Hak atas Akses Internet dan Tantangan atas Penikmatan Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat - Elsam.or.id Hak atas Akses Internet dan Tantangan atas Penikmatan Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Oleh Triana Dyah - Program Officer Informasi dan Dokumentasi ELSAM

“The Internet has become a key means by which individuals can exercise 

their right to freedom of opinion and expression.” 

-UN Special Rapporteur Frank La Rue-

 

Internet telah menjadi alat untuk mewujudkan sejumlah hak manusia, memerangi ketidaksetaraan dan mempercepat pembangunan dan kemajuan manusia. Internet dikenal sebagai teknologi multiguna dan broadband(jaringan ‘pita lebar’) sebagai infrastrukturnya telah dianggap seperti listrik, air, dan jalan, sehingga akses internet telah ditetapkan menjadi hal mendasar bagi warga negara di banyak negara.

Berdasarkan white paper[i]yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Keminfo),Indonesia menargetkan 100% desa akan mendapatkan akses telekomunikasi dan 80%-nya akan terlayani akses internet pada tahun 2014. Target ini sejalan dengan tujuan ke-8 Millenium Development Goals (MDGs) yang dicanangkan pada tahun 2000, yaitu mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan dengan target kerjasama dengan sektor swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.

Perkembangan teknologi informasi telah membentuk suatu tatanan warga negara yang semakin melek terhadap informasi (well-informed society), menciptakan dunia sendiri dan memunculkan terminologi baru yaitu ‘demokrasi digital’. Perbedaan persepsi kemudian muncul di antara pemangku kepentingan dalam pengelolaan internet, yaitu Pemerintah, kalangan bisnis dan masyarakat sipil. Sehingga tata kelola internet[ii]menjadi sesuatu yang krusial dalam era di mana internet menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern saat ini. Semakin masyarakat modern bergantung pada internet, semakin relevan pula tata kelola internet bagi kehidupan sehari-hari.

Merujuk pada data ITU (International Telecommunication Unions), di akhir 2011 ada 65 juta pengguna internet di seluruh Indonesia, atau 26% dari total populasi. Data ICTWatch mengatakan pengguna facebook 40,6 juta dan pengguna twitter sebanyak 29,4 juta.  Jakarta bahkan dinobatkan sebagai themost active twitter city di dunia. Selain itu ada 3,3 juta blogger dan 33 komunitas blogger lokal. 

Dari sisi infrastruktur Internet, Indonesia memiliki 150 Internet Service Provider (ISP), 35 Network Access Provider (NAP), dan 5 operator selular 3G. Untuk melakukan interkoneksi data di dalam Indonesia, terdapat sekitar 5 node Indonesian Internet eXchange (IIX) yang dikelola Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).[iii]

Sejalan dengan pertumbuhan yang pesat tersebut, pembuat kebijakan membuat peraturan yang mengatur internet. Satu aturan yang dibuat adalah UUNo. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ini mengesahkan sensor terhadap internet (Pasal 40 ayat (2)), berpotensi mengkriminalisasi kebebasan berekspresi dan mengancam perlindungan privasi dalam konteks penyadapan. Di luar UU tersebut, pasal-pasal pembatasan kebebasan bereskpresi di Indonesia sebenarnya tersebar di berbagai perundang-undangan.

 

Potensi dan banyaknya keuntungan dari internet berada pada karakternya yang unik, seperti kecepatannya dalam penyebaran informasi, daya jangkaunya yang bisa meliputi seluruh dunia dan kemungkinan kerahasiaan untuk penggunanya (anonymous).

Pada sisi lain karakter tersebut menciptakan ketakutan bagi pemerintah dan penguasa. Hal ini mendorong meningkatnya pembatasan penggunaan internet melalui penggunaan teknologi canggih untuk memblokir isi, memonitor dan mengidentifikasi para aktivis dan kritikus. Dalam hal pembatasan, penekanan adanya standar hak asasi manusia internasionalkhususnya pasal 19, paragraf 3 dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik bisa digunakan dalam menentukan jenis-jenis pembatasan-pembatasan yang merupakan pelanggaran kewajiban negara dalam menjamin hak kemerdekaan berekspresi.

