KONFERENSI PILNET II <br> Kehutanan, Masih Jadi Sorotan - Elsam.or.id KONFERENSI PILNET II
Kehutanan, Masih Jadi Sorotan

“Selama 68 tahun Indonesia merdeka, tapi tidak memiliki peta Indonesia. Peta kehutanan berbeda dengan peta pertambangan, berbeda pula dengan peta BPN. Kalau ada kesalahan, peta mana yang mau kita pakai?” kata Pimpinan KPK, Bambang Widjojanto pada Konferensi Nasional II, Public Interest Lawyer Network (PIL-Net) dengan tema “Pembalakan Kepentingan Publik Sebagai Pilar Perlindungan HAM dan Keadilan Sosial bagi Rakyat” pada Selasa (18/3) di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta.

Bambang menyoroti sejumlah persoalan yang melingkupi pengelolaan sumberdaya alam, khususnya kehutanan. Dari kajian itu, Bambang memaparkan bahwa KPK mendapati 11 temuan dan 19 rekomendasi. Ada dua bagian besar, yakni 15 rekomendasi menyebut soal revisi sejumlah peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menteri kehutanan (Permenhut), serta dua rekomendasi seputar sistem administrasi.

Dalam kesempatan ini, turut hadir pula pengamat kebijakan Universitas Indonesia Andrinof Chaniago, Rektor Universitas Kristen Indonesia Maruarar Siahaan, dan Koordinator PIL-Net Wahyu Wagiman.

Wahyu Wagiman menilai UU No. 16 tentang Bantuan Hukum yang menjadi tonggak dan perluasan akses masyarakat, belum sepenuhnya tercapai. Salah satu sebabnya, kata dia, ada kebijakan yang mengabaikan hak-hak warga. Misalnya pada 2011, pemerintah membuat program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang membuat Indonesia menjadi negara dengan urutan keempat tujuan investasi.

Secara tidak langsung, hal ini memberi sinyal bahwa aktivitas pembangunan yang mengatasnamakan kepentingan publik makin subur. Tapi, ada dampak negatif yang dirasakan masyarakat. “Sekarang, bisa dilihat perampasan tanah milik masyarakat dan intensitas konflik di wilayah yang menjadi titik pembangunan MP3EI. Akibatnya, akes dan hak hidup masyarakat hilang,” katanya.

Saat ini, pemerintah telah menggunakan lebih dari 12 juta hektar untuk perkebunan kelapa sawit yang dikuasai oleh dua ribu perusahaan dan dikontrol oleh 30 holding company.




Artikel Terkait