PEMANTAUAN KEBIJAKAN <br> Uji Materi UU Penyelesaian Konflik Sosial Mulai Disidangkan - Elsam.or.id PEMANTAUAN KEBIJAKAN
Uji Materi UU Penyelesaian Konflik Sosial Mulai Disidangkan

Perkara uji materiil Pasal 16 dan Pasal 26 UU No. 7/2012 tentang Penyelesaian Konflik Sosial (UU PKS) mulai disidangkan, Kamis (13/02). Sidang pemeriksaan pendahuluan ini digelar untuk mendengarkan ringkasan permohonan para pemohon, yang terdiri dari  Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif Untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Wakil Direktur Human Rights Working Group (HRWG) Choirul Anam, dan Dosen Universitas Pertahanan Indonesia Anton Aliabbas. 

Pasal 16 UU PKS menyatakan “Status keadaan konflik skala kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditetapkan oleh bupati/wali kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD kabupaten/kota.”Sementara Pasal 18 UU PKS mengatur “dalam Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota, bupati/wali kota dapat melakukan : a. pembatasan dan penutupan kawasan Konflik untuk sementara waktu; b. pembatasan orang di luar rumah untuk sementara waktu; c. penempatan orang di luar kawasan Konflik untuk sementara waktu; dan d. pelarangan orang untuk memasuki kawasan Konflik  atau keluar dari kawasan Konflik untuk sementara waktu.”  Dalam petitumnya, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan kedua pasal ini.

Kuasa hukum pemohon Wahyudi Djafar menyatakan Pasal 16 dan Pasal 26 UU PKS bertentangan dengan Pasal 12 UUD 1945. Wahyudi mendalilkan bahwa kewenangan penetapan keadaan darurat adalah kekuasaan pemilik kedaulatan tertinggi negara, yaitu rakyat, yang dilimpahkan kepada presiden sebagai pelaksana kekuasaan pemerintahan. Dalam keadaan darurat, presiden memiliki otoritas untuk menggerakan seluruh perangkat negara. Otoritas ini termasuk mengambil alih fungsi yudikatif dan legislatif. 

Sebagai implementasi Pasal 12 UUD 1945, negara telah memiliki UU No. 23/PRP/1959 tentang Keadaan Bahaya, dan beberapa UU lainnya. Kehadiran pasal 16 dan Pasal 26 UU PKS, menurut kuasa hukum pemohon Asep Komarudin, justru menciptakan situasi ketidakpastian hukum tentang penetapan status keadaan darurat. “Dalam waktu yang bersamaan dapat muncul dua penetapan status darurat sekaligus, yang dikeluarkan presiden dan bupati atau walikota”, ujarnya. Oleh karena itu, Pasal 16 dan Pasal 26 UU PKS jelas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 

Pasal 16 dan Pasal 26 UU PKS juga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945. Wahyudi mengatakan dua pasal tersebut kebablasan dalam mendelegasikan urusan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Pemberian kewenangan kepada bupati atau walikota untuk menetapkan status keadaan darurat tidak sejalan dengan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai pengejawantahan Pasal 18 UUD 1945, Pasal 10 UU Pemerintah Daerah menegaskan pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan, kecuali enam urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Enam urusan itu adalah politik luar negeri, pertahanan, kemananan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta urusan agama. 

Menanggapi permohonan ini, anggota Majelis Panel Patrialis Akbar meminta kuasa hukum pemohon mengelaborasi secara detil kerugian konstitusional pemohon dalam bagianlegal standing. Hal sama juga dikatakan oleh Ketua Majelis Panel Anwar Usman. Anwar lalu meminta dalil-dalil pemohon dikaitkan dengan fakta status keadaan darurat yang pernah ditetapkan sebelum berlakunya UU PKS ini. Atas masukan Majelis Panel, pemohon memiliki waktu 14 hari jika hendak memperbaiki permohonannya. [HAM]




Artikel Terkait