Revisi KUHP Sebaiknya Bertahap - Elsam.or.id Revisi KUHP Sebaiknya Bertahap

Aliansi Nasional Reformasi KUHP mendesak pemerintah dan DPR tak memaksakan diri untuk melakukan kodifikasi ulang secara menyeluruh KUHP yang berlaku saat ini. 

Jika tetap dipaksakan revisi KUHP secara total akan memunculkan potensi kekacauan hukum. Pemerintah dan DPR bisa melakukan perubahan  tersebut secara bertahap.

Menurut Wahyudi Djafar wakil Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam)  di Aliansi Nasional yang harus mendesak dilakukan dalam revisi KUHP adalah evaluasi secara menyeluruh delik-delik KUHP yang tak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat. “Termasuk membuang  yang  tidak sesuai lagi untuk dinyatakan sebagai kejahatan  sehingga perlu dilakukan dekriminalisasi,” kata Wahyudi.

Langkah mendesak lainnya yakni melakukan kajian komprehensif untuk merumuskan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan, khususnya terkait dengan kejahatan kontemporer akibat perkembangan zaman atau teknologi seperti pencucian uang, kejahatan dunia maya, dan lain sebagainya.  

“Termasuk mengklasifikasikan unsur-unsur lainnya yang terkait dengan perkembangan kejahatan-kejahatan internasional yang sudah diakui sebagai kejahatan,”  kata Wahyudi merujuk pada klasifikasai kejahatan-kejahatan yang sudah diatur dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional seperti kejahatan penghilangan paksa, kejahatan penyiksaan, dan kejahatan serius lainnya.

Wahyudi menambahkan langkah lain yang harus diinisiasi yakni memasukkan tindak pidana yang ada dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undang khusus ke dalam KUHP melalui sebuah undang-undang.  Seperti yang sudah pernah ada atau pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri, misalnya Perppu Nomor  16 Tahun 1960, UU Nomor  1/PNPS/1965, UU Nomor  4 Tahun 1976, dan UU Nomor 27 Tahun 1999, dan lain sebagainya.

Sementara itu, menurut Al Araf wakil dari Imparsial mengatakan, hal lain yang lebih penting dan diperlukan untuk menjamin perlindungan kebebasan sipil dan kebebasan warga negara adalah memperbaharui niat pembaruan politik hukum pidana.  

Pembaruan KUHP harus ditempatkan dalam rangka mengfungsikan hukum pidana dalam tatanan negara demokratis. “Bukan sebaliknya menjadi instrumen ‘penekan’ bagi rezim yang berkuasa,” kata Araf.

Menurutnya, penyusunan KUHP sedapat mungkin harus dilakukan menurut standar baku hukum pidana modern yang mensyaratkan persamaan hukum bagi semua warga negara. (E2)


Sumber: http://www.vhrmedia.com/new/berita_detail.php?id=2678#.UW0VWdF4qVY.twitter