Membangun Perkebunan yang Berkeadilan, Berkelanjutan dan Demokratis Catatan atas Revisi Permentan Nomor: 26/Permentan/OT. 140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan - Elsam.or.id Membangun Perkebunan yang Berkeadilan, Berkelanjutan dan Demokratis Catatan atas Revisi Permentan Nomor: 26/Permentan/OT. 140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Judul: Membangun Perkebunan yang Berkeadilan, Berkelanjutan dan Demokratis: Catatan atas Revisi Permentan Nomor: 26/Permentan/OT. 140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Penyusun: Andi Muttaqien

Editor: Wahyu Wagiman, Achmad Surambo

Penerbit: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Sawit Watch, Serikat Petani Kelapa Sawit, Public Interest Lawyer Network (PIL-Net)

Tempat Terbit: Jakarta, April 2013

Kolasi: 23 halaman; 30cm.

Pertumbuhan perluasan serta produksi hasil perkebunan yang telah diklaim pemerintah telah membangkitkan perekonomian masyarakat, seiring berjalannya waktu juga turut menyumbang catatan hitam di belakangnya. Peningkatan konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan perkebunan makin sering terjadi. Catatan kriminalisasi dan kekerasan terhadap petani sepanjang tahun 2012 adalah; 156 orang petani telah ditahan, 55 orang mengalami luka-luka dan penganiayaan, 25 petani tertembak, dan tercatat 3 orang telah tewas dalam konflik agraria. Angka itu merefleksikan bahwa perusahaan merupakan aktor non-negara yang berpotensi menjadi aktor pelanggar HAM.

Daftar Isi

I.    Ekspansi Perkebunan di Indonesia
II.  Maraknya Konflik Seiring Pertumbuhan Perkebunan
Ketimpangan Penguasaan Lahan
Pentingnya Pekebun Mandiri
III.    Revisi Permentan No: 26/Permentan/OT. 140/2/2007: Sebuah Solusi?
IV.   Catatan Atas Revisi Permentan No. 26/2007
1. Pembebasan Lahan Yang Adil
2. Jaminan Perlindungan Bagi Hak-hak Masyarakat Adat
3. Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC)
4. Pelarangan (pembatasan) Sejumlah Mata Pencaharian Tertentu
5. Transparansi dan Akuntabilitas
     • Masukan Masyarakat Dalam Proses Penerbitan Izin
6. Perlindungan Lahan Konservasi dan Lahan Pertanian Berkelanjutan
7. Tidak Ada Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tak Membangun Kebun Plasma
8. Pengawalan/Assistensi Pemerintah Terhadap Masyarakat Dalam Kebun Plasma
      • Pola KKPA Tak Lagi Relevan Diterapkan
9. Klasifikasi Masyarakat Mitra Perusahaan & Luasan Lahan Dalam Skema Inti-Plasma
10. Pembatasan Kepemilikan Lahan Oleh Perusahaan atau Grup Perusahaan
11. Perusahaan Beroperasi Tanpa HGU
12. Penerapan Standar HAM Dalam Operasi Perusahaan
V.   Penutup 

 ---




Downloads
Artikel Terkait