Perampasan Tanah untuk Pembangunan - Elsam.or.id Perampasan Tanah untuk Pembangunan Asasi Edisi November-Desember 2012

ASASI EDISI NOVEMBER – DESEMBER 2012

PERAMPASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

EDITORIAL

Ancaman Itu Bernama Perampasan

Merespon wajah buram praktek perampasan dan konsolidasi kontrol lahan di atas segelintir kelompok, salah satu badan PBB menyerukan satu standard norma baru yang diadopsi di tahun ini, di Roma. Panduan yang dikenal sebagai panduan sukarela untuk tatakelola tenurial yang bertanggungjawab itu merincikan seperangkat norma baru untuk mengembalikan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam kaitannya dengan akses terhadap lahan.

LAPORAN UTAMA

MP3EI, Mendorong Pertumbuhan dengan Mempercepat Kehancuran

Oleh Siti Rakhma Mary

Sejak dimulainya pencanangan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau disingkat MP3EI pada 27 Mei 2011, masyarakat Indonesia harus bersiap menghadapi pembangunan besar-besaran yang difokuskan pada beberapa sektor seperti pangan, energi, dan infrastruktur. Apakah MP3EI? Mengapa ia ada? Apa konsekuensinya?

Kemenangan Kecil di Rawa Tripa

Oleh Teuku Muhammad Zulfikar

Putusan PTTUN Medan atas kasus PT. Kalista Alam merupakan salah satu kemenangan kecil terhadap perlawanan ekspansi sawit yang menggerus kawasan hutan. Keputusan ini juga menjadi bukti bahwa penegakan hukum atas upaya penyelamatan lingkungan menjadi sesuatu yang sangat berharga dan diharapkan bisa menjadi sebuah momentum dalam penegakan hukum secara lebih luas.

Landgrabbing di Sumatera Utara

Oleh Saurlin Siagian

Penjarahan tanah atau umum disebut landgrabbing dimaknai sebagai pelepasan tanah karena kehadiran investasi yang membutuhkan tanah skala luas, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memicu perebutan sumberdaya dan konflik tanah yang tidak terelakkan, berujung pelanggaran hak asasi manusia karena ketidakseimbangan antara kekuatan kapital versus masyarakat lokal yang rentan di dalam pasar yang didesain liberal.

Sukabumi-Bogor dalam Genggaman Pengusaha Besar

Oleh Nia Ramdhaniaty

Pembangunan jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi yang kemudian disingkat Bocimi merupakan salah satu mega proyek yang dibangun Pemerintah Republik Indonesia di Jawa bagian Barat dalam kerangka Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) periode 2011 - 2025.  

NASIONAL

Mengkritisi RUU Ormas dan Potensi Pelanggaran HAM

Oleh Fransisca Fitri

Terhitung sejak tahun 2006, Pemerintah gencar menggolkan RUU Ormas yang ternyata mendapat dukungan beberapa agensi asing yang berkepentingan terhadap pengontrolan organisasi masyarakat sipil. Tercatat ada tiga agensi asing yang terlibat memfasilitasi proses revisi UU Ormas.

DAERAH

Memperjuangkan Jakarta Baru: Membuka Ruang dan Kesempatan bagi Pemajuan HAM

Oleh Otto Adi Yulianto

Dalam konteks birokrasi dan kepemerintahan, Jokowi-Basuki telah menunjukkan komitmennya akan pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik. Jokowi tak ragu membuka kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempercepat pembenahan sistem pengelolaan keuangan di Pemprov DKI.

RESENSI

Dibutuhkan Improve The Will!

Oleh Iwan Nurdin

Resensi buku The Will To Improve: Perencanaan, Kekuasaan dan Pembangunan di Indonesia  karya Tania Murray Li. Buku ini dengan apik menggunakan kerangka pemikiran Michel Foucault tentang govermentality (kepengaturan) yang ringkasnya merupakan “pengarahan perilaku” yang bekerja dengan mengarahkan minat, membentuk kebiasaan, cita-cita dan kepercayaan.

 ***

 

 

 




Downloads
Artikel Terkait