Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu - Elsam.or.id Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 2012

Daftar Isi

FOKUS

Drama Abadi Pembajakan Demokrasi demi Masa Lalu oleh Agung Putri

Ikhtiar Mencuci ”Karpet Martti” di Aceh oleh Otto Syamsuddin Ishak

Kekerasan Politik Massal dan Kultur Patriarkhi oleh Budiawan

DISKURSUS

Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia dan Negara-negara Lain oleh Zainal Abidin

Penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu oleh Herry Sucipto dan Hajriyanto Y. Thohari

OASE

Puisi Pelarian Wiji Thukul oleh Stanley Adi Prasetyo

TINJAUAN

”Mengindonesiakan” Anak Timor Leste oleh Razif

--

Sidang Pembaca yang kami hormati!

Jurnal dignitas kali ini mengetengahkan tema mengenai kabar penyelesaian kejahatan hak asasi manusia masa lalu. Tema ini secara sengaja dipilih guna mengungkapkan pelbagai analisis seputar proses penyelesaian kejahatan masa lalu di Indonesia yang bisa dikatakan stagnan.

Proses kanalisasi penyelesaian tampak sangat kuat sedang berlangsung dengan modus lebih sistematis, mulai dari ketentuan normatif kebijakan yang ada, hingga faktor implementasi penyelesaian yang tiada komitmennya. Itulah Indonesia. Kita bisa lihat dari perjalanan upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia.

Beberapa waktu lalu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyelesaikan tugasnya melakukan penyelidikan pro-justicia terhadap Peristiwa tahun 1965/1966. Hasilnya, Komnas HAM menemukan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia berat dengan melibatkan unit negara yang bertanggung jawab atas keamanan saat itu, yaitu Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib).

Hasil penyelidikan Komnas HAM memang menerbitkan secercah harapan. Institusi ini kemudian meminta kepada Kejaksaan Agung menindaklanjuti ke tahapan penyidikan. Namun bak nyala lilin yang tiba-tiba padam tertiup angin, Kejaksaan Agung menyatakan hendak mengembalikan berkas penyelidikan yang disusun berdasar penyelidikan selama empat tahun itu.

Lalu kita pun menjadi paham sistem kepolitikan dan hukum kita sekarang tak kunjung menyemai keadilan bagi korban. Tesis bahwa setiap negara yang telah melewati fase pemerintahan otoriter akan mengalami periode transisi tampaknya tak berlaku di Indonesia.

Tak pernah tuntasnya penyelesaian masa lalu menjadi penanda gagalnya periodisasi yang bernada siklis itu. Kondisi Indonesia saat ini merupakan kelanjutan dari absennya 'patahan' atau batasan yang jelas antara masa kini dan masa lalu. Karena kini adalah akibat masa lalu.

Asumsi yang berkembang kemudian telah terjadi pembajakan demokrasi oleh elit lama yang berganti muka menjadi penguasa baru dengan menggunakan momentum reformasi yang tak terdisain pro terhadap korban. Elit-elit lama bermetamorfosis dan melindungi kekuasaannya melalui serangkaian disain aturan hukum yang tak mencerminkan keadilan bagi korban.

Prosedur hukum menjadi pertimbangan utama, yang ternyata tak berpengaruh pada perbaikan substansi keadilan. Elit lama ini ditengarai masih menguasai ranah penegakan dan proseduralisme hukum ini. Namun, tesis ini ternyata tak berhenti di sini. Ada fenomena menarik melihat perkembangan post-reformasi di Indonesia. Pegiat hak asasi manusia Agung Putri melihat dari sudut pandang lain itu.

Menurutnya, Indonesia mengalami fase unik tatkala periode paska-reformasi sekarang lebih banyak diwarnai dengan dinamika interaksi korban dan pelaku secara intensif. Fenomena ini merujuk pada sejumlah peristiwa, seperti halnya, beberapa korban penculikan tahun 1997/1998 memilih bergabung dengan partai politik yang dikontrol oleh jenderal yang diduga kuat terlibat dalam penculikan mereka saat itu.

Demikian pula representasi korban kejahatan masa lalu yang pada akhirnya memiliki jabatan-jabatan strategis paska-reformasi dinilai gagal mengartikulasikan kepentingan kolektif korban. Mereka setidaknya memiliki kesempatan untuk mengukir sejarah dengan membuat pembatasan antara masa kini dan masa lalu.

Namun ternyata kelompok korban yang memiliki kekuasaan tersebut tak mampu melakukan pembatasan itu. Mereka malah justru memilih jalan kompromi yang akhirnya keinginan pengungkapan kejahatan masa lalu pun termoderasi dalam kepentingan pragmatis. Gambaran ini persis terjadi di Aceh, seperti dianalisis oleh Otto Syamsuddin Ishak, intelektual Aceh yang lama terlibat dalam gerakan masyarakat sipil Aceh ini.

