Aktivitas Elsam 1999-2004 - Elsam.or.id Aktivitas Elsam 1999-2004 1999 - 2004 Activities

Tantangan di Masa Transisi

Tahun 1998 adalah senja bagi Orde Baru. Setelah bertahan selama lebih dari 30 tahun, rezim ini harus menyerah terhadap hantaman badai politik yang disulut krisis ekonomi di kawasan Asia Tenggara [1] . Setelah semua upaya untuk menyelamatkan kekuasaannya tak membuahkan hasil, Soeharto menyatakan berhenti, 21 Mei 1998. Turunnya Soeharto secara cepat ini membuat sejumlah gerakan masyarakat sipil, termasuk LSM, seperti `kehilangan arah`. 

Menurut Binny Buchory, pada masa Orde Baru, LSM selalu berekasi tanpa sempat membuat agenda sendiri tentang berkebangsaan dan bernegara sesuai yang diyakini masyarakat sipil. Karena musuh bersamanya sangat jelas, LSM kelihatan lebih kompak bekerja dan karena tujuan jelas. `Setelah Soeharto turun, seolah hilang musuh bersama itu. Padahal masalah pelanggaran HAM dan ketidakadilan masih terus saja berlangsung,` kata Binny Buchori [2] .

Soal inilah yang mendorong sejumlah LSM bertemu pada akhir 1998. Dalam pertemuan yang didahului dengan pertemuan regional mengenai reposisi LSM itu, dirumuskan kembali agenda bersama untuk mengisi transisi demokrasi setelah rezim otoritarian Soeharto berakhir –meski tak semua setuju bahwa mundurnya Soeharto mengakhiri rezim yang dibangunnya. "Saya kok melihat belum ada perubahan, kecuali turunnya orang yang bernama Soeharto dan pelepasan tahanan politik oleh Habibie," kata Abdul Hakim Garuda Nusantara [3]

 Orde berganti, tapi masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bangsa ini. Bagi Elsam, reformasi memiliki tantangan sendiri dibanding saat masih di zaman represif. Setelah 1998, LSM tak lagi dituntut hanya membuka kasus itu di depan publik, tapi juga bisa melakukan investigasi. Sehingga ilmu-ilmu tekhnis seperti forensik, dan lain-lain harus dikuasai. "Aktifis LSM tidak bisa sekedar bermain dalam tataran ide-ide HAM, namun harus juga menguasai hal-hal teknis," kata Agung Putri.

 `Setelah reformasi, kita kemudian melakukan reorientasi,` kata Ifdal Kasim [4] . Di masa Orde Baru, pemerintah punya hubungan buruk dengan LSM sehingga keduanya jarang bertegur sapa. Keadaan ini relatif berubah setelah reformasi. Di masa lalu, LSM itu ibaranta berada di pinggir lapangan. Setelah 1998, mendadak harus berada di tengah-tengah dan ‘bekerja sama’ dengan pemerintah. "Kerja sama ini bukan bermaksud berkolaborasi dengan pemerintah, namun untuk mengungkap persoalan-persoalan dimana pada masa Orde Baru banyak yang terkubur," kata Agung Putri. Misalnya, pengungkapan kasus pelanggaran HAM di Aceh, Papua, Peristiwa 1965, dan pembunuhan misterius tahun 1980-an. Belum lagi kasus-kasus yang terjadi menjelang turunnya Soeharto, seperti kasus orang hilang, Tragedi Trisakti dan Semanggi.

Dari organisasi yang awalnya reaktif, kini harus menawarkan sebuah gagasan penyelesaian terhadap suatu kasus. Itulah salah satu dasar Elsam menggagas pentingnya pembentukan komisi kebenaran sebagai bagian dari usaha memantapkan transisi ke demokrasi. Bagaiman kasus masa lalu itu, diselesaikan dengan mekanisme yang tidak melulu melalui pengadilan. "Sebab penyelesaian kasus masa lalu ini kita anggap sangat penting, sebagai upaya kita memutus siklus kekerasan. Jadi kita ingin memulai suatu kehidupan yang baru," kata Ifdal Kasim.

 

Selain itu, Elsam juga terlibat dalam advokasi kebijakan. Antara lain, mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan konvensi anti penyiksaan. Ini program yang sudah didorong Elsam sejak awal-awal pendiriannya mengingat banyaknya kasus-kasus kekerasan di masa Orde Baru. Dalam advokasi kebijakan, yang jug amenjadi concern Elsam adalah mendorong lahirnya Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain untuk memberi perlindungan terhadap saksi kasus korupsi, ini juga bisa dipakai untuk memberikan jaminan terhadap saksi-saksi kasus pelanggaran HAM. Advokasi kebijakan lainnya yang Elsam terlibat cukup intensif adalah reformasi KUHP.

Selain itu, Elsam juga ikut dalam pengembangan kapasitas kelembagaan aparat negara dalam penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Dalam kasus penyidikan kasus Timor Timur, wakil Elsam juga diminta oleh Kejaksaan Agung untuk menjadi ‘tim ahli’ dalam penyidikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum dan sesudah jajak pendapat di bekas provinsi ke-27 Indonesia itu.

 Setelah itu, Elsam juga dilibatkan dalam beberapa tim yang dibentuk Komnas HAM dalam mengusut kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Salah satunya adalah Tim Penyelidikan Kasus Orang Hilang. "Keterlibatan Elsam daloam tim semacam itu untuk membantu Komnas HAM agar bisa bekerja lebih maksimal," kata Abdul Haris Semendawai.

