ADVOKASI BISNIS & HAM <br> Sidang Warga Ringinrejo Melawan Kemenhut & Holcim: Monitoring Atas Lahan Kompensasi Hanya Wawancarai 16 Warga - Elsam.or.id ADVOKASI BISNIS & HAM
Sidang Warga Ringinrejo Melawan Kemenhut & Holcim: Monitoring Atas Lahan Kompensasi Hanya Wawancarai 16 Warga

Jakarta, 13022014 Sidang Gugatan masyarakat Ringinrejo melawan Kemehut dan PT. Holcim Indonesia Tbk kembali digelar dengan agenda keterangan Saksi yang dihadirkan PT. Holcim. 

Saksi yang dihadirkan PT. Holcim adalah Dr. I Nyoman Wadana. Msi, Kepala Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, yang melakukan monitoring atas adanya permohonan pemberian lahan kompensasi kepada Perhutani. Dalam persidangan terungkap bahwa monitoring untuk penunjukan kawasan hutan hanya memakan waktu dua hari untuk lahan seluas lebih dari 800 Ha. Saksi juga mengatakan bahwa sudah mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). Sementara itu, jumlah warga yang dimintai keterangan dalam monitoring tersebut hanya 16 warga.

Hal ini berbeda dengan kesaksian Sukarianto pada sidang sebelumnya, yang  menyatakan bahwa selaku masyrakat desa ringinrejo tidak mengetahui adanya sosialisasi program PHBM. Selain itu warga Ringinrejo penggarap lahan bekas perkebunan Gondangtapen tidak pernah menerima pemberian 40 hektar dari pihak manapun dan tidak mengetahui bahwa lahan tersebut sudah milik PT. Semen Dwima Agung yang sekarang menjadi PT. Holcim Indonesia Tbk. karena selama puluhan tahun menggarap tidak ada teguran atau larangan dari pemerintah setempat.

Gugatan ini bermula ketika pada 21 Mei 2013, Kementerian Kehutanan mengeluarkan Keputusan Nomor: 367/Menhut-II/2013 yang menunjuk 724,23 Ha lahan yang kini ditempati dan digarap oleh 826 KK warga Ringinrejo untuk menjadi wilayah hutan, sebagai kopmensasi dari penggunaan kawasan hutan oleh PT. Holcim Indonesia di Tuban. Keputusan Menhut tersebut mengancam keberadaan 826 KK masyarakat Ringingrejo yang telah mengelola dan memanfaatkan lahan tersebut dengan menanam palawija, buah semangka, melon, dan berbagai tanaman lainnya, yang merupakan sumber penghidupan mereka sejak tahun 1996. Permasalahan ini mendorong 8 anggota Paguyuban Petani Gondang Tapen didampingi PIL-Net menggugat keputusan tersebut melalui PTUN DKI Jakarta.

 




Artikel Terkait