Seperti yang dijelaskan pada pasal 19, paragraf 3 dari Kovenan  tersebut, ada beberapa jenis ekspresi tertentu yang bisa secara sah dibatasi di bawah hukum hak asasi manusia internasional, yang secara mendasar berperan sebagai pelindung hak asasi dari pihak lainnya.

Jenis-jenis informasi yang dilarang meliputi pornografi anak (untuk menjaga hak-hak anak), ujaran kebencian (hate speech), fitnah (untuk menjaga hak dan reputasi orang lain dari serangan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab) hasutan publik, ajakan langsung untuk melakukan genosida, dan ujaran kebencian pada agama atau ras tertentu yang menimbulkan hasutan diskriminasi, serta kekerasan atau perwujudan permusuhan (untuk menjaga hak-hak orang lain, seperti hak untuk hidup).

Pembatasan apapun terhadap hak akan kebebasan berekspresi harus memenuhi kriteria yang ketat di bawah hukum hak asasi manusia internasional.Dalam beberapa kasus pembatasan, pengawasan, manipulasi dan sensor isi internet yang dilakukan oleh negara tanpa dasar hukum. Atau dasar hukumnya terlalu luas atau ambigu; tidak ada pembenaran tujuan dari tindakan yang dilakukan; atau dengan cara yang jelas-jelas tidak perlu dan atau tidak seimbang dalam mencapai tujuan yang direncanakan. Tindakan-tindakan tertentu benar-benar tidak sesuai dengan kewajiban negara di bawah hukum hak asasi international, dan sering hanya menimbulkan “chilling effect” (efek menakut-nakuti) pada hak akan kebebasanberekspresi dan berpendapat.

Pembatasan melalui internet bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. Dari tindakan teknis untuk mencegah akses ke konten tertentu, seperti pemblokiran dan penyaringan (filtering), kurangnya jaminan akan hak atas privasi dan perlindungan terhadap data pribadi, sampai yang menghambat penyebaran pendapat dan informasi.

Pelapor khusus PBB mengenai promosi dan perlindungan kebebasan berekspresi, Frank La Rue berpendapat,penggunaan hukum pidana secara semena-mena pada pengungkapan ekspresi menimbulkan salah satu bentuk pembatasan yang paling keras pada hak ini, karena tidak hanya menciptakan efek menakut-nakuti (chilling effect), tapi juga menjurus pada pelanggaran hak asasi manusia yang lain seperti penahanan dan penyiksaan yang semena-mena serta bentuk-bentuk kejahatan yang lain.

Intimidasi, penahanan, dan penyiksaan saat ini banyak menimpa blogger, web master, jurnalis online yang menyuarakan kondisi sosial politik dan pemerintahan.Di Vietnam, terhitung hingga September 2012, terdapat 19 kasus pemenjaraan terhadap netizen/blogger karena menyuarakan kritik terhadap pemerintahannya.

Terdapat tiga syarat yang ditetapkan Pasal 18 dan 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang harus terpenuhi sebelum pembatasan terhadap hak atas kebebasan berekspresi dilakukan, yaitu: (1) harus diatur menurut hukum; (2) harus untuk suatu tujuan yang sah/memiliki legitimasi; (3) harus dianggap perlu untuk dilakukan (proporsional).

Terkait dengan syarat kedua, pembatasan hanya dapat dilakukan untuk tujuan “melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan dasar orang lain” (Pasal 18) atau untuk “menghormati hak dan reputasi orang lain atau untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral masyarakat” (Pasal 19).

Selain itu, peraturan yang membatasi hak akan kebebasan berekspresi harus diaplikasikan oleh sebuah badan yang bebas dari pengaruh politik, komersil, atau pihak lain yang tidak diskriminatif dan semena-mena, dan dilakukan dengan perlindungan yang cukup terhadap kemungkinan penyalahgunaan dari pembatasan itu.

Pemahaman yang kurang mendalam dan kegagapan dalam menyikapi perkembangan internet akan berujung pada problematika di ranah dunia maya, baik antara Pemerintah dan masyarakat maupun di antara masyarakat itu sendiri. Perkembangan yang terjadi saat ini di Indonesia telah menunjukkan indikasi timbulnya gesekan-gesekan karena kurangnya pemahaman tentang hal ini.