Keadaan yang berubah memang menuntut perubahan paradigma tentang advokasi. Di masa lalu, orientasi advokasi kasus, selain menang-kalah di pengadilan, juga untuk meningkatkan perhatian orang terhadap adanya praktik ketidakadilan di tengah masyarakat. "Sekarang ini, pengertian advokasi kasus tidak sekedar menyelesaikan masalah dan kampanye, namun harus mengarah pada perubahan kebijakan," kata Abdul Haris Semendawai. @

Kampanye dan Mengawal Legislasi

Jatuhnya Soeharto mengubah drastis agenda politik nasional, termasuk aktifis lembaga swadaya masyarakat. Rezim baru yang menggantikannya tak lagi bisa bersikap sama seperti para pendahulunya. Itulah yang direspons Elsam setelah reformasi 1998. Selain menawarkan sejumlah alternatif penyelesaian terhadap cukup banyak kasus pelanggaran HAM di masa lalu, Elsam ikut mendorong lahirnya regulasi-regulasi yang relevan, seperti mendorong legislasi Undang Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta revisi Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). "Gagasan ini kita maksudkan untuk mengisi tatanan proses demokrasi," kata Ifdal Kasim [5] .

Dalam kurun waktu 1998 sampai 2007, setidaknya tiga undang undang itu yang mendapat perhatian besar Elsam. Tentu saja, masih ada beberapa regulasi lain yang juga tak luput dari kajian dan monitoring, seperti UU Terorisme, UU Anti Pornografi, dan revisi Undang Undang HAM.

UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sejak 1998, Elsam menggagas pentingnya pembentukan komisi kebenaran, sebagai bagian dari usaha memantapkan transisi ke demokrasi. Ide awalnya adalah bagaimana kasus masa lalu itu, diselesaikan dengan mekanisme yang tidak melulu melalui pengadilan. "Penyelesaian kasus masa lalu ini kita anggap sangat penting, sebagai upaya kita memutus siklus kekerasan. Jadi kita ingin memulai suatu kehidupan yang baru" kata Ifdal Kasim.

Cukup banyak kasus kekerasan yang terjadi di masa lalu. Antara lain, pelanggaran HAM  1965, Petrus, Orang Hilang, Trisakti, Semanggi I dan II, dan Kasus Lampung [6] . Kasus-kasus ini dianggap merupakan masalah yang bisa mengganjal perjalanan bangsa ini kalau tak segera diselesaikan. Ide rekonsiliasi ini juga merupakan salah satu alternatif penyelesaian selain cara konvensional melalui pengadilan. Sebab, pengadilan belum memiliki reputasi yang cukup baik untuk bisa dipercaya menangani kasus-kasus itu.

Menurut Ifdal Kasim, dalam negara yang sifatnya otoritarian seperti kita, sistem hukum juga ikut rusak selama kurun waktu 32 tahun itu. Otomatis, tidak mungkin kita menggunakan sistem hukum yang rusak itu untuk menjawab masalah-masalah di masa lalu. "Kecuali pengadilannya kita transformasi terlebih dahulu. Tapi kan tidak mungkin kita menunggu transformasi pengadilan, sementara kasusnya menumpuk sedemikian rupa," kata Ifdal Kasim.

Alasan yang tak kalah penting adalah soal stabilitas politik rezim baru. Penguasa politik baru di bawah bendera reformasi bukan rezim yang kuat. Kekuatan baru yang masuk setelah reformasi memang menguasai lembaga negara, namun kekuataan sebenarnya, uang dan kekuasaan, tidak berada di tangan mereka. Kalau  kita memainkan cara yang tegas memutus rantai masa lalu dengan cara menyeret para jenderal ke pengadilan, itu berpotensi menggoncang stabilitas stabilitas politik. Akibatnya, rezim baru ini akan goyang dan transisi demokrasi bisa gagal. "Itu sebetulnya argumen kita," kata Ifdal Kasim.

KKR ini sebenarnya bukan sekadar sebagai lembaga untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM pada masa lalu secara individual, tapi dimaksudkan untuk tujuan yang lebih besar, yakni kepentingan bangsa ke depan. "KKR dibangun sebagai mekanisme yang mampu memberikan suatu pemahaman atas apa yang terjadi di masa lalu, menentukan siapa korban dan siapa pelaku, dan melakukan langkah-langkah untuk menghadapi masa lalu baik dari sisi hukum maupun politik, memberikan reparasi kepada korban dan menjadi katalisator untuk proses rekonsiliasi."

Ide ini bersambut dengan keluarnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No. V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. TAP MPR ini merekomendasikan pembentukan KKR Nasional sebagai lembaga ekstra-yudisial yang bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM pada masa lampau dan melaksanakan rekonsiliasi. UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, juga mengamanatkan pembentukan KKR untuk penyelesaian pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya UU ini, yaitu untuk kasus yang terjadi sebelum tahun 2000 [7] .

