PEMANTAUAN KEBIJAKAN <br> Calon hakim konstitusi diharapkan punya komitmen terhadap HAM - Elsam.or.id PEMANTAUAN KEBIJAKAN
Calon hakim konstitusi diharapkan punya komitmen terhadap HAM

Komitmen yang kuat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dianggap penting untuk ditanyakan panitia seleksi (Pansel) kepada calon hakim konstitusi dalam proses seleksi.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Indriaswati Dyah Saptaningrum mengatakan, di tengah pendeknya waktu seleksi, hal yang paling pokok adalah memastikan calon hakim terpilih benar-benar berkualitas dan memenuhi seluruh syarat yang ditentukan.

Menurut dia, proses seleksi hakim konstitusi kali ini menjadi sangat penting nilainya, karena akan sangat menentukan martabat, wibawa, serta integritas Mahkamah Konstitusi (MK) ke depan.

"Hal ini terutama jika dikaitkan dengan keterpurukan MK dalam beberapa waktu terakhir, akibat tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar, yang diduga menerima suap dalam sejumlah perkara pemilukada," ujarnya dalam keterangan resminya, Senin (3/3/2014).

Karena itu, penting bagi DPR untuk menjauhkan diri dari praktik-praktik transaksi politik, dalam proses seleksi ini. MK akan semakin terjerumus ke titik nadir, jika DPR masih menjadikan forum ini sebagai ajang transaksi politik mereka.

Salah satu poin penting dalam rangka mengembalikan martabat serta khitah MK sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara, sambung dia, adalah keharusan memastikan calon terpilih memiliki komitmen yang kuat terhadap HAM.

Dia mengatakan, dalam konteks negara transisional, ini tidak lepas dari semangat awal pendirian MK, sebagai lembaga yang dimaksudkan untuk memandu demokratisasi dan memperkenalkan budaya baru hak asasi manusia, dalam rangka menjaga tegaknya supremasi konstitusi.

"Oleh karenanya, Elsam mencermati bahwa pengetahuan tentang HAM yang memadai, menjadi salah satu kriteria penting dalam pengisian jabatan hakim konstitusi," tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, MK juga telah banyak memeriksa dan memberikan putusan terhadap pengujian berbagai UU yang mendasarkan pada jaminan HAM, khususnya yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia, dalam perjalanannya.

MK, kata dia, dalam menyusun argumentasi untuk mendukung keputusannya seringkali menggunakan landasan teori, konsep dan pengertian HAM, yang bukan hanya bersumber pada UUD 1945, tetapi juga merujuk pada berbagai instrumen HAM internasional dan regional.

"Terhadap berbagai putusan tersebut, pada satu sisi, publik memberikan apresiasi, terutama pada putusan yang nyata-nyata memberi penegasan pada perlindungan HAM bagi warga negara, sesuai dengan konstitusi," kata dia.

Akan tetapi, ujar dia, di sisi lain juga banyak putusan MK yang dikritik, karena dibuat dengan tidak mencerminkan argumen dan pendasaran yang memadai tentang HAM sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945.

Dirinya mengungkapkan, berdasarkan pada studi Elsam tahun 2009, ditemukan beberapa kesimpulan bahwa masih banyak Putusan MK yang belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan HAM. Argumen yang dibangun dalam Putusan MK belum sepenuhnya menunjukkan pemahaman yang memadai tentang teori, konsep dan pengertian tentang berbagai HAM yang dijamin dalam UUD 1945.

Kemudian, masih terdapat Putusan MK yang tidak konsisten dalam penggunaan landasan konsep-konsep HAM. Selain itu, dalam pengambilan putusannya, MK juga seringkali terpengaruh oleh tekanan mayoritas. Sehingga putusan yang diambil tidak hanya bersandar pada konstitusi, tetapi justru mengikuti suara mayoritas (dynamic pragmatism).

"Sekali lagi, dengan beragam argumentasi di atas, pemahaman tentang HAM secara baik dari para hakim konstitusi akan sangat penting dalam memastikan perlindungan hak konstitusional warga negara," ucapnya.

Lebih jauh, dia mengatakan, berdasarkan kepentingan tersebut, Elsam mengusulkan agar komitmen terhadap HAM mesti menjadi salah satu kriteria di dalam menentukan calon hakim konstitusi terpilih.

Kemudian, Tim Pakar yang dibentuk oleh DPR untuk membantu proses seleksi hakim konstitusi, maupun anggota DPR sendiri mesti melakukan elaborasi terhadap para calon atas pemahaman mereka mengenai teori, konsep dan keberpihakan mereka dalam pemajuan dan perlindungan HAM.

"Ketiga, penting juga bagi Tim Pakar dan DPR untuk mengelaborasi sejauh mana pemahaman para calon terhadap jaminan perlindungan HAM yang terdapat dalam UUD 1945, maupun berbagai instrumen peraturan perundang-undangan lainnya," ucapnya.

Di samping itu, kata dia, tim pakar diberikan ruang yang memadai dalam proses seleksi ini, guna meminimalisir praktik-praktik transaksi politik. Sehingga kualitas calon terpilih, termasuk komitmennya terhadap HAM dapat lebih terjaga. 

Menurut dia, komitmen para hakim konstitusi terhadap HAM, akan sangat menentukan terang atau redupnya perlindungan HAM di Indonesia, khususnya pada periode lima tahun mendatang.

"Oleh sebab itu kami berharap, masukan ini menjadi perhatian bagi Tim Pakar maupun DPR dalam pengambilan keputusannya," pungkasnya.


Sumber: http://nasional.sindonews.com/read/2014/03/03/13/840834/calon-hakim-konstitusi-diharapkan-punya-komitmen-terhadap-ham