Kondisi HAM Memasuki Tahun Politik - Elsam.or.id Kondisi HAM Memasuki Tahun Politik ASASI EDISI JANUARI - FEBRUARI 2013

ASASI EDISI JANUARI-FEBRUARI 2013

Kondisi HAM Memasuki Tahun Politik

EDITORIAL

Dalam keriuhan tahun politik ini, tidak menutup kemungkinan isu hak asasi manusia (HAM) tiba-tiba sangat diperhatikan oleh kekuatan politik yang berlaga dan menjadi salah satu jargon yang gencar disuarakan. Atau sebaliknya, bisa pula terpinggirkan bila tidak memberi keuntungan signifikan bagi perolehan suara, apalagi bila malah merugikan.

LAPORAN UTAMA

Konflik Agraria dan Negara Kaum Pemodal

Oleh Mohamad Zaki Hussein

Konflik lahan merupakan masalah yang pelik. Untuk sebagian, persoalan ini disebabkan oleh regulasi-regulasi di bidang agraria yang membuka ruang bagi terjadinya konflik dan kekerasan agraria, banyak kekerasan agraria yang terjadi  antara warga/petani dengan pasukan keamanan swasta atau pamswakarsa dari perusahaan.

Menyoroti Kinerja Legislasi DPR dalam Perlindungan HAM

Oleh Wahyudi Djafar

Sedikitnya 69 RUU telah ditetapkan oleh DPR sebagai prioritas legislasi yang akan dibahas selama tahun 2012. Namun dalam praktiknya, seperti tahun-tahun sebelumnya, secara kuantitas, capaian legislasi DPR, jauh dari yang direncanakan dalam Prolegnas. DPR hanya mampu menyelesaikan pembahasan 30 RUU dari 69 RUU yang direncanakan. Kurang dari separo.

Mengurai Kusutnya Agenda Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Oleh Ari Yurino

Yang  terpenting dari agenda penuntasan kasus pelanggaran HAM berat adalah mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di kemudian hari, sehingga tidak ada korban-korban pelanggaran HAM baru di masyarakat, karena adanya efek jera dari para pelaku dan institusi yang melakukan pelanggaran HAM.

Kelemahan Penegakan Hukum Lestarikan Penyiksaan

Oleh Andi Muttaqien

Selama 2012, kejahatan penyiksaan, hukuman yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat (selanjutnya disebut penyiksaan) kerap terjadi, dan institusi Kepolisian merupakan pihak yang paling banyak melakukan penyiksaan. Polisi biasanya melakukan tindakan, baik saat interogasi dan penangkapan, termasuk, saat memaksa tangkapannya untuk mengakui suatu tindak pidana yang tidak dilakukan.

NASIONAL

Melihat Komnas HAM Periode Lalu, Berharap Kinerja ke Depan

Oleh Ikhana Indah

Jika melihat pada periode yang lalu, terdapat pekerjaan rumah Komnas HAM yang belum selesai. Misalnya, kasus penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, eskalasi kekerasan yang masih terus terjadi dalam berbagai bidang (misal sengketa lahan, penyiksaan, dan kekerasan berbasiskan agama), persoalan konflik di Papua, serta relasi institusional Komnas HAM dengan lembaga negara lainnya, serta persiapan ratifikasi beberapa instrumen HAM.

DAERAH

Ekspansi Perkebunan Sawit di Bumi Kalimantan

Oleh Wahyu Wagiman

Selain berkontribusi pada kerusakan dan berkurangnya luas hutan, perkebunan kelapa sawit di Kalimantan juga telah menimbulkan kerugian sosial dan lingkungan hidup yang berat yang menimbulkan dampak serius terhadap masyarakat adat, penghuni hutan dan hutan hujan tropis. Masyarakat adat yang tinggal di hutan dan di sekitar hutan yang bergantung kepada hutan dan barang serta pelayanan dari sumberdaya alam telah secara semena-mena disingkirkan dari wilayahnya. Akibatnya konflik agraria dan pelanggaran hak asasi manusia merupakan dua hal yang menyertai kesuksesan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan.

RESENSI

Menelusur Peta Penghilangan Paksa

Oleh Lilik Hs

Sumbangan terpenting dari buku ini adalah suguhan data-data yang cukup kaya dan jarang terpublikasi.  Buku ini memberikan semacam peta penghilangan paksa, yang memuluskan kita memahami konteks kepentingan dalam berbagai kurun peristiwa penghilangan paksa, seperti yang diulas di temuan awal buku ini, yakni membuka jalan bagi modernisasi Indonesia di bawah kepemimpinan Orde Baru, memuluskan penanaman modal asing dan mengukuhkan otoritarianisme dan di era reformasi adalah ekspansi modal dan bisnis militer.  Di tengah karut marut politik yang semakin menjauh dari tanggungjawab penyelesaian pelanggaran HAM, juga gejala merebaknya kembali simbol-simbol kediktatoran Orba–dengan ungkapan-ungkapan rindu pada Orde Baru—kehadiran buku ini menjadi penting.

***




Downloads
Artikel Terkait