Gagasan pembentukan KKR ternyata juga berkembang bagi penyelesaian di tingkat lokal. Pada tahun 2001, gagasan pembentukan KKR khusus di Papua mendapat penegasan dalam UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua. KKR Papua ini mempunyai tugas melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan merumuskan serta menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi yang mencakup pengungkapan kebenaran, pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat dan dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Selain di Papua, pembentukan KKR juga dimandatkan di Aceh. Pada tahun 2006, terbit UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memandatkan pembentukan KKR di Aceh, selain juga Pengadilan HAM. Pembentukan ini dimaksudkan untuk menyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Aceh yang merupakan bagian dari KKR Nasional. Mandat pembentukannya melanjutkan Perjanjian Damai yang dilakukan di Helsinki sebagai bagian dari perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Namun, ide ini memang tak berjalan mulus. Apalagi terjadi kerusuhan di Dili pasca jajak pendapat tahun 1999. Dunia internasional menatap Indonesia dan menuntut adanya tanggungjawab insitusi militer karena dianggap bertanggungjawab atas tragedi kemanusiaan di daerah tersebut. Tekanan keras internasional ini mendorong pemerintah membentuk pengadilan HAM ad hoc. Kalangan LSM menilai lahirnya pengadilan HAM ad hoc ini bukan karena kesadaran pemerintah akan pentingnya menghargai HAM, melainkan lebih karena untuk menghindari intervensi dunia internasional.

Usaha ini membuahkan hasil saat UU No 27 Tahun 2004 tentang KKR disahkan. UU ini mempunyai mandat untuk pengungkapan kebenaran, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dan rekonsiliasi. KKR dalam UU ini merupakan KKR Nasional karena berkedudukan di Ibukota Negara dan mempunyai wilayah yurisdiksi seluruh Indonesia. Pembentukan KKR ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa pelanggaran HAM yang berat, yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM harus ditelusuri kembali untuk mengungkapkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan membentuk budaya menghargai HAM sehingga dapat diwujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional. Pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan para korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi [8] .

UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR dibentuk untuk melengkapi keterbatasan UU No. 26 Tahun 2000 dalam menghadapi realitas pelanggaran HAM masa lalu termasuk di Aceh dan Papua. Namun, kemunculan UU ini memunculkan pandangan pro dan kontra. Di satu sisi, ada yang memandang bahwa kehadiran KKR –sebagai pelengkap mekanisme pengadilan- akan membawa arah yang jelas tentang pengungkapan kebenaran dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Di sisi lain, ada yang beranggapan bahwa KKR akan menjadi sarana impunitas atau "white washhand" bagi para pelaku pelanggaran HAM karena UU ini dinilai berpihak kepada pelaku dan bukan kepada korban.

Di atas semua perdebatan tentang baik buruknya UU KKR, disadari bahwa ada beberapa ketentuan dalam UU tersebut yang tidak sesuai dengan harapan atas "KKR yang ideal". Beberapa ketentuan dalam KKR ini akan berimplikasi pada pemenuhan hak-hak korban, yakni adanya klausul amnesty yang diberikan kepada pelaku sebagai prasyarat untuk adanya pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban. Hal lain yang menjadi sorotan adalah ketentuan yang menyatakan bahwa penyelesaian melalui KKR tidak bisa diselesaikan kembali melalui pengadilan.

Ketentuan-ketentuan ini merupakan regulasi yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak-hak korban dan pelanggaran terhadap hukum internasional, terlebih bahwa KKR dimaknai sebagai subtitusi dari pengadilan dan bukan komplementer. Akhirnya, Elsam bersama KontraS, Imparsial, LBH Jakarta, Solidaritas Nusa Bangsa, LPKP 65, LPR-KORB, dan --pemohon perorangan-- Raharja Waluya Jati serta Tjasman Setyo Prawiro melakukan judicial review atas beberapa pasal dalam UU KKR yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Pilihan untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan untuk mengembalikan fungsi KKR kepada fungsi yang seharusnya dan bukan untuk "menghancurkan" KKR itu sendiri. Gugatan ini dimaksudkan untuk meluruskan mekanisme yang ada dalam KKR supaya lebih adil, berpihak kepada korban, dan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penghukuman kepada pelaku melalui mekanisme pengadilan. Ketentuan-ketentuan yang digugat adalah pasal 27, pasal 44 dan pasal 9 ayat (1) yang merupakan pasal-pasal yang terkait dengan mekanisme penyelesaian kasusnya, yakni secara berturut-turut: kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada korban; KKR sebagai pengganti pengadilan; dan pengaturan tentang amnesti.

Ketentuan-ketentuan tersebut bukanlah ketentuan yang berkaitan dengan mandat utama dari KKR, yaitu pengungkapan kebenaran. Apa yang hendak diperjuangkan adalah sebuah KKR yang bukan menjadi mekanisme untuk menyandera hak-hak korban, menutup peluang penuntutan kepada pelaku dan justru memberikan amnesti kepada pelaku, melainkan sebuah mekanisme pengungkapan kebenaran yang dilandasi penghormatan pada hak-hak korban.

Maksud hati hendak mewujudkan "KKR yang ideal", namun yang terjadi malah pembatalan UU. Pada 7 Desember 206, Mahkamah Konstitusi membatalkan UU No 27 Tahun 2004. Implikasi dari pembatalan ini, pertama, putusan ini berimplikasi pada hilangnya ruang pengakuan bagi narasi korban pelanggaran HAM di masa lalu. Kedua putusan MK memberikan ruang yang semakin besar pada tradisi impunitas yang ada. Ketiga, sebagai implikasi dari implikasi pertama dan kedua, usaha untuk mewujudkan good governancetelah mengalami kendala yang serius, di mana akuntabilitas sebagai salah satu asas utamanya, yang tidak sekadar dimaknai bagi penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari namun juga mencakup pertanggungjawaban dalam melindungi, memenuhi, dan memajukan HAM, tercederai.