Masih segar dalam ingatan Indonesia, pada tahun 2009 Prita Mulyasari, seorang ibu, dipidana karena menuliskan keluhan tentang pelayanan rumah sakit swasta di email pribadi. Seorang selebritas ibukota terjerat pasal penyebaran pornografi melalui internet pada pertengahan 2010. Peristiwa terakhir ini menjadi momentum bagi Pemerintah untuk melakukan pemblokiran situs yang ditengarai mengandung konten pornografi.

Gesekan sosial yang disebabkan aktivitas di dunia maya juga mulai banyak terjadi, seperti kasus pemecatan seorang pegawai negeri sipil di Padang yang terang-terangan mengaku atheis di akun jaring sosial facebook; kasus pencemaran nama baik yang melibatkan seorang guru yang menulis tentang dugaan korupsi di blog-nya; dan masih banyak lagi. Data terbaru didapat dari Polda Metro Jaya, sejak Januari hingga Oktober 2012 kasus ‘cyber-crime’ yang masuk ke Polda mencapai 489 laporan,[iv] belum termasuk laporan dari polsek dan polres. Kejahatan di dunia maya tersebut berupa kasus penipuan, penghinaan dan pencemaran nama baik.

Hak akan kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan sebuah hak dasar di wilayahnya karena hak tersebut menjadi hak yang bisa mewujudkan hak-hak lainnya (“enabler”) meliputi hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak akan pendidikan dan hak untuk berperan serta dalam kehidupan budaya dan menikmati keuntungan perkembangan ilmu pengetahuan dan penerapannya, seperti juga halnya dengan hak sipil dan politik contohnya hak akan kebebasan dalam berorganisasi dan berkumpul.

Sehingga, dengan berperan sebagai katalisator untuk para individu dalam menggunakan hak akan kebebasan berpendapat dan berekspresi, internet juga memfasilitasi perwujudan sejumlah hak-hak asasi manusia.

 

Daftar Bacaan

 

Donny BU. Catatan kecil pertemuan APJII, blogger dan civil society. Jakarta: Agustus 2012. (sirkulasi terbatas)

Supriyadi W. Eddyono (ed.). 2000-2010 kebebasan internet Indonesia: perjuangan meretas batas. Jakarta: Indonesia Media Defense Litigation Network, Institute for Criminal Justice Reform, 2011

Jovan Kurbalija. Tata Kelola Internet: sebuah pengantar. Jakarta: APJII, 2012

Konsultasi publik: white paper penggunaan pita frekuensi 2300-2360 MHz untuk layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband). Jakarta: Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Januari 2012.

http://www.freedomhouse.org/report/freedom-net/2012/indonesiaakses tanggal 15 Oktober 2012

United Nations Special Rapporteur Frank La Rue. Special Rapporteur on the promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression.

ELSAM. Hak atas kebebasan berekspresi di Indonesia serta tantangan UU Informasi dan Transaksi Elektronik: pengantar singkat. Jakarta: ELSAM, 2012.

www.megapolitan.kompas.com. Sehari, 10 kasus ‘cyber crime” diterima Polda Metro. Akses 7 November 2012.

http://suarablogger.org/category/petisi/akses 27 September 2012



[i]Dokumen ini merupakan draft kebijakan pemerintah yang disusun dalam rangka memberikan deskripsi potensi layanan wireless broadband.

[ii]Tata kelola internet diperkenalkan dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Dunia Masyarakat Informasi (World Summit of Information Society/WSIS) yang diselenggarakan di Jenewa pada  2003. Pertemuan tersebut menghasilkan Kelompok Kerja tentang Tata Kelola Internet (Working Group on Internet Governance/WGIG) yang bertugas menyiapkan laporan yang digunakan sebagai landasan perundingan WSIS Kedua di Tunisia (November 2005). Agenda WSIS di Tunisia adalah mengadopsi batasan, menyusun daftar isu dan membentuk Forum Tata Kelola Internet (Internet Governance Forum/IGF). IGF terdiri dari sejumlah pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pertemuan-pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB. Pemangku kepentingan IGF adalah pemerintah, sektor bisnis/korporasi dan masyarakat sipil.

[iii] Catatan kecil pertemuan dengan APJII, Agustus 2012

[iv]www.megapolitan.kompas.com. Sehari, 10 kasus ‘cyber crime” diterima Polda Metro. Akses 7 November 2012. 

--

Artikel ini dimuat di Buletin Asasi Edisi September-Oktober 2012.




Artikel Terkait