PENDIDIKAN HAM <br> Penyiksaan adalah Kejahatan Paling Serius - Elsam.or.id PENDIDIKAN HAM
Penyiksaan adalah Kejahatan Paling Serius

Bogor, Elsam. Pada Selasa, 13 Mei 2014 Elsam menghadirkan Agung Yudha pada KHP XVIII di Saung Dolken Bogor untuk menyampaikan materi Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Dalam instrumen internasional, konsep ini diatur dalam Artikel 5 UDHR dan  Artikel 7 ICCPR: “No one shall besubjected to torture …”. Kemudian diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Resolusinya No. 39/46 tanggal 10 Desember 1984 dan mulai diberlakukan tanggal 26 Juni 1987. Selanjutnya, tiap tanggal 26 Juni diperingati sebagai the International day in supporting of victims of torture.

Menurut Agung Yudha, hingga April 2014 terdapat 155 negara yang sudah meratifikasi instrumen tersebut.

Pelarangan penyiksaan merupakan bagian dari prinsip dasar hukum internasional yang diakui sebagai norma yang tidak boleh dilanggar atau ius cogens. Dengan kata lain, bersifat mutlak (penyiksaan tidak bisa dijustifikasi dalam keadaan apapun, termasuk alasan demi ketertiban umum dan perintah atasan) Oleh karenanya hak untuk tidak disiksa merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun ataunon-derogable right. Penyiksaan masuk dalam kategori kejahatan serius.

Negara pihak, yang telah meratifikasi instrumen, memiliki kewajiban ratifikasi, yaitu melakukan pelaporan awal  (initial report) dalam 1 tahun setelah ratifikasi , dan Pelaporan secara berkala (periodic report) tentang langkah-langkah yang telah, sedang, dan akan diambil untuk menjamin hak-hak yang tertera dalam konvensi.

Selain itu, Negara pihak juga memiliki kewajiban implementasi, yaitu :

·        mengambli tindakan legislatif, administratif, yudisial atau tindakan lainnya yang efektif untuk memastikan pencegahan penyiksaan (pasal 2)

·        menjamin bahwa tindakan penyiksaan adalah pelanggaran menurut ketentuan hukum pidananya (pasal 4)

·        mengatur agar pelanggaran-pelanggaran dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan mempertimbangkan sifat kejahatannya (pasal 4)

·        melakukan investigasi terhadap setiap dugaan penyiksaan yang dituduhkan kepada pejabat negara (pasal 6)

·        Tidak boleh mengusir, mengembalikan (refouler) atau mengekstradisi seseorang ke negara lain di mana terdapat alasan substansial bahwa ia akan berada dalam bahaya menjadi sasaran penyiksaan (pasal 3)

·        Mengakui yurisdiksi universal atas tindak pidana penyiksaan:

1.                  mengekstradisi pelaku (pasal 5)

2.                  Mengadili pelaku jika tidak bisa/mau mengekstradisi (pasal 7)

·        Saling bekerjasama sesama Negara Pihak dalam proses pembuktian pelanggaran dan penegakan hukum (pasal 9)

Di Indonesia, ratifikasi disahkan melalui UU 5/1998. Deklarasi Pasal 20 ayat(1), (2) dan (3): “dilaksanakan dengan menghormati kedaulatan dan integritas wilayah”, dan Reservasi Pasal 30 ayat (1): Tidak mengakui kompetensi ICJ dalam perselisihan penafsiran.

Dalam UU 39/1999 pasal 1 (4) disebutkan “Penyiksaan” ialah perbuatan disengaja, menimbulkan rasa sakit/penderitaan hebat, jasmani/rohani, untuk memperoleh pengakuan/keterangan, menghukum perbuatan yang/diduga dilakukan seseorang/orangke-3, mengancam/memaksa seseorang/orang ke-3, dengan alasan diskriminasi, dilakukan oleh/hasutan dari/ persetujuan/ sepengetahuan pejabatpublik. (die)

 



 

 

 

 

 




Artikel Terkait