Abdul Haris Semendawai mengatakan, pasca keputusan Mahkamah Konsitusi, Elsam mendorong pemerintah untuk memulai lagi pembahasan UU KKR. "Sekarang ini Dirjen HAM tengah menyiapkan naskah akademis, dan juga draf KKR. Harapannya akhir tahun ini naskah akademis dan KKR itu bisa selesai," kata Semendawai. Kordinator Program Elsam Supriyadi mengatakan, Elsam tak surut langkah dan tetap berusaha memperjuangkan penyelesaian yang adil dan berperspektif korban atas pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di masa lalu. "Kami sedang menyelesaikan RUU KKR Baru," kata Supriyadi.

UU Perlindungan Saksi dan Korban. Program perlindungan saksi awalnya digagas oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Sentra Hak Asasi Manusia Universitas Indonesia, tahun 1998. Kedua lembaga itu sudah membuat kajian tentang perlunya undang undang ini. Selain karena kebutuhan, ini juga sudah dimandatkan dalam Tap MPR [9] . Ini juga dipicu oleh sikap Jaksa Agung Andi Ghalib yang mempersoalkan ICW karena mempertanyakan uang miliaran rupiah di rekeningnya. Bahkan, Andi Ghalib berencana menuntut ICW karena soal ini.

Tahun berganti, advokasi terhadap undang undang ini mulai redup. Akhirnya, Elsam mengumpulkan elemen masyarakat sipil untuk menggagas soal ini dalam pertemuan di Puncak. Pertemuan itulah yang akhirnya menghasilkan draft koalisi tentang RUU Perlindungan Saksi dan Korban. Bagi Elsam, undang undang ini sangat diperlukan karena sangat membantu tidak hanya dalam pengungkapan kasus korupsi, tapi juga kasus pelanggaran HAM.

Untuk sosialiasi soal isu perlindungan saksi ini, Elsam menerbitkan sejumlah buku yang terkait perlindungan saksi. Antara lain, Whitsec, saksi tak terlindungi. Serta prosedur perlindungan saksi, dengan belajar dari Amerika Serikat. Ini diterbitkan atas kerjsama dengan Komisi pemberantasan Korupsi.

Desakan ini bersambut. Akhirnya, berdasarkan mandat yang diberikan oleh MPR, yakni Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001, Badan Legislasi DPR mengajukan RUU Perlindungan Saksi dan Korban untuk dibahas sebagai salah satu rancangan inisiatif dari DPR, 27 Juni 2002. Namun, Elsam menilai substansi RUU Perlindungan Saksi versi inisatif DPR itu masih memiliki beberapa kelemahan [10] . Oleh karena itu, Koalisi Perlindungan Saksi membuat draft tandingan. Untuk mengadvokasi legislasi ini, Elsam juga menggelar pertemuan rutin membahas draft RUU Perlindungan Saksi dan Korban ini.

Setelah melalui sejumlah pembahasan, rancangan itu disahkan menjadi undang undang dalam Rapat Paripurna DPR 18 Juli 2006. Sesuai dengan namanya, lembaga ini punya tugas melindungi saksi-saksi kunci yang mengetahui sebuah kasus yang jika ia "buka", mengancam keselamatan jiwanya. Setelah undang undangnya resmi disahkan, giliran anggota lembaganya yang dipilih.

Disaring dari sekitar 200 pendaftar, 21 nama yang dipilih panitia seleksi dikirim ke Presiden pada Desember 2007. Di Istana, nama-nama itu digodok lagi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Menteri-Sekretaris Negara [11] . Jumlah itu lantas menciut menjadi 14 nama. Nama-nama inilah yang akhirnya diseleksi DPR. Pada 9 Juli 2008, Komisi Hukum DPR menetapkan 7 anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ketujuh anggota lembaga terpilih yaitu Teguh Soedarsono, Abdul Haris Semendawai, Myra Diarsi, I Ktut Sudiharsa, Lies Sulistiani, Lilik Pintauli dan Sindhu Krishno [12] .


Komisi Hukum DPR menetapkan 7 anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Mengawal Revisi KUHP. Pemerintah punya rencana cukup lama untuk melakukan revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Bagi Elsam, ide itu muncul saat pemerintah mulai melakukan revisi terhadap aturan yang merupakan produk kolonial ini. Awalnya dengan melakukan diskusi, utamanya tentang pasal-pasal yang membatasi kebebasan berorganisasi, berekspresi, dan berkumpul. "Selama ini, pasal-pasal tersebut dipakai untuk membelenggu sikap kritis masyarakat," kata Abdul Haris Semendawai [13] .

Adanya pengebirian hak terhadap kebebasan berkumpul dan berogranisasi ini penting. Sebab, dalam pelaksanaannya, hak-hak ini sangat mempengaruhi pelaksanaan dari hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya. Bagi Elsam, hak berorganisasi, berekspresi dan berkumpul itu merupakan hak dasar yang sangat mempengaruhi pemenuhan hak politik, ekonomi, sosial dan budaya. "Kalau orang tak bisa mengkritik, maka suatu hak tertentu tak bisa jadi prioritas," kata Abdul Haris Semendawai.

