PEMANTAUAN KEBIJAKAN <br> Revisi UU Perlindungan Saksi Korban Dorong Atasi Korupsi - Elsam.or.id PEMANTAUAN KEBIJAKAN
Revisi UU Perlindungan Saksi Korban Dorong Atasi Korupsi

Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dinilai bisa mendorong penanganan korupsi. Terutama, setelah revisi, UU ini juga memuat restitusi dan kompensasi, termasuk bagi saksi dan pelapor.

Berkali-kali para pengungkap kasus (whistleblower) korupsi memang dikecewakan karena tetap divonis maksimal padahal telah membantu membongkar korupsi. Akibatnya, para aktivis anti korupsi menduga minat untuk menjadi pengungkap kasus menurun.

Pengaturan restitusi dan kompensasi merupakan salah satu substansi pokok yang dimuat dalam revisi UU LPSK. Hal itu disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin, Senin (19/5), dalam rapat kerja di Komisi III DPR.

Komisi III telah menyepakati pembahasan revisi UU LPSK. RUU revisi UU LPSK menjadi salah satu dari 66 target Program Legislasi Nasional 2014.

Tempat tinggal sementara

Selain membahas restitusi dan kompensasi, kata Amir, revisi UU LPSK membahas penyelarasan definisi pokok serta perluasan hak yang diberikan kepada saksi dan korban. Hak-hak itu di antaranya hak mendapatkan tempat tinggal sementara dan pendampingan-pendampingan.

”Selain itu, akan dibahas juga perlindungan terhadap anak di bawah umur yang menjadi saksi dan korban yang harus diperlakukan khusus,” kata Amir.

Amir mengakui, selama tujuh tahun terakhir, banyak kasus tak terungkap karena korban dan saksi ketakutan karena diancam. ”Pencarian kebenaran material sulit dijalankan. Sulit juga mengungkap kasus pelanggaran HAM berat, korupsi, dan kejahatan seksual bagi anak,” kata dia.

Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Wahyudi Djafar mendorong revisi LPSK dikerjakan secepatnya. ”Tidak seperti merevisi UU KUHP dan KUHAP yang harus menunggu periode DPR mendatang,” kata dia.

Wahyudi pun meminta pengaturan pengungkap kasus dengan seperangkat perlindungan dan hak-haknya. ”Termasuk revisi demi justice collaborator karena tidak hanya terkait pidana korupsi, tetapi juga terorisme dantrafficking,” ujar dia.

Mewakili Fraksi Partai Golkar, anggota DPR Deding Ishak mendukung penyempurnaan UU LPSK. ”Yang menjadi perhatian kami adalah juga penguatan kepada LPSK,” kata dia. (RYO)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000006724386




Artikel Terkait