Catatan Ham Awal Tahun 2008: Hak Asasi Manusia Minim Dukungan Politik - Elsam.or.id Catatan Ham Awal Tahun 2008: Hak Asasi Manusia Minim Dukungan Politik

Di tahun 2008 ini reformasi politik dan demokrasi telah memasuki usia sepuluh tahun. Namun dalam sepuluh tahun itu perkembangan demokrasi belum mampu mendukung hak asasi manusia menjadi acuan utama dalam pembuatan kebijakan publik.

Maka dari itu kinerja aktor politik dan pemerintah serta lembaga-lembaga negara tahun 2008 menjadi sangat menentukan bagi perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Apa lagi di tahun 2008 ini, aktor-aktor politik akan tersedot energinya pada upaya pemenangan pemilu di tahun 2009. Agar di tahun 2008 ini agenda demokrasi dan hak asasi manusia menemukan traknya, maka ELSAM menyampaikan beberapa pandangan dan analis terhadap perkembangan selama tahun 2007.

Dalam menyusun pandangan dan analisis terhadap perkembangan di tahun 2007 tersebut dipakai tiga ukuran. Ukuran pertama adalah kemampuan lembaga-lembaga negara dan pemerintah untuk menyelesaikan kasus yang diduga sebagai pelanggaran HAM. Kedua adalah produksi regulasi tentang dan yang juga berdampak pada hak asasi manusia. Ketiga adalah partisipasi aktor-aktor politik dan masyarakat dalam menyokong perkembangan hak asasi manusia. Dengan memakai ketiga ukuran itu, analisis tidak lagi diarahkan pada penanganan kasus semata, melainkan lebih pada tindakan komprehensif negara terhadap hak asasi manusia. Lebih jauh lagi, dari ketiga ukuran itu pelanggaran hak asasi manusia tidak lagi semata dilihat pada tataran praktis (berupa kasus atau kebijakan tertentu), melainkan juga pada tataran teoretis (paradigma dan konsep yang menjadi landasan kebijakan negara terhadap hak asasi manusia).

Dapat dikatakan bahwa situasi HAM global-kontemporer, termasuk yang terjadi di Indonesia, diwarnai pelanggaran bukan saja secara praktis melainkan juga secara teoretis. Secara teoretis pelanggaran HAM terjadi dalam iklim demokrasi yang lebih berfokus pada hak (rights-based) ketimbang pada kebebasan (liberty-based). Konsep HAM yang demikian ini terjadi sejak adanya pergeseran paradigma dari paham hak kodrat tradisional yang lebih menekankan ide kebebasan kepada paham hak kodrat modern yang lebih menekankan ide hak itu sendiri.

Advokasi HAM kontemporer berfokus pada kemampuan aktor untuk mensintesiskan pelbagai posisi yang membawa dilema itu. Apa yang tampak sebagai dilema kemudian ditatap sebagai kemungkinan jalan keluar. Politik demokrasi dan hak asasi manusia tidak berdasarkan pada ide hak itu sendiri, melainkan pada ide kebebasan; kebebasan tidak dilihat terutama sebagai bagian dari hak, melainkan sebagai ruang bagi pemenuhan hak. Itulah demokrasi. Advokasi HAM diarahkan pada peran negara yang fundamental di satu sisi (tetapi tidak satu-satunya dan terpusat) dan partisipasi publik di sisi lain. Partisipasi publik ini pulalah "jadi bukan semata peran negara" yang menjadi tameng bagi serbuan ideologi fundamentalisme pasar dan sapuan globalisme.

Pemenuhan hak asasi manusia dapat terjamin dengan menjaga keseimbangan antara peran dunia sistem (negara, aktor-aktor politik, partai politik, termasuk para pemilik modal yang berpolitik) dengan dunia kehidupan (masyarakat sipil, dunia riuh rendah dengan kreativitas yang bahkan chaos, dunia kebebasan, dunia diskursus). Politik demokrasi seharusnya diarahkan ke sana agar lebih menjamin hak asasi manusia. ---





Downloads