Cita-cita untuk membuat karya agung, sebuah KUHP buatan negeri sendiri, sudah sejak dulu dilontarkan para ahli hukum. Bahkan tim yang bertugas merancangnya telah dibentuk sejak 21 tahun silam pada era Menteri Kehakiman Ali Said. Hukum pidana yang berlaku sekarang adalah "saduran" dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda untuk Hindia-Belanda. Jikapun ada revisi atau tambahan di sana-sini, itu bukanlah perubahan yang besar dan mendasar, tapi sekadar tambal sulam.

Padahal zaman sudah jauh menggelinding. Berbagai jenis kejahatan pun muncul, seperti pembobolan kartu kredit lewat Internet. Itu sebabnya kebutuhan KUHP baru tak bisa ditawar. "Malu kita mengaku sebagai negara hukum, KUHP-nya belum diperbarui," kata Jimly Asshiddiqie, seorang ahli hukum tata negara yang kini menjadi Ketua Komisi Konstitusi [14] .

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebetulnya sudah menyelesaikan naskah rancangan KUHP pada 1992. Setahun kemudian draf finalnya sudah selesai. Namun naskah tersebut tetap saja teronggok di Departemen Kehakiman dan tak juga disetor ke Istana Negara untuk diteruskan ke parlemen. Padahal rancangan ini sudah dibahas antardepartemen. Setelah lama tak terdengar kabarnya, rencana revisi KUHP itu kembali muncul dalam Program Legislasi Nasional DPR 2004-2009. Saat itu, bahkan tim yang dipimin oleh Prof. Muladi sudah menyelesaikan draftnya dan sudah diserahkan ke Departemen Hukum dan HAM.

Elsam, yang semula hanya fokus pada pasal kebebasan berorganisasi, berekspresi dan menyatakan pendapat, harus memperluas cakupannya karena adanya kebutuhan untuk menyoroti aspek lain dari legislasi bikinan Belanda tahun 1915 itu. "Karena kami melihat KUHP ini terkait dengan banyak isu, maka Elsam menggandeng sejumlah lembaga lain untuk ikut mengkritisinya," kata Abdul Haris Semendawai. Dengan melibatkan lembaga lain, masing-masing bisa fokus pada isu spesifik. Selain itu, daya dorong revisi ini bisa lebih kuat kalau diavokasi secara bersama.

Lembaga yang ikut dalam koalisi Elsam adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Huma, LBH Apik, dan Yayasan Desantara, dan tergabung dalam Aliansi Reformasi KUHP. Selama kurun waktu 2006-2007, Aliansi ini melakukan berbagai macam kegiatan, baik berbentuk kajian maupun pertemuan publik untuk menggali masukan dari masyarakat. Pada tahun 2007, Aliansi ini menghasilkan sejumlah kajian terhadap KUHP yang selama ini berlaku serta usulan tentang perubahannya.

Kajian yang dihasilkan antara lain: (1) Tindak Pidana Hak Asasi Manusia dalam RKUHP; (2) Delik-Delik Keagamaan Di Dalam RUU KUHP Indonesia;(3) Kebebasan Pers Dalam RKUHP; (4)Tindak Pidana Informasi Rahasia dalam Rancangan KUHP:Ancaman bagi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Sipil;(5)Upaya Memerangi Praktik Diskriminasi Rasial melalui Sarana Hukum Pidana; (6) Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang Sektoral dan Upaya Kodifikasinya ke dalam RKUHP; (7) Menelisik Pasal-Pasal Proteksi Negara dalam RUU KUHP.

Advokasi KUHP ini tak berlanjut karena pemerintah tak kunjung menyerahkan hasil kerja tim revisi KUHP ke DPR. "Mungkin pemerintah menganggap ini bukan prioritas," kata Abdul Haris Semendawai. @

 

Meneropong Timor Timur

Selain Papua, Timor Timur menyita perhatian sendiri pada tahun 1990-an. Dari daerah ini, Indonesia pernah disorot dunia internasional secara hebat saat pemrotes Timor Timur di kuburan Santa Cruz di ibu kota Dili pada 12 November 1991 [15] dihadapi dengan serentetan tembakan. Kasus yang kemudian dikenal dengan Insiden Santa Cruz itu memancing reaksi keras internasional, termasuk dari beberapa negara yang tergabung dalam IGGI. Peristiwa ini berbuntut pembubaran IGGI karena dianggap terlalu campur tangan dalam urusan dalam negeri Indonesia [16] .

Usai Santa Cruz, peristiwa besar yang cukup mengguncang adalah insiden Liquica. Insiden itu awalnya disulut perusakan rumah dan penganiayaan Felisberto dos Santos, 4 April 1999 [17] . Yang bikin ulah adalah Manonas, milisi dari Satuan Gabungan Intelijen plus Garda Muda Penegak Integrasi, Gardapaksi. Felisberto mengalah, minta berdamai. Musyawarah direncanakan esok paginya, di kantor Desa Dato. Tapi, sekitar pukul 07.00, saat warga menuju lokasi,  kelompok milisi Besi Merah Putih (BMP) melancarkan serangan.

Mayat pun bergelimpangan. Lengan pastor setempat, Rafael dos Santos, luka kena sabet. Seribu orang mengungsi ke gereja. Lainnya melarikan diri ke hutan. Liquica lu-mpuh. Sepanjang jalan Atambua (NTT) menuju Dili diblokir BMP dan tentara. Bendera Merah Putih dikibar-kibarkan. Pastor Rafael yakin, pembantaian itu dibekingi militer. Ia melihat tentara ikut memberondongkan pelor.

