Tanpa Arah, Revisi KUHP - Elsam.or.id Tanpa Arah, Revisi KUHP

Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana dianggap tak menawarkan sesuatu yang baru. Jika ditelisik lebih jauh, hampir tak ada perubahan substansila dalam materi itu.

Menurut Aliansi Nasional Reformasi KUHP dasar pemikiran yang diadopsi dari pemerintah Hindia Belanda tetap diakui. Revisi hanya menyisipkan penambahan-penambahan kecil termasuk dalam Buku I justru modifikasinya membuat apa yang sudah jelas dalam KUHP menjadi tidak jelas.

“Masalah lainnya yang perlu menjadi sorotan ialah masih dicantumkannya pidana mati sebagai salah satu bentuk hukuman,” kata Zainal Abidin wakil Elsam di Aliansi, di Jakarta, Kamis (11/4).

Dia menyebut, hukuman mati itu meski dinyatakan akan diberlakukan secara selektif dan pelaksanaannya ditinjau ulang oleh Menteri Hukum dan HAM namun tetap saja pemberlakuan itu tidak sesuai dengan konsepsi-konsepsi umum HAM. Tidak kurang 15 pasal mencantumkan hukuman mati sebagai ancaman pidananya.

Perancang undang-undang tampaknya tidak terganggu sedikitpun dengan ketentuan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan jaminan konstitusional terhadap hak atas hidup sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun, dan dengan alasan apa pun. “Munculnya ketentuan ini juga tidak sejalan dengan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia,” katanya.

Dalam Buku II, kata Zainal lebih lanjut, hampir seluruh tindak pidana yang ada dalam KUHP yang berlaku saat ini masih dipertahankan. Bahkan ketentuan yang sebelumnya sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, dimasukan kembali sebagai tindak pidana.“Hal ini seperti pencantuman kembali pasal-pasal hatzai artikelen, seperti penghinaan terhadap presiden ke dalam revisi KUHP seperti dalam Pasal 265 dan 266,” ujarnya.

Pidana baru

Sementara itu, Arsil  dari LeIP, mencatatkan beberapa hal dalam revisi KUHP yang menurutnya perlu dikritisi.  Catatan itu,  misalnya ada  beberapa tindak pidana “baru” yang dirumuskan terlihat sudah terlalu jauh masuk ke wilayah paling personal  yang mengganggu hak privasi warga negara.

Padahal hak privasi warga berada dalam domain civil liberties, seperti kekebebasan berpikir, kebebasan menyampaikan pendapat dan berekspresi, kebebasan beragama, dan hak privasi lainnya.

“Selain itu terlihat, perumusan tindak pidana “baru” telah mencampur-aduk antara moralitas, dosa, adab kesopanan, dengan norma hukum, akibatnya hampir-hampir semua perbuatan dimasukkan sebagai tindak pidana,” katanya.

 Kriminalisasi atas perbuatan-perbuatan tersebut kata Arsil,  bisa jadi akan meningkatkan gejala victimless crime atau kejahatan tanpa korban. Padahal kecenderungannya, bentuk-bentuk kejahatan tanpa korban sudah banyak ditinggalkan negara-negara demokratis. Sebab perbuatan-perbuatan tersebut sebetulnya berada dalam tataran moralitas dan kesopanan, yang tidak semestinya dihadapi dengan hukum pidana. “Kalau hampir semua perbuatan di wilayah privat ini dikriminalisasi, tidak berlebihan apabila kita katakan akan terjadi gejala more laws but less justice,” katanya.

Meski dia memahami bahwa tujuan pembaharuan KUHP nasional adalah untuk mewujudkan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain revisi itu tujuannya  untuk menghormati dan  menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Disamping itu, tujuan pembaruan KUHP adalah untuk  menyesuaikan materi hukum pidana nasional dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perlindungan hak asasi

Menurutnya pembaruan  hukum  pidana  dengan  demikian harus diletakkan pada pendekatan untuk memperkuat  landasan  bagi kehidupan bernegara secara demokratis dan melindungi hak asasi.

“Akan tetapi dari tinjauan menyeluruh terhadap  revisi KUHP 2012, terlihat bahwa semangat pembaruan KUHP tidak diletakkan dalam kerangka politik yang telah berubah tersebut, yang mengarah ke sistem demokrasi. Masih kental terlihat kesadaran atau cara berpikir  warisan sistem otoriter bahkan kolonialitsik, dalam penyusunan  revisi KUHP,” ujarnya.

Sinyalemen tersebut bisa dilihat dari besarnya keinginan negara untuk mengendalikan kebebasan warga negara. Makanya alih-alih mendemokratiskan hukum pidana, politik kriminal yang  terkandung  dalam  revisi KUHP  justru  sebaliknya, mengancam kekebebasan dasar dan HAM.  

Revisi KUHP lebih diarahkan untuk melindungi  kepentingan  politik  negara dan kelompok masyarakat, ketimbang  mencari keseimbangannya dengan kebebasan sipil dan hak-hak induvidu. “Sehingga  dapat  dikatakan, politik kriminal yang mendasari perumusan  revisi KUHP masih belum mengarahkan kepada demokratisasi hukum pidana, yakni mempromosi, menjaga dan melindungi HAM,” kata dia.

Bahkan, bahaya overcriminalization  di  dalam  materi  revisi KUHP  sangat  kentara.  Seperti ditunjukkan bahwa  hampir semua perbuatan yang tak patut, baik dari segi agama, moral atau etika  atau  yang  tidak disukai, dikualifisir sebagai tindak pidana  atau delik. Terjadi  kriminalisasi  besar-besaran  di   dalam   revisi KUHP ini,  sehingga  kita  tidak  bisa membedakan lagi mana yang merupakan pelanggaran  terhadap adab kesopanan, dosa, dan mana yang merupakan delik. “Kriminalisasi besar-besaran ini pada  gilirannya akan mengarah kepada apa yang disebut the misuse of criminal sanction.

Hukum pidana tidak lagi dilihat sebagai ultimatum remedium, tetapi difungsikan terutama sebagai instrumen  penekan atau ‘pembalasan’. Hukum pidana dianggap sebagai panacea untuk menjawab semua penyakit masyarakat,” ujarnya.(E2)


Sumber: http://www.vhrmedia.com/new/berita_detail.php?id=2612#.UWd0tEHCdi8.twitter