PUBLIC REVIEW TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (RUU P2H) - Elsam.or.id PUBLIC REVIEW TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (RUU P2H)

SEKAPUR SIRIH

 

Seperti putusan pengadilan, masih saja ditemukan produk hukum berupa regulasi atau peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh pejabat yang dinilai bermasalah atau menimbulkan kontroversi. Regulasi yang dinilai kontroversial tersebut bisa saja muncul dari tingkat nasional seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah maupun regulasi ditingkat lokal misalkan Peraturan Daerah bahkan hingga Peraturan Desa. Persoalan muncul baik karena faktor pembentukan regulasinya yang dinilai tidak transparan, partisipatif dan akuntabel dan atau karena faktor substansinya yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan publik dan berpotensi menimbulkan polemik. 

Indikator sederhana adanya masalah dari regulasi misalnya dari banyaknya upaya uji materiil (judicial review) terhadap undang-undang yang diajukan sejumlah pihak kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dimintakan pembatalan ataupun penafsiran. Tercatat per awal tahun 2011, MK menerima tidak kurang sebanyak 450 pengajuan uji materiil terhadap UU yang dinilai bertentangan dengan Konstitusi untuk dimintakan pembatalan. 

Munculnya regulasi yang bermasalah tidak selayaknya dibiarkan. Perlu ada tindakan untuk menolak atau merevisi aturan tersebut. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan pengujian atau eksaminasi terhadap rancangan atau peraturan perundangan yang dinilai bermasalah tersebut. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan koreksi, evaluasi atau pengawasan melalui kegiatan eksaminasi publik atau public review

Gagasan eksaminasi publik terhadap peraturan perundangan (public review) dimaksudkan sebagai wujud peran serta masyarakat dalam melakukan koreksi terhadap suatu regulasi yang bermasalah ataupun memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat ini diakui secara hukum sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

Dari hasil eksaminasi publik yang dilakukan, harapannya para penyusun/pembentuk mau melakukan revisi atau bahkan mencabut regulasi yang dinilai bermasalah tersebut. Namun demikian jika mekanisme persuasif tidak mendapat respon yang positif, hasil eksaminasi publik dapat dikembangkan sebagai bahan dalam melakukan pengajuan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung atau ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan tidak menutup kemungkinan hasil eksaminasi publik peraturan perundangan dikembangkan menjadi naskah akademik atau rancangan peraturan perundang-undangan versi masyarakat.  

Salah satu regulasi yang dinilai kontroversial adalah Rancangan Undang Undang (RUU) tentang  Pemberantasan Perusakan Hutan. Awalnya, RUU ini bernama Pemberantasan Pembalakan Liar, kemudian diubah menjadi RUU Pencegahan dan Pemberatasan Pembalakan Liar dan terakhir menjadi RUU Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU PPH). RUU ini sudah masuk proses legislasi nasional sejak tahun 2009 dan dijadwalkan pada awal April 2013 akan disahkan dalam rapat paripurna DPR. Dalam pandangan masyarakat sipil, regulasi ini dinilai bermasalah baik dari sisi proses pembentukan maupun dari sisi substansinya. Regulasi ini juga mendorong kriminalisasi terhadap petani atau masyarakat adat disekitar kawasan hutan. 

Untuk menguji regulasi RUU P2H, maka Koalisi Masyarakat Sipil melibatkan para ahli sebagai Majelis Eksaminasi yang terdiri dari : Prof. DR. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS. (Guru Besar Institut Pertanian Bogor), Shinta Agustina,S.H.,MH. (Dosen Hukum Pidana Universitas Andalas) ; Sudarsono Soedomo, Ph.D. (Dosen Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor) ; DR.Ir.Bramasto Nugroho, MS. (Dosen Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor) ; dan Ronald Rofiandri,S,H. (Peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia). 

Dalam proses penyusunan Hasil Eksaminasi Publik (Public Review), Majelis Eksaminasi dibantu oleh Tim Perumus yang terdiri dari Emerson Yuntho,S.H. (Indonesia Corruption Watch) dan Siti Rakhma Mary,S.H.,MSi (HUMA), Yance Arizona, S.H, M.H. (Epistema Institute) dan Grahat Nagara,S.H. (Yayasan Silvagama). 

Sebagai bagian pertanggungjawaban terhadap publik, maka hasil eksaminasi publik tersebut penting untuk dipublikasikan atau didiseminasi agar publik mendapatkan gambaran yang komprehensif atas kajian yang telah dibuat oleh eksaminator dan dirangkum oleh Tim Perumus. 

Ada banyak temuan yang menarik dari hasil eksaminasi publik (public review) terhadap RUU P2H. Intinya RUU P2H banyak kekurangannya baik dari sisi substansi maupun prosesnya. Selain kepada publik, temuan hasil eksaminasi ini nantinya akan disampaikan kepada pembentuk regulasi seperti DPR dan Pemerintah. 

Kegiatan eksaminasi publik dan advokasi RUU P2H merupakan kerja bersama banyak pihak baik individu maupun lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kelestarian Hutan. 

Semoga kajian ini dapat mempengaruhi para pengambil kebijakan dalam mendukung kelestarian hutan ini.

 

Salam Lestari

 

Jakarta, 8 April 2013

An. Koalisi Masyarakat Sipil 

 

Indonesia Corruption Watch


DAFTAR ISI

 

 

SEKAPUR SIRIH

 

DAFTAR ISI

 

BAGIAN PERTAMA

PENDAHULUAN

 

BAGIAN KEDUA

POLITIK HUKUM DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

 

Bagian KETIGA

Analisis substansi RUU Pemberantasan perusakan hutan

 

Bagian KEEMPAT

Analisis POTENSI DAMPAK RUU Pemberantasan perusakan hutan

 

Bagian KELIMA

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

 

 

 

LAMPIRAN

PROFIL EKSAMINATOR, PERUMUS DAN KOALISI 

 

2

 

4

 

5

 

 

9

 

 

 

19

 

 

31

 

 

36

 

 

 

 

38




Downloads
Artikel Terkait