Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: <br> Mendorong inisiatif masyarakat sipil, memastikan negara bertanggungjawab - Elsam.or.id Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu:
Mendorong inisiatif masyarakat sipil, memastikan negara bertanggungjawab
Kertas Posisi: Keadilan Transisional Seri #3

Editor: Wahyudi Djafar
Penulis: Tim ELSAM
Kolasi:
iv, 24  hal. ; 28 cm.
Impresum: Jakarta: ELSAM, September 2012

Warisan kekerasan dan pelanggaran HAM masa lalu menjadi salah satu warna dominan bagi rezim yang tengah mengalami tranisisi dari otoritarian ke demokratis, seperti halnya Indonesia. Di Indonesia, rezim Orde Baru menorehkan serangkaian kekerasan dan pelanggaran HAM yang terbentang dari Aceh hingga Papua. Latar belakangnya beranekaragam, dari sengketa tanah hingga tuduhan subversif, korbannya pun meluas, tidak hanya terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu. Orde Baru menyasar berbagai kelompok di masyarakat, perbedaan ideologi (tuduhan komunis, agama atau keyakinan yang dianggap berbeda), kelompok minoritas, kelompok pro-demokrasi, kelompok yang dituduh anti pembangunan, menjadi alasan pemerintah Soeharto untuk ‘mengorbankan’ mereka. Para korban tidak hanya mengalami kekerasan fisik, kehilangan nyawa, dan dihilangkan secara paksa, mereka juga mengalami kematian perdata, berpuluh-puluh tahun. Hidup mereka terus mengalami stigmatisasi dan diskriminasi, dan berbagai bentuk pelanggaran HAM lainnya.

 

Aparatus negara, baik sipil maupun militer menjadi pelaku utama berbagai kasus pelanggaran HAM di masa lalu, dan sepenuhnya disponsori oleh rezim Orde Baru saat itu. Kejahatan tersebut terbentuk dalam satu pola yang sistematik, didukung oleh semua aparatus negara. Perangkat negara, baik yang bersifat koersif, seperti militer, atau pun yang bersifat ideologis, seperti informasi, sistem hukum dan sistem kebudayaan, dibangun dalam rangka mendukung kerja-kerja rezim. Kejahatan masa lalu bukan melulu yang terlihat dalam serangkaian kekerasan, pembunuhan, dan penghilangan nyawa yang sewenang-wenang karena pandangan politik yang dimiliki. Penggunaan aparatus ideologis seperti sistem hukum untuk menjaga stabilitas pemerintahan rezim, melalui produk perundang-undangan, juga menjadi bagiannya. Penciptaan strategi kebudayaan Orde Baru, seperti penggunaan asas tunggal Pancasila, penghancuran mekanisme hukum adat dengan pengaturan mengenai pemerintahan desa, juga merupakan bagian tak terpisahkan dari praktik kejahatan negara di masa lalu.

 

Menghadapi rangkaian panjang peristiwa pelanggaran HAM masa lalu tersebut, pada awal reformasi, negara telah menancapkan niat untuk menyelesaikannya, sesuai dengan norma-norma dan prinsip HAM serta konstitusi. Negara hendak melaksanakan kewajiban untuk mengingat (duty to remember), kewajiban untuk menghukum setiap bentuk kejahatan pelanggaran HAM (duty to prosecute), dan kewajiban untuk menghadirkan keadilan bagi korban, yang meliputi hak atas kebenaran (right to know the truth), hak atas keadilan (right to justice), dan hak atas pemulihan (rights to reparation). Kewajiban-kewajiban tersebut terimplementasi dalam serangkaian bangunan kebijakan yang telah dibentuk. Penyelesaian masa lalu menjadi salah satu mandat penting reformasi, yang kemudian terimplementasi melalui pembentukan sejumlah undang-undang, hingga regulasi yang bersifat teknis.




Downloads
Artikel Terkait