa terjadi di masa yang akan datang, Negara dalam hal ini SBY harus memerintahkan Kapolri dan Kapolda DIY untuk memproses hukum secara tegas terhadap pelaku  yang melakukan tindak kekerasan yang terjadi pada hari dimana semua umat Kristen di muka bumi memperingati hari raya Kenaikan Isa Al Masih dengan damai. 

"Tindak kekerasan berbasis agama yang telah sering terjadi, memiliki pola-pola yang sama. Demikian juga pola penyelesaiannya. Aparat cenderung menyeret pelaku lapangan dengan hukuman ringan. Tanpa mengusut tuntas otak pelaku tindakan. Sebaliknya memperlakukan korban secara diskriminatif, bahkan mengkriminalisasi," tambahnya.  

Padahal, tidak ada kasus yang sama persis. Melainkan mirip. Sehingga tiap-tiap penyelesaian kasus berbeda-beda. Aparat penegak hukum harus meningkatkan dan mempertimbangkan rasa keadilan yang lebih. Salah satu faktor yang memicu berulangnya peristiwa-peristiwa intoleran adalah, karena gagalnya aparat penegak hukum dalam memeriksa kasus tersebut. Pola itu seakan melegalkan dan melanggengkan kekerasan-kekerasan berbasis agama karena pelakunya bebas melenggang. 

Kebebasan menjalankan ibadah tiap-tiap orang sesuai keyakinannya secara terang dijamin dalam Konstitusi Pasal 29 ayat (2), UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasl 22 ayat (1), (2), dan (55). 

Negara juga telah memberikan jaminan kebebasan tersebut melalui Pasal 18 ayat (1) UU No 12 Tahun 2006 tentang Pengesahan ICCPR ; “Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini meliputi kebebasan untuk memeluk suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri dan kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain secara terbuka atau pribadi, menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan beribadah, mentaati, mengamalkan dan pengajaran”. 

Deklarasi 1981 mengenai Intoleransi Agama menunjukkan bahwa diskriminasi tidak saja dilarang pada tingkat Negara, tetapi juga pada semua tingkat masyarakat. Masyarakat harus menghormati dan memperlakukan mereka yang memiliki keyakinan berbeda. 

Kepolisian Daerah Yogyakarta harus menyelesaikan kasus ini dengan tegas, adil, tidak diskriminatif dan intimidatif terhadap korban dengan memperhatikan prinsip-prinsip peradilan yang adil (fair trial). Aparat penegak hukum harus mampu melihat bahwa kasus ini bukan kasus kriminal semata, namun didalamnya terdapat masalah mendasar tiap-tiap manusia ; hak asasi beragama atau berkepercayaan.

sumber: http://m.aktual.co/sosial/223645di-akhir-masa-jabatannya-sby-tak-mampu-hapus-intoleransi


Berita terkait lainnya:

http://www.gresnews.com/berita/hukum/130315-kasus-sleman-bukti-sby-gagal-ciptakan-kerukunan/

http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20140531/elsam-presiden-sby-harus-bertanggungjawab-atas-praktek-intoleransi.html 

https://koran-indonesia.com/2014/05/mengapa-kekerasan-berlatar-sara-selalu-berulang/#.U4vwM6JFIps 

 

http://www.nemukabar.com/2014/06/kekerasan-sara-sering-terjadi-ada-apa.html




Artikel Terkait