Membelenggu Ekspresi: Studi kasus mengenai praktik pemblokiran/penyaringan konten internet dan kriminalisasi pengguna internet di Indonesia - Elsam.or.id Membelenggu Ekspresi: Studi kasus mengenai praktik pemblokiran/penyaringan konten internet dan kriminalisasi pengguna internet di Indonesia Seri Internet dan HAM

Judul : Membelenggu Ekspresi: Studi kasus mengenai praktik pemblokiran/penyaringan konten internet dan kriminalisasi pengguna internet di Indonesia
Penulis : Wahyudi Djafar dan Zainal Abidin
Kolasi: 72 halaman
Impresum : Jakarta, ELSAM, 2014

Meningkatnya penggunaan internet hari ini, telah berdampak pula pada terjadinya peningkatan dalam jumlah dan jenis kejahatan dunia maya. Dalam rangka antisipasi dan penindakan terhadap berbagai jenis tindak kejahatan dunia maya tersebut, negara-negara termasuk Indonesia telah melahirkan sejumlah kebijakan yang dimaksudkan untuk mengontrol dan mengawasi penggunaan internet, yang dibarengi dengan ancaman pemidanaan. Kebijakan ini khususnya yang terkait dengan konten internet. Setidaknya ada dua isu penting terkait dengan pengaturan konten internet, yaitu isu mengenai pembatasan dan penyaringan konten, serta isu pemidanaan terhadap pengguna akibat konten yang disebarluaskan.

Terkait dengan dua isu tersebut, terdapat beberapa persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini. Misalnya, dalam tindakan pemblokiran dan penyaringan konten internet, meski sejumlah peraturan perundang-undangan telah menyinggungnya, namun Indonesia belum memiliki pengaturan yang memadai mengenai tata cara, termasuk komplain, terhadap tindakan pemblokiran dan penyaringan konten. Peraturan perundang-undangan hanya mengatur mengenai kewenangan pemerintah untuk melakukan pemblokiran dan penyaringan terhadap konten dengan muatan tertentu, seperti pornografi, penodaan agama, dan penyebaran kebencian. Akan tetapi aturan tersebut tidak menyediakan secara tegas mengenai ruang lingkup, batasan, mekanisme, serta upaya perlawanan dan komplain atas pemblokiran dan penyaringan.

Sementara yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap pengguna, selain berangkat dari argumentasi melindungi hak dan reputasi orang lain, yang kemudian melahirkan ancaman pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, juga muncul pidana di internet dengan alasan penodaan agama dan penyebaran kebencian berlatar SARA. Pengambil kebijakan di Indonesia, telah mengadopsi hampir seluruh tindak pidana dalam dunia offline (KUHP) ke dunia online, dengan ancaman hukuman yang lebih berat, alasannya berdampak lebih luas. Padahal, menyitir dari laporan Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat, Frank La Rue, dikatakan, karena ciri unik dari internet, peraturan atau pembatasan yang mungkin dianggap sah dan seimbang bagi media tradisional (offline) sering tidak bisa diaplikasikan terhadap akses internet. La Rue mencontohkan, dalam kasus penghinaan atau pencemaran nama baik, dalam era internet, individu yang merasa nama baiknya tercemar bisa menggunakan hak jawabnya saat itu juga, sehingga sanksi pidana pencemaran nama baik lewat internet tidak perlu dijatuhkan.

Penggunaan hukum pidana secara semena-mena untuk memberikan sanksi pada ekspresi yang sah melalui media internet, merupakan salah satu bentuk pembatasan yang paling keras pada hak, karena hal itu tidak hanya menciptakan efek menakut-nakutióchilling effect, tetapi juga menjurus pada pelanggaran hak asasi manusia yang lain. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM lainnya misalnya terjadi ketika harus dilakukan penahanan terhadap orang yang dikenai sanksi pidana. Di dalam tahanan mereka potensial mengalami tindakan penyiksaan dan bentuk-bentuk tindakan atau hukuman lain yang merendahkan martabat manusia serta tidak manusiawi.

Tulisan ini akan mencoba menguraikan berbagai problematika pengaturan dan praktik pembatasan konten internet yang terjadi di Indonesia, yang diaplikasikan dalam dua tindakan: pemblokiran/penyaringan konten internet dan ancaman pemidanaan terhadap pengguna internet, khusus yang memiliki keterkaitan dengan jaminan perlindungan kebebasan sipil.






Downloads
Artikel Terkait