Catatan Ham Awal Tahun 2007: Kondisi Dan Proyeksi Pemajuan Dan Penegakan Ham Di Indonesia - Elsam.or.id Catatan Ham Awal Tahun 2007: Kondisi Dan Proyeksi Pemajuan Dan Penegakan Ham Di Indonesia

Seluruh pengalaman dalam menangani masalah hak asasi manusia di tahun 2006 semestinya menjadi pelajaran bagi semua instansi yang berwenang di bidang hak asasi manusia di tahun 2007 ini, khususnya untuk memperbaiki kekeliruan di tahun lalu atau mengerjakan hal-hal yang belum sempat dikerjakan.

Dalam kesempatan ini Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) ingin memberikan masukan dan berbagi perspektif kepada berbagai instansi yang berwenang di bidang hak asasi manusia dalam memperbaiki penanganan persoalan hak asasi manusia baik dalam sisi normatif mau pun dalam sisi pengimplementasian norma-norma yang ada. Pemerintahan SBY menghadapi masalah serius dalam hal reformasi kelembagaan. Lembaga-lembaga HAM menjadi mesin birokrasi baru tanpa bisa mendorong secepat mungkin promosi dan perlindungan HAM.

Pemerintah juga kurang mendukung fungsi lembaga HAM dan tidak tercatat telah menjalankan kebijakan yang berperspektif HAM. Belum tertanganinya berbagai bentuk pelanggaran di tahun 2006 bukan karena ketiadaan norma hukum, melainkan karena masing-masing institusi kenegaraan dan pemerintah tidak mampu untuk mengimplementasikan norma yang telah ada. Atau tidak ada koherensi pemahaman antar institusi kenegaraan dalam mengimplementasikan kebijakan di bidang HAM. Akibatnya persoalan HAM ditangai secara parsial dan serampangan. Ketidakmampuan mengimplementasikan kebijakan yang berdimensi HAM disebabkan oleh faktor ketiadaan blueprint atau agenda yang visioner dalam menyikapi persoalan HAM karena masalah HAM masih dilihat secara sektoral dan business as usual. Artinya sampai tahun 2006 berakhir belum ada cara kerja yang menunjukan saling keterkaitan antar instansi kenegaraan dalam menangani masalah pelangaran HAM.

Makamah Agung, seperti ditahun-tahun sebelumnya, masih saja membebaskan para terdakwa dengan dalih para pelaku tidak terbukti melakukan kejahatan yang disangkakan kepadanya. Sulitnya menghukum para pelaku kejahatan hak asasi manusia di masa lalu semakin lengkap ketika mekanisme penyelesaian kasus-kasus pelanggaran di masa lalu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) urung dibentuk karena Undang Undangnya dinyatakan oleh MK bertentangan dengan Konstitusi dan Hukum Internasional.

Secara terang-terangan pemerintah Indonesia dengan dukungan penuh dari DPR menolak desakan dunia internasional tentang penggelaran pengadilan internasional atas kasus kejahatan terhadap kemanusiaan para pejabat militer Indonesia di Timor Leste pada tahun 1999. Dengan berkilah bahwa Pemerintah RI dan Timor Leste telah sepakat memilih penyelesaian melalui pembentukan Komisi Perdamaian dan Persahabatan (KKP) pemerintah Indonesia meminta dunia internasional untuk mengurungkan niatnya. ELSAM Juga mencatat masih berlanjutnya penggunaan aturan-aturan hukum pidana, dalam hal ini KUHP, untuk membuat pembatasan-pembatasan hak sipil dan politik warga negara.

Penggunaan hukum pidana dalam kasus-kasus pembatasan kebebasan tersebut ialah: penggunaan pasal-pasal penghinaan martabat presiden dan wakil presiden, penggunaan pasal-pasal penjaga moral seperti: pasal-pasal pornografi, pasal-pasal antikumpul kebo (samenloven) untuk memberangus kebebasan dan privasi individu, dan pasal-pasal mengganggu ketertiban umum dan perbuatan tidak menyenangkan. Perusahaan-perusahan skala besar hingga saat ini masih menikmati impunitas.

Gagalnya reformasi hukum untuk mendorong terciptanya kontrol yang semakin kuat bagi korporasi serta kebutuhan akan investasi dan devisa yang mendorong pemerintah untuk lebih mengutamakan terciptanya ‘market friendly’ policy, menjadi penyebab sulitnya meminta pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan swasta/negara yang terlibat dalam berbagai tindak pelanggaran hak asasi manusia. Proses demokratisasi di tingkat daerah berlangsung melalui serangkaian reformasi hukum dan institusi sosial politik, seperti pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, maupun walikota) secara langsung (Pilkada) dan penguatan kebijakan desentralisasi, yang diiringi dengan promosi good governance.

Namun desentralisasi yang dimaksudkan untuk mendekatkan rakyat kepada pengambil keputusan di daerahnya, tampaknya secara empirik tidak berlangsung seperti idealnya. Selain telah menjadi arena baru yang memungkinkan sejumlah kelompok yang siap untuk menguasai jabatan-jabatan strategis dalam politik lokal, sistem demokrasi di tingkat lokal juga mengembalikan, mempertahankan, dan mengakumulasi modal (modal ekonomi, sosial, kultural, dan simbolik). Akibatnya penduduk kembali menjadi korban tindak pelanggaran hak asasi manusia baik yang dilakukan oleh aparatus negara, perusahaan, maupun kelompok-kelompok sipil lain.

Memasuki tahun 2007 kendala besar dalam menangani pelanggaran HAM di Aceh dan Papua adalah ketiadaan kepastian hukum. Pengadilan HAM di Aceh dan Papua belum dibentuk sementara Makamah Konstitusi telah menganulir UU KKR yang ditujukan sebagai instrumen dan mekanisme penanganan pelanggaran HAM di masa lalu. Padahal UU Pemerintahan Aceh dan UU Otsus Papua memandatkan pemerintah membentuk KKR sesuai dengan konteks persoalan HAM di Aceh dan Papua.