PENDIDIKAN HAM <br> Nasib TKI Tak Seindah Julukannya - Elsam.or.id PENDIDIKAN HAM
Nasib TKI Tak Seindah Julukannya

Bogor, Elsam. Nasib Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, hingga kini belum seindah julukannya; Pahlawan Devisa. Satinah, TKW di Saudi Arabia, meskipun terbebas dari eksekusi pancung, namun sebelumnya ia harus berjuang keras untuk bertahan hidup menghadapi peradilan Saudi Arabia. Indonesia absen untuk memberi perlindungan bagi dirinya.

Kasus Satinah mulai terjadi dari tahun 2007, dan terus berproses hingga 2009. Pemerintah Indonesia, baru mengetahui kasus ini di tahun 2011. Satinah diadili seorang diri. Karena pemerintah Indonesia tidak tahu adanya kasus ini, Satinah menghadapi peradilannya tanpa pengacara, penerjemah, pelayanan kesehatan dan konseling. Padahal empat hal tersebut adalah syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang dijatuhi hukuman mati.  

Dalam peradilannya, Satinah mengakui perbuatannya. Namun apakah pengakuan itu ia sampaikan dalam kondisi bebas? Dalam kondisi peradilan yang fair? Tidak ada yang tahu, karena Satinah menghadapinya sendiri. Pemerintah Indonesia lalai menjalankan kewajibannya. Ia lalai memberikan bantuan hukum. Baik KBRI maupun Kementrian Luar Negeri tidak pernah memberikan proses pendampingan pengadilan Satinah.

Menurut Wahyu Soesilo, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menggantikan Satinah di Saudi Arabia. Wahyu Soesilo yang merupakan aktivis Migrant Care, juga sama sekali tidak setuju dengan hukuman mati.

Wahyu, yang hadir pada KHP XVIII di Bogor pada Selasa, 13 Mei 2014 sebagai narasumber, menyampaikan bahwa hak-hak tenaga kerja Indonesia di luar negeri masih terabaikan. Mulai dari hak ekspresi, hak atas dokumen status sipil dan kewarganegaraan, hak ekosob, hak berserikat, hak atas pendaftaran nama dan kebangsaan, hak pendidikan, hak politik, dan hak-hak lainnya.

Pada budaya Indonesia, terdapat kepercayaan turun temurun yang dilestarikan oleh para orang tua kepada anaknya yang akan merantau. Anak yang akan pergi merantau dibekali segenggam tanah yang dibungkus kain oleh orang tuannya. Dengan tujuan agar anak tidak melupakan kampung halamannya, atau negerinya. Di Saudi Arabia, ekspresi budaya semacam itu disebut sebagai sihir. Ancaman bagi perbuatan yang disebut sihir adalah hukuman mati. Kasus ini pernah terjadi terhadap TKI yang bekerja di Saudi Arabia. Negara tidak pernah menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari ekspresi, bagian dari kultur budaya Indonesia yang tidak boleh dicabut.

Menurut Wahyu, hampir semua buruh migran kita dilarang berserikat. Kecuali di Hongkong.  Oleh karenanya serikat di Hongkong sangat kuat. Ketika terjadi diskriminasi terhadap buruh migran lain, serikat di Hongkong akan bergerak. 

Wahyu juga mengingatkan, pentingnya hak libur bagi pekerja migran. Hak ini berkaitan erat dengan hak pendidikan mereka. Di beberapa Negara, terdapat universitas yang memberikan kuliah, memberikan tutorial bagi pekerja migran, seminggu sekali. Namun pemenuhan kebutuhan tersebut belum merata dirasakan oleh pekerja migran. Program kejar paket persamaan setingkat SMP atau SMU baru bisa dinikmati oleh mereka jika mereka mendapatkan hari libur. Oleh karena itu hak libur pekerja migran menjadi penting.

Hak lain yang kondisinya cukup krusial adalah hak atas dokumen status sipil dan kewarganegaraan. Menurut Wahyu, mayoritas Tenaga Kerja Indonesia di Timur Tengah dan Malaysia, paspornya tidak bisa dipegang oleh TKI yang bersangkutan. Tetapi dipegang oleh majikan masing-masing. “Aturan di sana seperti itu”, terang Wahyu.

Instrumen-instrumen HAM Internasional yang memberikan perlindungan terhadap buruh yaitu: DUHAM, ICCPR, ICESCR, CERD, CEDAW, CRC, CAT, dan UNESCO Convention against discrimination of education. Seluruh instrumen ini telah diratifikasi Pemerintah Indonesia. Indonesia juga telah meratifikasi tujuh standar pokok perburuhan ILO dan beberapa Konvensi ILO yang terkait dengan isu migran. Convention of Migrant Workers (CMW) juga menegaskan prinsip non diskriminasi dalam penjaminan hak asasi buruh migran.

Meskipun terdapat sejumlah instrumen tersebut, namun perlindungan terhadap pekerja migran belum optimal. Dalam kondisi ini, menurut Wahyu rekomendasi penting yang perlu disampaikan adalah :

  1. Setelah UN CMW diratifikasi, Pemerintah RI perlu mengimplementasikan secara konkrit baik secara legislasi dan institusional;
  2. Seluruh instrumen HAM internasional  yang telah diratifikasi harus diadopsi dalam materi amandemen UU No.39/2004;
  3. Seluruh kebijakan terkait penempatan buruh migran (mulai tingkat lokal sampai perjanjian bilateral) harus di-review dan diharmonisasikan sesuai dengan instrumen HAM internasional  yang telah diratifikasi;
  4. Pemerintah Indonesia harus juga proaktif menggunakan UN CMW sebagai alat diplomasi politik luar negeri;
  5. Sebagai state party UN CMW harus juga menyediakan mekanisme-mekanisme yang membuka ruang bagi masyarakat sipil dan organisasi buruh migran menggunakan mekanisme pengaduan dan submission independent report. (die)

 




Artikel Terkait