Uskup Diosis Dili Carlos Filipe Ximenes Belo bahkan menyebutnya  sebagai pembantaian massal [18] . Belo mendesak pemerintah membentuk Dewan Kehormatan Militer untuk mengusut tragedi yang memakan  25 korban sipil. Sementara itu, Kapuspen ABRI Mayjen Syamsul Maarif  bersikukuh di angka lima jiwa melayang. Setelah itu, cerita dari Timor Timor tak lantas berhenti.

Pada 27 Januari 1999, Pemerintah RI mengeluarkan dua opsi menyangkut masa depan Timor Timur, yaitu menerima atau menolak otonomi khusus. Hasilnya, dari 438.968 suara sah, 344.580 suara (78,2 persen) memilih merdeka dan 94.388 suara (21,8 persen) memilih tetap berintegrasi dengan Indonesia. Setelah pengumuman itu, terjadilah kerusuhan dan pembumihangusan di daerah tersebut.

Masyarakat nasional maupun internasional sangat prihatin dengan situasi yang terjadi di Timor Timur. Bahkan Komisi Hak Asasi Manusia PBB di Geneva pada tanggal, 23 – 27 September 1999 menyelenggarakan special session mengenai situasi di Timor Timur. Special session tersebut adalah yang keempat diadakan sejak komisi ini dibentuk 50 tahun yang lalu. Ini menunjukkan betapa seriusnya penilaian dunia internasional terhadap masalah pelanagaran hak asasi manusia di Timor Timur. Special Session tersebut mengeluarkan Resolusi 1999/S-4/1 yang menuntut kepada Pemerintah Indonesia agar antara lain: dalam kerjasama dengan Komnas HAM menjamin bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas tindak kekerasan dan pelanggaran sistematis terhadap hak asasi manusia akan diadili.

Resolusi tersebut juga meminta kepada Sekjen PBB untuk membentuk komisi penyelidik internasional dengan komposisi anggota yang terdiri dari ahli-ahli dari Asia, dan bekerjasama dengan Komnas HAM Indonesia, serta mengirimkan pelapor khusus tematik ke Timor Timur. Untuk merespon insiden di Timor Timur, Komnas HAM telah membentuk Komisi PenyelidikPelanggaran HAM di Timor Timur (KPP-HAM) pada tanggal 22 September 1999. Mandatnya adalah mengumpulkan fakta, data dan informasi tentang pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur yang terjadi sejak Januari 1999 sampai dikeluarkannya Penetapan MPR pada bulan Oktober 1999 yang mengesahkan hasil jajak pendapat [19] .

Hasil penyelidikan Komnas HAM itu ditindaklanjuti dengan penuntutan terhadap orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran HAM di Timor Timur. Sebelum Kejaksaan Agung memulai penyidikannya, Jaksa Agung Marzuki Darusman meminta LSM terlibat sebagai tim ahli. Salah satunya adalah dari Elsam [20] . "LSM itu kita anggap sebagai pakar (tim pakar)," kata Jaksa Agung Marzuki Darusman. Hasil itu kelar tahun awal tahun 2001 dan mulai diadili di Pengadilan HAM ad hoc pada 21 Februari 2001. Elsam melakukan monitoring secara intensif saat persidangan berlangsung [21] .

Usai persidangan, Elsam membuat laporan sangat komprehensif tentang pelaksanaan pengadilan terhadap para pelanggar HAM tersebut [22] . Dalam laporan berjudul "Kegagalan Leipzig Terulang di Jakarta: Catatan Akhir Pengadilan HAM ad Hoc Timor-Timur", Elsam memaparkan sejumlah kelemahan-kelemahan dalam dakwaan yang disusun jaksa. Beberapa catatan laporan itu sebagai berikut:

Konstruksi dakwaan yang dibuat oleh Jaksa mengandung beberapa kelemahan mendasar. Pertama, di dalam ke-12 Dakwaan tersebut, Jaksa hanya menetapkan 5 (lima) locus delicti yaitu peristiwa di kompleks gereja Liquisa, rumah Manuel Carascalao di Dili, Diosis Dili, rumah Uskup Bello di Dili dan kompleks gereja Ave Maria Suai, Kovalima. Sedangkan untuk tempus delictinya Jaksa menetapkan peristiwa yang terjadi pada April 1999 dan September 1999. Hal ini sangat berbeda dengan hasil penyelidikan dari KPP HAM Tim-tim yang menemukan adanya kekerasan dan pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timtim selain dari ke-5 (lima) locus delicti tersebut di atas dan terjadi antara bulan January 1999 sampai dengan Oktober 1999.

Kedua, sebagian besar berkas dakwaan jaksa hanya mencoba menunjukkan unsur sistematik dengan cara, menyusun rangkaian peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Susunan dakwaan tersebut digunakan dalam berkas dakwaan terhadap mantan Kapolda Timtim Drs. Timbul Silaen, Adam Damiri, Noer Muis, Tono Suratman, Hulman Gultom dan Soedjarwo. Sedangkan untuk berkas lainnya, seperti berkas Eurico Guterres, Endar Priyanto, Jajat Sudrajat, Herman Sedyono dkk, dan Asep Kuswani dkk, Jaksa terlihat sangat kesulitan untuk menkonstruksikan unsur sistematik di dalam dakwaannya.

