RUU KUHP Berpotensi Timbulkan Kekacauan Hukum - Elsam.or.id RUU KUHP Berpotensi Timbulkan Kekacauan Hukum

Pemerintah dan DPR diminta tidak memaksakan rekodifikasi secara menyeluruh terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pemaksaan terhadap rekodifikasi justru kontraproduktif dan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum.

”Terlalu banyak pertanyaan dalam rancangan KUHP ini. DPR tak akan punya waktu, apalagi waktu yang tersisa hanya sampai Pemilu 2014,” kata Zaenal Abidin, Deputi Direktur Elsam, Kamis (11/4), dalam jumpa pers Aliansi Nasional Reformasi KUHP.

Wakil Direktur Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Arsil mengatakan, jika KUHP baru berbentuk kodifikasi, hal itu dapat menimbulkan problem penyesuaian. ”Nanti polisi, hakim, dan jaksa direpotkan dengan unsur yang berbeda-beda lagi,” ujarnya. Wahyudi Djafar dari Divisi Pemantauan Kebijakan Elsam meminta draf rancangan KUHP dikembalikan ke pemerintah.

Dalam jumpa pers yang menghadirkan aktivis Elsam, AJI, LBH Pers, Imparsial, LeIP, Demos, dan Wahid Institute, hampir tak ada nada positif terhadap rancangan KUHP. ”Yang kita apresiasi hanya pengaturan terhadap pengaturan kejahatan penyiksaan, meski isinya tidak sesuai konvenan internasional,” kata Zaenal.

Rancangan KUHP juga mengatur pasal-pasal korupsi. Dalam hal pemberantasan korupsi, RUU ini jauh lebih maju dibandingkan dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena melakukan perluasan subyek hukum dan deliknya.

Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar mengatakan, rancangan KUHP memuat norma-norma baru di luar UU Nomor 31/1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20/2001. Hal itu misalnya tentang dapat dijeratnya pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional yang menerima pemberian langsung atau tidak langsung. Ancaman pidananya antara 1 tahun dan 9 tahun (Pasal 693). ”Ada perluasan subyek yang bisa dikenai pidana,” ujarnya.(RYO/ANA)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2013/04/12/02242539/ruu.kuhp.berpotensi.timbulkan.kekacauan.hukum