Catatan atas Vonis PN Tasikmalaya atas Kasus Ahmadiyah Tenjowaringin - Elsam.or.id Catatan atas Vonis PN Tasikmalaya atas Kasus Ahmadiyah Tenjowaringin

Keadilan : Harapan Semu bagi  Minoritas Korban

(Catatan atas Vonis PN Tasikmalaya atas Kasus Ahmadiyah Tenjowaringin)

Adiani Viviana*

Tindak kekerasan terhadap minoritas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) terus terjadi. Tidak berhenti pada persekusi, pelanggaran hak asasi manusia, intimidasi, diskriminasi, terhadap korban minoritas terus berlanjut hingga proses peradilan. Pada puncaknya, pelaku kekerasan melenggang bebas dengan vonis ringan tanpa perlu menjalani hukuman. Putusan pengadilan seolah melegalkan tindak kekerasan terhadap minoritas!

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), menyesalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya dalam kasus perusakan tempat tinggal, aset dan properti, serta rumah ibadah jemaat Ahmadiyah di desa Tenjowaringin yang hanya memvonis para Terdakwa 4 bulan penjara masa percobaan 8 bulan. Para terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana perusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 KUHP. Sejak pemeriksaan pada tingkat kepolisian, kasus ini diliputi kondisi peradilan yang tidak adil. Putusan PN Kota Tasikmalaya telah menambah daftar panjang kegagalan pengadilan menegakkan prinsip imparsialitas dalam melindungi hak asasi warga Negara.

Pada Senin, 10 Maret 2014, PN Kota Tasikmalaya diramaikan masa dari Front Pembela Islam. Sidang digelar di ruang sidang I “Garuda” (ruang sidang paling besar). Sidang dimulai pukul 14.45 dan berakhir pukul 15.15 WIB. Massa memenuhi ruangan sidang, yang memang didominasi oleh pendukung para terdakwa. Para terdakwa didampingi tim penasehat hukum. Hanya ada satu atau dua media yang meliput persidangan ini. hanya ada dua jemaat Ahmadiyah yang hadir. Yaitu saksi korban, dan aktivis JAI Tasikmalaya. Bukan tanpa sebab jika sidang yang mestinya terbuka untuk umum itu hanya didominasi massa terdakwa. Sejak awal persidangan, ketua Majelis Hakim, Bambang Condro Waskito, SH., dengan dalih asas praduga tidak bersalah, di muka persidangan meminta agar proses-proses persidangan ini jangan terlalu dipublikasikan. Insan pers yang akan meliput, harus meminta izin terlebih dahulu jika akan mengambil video ataupun gambar. Saat sidang putusan, aktivis JAI yang berusaha merekam suara dan gambar proses sidang, diminta menghentikan proses rekam oleh seorang aparat polisi yang datang dari pintu belakang.  

Pada sidang kedua, 23 Desember 2013, massa terdakwa begitu riuh dengan teriakan-teriakan. Hakim anggota, Riyanti Desiwati, SH.MH, dengan lantang menghentikan keriuhan itu. Ia meminta massa keluar sidang jika tidak berhenti riuh. Riyanti Desiwati juga menyebutkan, jika massa tetap riuh dalam persidangan, maka tidak salah jika masyarakat menyebutnya Front Preman Indonesia. Ketegasan hakim perempuan ini patut didukung. Namun sayang, baik majelis hakim maupun aparat kepolisian tidak ada yang menegur beberapa massa yang duduk sambil mengangkat kakinya di kursi, saat sidang putusan berlangsung. Persidangan menjadi tidak punya wibawa.

Peristiwa penyerangan ke Tenjowaringin terjadi pada 5 Mei 2013. Penyerangan berlangsung dengan cepat. Rumah dan tempat ibadah warga Ahmadiyah hancur dirusak. Awal tahun 2013, Jamaah Ahmadiyah di Jawa Barat bagian timur berkumpul di Tenjowaringin. Mereka mengadakan jalsah salanah lokal (ritual pengajian tahunan dimana warga Ahmadiyah dan tamu undangan mempromosikan ajaran Islam yang damai). Beredar isu, juga ancaman, akan terjadi penyerangan. Hingga kemudian peristiwa itu terjadi pada 5 Mei 2013 sekitar pukul 02.00 WIB. Pada tanggal 3-5 Mei 2013 tersebut mereka sedang mengadakan acara silaturahmi menyambut Isro’ Mi’roj Nabi Muhammad SAW. 

