PELANGGARAN HAM MASA LALU <br>Korban Tragedi 1965 Minta Dukungan Wantimpres: Ngarep Namanya Direhabilitasi Oleh Pemerintahan SBY - Elsam.or.id PELANGGARAN HAM MASA LALU
Korban Tragedi 1965 Minta Dukungan Wantimpres: Ngarep Namanya Direhabilitasi Oleh Pemerintahan SBY

Berbagai bentuk diskriminasi masih dialami para korban Tra­ge­di 1965. Meski Mahkamah Agung (MA) pada 2003 telah me­nyam­paikan pertimbangan ke­pada presiden untuk memberikan rehabilitasi pada korban, hingga saat ini mereka masih belum bisa mendapatkan hak-haknya. 

Perwakilan korban 1965, Nani Nurani, beserta tim advokasi re­ha­bilitasi korban 1965 men­da­ta­ngi kantor Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Jalan Ve­teran III, Jakarta, kemarin. Me­reka menyampaikan surat per­mo­honan rehabilitasi nama baik untuk para korban 1965 kepada Wantimpres untuk diteruskan kepada Presiden SBY. 

Nani Nurani, korban Tragedi 1965 menceritakan, dirinya telah mengalami penahanan di penjara tanpa proses hukum selama 1968-1975, sementara Kartu Tan­da Penduduk-nya (KTP) diberi tanda eks tahanan politik. Tak ha­nya itu, dirinya juga harus men­ja­lankan wajib lapor setiap bulan­nya sampai pada tahun 2000. 

“Sejak Mahkamah Agung me­menangkan saya, bahwa pen­can­tum­an nama saya dalam daftar orang yang terlibat organisasi ter­larang merupakan perbuatan me­lawan hukum, saya selalu ber­kirim surat kepada presiden untuk mendapatkan rehabilitasi,” ung­kapnya.

Nani mengatakan, dalam ke­sem­patan ini dia hanya sendirian mengajukan permohonan reha­bi­l­itasi sebagai korban 1965 karena para korban lainnya tidak me­miliki dokumentasi surat-surat yang lengkap, seperti surat pem­bebasan, surat tahanan rumah, dan surat wajib lapor. “Banyak kor­ban 1965 surat pembe­bas­an­nya saja tidak punya, sementara saya masih lengkap dan disimpan rapi, saya berharap jika per­mo­hon­an saya dikabulkan maka ini akan menjadi pintu masuk bagi para korban lainnya,” ujarnya. 

Para korban, menurutnya, me­minta agar pemerintah mengem­balikan hak-hak mereka sesuai dengan martabat manusia dan sebagaimana manusia lain yang ada di Indonesia. “Bagi kami yang penting kami dinyatakan tidak bersalah,” tekannya.

Direktur LBH Masyarakat, Ricky Gunawan mengatakan, hing­ga saat ini para korban 1965 masih mengalami pelanggaran HAM dan terpaksa menanggung stigma buruk atas peristiwa 1965. “Contohnya Bu Nani ini yang pernah dicekal tanpa dasar saat hendak bepergian ke luar negeri dan tidak mendapatkan KTP seumur hidup saat usianya sudah 60 tahun,” ungkapnya. 

Menurut dia, tim advokasi su­dah menempuh berbagai proses hukum termasuk melakukan gu­gatan secara perdata dan mela­yang­kan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Ke­­da­tangan kami hari ini ke Wan­tim­pres karena kami sebelumnya su­dah mengirimkan surat ke pre­siden untuk meminta rehabilitasi bagi korban 1965 tapi surat itu be­lum direspon oleh presiden,” katanya.

Pihaknya meminta dukungan dari Wantimpres untung mendo­rong agar presiden segera mem­be­rikan rehabilitasi bagi para kor­ban 1965. Dia berharap Presiden SBY di akhir masa jabatannya se­gera memberikan rehabilitasi bagi para korban 1965. “Beliau se­bagai kepala negara mem­pu­nyai kewenangan untuk itu, apa­lagi yudikatif juga telah men­do­rong pemerintah memberikan rehabilitasi bagi korban 1965,” tandasnya.

Pengacara publik dari LBH Ja­karta, Pratiwi Febry, menga­takan tim advokasi sudah pernah me­lakukan class action untuk pe­mu­lihan korban 1965. “Tahun 2012 kita menang dalam judicial review Keppres nomor 28 tahun 1975 tentang Perlakuan Mereka yang Terlibat G30S/PKI Go­longan C yang menegaskan stig­ma terhadap korban 1965, Kep­pres tersebut menyebabkan ba­nyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tiba-tiba di-PHK kare­na dituduh terlibat peristiwa 1965,” katanya.

Tak hanya itu, Pratiwi menye­but­k­an DPR dan MPR juga turut men­dukung diberikannya reha­bilitasi tersebut. “Jadi dalam hal ini, harusnya Wantimpres mampu memberi pertimbangan yang bijaksana kepada presiden,” pung­kasnya.

sumber: http://www.rmol.co/read/2014/04/16/151490/Organisasi-Penyandang-Cacat-Adukan-M-Nuh-Ke-Ombudsman-
sumber foto: Lexy Rambadeta



Artikel Terkait