Tatkala mantan para pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menguasai mayoritas kursi di parlemen lokal dan posisi gubernur/wakil gubernur, mereka memiliki kesempatan untuk mendorong kejahatan masa lalu dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Akan tetapi apa yang terjadi? Hingga kini KKR Aceh belum terbentuk dengan dalih ketiadaan dasar legalitasnya.

Terdapat dua skema utama yang selama ini dikenal luas kerangka penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat. Pertama, melalui pengadilan hak asasi manusia, dan jalur kedua lewat komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Zainal Abidin dari ELSAM menguraikan kedua mekanisme tersebut dengan becermin pada proses penyelesaian kejahatan hak asasi manusia di negara-negara lain.

Indonesia mengenal dua mekanisme penyelesaian tersebut, hanya saja untuk penyelesaian melalui KKR tidak pernah terjadi. Komisi ini bahkan tak pernah ada dan dasar hukum pembentukannya dianulir oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006. Sementara pengadilan hak asasi manusia telah dijamin keberadaannya lewat UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Bila terkait dengan kasus sebelum UU disahkan, mekanismenya lewat pembentukan pengadilan HAM Adhoc. Untuk kasus sesudahnya lewat pengadilan HAM biasa. Untuk pembentukan Pengadilan HAM Adhoc harus ada rekomendasi dari DPR dan pembentukannya berdasar Keputusan Presiden. Bisa dibayangkan betapa berlikunya mekanisme penyelesaian kejahatan hak asasi manusia masa lalu di negara ini.

Menurut Hajriyanto Thohari, wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan segala kerumitan yang ada, pembentukan UU KKR sebagai sarana untuk penyelesaian kejahatan masa lalu perlu didorong kembali.

Ada banyak kasus yang niscaya saat ini sedang ditunggu kepastian penyelesaiannya oleh para korban. Menurut Irawan Saptono (2002), dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, terdapat tiga tipologi korban yang perlu dilihat dalam menjamin keadilan mereka yang terlanggar haknya. Satu, mereka yang masuk klasifikasi korban langsung. Dua, korban tak langsung yang biasanya menderita psikis dan emosi yang berat. Dan ketiga, para aktivis yang turut diculik karena memperjuangkan pengungkapan kejahatan hak asasi manusia.

Tulisan Budiawan mengenai narasi tiga korban tak langsung mengulas betapa passion memories-nya sangat menyentuh. Rata-rata para korban tak langsung, yang seperti para istri dari mereka yang ditangkap dengan dalih terlibat PKI tahun 1965 mengalami pergulatan batin yang cukup keras. Ada istri yang tak siap menghadapi kesendirian, ada pula yang dengan tabah dan 'menormalkan' hidupnya yang tak normal, dan lain sebagainya.

Para korban tak langsung ini cenderung memiliki perasaan yang sama: ereka cemas akan kejelasan nasib suami, anak, atau sanak saudara mereka yang diculik, dihilangkan paksa, atau mereka yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia berat lainnya.

Stanley Adi Prasetyo berusaha mengungkapkan perasaan yang dialami oleh aktivis-cum-seniman Wiji Thukul persis saat-saat terakhir sebelum dia dihilangkan paksa oleh Orde Baru Soeharto, di tahun 1998. Wiji Thukul mengungkapkan kegetirannya melihat situasi politik dan sosial yang berkembang saat itu lewat belasan puisinya.

Menariknya, puisi-puisi Wiji Thukul ini belum pernah dipublikasikan dalam terbitan-terbitan sebelumnya. Baru di jurnal ini Stanley mengulas puisi-puisi yang dirangkainya menjadi satu rangkaian cerita yang apik. Hingga kini Wiji Thukul tak jelas keberadaannya. Tak ada pernyataan resmi dari negara mengenai penghilangan paksa yang menimpa seniman paling dicari zaman Orde Baru tersebut.

Di akhir edisi ini, kami memuat sebuah resensi buku berjudul ”Making Them Indonesia; Child Transfers Out of East Timor ” karangan Helena van Klinken. Resensi ditulis oleh Razif. Buku ini bercrita tentang pemindahan anak-anak Timor Leste berusia di bawah dua hingga belasan tahun ke Indonesia dengan sejumlah metode pemindahan dan motifnya.

Semoga Jurnal dignitas ini dapat memperkaya bacaan dan analisis para pembaca terhadap situasi hak asasi manusia saat ini.

Selamat membaca!

 

 

 




Downloads
Artikel Terkait