Pemilu 2014 dan Prospek Pemajuan HAM di Indonesia - Elsam.or.id Pemilu 2014 dan Prospek Pemajuan HAM di Indonesia ASASI Edisi Januari-Februari 2014

Download ASASI Edisi Januari-Februari 2014

EDITORIAL

P(em)ILU : Menakar Masa Depan Hak Asasi Manusia

Pemilu kali ini akan menjadi pemilu keempat sejak transisi politik bergulir di tahun 1998. Pertanyaannya, akankah perhelatan nasional kali ini dapat benar-benar menjadi momen dimana titik balik perbaikan kondisi Hak Asasi Manusia diletakkan, ataukah justru terbaca sebagai Pilu karena absennya komitmen 15 partai peserta pemilu kali ini.

LAPORAN UTAMA

Platform HAM Partai-partai Peserta Pemilu oleh Irawan Saptono

Partai-partai mengusung isu kesejahteraan rakyat, kesehatan dan pendidikan cuma-cuma, kredit murah petani, serta anggaran pro rakyat. Itu semua juga isu hak asasi manusia, yang digolongkan dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob). Tetapi, tiada platform perjuangan partai-partai yang mencoba berpaling kepada kejahatan HAM masa lalu. Sebagian partai yang berlaga malah berusaha membuang jauh-jauh isu itu.

 Rekam Jejak Partai-Partai Politik Peserta Pemilu 2014 dalam Pemajuan HAM oleh Irawan Saptono 

Rekam jejak partai-partai politik peserta Pemilu 2014 dalam upaya pemajuan HAM setidaknya bisa ditelisik dari sikap dan tindakan para anggota fraksi di DPR dan pengurus partai. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mendeklarasikan diri sebagai partai oposisi (walaupun dalam sistem presidensiil, oposisi tidak dikenal) merupakan partai yang gencar menuntut penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Agenda Prioritas Penyelesaian HAM DPR RI Hasil Pemilu 2014 oleh Irawan Saptono

Setidaknya ada tiga prioritas penyelesaian masalah HAM yang dilakukan DPR RI yang akan terbentuk dari hasil Pemilu Legislatif 2014, yakni: (1) mendesak kembali pelaksanaan empat rekomendasi DPR kepada Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono tentang penyelesaian penghilangan orang secara paksa, (2) mendesak Pemerintah menjalankan rekomendasi Komisi Nasional HAM tentang penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM berat 1965/1966, dan (3) penyelesaian tahanan politik Papua.

NASIONAL

Golput, Masihkah Relevan? oleh Otto Adi Yulianto

Buruknya persepsi dan penilaian publik atas situasi-kondisi lembaga perwakilan dan partai politik selama ini telah memicu dan menjadi alasan bagi sebagian warga untuk memilih tidak memilih, atau menjadi Golput (golongan putih = tidak memilih), dalam pemilihan umum (Pemilu) legislatif mendatang. Golput memang merupakan hak, dan pernah populer sebagai pilihan para aktivis di masa Orde Baru.

Menelisik Pembahasan RUU KUHP oleh Zainal Abidin

Penyerahan RKUHP dan RKUHAP pada awal tahun 2013 memicu kembali perdebatan di publik. Pertama, terkait dengan substansi pengaturannya yang masih bermasalah, bahkan kini sejumlah lembaga meminta penarikan, penundaan, atau perbaikan kedua RUU tersebut telebih dahulu sebelum dibahas di DPR. Kedua, subtansi RKUHP dan RKUHAP yang sangat berat (RKUHP terdiri dari 766 Pasal dan RKUHAP terdiri dari 286 Pasal), akan sangat sulit dibahas oleh DPR sekarang mengingat jangka waktu yang ada. 

RESENSI

Belajar Demokrasi dari Amerika Latin Oleh M. Zaki Hussein

Film dokumenter  Beyond Elections: Redefining Democracy in the Americas oleh Silvia Leindecker dan Michael Fox, membawa kita ke berbagai eksperimen demokrasi partisipatoris yang dilakukan di beberapa Negara di benua Amerika. Eksperimen pertama yang ditampilkan film ini adalah sistem anggaran partisipatoris di Brazil.

 


 




Downloads
Artikel Terkait