Kebijakan Kontrol versus Kebebasan Berinternet: Pengantar singkat tentang perkembangan dan dinamika regulasi terkait internet dan hak asasi manusia di Indonesia, Malaysia dan Filipina - Elsam.or.id Kebijakan Kontrol versus Kebebasan Berinternet: Pengantar singkat tentang perkembangan dan dinamika regulasi terkait internet dan hak asasi manusia di Indonesia, Malaysia dan Filipina Seri Internet dan HAM

Judul: Kebijakan kontrol versus kebebasan berinternet: Pengantar singkat perkembangan dan dinamika regulasi  terkait internet dan hak asasi manusia di Indonesia, Malaysia dan Filipina

Penulis: Wahyudi Djafar

Editor bahasa: Triana Dyah

Kolasi : 70 halaman

Impresum: Jakarta: ELSAM, 2013


Tulisan kali ini akan menyoroti inisiatif awal pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, di kawasan Asia Tenggara, dengan mengambil contoh di tiga negara, Indonesia, Malaysia dan Filipina. Selain itu, dalam tulisan ini juga akan dibahas mengenai kerangka dan model yang dianut di tiap-tiap negara dalam mengatur pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Lebih jauh, seiring dengan perkembangan penggunaan TIK, yang kian meluas dalam beberapa tahun terakhir, telah memunculkan beberapa problematika krusial terkait dengan pemanfaatan teknologi ini. Menegaskan kalimat sebelumnya, selain memberikan banyak fungsi positif untuk pemajuan kualitas hidup manusia dan pemenuhan hak asasi manusia pada umumnya, perkembangan internet yang kian pesat juga telah menciptakan dampak yang sifatnya negatif, yang memungkinkan setiap orang potensial menjadi korban atas dampak tersebut. Melihat adanya dampak negatif itulah pemerintah di beberapa negara kemudian menghadirkan sejumlah regulasi yang secara spesifik mengatur pemanfaatan dan pengawasan terhadap teknologi ini. 

Melihat situasi tersebut, tulisan ini juga akan mengulas kecenderungan negara-negara dalam menciptakan aturan-aturan nasional yang sifatnya membatasi pengguna dalam pemanfaatan teknologi internet. Fenomena pembatasan ini kian mendapat legitimasi dengan menguatnya isu kedaulatan dunia maya (cyber sovereignty), yang acapkali menonjolkan semboyan nasionalisme, tanpa secara teliti dan holistik mencermati setiap sisi karakteristik dunia maya, yang sangat sulit untuk menentukan batas-batas teritorial secara kasat mata. Isu pembatasan dalam pemanfaatan teknologi internet ini seolah melengkapi masalah akses internet, yang sampai hari ini masih menjadi problem utama negara-negara di dunia, khususnya negara-negara berkembang, seperti Indonesia, Malaysia dan Filipina.

 




Downloads
Artikel Terkait