Tahun Peningkatan Kekerasan dan Pengabaian Hak Asasi Manusia : Laporan Situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Tahun 2012 - Elsam.or.id Tahun Peningkatan Kekerasan dan Pengabaian Hak Asasi Manusia : Laporan Situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Tahun 2012

Tahun Peningkatan Kekerasan dan Pengabaian Hak Asasi Manusia

 

 

 

M

enuju titik nadir perlindungan hak asasi manusia, demikian kesimpulan Laporan Situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Tahun 2011, yang dirilis ELSAM di awal tahun 2012 lalu. Berdasar pengamatan ELSAM waktu itu, setidaknya ada tiga kecenderungan yang secara mencolok berlangsung selama tahun 2011 yang menopang kesimpulan tersebut, yakni: (1) negara telah berperan langsung dalam pelanggaran HAM, (2) negara telah memproduksi kebijakan yang membenarkan pelanggaran HAM, dan (3) tidak berfungsinya institusi penegakan hukum, termasuk absennya kemauan politik untuk menghukum pelaku pelanggaran HAM.

 

Ketiga kecenderungan tersebut didasarkan kepada sejumlah temuan berikut: (1) kemandegan dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu, (2) imparsialitas pengadilan tidak berjalan sebagaimanamestinya, menegaskan adagium lama, hukum cenderung “tajam ke bawah, tumpul ke atas”, (3) penerapan hukuman yang ringan terhadap pelaku kekerasan –khususnya yang berlatar agama— dan penyiksaan, (4) pengabaian rekomendasi lembaga negara yang mempunyai mandat penegakan HAM seperti Komnas HAM, dan (5) tiadanya pemulihan bagi korban dalam skala yang luas, serta kekosongan dalam penciptaan kebijakan yang memperhatikan kepentingan korban pelanggaran HAM, pemulihan hanya dilakukan LPSK dalam kewenangannya yang terbatas.

 

Demi mendorong perbaikan, di akhir laporan tersebut ELSAM juga telah menyampaikan sejumlah rekomendasi, yang ditujukan baik kepada pemerintah, kejaksaan agung, lembaga peradilan, maupun lembaga legislatif. Kepada pemerintah, ELSAM merekomendasikan agar meninjau kembali seluruh ketentuan perundang-undangan, baik yang akan maupun sudah disahkan, untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang lebih masif, di mana ini sekaligus juga merupakan realisasi rencana aksi nasional HAM. Selanjutnya, merekomendasikan agar pemerintah menerapkan hukum secara tegas terhadap aparat negara yang secara langsung terlibat dalam pelanggaran HAM. Kepada kejaksaan agung, ELSAM merekomendasikan agar segera menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang selama ini mengalami kemandegan dalam penyelesaiannya.

 

Kepada lembaga peradilan, ELSAM mendorong Komisi Yudisial agar lebih aktif dalam menjalankan pengawasannya terhadap para hakim, terutama menindak hakim yang terbukti tidak memiliki kemauan untuk menegakkan HAM. Terakhir, kepada lembaga legislatif, berdasar pengamatan ELSAM pelanggaran HAM banyak disebabkan oleh lahirnya produk peraturan/perundang-undangan yang tidak sensitif terhadap HAM, ELSAM mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar melakukan audit HAM untuk menjamin undang-undang yang diproduksinya sejalan dengan upaya pemajuan dan perlindungan HAM. ELSAM juga mendorong DPR agar menjalankan fungsi pengawasan (terhadap kinerja pemerintah) sebaik mungkin, khususnya berhubungan dengan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu serta berlangsungnya impunitas.

 

Setelah lewat satu tahun, bagaimana perkembangan situasinya, khususnya di akhir tahun 2012 yang baru saja kita lewati? Adakah perubahan/perkembangan yang bermakna? Tetap pada situasi yang sama seperti di tahun sebelumnya, mengalami kemandegan(stagnasi), atau malah semakin buruk? Atau sebaliknya, mampu membaik? Mengapa? Sejauh mana para pemangku kewajiban memperhatikan rekomendasi yang telah disampaikan ELSAM, atau melakukan langkah terobosan lainnya, demi pemajuan HAM yang diharapkan? Bagaimana prospeknya di tahun 2013 ini? Apa yang perlu dilakukan, oleh siapa, agar situasinya membaik?

 

Rangkaian pertanyaan di atas menjadi pemandu kajian ELSAM atas situasi HAM tahun 2012 dalam laporan ini. Data-data untuk kajian ini dikumpulkan baik dari hasil investigasi, pengamatan, wawancara, maupun dari sumber sekunder seperti laporan lain dan berita media massa. Dengan mendasarkan kepada kajian atas situasi tersebut, yang berbasiskan kepada hasil pemantauan terhadap perkembangan situasi HAM di delapan isu yang ditekuni dan diadvokasi ELSAM selama ini[1]  --akan  dielaborasi di bagian selanjutnya dalam laporan ini--, ELSAM menilai bahwa situasi HAM di Indonesia selama tahun 2012 tetap buruk dan tidak beranjak menjadi lebih baik. Di tahun 2012 ini, HAM tetap diabaikan, sementara kekerasan meningkat. Peningkatan kekerasan dan pengabaian HAM tersebut tampak dari: (1) mengulang tahun-tahun sebelumnya, negara seringkali absen saat dibutuhkan, (2) bukannya melindungi, negara justru mencurigai dan/atau melakukan kekerasan terhadap warganya, dan (3) negara tak mampu menghadirkan keadilan, terutama karena institusi penegakan hukum masih belum berfungsi efektif bagi pemajuan HAM, khususnya dalam menghukum para pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM, selain juga dalam memberi keadilan bagi korban.

 

Dengan mendasarkan kepada temuan tersebut, ELSAM menilai bahwa secara umum nyaris tak ada usaha yang berarti bagi pemajuan HAM, terutama dari institusi strategis seperti Pemerintah/Presiden berikut jajarannya, maupun DPR. Kalau pun ada, justru dari institusi seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta satu-dua pemerintah daerah. Di laporan tahun 2011 lalu, ELSAM telah mencoba menumbuhkan harapan bagi pemajuan HAM dengan menyampaikan sejumlah rekomendasi bagi institusi-institusi strategis tersebut, namun tampaknya perbaikan yang ditunggu tidak kunjung terjadi hingga tahun 2012 berakhir. Yang terjadi justru kekerasan meningkat dan HAM tetap diabaikan. Uraian tentang situasi HAM dari delapan isu yang dipaparkan berikut ini membantu kita untuk melihatnya secara lebih jelas:

 

 



[1]  Kedelapan isu yang dimaksud yakni: (1) penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, (2) sengketa lahan dalam perspektif HAM, (3) penghapusan praktik penyiksaan, (4) kekerasan di wilayah konflik (Papua), (5) kebebasan beragama dan berkeyakinan, (6) kebebasan berekspresi, (7) legislasi dalam perspektif HAM, dan (8) pemilihan komisioner Komnas HAM periode 2012-2017.


Laporan selengkapnya silakan unduh di lampiran berikut ini:




Downloads
Artikel Terkait