ADVOKASI BISNIS & HAM <br> Sidang Warga Ringinrejo Melawan Kemenhut & Holcim: Kompensasi Holcim Tak Mencukupi, Warga Tetap Garap Lahan Lain - Elsam.or.id ADVOKASI BISNIS & HAM
Sidang Warga Ringinrejo Melawan Kemenhut & Holcim: Kompensasi Holcim Tak Mencukupi, Warga Tetap Garap Lahan Lain

[Jakarta, 200214] Penunjukkan Kawasan Hutan di atas lahan eks Gondangtapen melalui SK Menteri Kehutanan No. 367/Menhut-II/2013, yang berasal dari lahan kompensasi PT. Holcim Indonesia Tbk dalam rangka pemakaian kawasan hutan di Tuban, kembali terbukti bermasalah.

Dalam persidangan yang digelar di PTUN DKI Jakarta, Tergugat II Intervensi (PT. Holcim Indonesia Tbk.) menghadirkan saksi warga Ringinrejo, Ahmadi Maksum. Saksi menyatakan melakukan penggarapan pada 2002, setelah berpindah dari kediamannya dahulu di Mojorejo. Selain itu, saksi juga menyatakan bahwa warga yang berada di sekitar pantai Jolosutro menerima kompensasi dari PT. Semen Dwima Agung (Holcim) seluas 12,4 Ha untuk sekitar 94 KK. Sehingga masing-masing KK mendapat 4 are untuk perumahan. 

Namun, selain 4 are yang dimilikinya sekarang, ternyata Saksi juga menggarap di atas lahan PT. Semen Dwima Agung (Holcim) seluas hektar. Hal ini tidak hanya dilakukan olehnya, tetapi hampir seluruh warga yang tinggal di Jolosutro pun memiliki lahan garapan di atas lahan yang disebut-sebut milik Holcim.

Kenyataan ini menunjukkan bahwasanya lahan yang diberikan Holcim kepada Perhutani sebagai kewajiban izin pinjam pakai kawasan hutan masih bermasalah secara faktual. Padahal proses penunjukkan kawasan hutan yang berasal dari lahan kompensasi harus memenuhi syarat yang diatur Pasal 16 ayat (3) huruf a P.14/Menhut-II/2013, bahwa pemegang persetujuan prinsip (dalam hal ini PT. Holcim Indonesia Tbk) wajib menyediakan lahan kompensasi yang tidak bermasalah di lapangan de facto dan hukum de jure.

Gugatan ini bermula ketika pada 21 Mei 2013, Kementerian Kehutanan mengeluarkan Keputusan Nomor: 367/Menhut-II/2013 yang menunjuk 724,23 Ha lahan yang kini ditempati dan digarap oleh 826 KK warga Ringinrejo untuk menjadi wilayah hutan, sebagai kopmensasi dari penggunaan kawasan hutan oleh PT. Holcim Indonesia di Tuban. Keputusan Menhut tersebut mengancam keberadaan 826 KK masyarakat Ringingrejo yang telah mengelola dan memanfaatkan lahan tersebut dengan menanam palawija, buah semangka, melon, dan berbagai tanaman lainnya, yang merupakan sumber penghidupan mereka sejak tahun 1996. Permasalahan ini mendorong 8 anggota Paguyuban Petani Gondang Tapen didampingi PIL-Net menggugat keputusan tersebut melalui PTUN DKI Jakarta.

 




Artikel Terkait