Sepanjang proses peradilan, warga banyak mendapat teror dan ancaman, terutama kepada Ihin Solihin, anggota JAI, yang saat kejadian masih menjadi kepala desa Tenjowaringin, dan yang melaporkan peristiwa penyerangan. Teror juga pernah beredar, bahwa Tenjowaringin akan dibumihanguskan jika para terdakwa sampai mendekam di penjara.

JPU menuntut para terdakwa , masing-masing  Terdakwa I, Atang Rustman bin Mahmudin (42 tahun): 6 bulan penjara masa percobaan 1 tahun, Terdakwa II, Kostaman Afandi Bin Eji (31 tahun):  4 bulan penjara masa percobaan 8 bulan karena dianggap terbukti melakukan perbuatan sebagaimana  diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Keduanya adalah anggota Front Pembela Islam.  Pasal 170 KUHP mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. Dalam dakwaannya, JPU tidak menguraikan secara rinci tentang bagaimana proses penyerangan, pengrusakan itu terjadi. Baik di dalam dakwaan maupun di persidangan, JPU justru menggarisbawahi tentang perizinan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah.

Keadilan merupakan harapan utama bagi minoritas, korban diskriminasi, dan intoleransi berbasiskan agama/kepercayaan. Proses peradilan yang tidak adil dalam kasus penyerangan Tenjowaringin telah meruntuhkan harapan minoritas Ahmadiyah, bukan hanya di Tasikmalaya tapi juga seluruh Indonesia. PN Tasikmalaya telah mengulangi kegagalan kasus-kasus serupa pada pengadilan-pengadilan yang lain dalam melakukan proses persidangan. Pengadilan tidak mampu melihat bahwa kasus tersebut bukan hanya semata kasus penyerangan dan perusakan. Namun merupakan kasus terkait hak dasar warga Negara, yaitu hak memiliki tempat ibadah, hak berkumpul keagamaan, dan hak untuk menganut agama/ keyakinan sesuai dengan hati nuraninya. Dalam kasus-kasus kekerasan sebelumnya seperti di Singaparna-Tasikmalaya, Cisalada-Bogor, Cikeusik-Banten, Ciketing-Bekasi, pengadilan juga bersikap serupa; menjatuhkan putusan dengan hukuman yang lebih rendah dari tuntutan Jaksa. Pengadilan gagal menjadi institusi terakhir masyarakat dalam mencari keadilan. Sekali lagi Putusan-putusan tersebut seolah melegalkan tindak kekerasan terhadap minoritas.

Oleh karenanya, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mendesak :

  1. Kepolisian Republik Indonesia dalam hal sebagai aparat keamanan harus dapat menggunakan kewenangannya dengan baik dan benar termasuk dalam menjaga ketertiban dan keamanan persidangan, agar suasana aman dan nyaman dalam persidangan dapat dirasakan oleh semua pihak;
  2. Kejaksaan Agung dapat melihat secara saksama sebuah kasus yang terkait dengan masalah agama/keyakinan, sehingga dapat menguraikan dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap. Karena surat dakwaan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan terhadap terdakwa;
  3. Mahkamah Agung segera mengkaji putusan kasus ini, agar kualitas kelembagaan pengadilan menjadi lebih baik dalam memeriksa kasus-kasus serupa, sehingga proses peradilan yang merugikan pencari keadilan dapat terminimalisir ;
  4. Komisi Yudusial agar memeriksa secara keseluruhan proses persidangan di PN Tasikmalaya ini, untuk melihat apakah prinsip-prinsip fair trial termasuk hak persidangan yang adil dan penerapan kode etik hakim dilaksanakan dalam persidangan ini.
*Pemantau persidangan.



Downloads
Artikel Terkait