Ketiga, hampir seluruh perspektif yang digunakan dalam dakwaan berusaha menghilangkan keterkaitan kelompok-kelompok milisi sipil dengan aparatus opresif negara, TNI dan Polri. Dengan hilangnya konteks kelahiran kelompok-kelompok milisi sipil pro-integrasi yang menjadi pelaku langsung dengan kehadiran dan policy keamanan dari militer, maka dakwaan kemudian menggeser konteks peristiwa crime against humanity menjadi konflik horizontal antara kelompok sipil.

Keempat, dakwaan Jaksa juga memutusan keterkaitan pelanggaran berat HAM dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya, hal ini menyebabkan tidak munculnya sejumlah peristiwa kekerasan yang dilakukan pejabat militer dan kelompokkelompok milisi sipil bentukannya. Penggunaan perspektif tersebut, juga mempengaruhi kemampuan dakwaan untuk secara tajam mendukung dakwaan command responsibility. Titik terpenting dalam dakwaan ini adalah upaya menunjukkan ukuran yang tepat untuk membuktikan bahwa tindakan atau kebijakan yang dilakukan pemegang otoritas (sipil atau militer) dapat dikatakan sebagai bentuk pengabaian informasi, tidak efektif, secara patut dan benar.

Hal ini berkaitan langsung dengan pengertian omission (pembiaran) dan commission (perintah). Namun dalam dakwaan tersebut tidak terdapat beberapa data penunjang penting seperti struktur komando, garis kebijakan dan pengendalian, serta besar dan jumlah dan perbandingan petugas yang tersedia dengan besaran wilayah dan populasi serta hubungan antara kelompok-kelompok milisi sipil dengan TNI/ABRI. Dengan demikian ini mempersulit rumusan tindakan dari pejabat sipil/militer yang dapat dikategorikan sebagai bentuk commission. Akibat tidak mampunya jaksa dalam merumuskan apa yang dimaksud dengan commission, dakwaan dalam pengadilan HAM ad hoc ini bisa dikatakan dakwaan minimal. Selain itu, Elsam juga mencatat bahwa jaksa dalam merumuskan dakwaan juga tidak cermat. Proses pembuktiannya juga terkesan apa adanya [23] .

Dalam kesimpulannya, Elsam menilai jaksa yang mewakili kepentingan umum (termasuk para korban) guna menuntut para pelaku (tersangka) kejahatan yang serius itu jelas sekali tidak menerapkan prinsip "prosecutions are to be undertaken in good faith and with due diligence" yang telah menjadi standar universal. Hal ini tampak dengan jelas dari proses perumusan dakwaan yang sumir, pengajuan alat-alat bukti dan saksi yang tidak maksimal, dan ketiadaan eksplorasi yang gigih dari Jaksa. Sehingga dapat dikatakan, bahwa ada intensi yang tersembunyi tidak menuntut dengan fair para tersangka. Dengan kualitas dakwaan dan pembuktiaan seperti itu, maka Majelis Hakim menghadapi materi yang sangat terbatas untuk menentukan kesalahan para terdakwa.

Dalam persidangan itu, dari 18 terdakwa, enam yang diganjar hukuman penjara. Masing-masing: Gubernur Tim-tim Abilio Jose Osorio Soares (3 tahun), Dandim Dilli Soejarwo (5 tahun), Kapolres Dilli Hulman Gultom (3 tahun), Pangdam IX Udayana Adam Damiri (3 tahun), Danrem 164 Nur Moeis (5 tahun), dan Wakil Panglima PPI/Komandan Aitarak Eurico Guterres (10 tahun). Namun, semuanya divonis bebas di tingkat Mahkamah Agung. Dengan keputusan ini menguatkan kecurigaan beberapa kalangan saat pengadilan ini mulai digelar. "Bahwa pengadilan itu hanya formalitas dan melindungi pihak-pihak yang bertanggung jawab yang akan dibawa ke pengadilan internasional," kata Abdul Haris Semendawai [24] .

Pada saat pengadilan sedang berlangsung, Pemerintah Indonesia dan Timor Timur juga menggunakan jalan politik untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM melalui Komisi Kebenaran dan Persahabatan. Lembaga ini dilantik pada tanggal 14 Agustus 2005. KKP berkedudukan di Denpasar, Bali. Anggotana 10 orang [25] . Komisi ini mempunyai tugas penting: mengungkap kebenaran akhir peristiwa sebelum dan setelah jajak pendapat tahun 1999 di Timor Timur. Lantaran mencakup dua negara, ketuanya pun dua. Dari Indonesia Benjamin Mangkoedilaga, dan Cirilo Jose Jacob Valadares dari Timor Leste. Komisi ini tidak bertujuan menjebloskan mereka yang terlibat dalam peristiwa tadi ke penjara, tapi untuk memperkuat rekonsiliasi dan persahabatan Indonesia dan Timor Timur. "Ini bukan committee of justice, tapi committee of truth," kata Xanana [26] .

