Menilai Peran dan Kinerja Lembaga HAM - Elsam.or.id Menilai Peran dan Kinerja Lembaga HAM ASASI EDISI MARET-APRIL 2013

ASASI EDISI MARET-APRIL 2013

 

EDITORIAL

Menggagas Efektifitas Lembaga-lembaga Negara Independen

Tidak terdapat rujukan yang pasti mengenai berapa jumlah lembaga negara yang ada, namun setidaknya sampai tahun 2011, setidaknya terdapat 88 lembaga negara independen, baik yang dibentuk melalui undang-undang maupun Keppres, ataupun Peraturan pemerintah. Sementara itu berdasar sumber lain di tahun 2012, tercatat sebanyak 94 lembaga negara. Untuk membiayai sejumlah lembaga negara tersebut, anggaran negara harus menyediakan setidaknya sebanyak 14,9 triliun rupiah.

 

LAPORAN UTAMA

Catatan Terhadap Lima Tahun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Oleh Wahyu Wagiman

Menjelang berakhirnya masa jabatan anggota LPSK Periode 2008-2013 pada 8 Agustus 2013, semua capaian, kritikan, catatan serta kekurangan LPSK periode pertama ini harus dijadikan pelajaran bagi anggota LPSK mendatang (periode 2013-2018) untuk melakukan perbaikan-perbaikan mendasar.

Sudah Korban, Di-pingpong Pula

Oleh Wanmayetti

Terhitung sejak berdiri, baru setahun terakhir ini LPSK dapat melayani korban secara langsung. Bagi korban maupun pendamping seperti kami, pelayanan langsung oleh LPSK seperti angin segar saat kondisi ekonomi memprihatinkan dan usia para korban pelanggaran HAM yang renta.

Reputasi Komnas HAM dalam Lima Babak

Oleh Mulia Mahardika

Review perjalanan Komnas HAM sejak berdiri tahun 1993 atau empat periode sebelumnya. Pemetaan empat babak Komnas HAM ini penting supaya Komnas HAM periode 20122017 sekarang dapat belajar dari berbagai kelemahan yang ada, sehingga mereka dapat bekerja maksimal dan meraih kepercayaan publik.

Pedagang Stasiun Korban Penggusuran Kecewa Dengan Komnas HAM 

Oleh Mohamad Zaki Hussein

Komnas HAM berjanji akan membuka komunikasi dan dialog dengan para pedagang untuk merundingkan hal-hal yang menjadi pokok perhatian masing-masing pihak. Mereka juga berjanji akan mendorong penundaan penggusuran sebelum ada kebijakan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, seperti dialog yang komprehensif.

NASIONAL

Bumi Papua Terasing dari Jaminan Rasa Aman?

Oleh Paijo

Di pulau ujung timur wilayah Indonesia ini, orang-orang didera ketegangan, saling curiga, teraniaya, tertindas, terusik, dan bahkan neurotik. Ringkasnya terus mengalami dehumanisasi. Papua menjadi arena konflik tak henti-hentinya, sejak 1963 hingga sekarang.

Vonis Sesat Wakil Tuhan di Aceh

Oleh Affan Ramli

Di Aceh, fatwa sesat dari MPU selalu satu paket dengan kekerasan massa. Tiga bulan sebelum Ahmad Barmawi divonis sesat, massa dari berbagai kampung kecamatan Plimbang, Bireuen menyerbu dan membunuh Tgk. Aiyub Syakubat serta beberapa muridnya. Lagi-lagi berbasis keputusan MPU Bireuen yang menetapkan ajaran Tgk. Aiyub menjurus sesat.

 

RESENSI

Wajah Kebebasan Berekspresi di Daerah

Oleh Kania Mezariani

Hasil survei yang dilakukan oleh ELSAM menemukan bahwa diterapkannya kebijakan desentralisasi ternyata tidak berbanding lurus dengan adanya perlindungan terhadap kebebasan bereskpresi. Dengan kata lain kebebasan menjadi terhambat atau berkurang dan cenderung dibatasi.

***




Downloads
Artikel Terkait