KONFERENSI PILNET II<br> Undang-Undang ini Ternyata Untungkan Korporasi - Elsam.or.id KONFERENSI PILNET II
Undang-Undang ini Ternyata Untungkan Korporasi

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Angka konflik antara masyarakat kecil dan korporasi terus meningkat akhir-akhir ini. Namun pembelaan hukum terhadap masyarakat marjinal dirasakan sangat minim. Hal ini disebabkan karena terbatasnya ketersediaan pengacara publik yang bersedia membantu mereka. 


Koordinator Public Interest Lawyer Network (PIL-NET) Wahyu Wagiman mengatakan saat ini banyak masyarakat sipil menjadi korban karena kurangnya pendampingan hukum dan lemahnya akses mereka kepada keadilan. "Kita dapat mengambil contoh kasus di Kalimantan seperti di Sanggau, Lamando, ketapang. Kita dapat menghitung dengan jari pengacara publik yang ada di kota-kota itu," kata Wahyu pada Konferensi Nasional PIL-NET di Jakarta, kemarin.

Pendampingan masyarakat, menurut dia, akan semakin penting karena semakin banyak kebijakan pemerintah yang menguntungkan korporasi. Menurut Wahyu, pascareformasi hubungan negara dengan korporasi semakin dekat. Negara memandang korporat semakin penting dalam proses pembangunan, sementara masyarakat diabaikan kepentingannya.

Wahyu mengungkapkan pasca-1998, lahir lebih dari 5 Undang-Undang yang jika diteliti satu persatu isinya menguntungkan korporat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 misalnya, ada juga Undang-Undang No.13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. "Kita dapat melihat bagaimana Undang-Undang ini melegalkan outsourcing," kata Wahyu.

Wahyu menambahkan ada pula UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Masyarakat sipil menganggap Undang-Undang ini akan sering digunakan korporasi untuk mengkriminalisasi masyarakat sipil. "Semenjak diberlakukan Undang-Undang ini paling tidak ada 7 kasus di Jawa, Sumatera dan Kalimantan," ungkap Wahyu.

Bahkan KOMNAS HAM telah melaporkan pelanggaran korporasi tertinggi terjadi di tahun 2008-2011. Menanggapi itu masyarakat sipil pun sudah melakukan litigasi di peradilan-peradilan di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pengajar Universitas Airlangga, pada tahun 1999-2012 ada 19 kasus besar berkaitan dengan korporasi baik di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dari 19 kasus ini hanya 5 kasus dimenangkan warga sipil, 4 ditolak, 1 damai, dan 9 kalah. Antara lain kasus Newmont, Freeport, dan IMK.

PIL-NET, seperti pengakuan Wahyu, selama tiga tahun terakhir juga hanya memenangkan 5 kasus dari 27 kasus yang tentunya menempuh cara yang sangat panjang. Menurut wahyu ada 3 hal yang kerap menggagalkan gugatan. Pertama hubungan erat antara negara dan pengusaha, kedua adanya ketergantungan antara penegak hukum dengan korporat besar, tentunya kontrak-kontrak besar antara negara dan korporat yang bersangkutan. Ketiga adalah hakim dan jaksa mengambil fakta yang berbeda sehingga menyebabkan putusan yang berbeda.

Di tempat yang sama, pengajar Universitas Indonesia Andrinof A. Chaniago juga sependapat, sejak tahun 90-an, swasta memang memegang peranan penting dalam pembangunan. "Pemerintah membuat peraturan yang lebih rendah untuk kepentingan swasta," kata Andrinof, Selasa (18/3).

 

 

Reporter : Richardus Gunawan
Redaktur : Ramidi

 

 

 




Artikel Terkait