Laporan KKP RI-Timor Leste diserahkan KKP kepada kedua kepala pemerintahan, di Bali, 15 Juli 2008. Menurut Menteri Luar Negeri RI Nur Hassa Wirajuda, kasus pelanggaran HAM Timor Timur dinyatakan selesai [27] . Namun, sejumlah aktifis LSM [28] menilai adanya rekomendasi dari KKP itu tak lantas membuat para pelakunya tak bisa diadili. @

 * * *

Kasus referendum di Timor Timur menyisakan soal besar bagi Indonesia. Provinsi ke-27 Indonesia itu pun lepas. Tapi, kasus pelanggaran HAM-nya menjadi perhatian internasional. Pada saat itu, kuat desakan agar digelar pengadilan HAM internasional untuk mengadili para pelakunya. Pemerintah bertindak cepat dengan menggelar pengadilan HAM adhoc internasional untuk mengadili kasus ini. Untuk menunjukkan kesan ada partisipasi masyarakat, kejaksaan Agung berniat melibatkan LSM [29] .

Kejaksaan Agung akan melibatkan beberapa LSM sebagai tim ahli dalam proses penyidikan berkas Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM)Timor Timur. Meski belum ada penunjukan secara resmi, saat ini Kejagung sudah merekomendasikan tiga LSM, yaitu Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), serta Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat  (Elsam).

"Beberapa LSM akan kita mintakan untuk ikut dalam tim penyidik.   LSM-LSM yang ada sudah kita inventarisasi tetapi masih akan kita   hubungi, ada tiga yang sudah kita hubungi secara informal yaitu PBHI,   PBHI, dan Elsam. LSM itu kita anggap sebagai pakar (tim pakar). Kita   harapkan minggu depan tim penyidik seluruhnya sudah terbentuk," kata  Jaksa Agung Marzuki Darusman kepada pers di Jakarta, Jumat (17/3). Beberapa waktu lalu Jaksa Agung mengatakan, untuk menindaklanjuti hasil penelitian KPP HAM Timtim, Kejagung akan melibatkan para pakar yang akan berfungsi memberikan masukan-masukan terhadap kerja tim penyidik.

Kami, YLBHI, PBHI, KONTRAS, ELSAM atas proses hukum yang saat ini tengah dilakukan Kejaksaan Agung terhadap hasil penyelidikan KPP-AM Timor-Timur, menyatakan hal-hal sebagai berikut : Kami meragukan Tim Penyidikan Kejaksan Agung dapat bekerja atas dasar prinsip independensi dan imparsialitas, karena Tim ini melibatkan TNI & POLRI, dua institusi yang justru bertanggung jawab dalam kejahatan terhadap kemanusiaan di Tim-Tim. Kami menilai proses hukum yang dijalankan tidak memenuhi standar international, karena sampai hari ini Indonesia tidak memiliki norma hukum kejahatan international keamanan Crimes Against Humanity digolongkan. Kami juga menolak penggunaan KUHP sebagai dasar bagi proses penyidikan, karena KUHP banyak berisi norma-norma kejahatan biasa (Ordinary Crimes ).

Kami mendesak pembentukan suatu peradilan ad-hoc bagi kasus Timor-Timur dengan norma hukum material dan formil yang dibuat khusus untuk keperluan ini sesuai dengan standar hukum international hak-hak asasi manusia. kami mendesak Sekjen PB, dalam kerjasama dengan Pemerintah Indonesia, mengirimkan utusan khusus ke Indonesia untuk mengamati dan menilai seluruh proses hukum yang dilakukan Pemerintah RI dalam kasus Timor-Timur sampai selesai [30] .

Tim Penyidik pun dibentuk. Satu per satu kasus pelanggaran HAM disidik dan kasusnya masuk ke kejaksaan Aggung. Untuk pengadilannnya, dibuat melalui Keputusan Presiden. Namun, satu persatu kasus pelanggaran HAM itu diadili, namun berujung pada dibebaskannya para pelaku. Baik ditingkat pengadilan negeri, maupun dalam tingkat banding. Kami menilai putusan-putusan bebas terdakwa yang bertanggung jawab atas keamanan saat terjadinya peristiwa tersebut membawa konsekuensi logis bahwa pemerintah Indonesia harus menerima dan menyambut peluang dibentuknya pengadilan ad hoc internasional.

Majelis banding Pengadilan Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) ad hoc Jakarta membebaskan Mayor Jendral Adam Rachmad Damiri dalam kasus pelanggaran HAM Timor Timur. Pada persidangan tingkat pertama, mantan Panglima Daerah Militer IX Udayana itu divonis tiga tahun penjara. Pengadilan Tinggi HAM juga membebaskan lima terdakwa lain yang juga bawahan dari Adam Damiri ; antara lain bekas Danrem 164 Wiradharma Letnan Kolenenl (Inf) Noer Muis (pada pengadilan pertama divonis lima tahun penjara), bekas Kapolres Dili Komisaris Besar Hulman Goeltom (dari tiga tahun penjara), dan bekas Dandim 1627 Dili Letnan Kolonel Sujarwo (dari lima tahun penjara). Semua terdakwa itu dibebaskan. Kecuali, bekas Gubernur Timor Timur Abilio Soares yang kini mejalani eksekusi putusan tiga tahun penjara, serta Eurico Guterres, Wakil Panglima Pejuang Pro-Integrasi, sebuah kelompok milisi bersenjata yang hukumannya dikurangi 5 tahun dari 10 tahun penjara.

Putusan-putusan bebas tersebut mengindikasikan kegagalan komitmen Indonesia untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab dan memberi keadilan bagi mereka yang menjadi korban dalam pembumihangusan Timor Timur paska jajak pendapat. Pemerintah Indonesia dan Timor Leste tidak bisa meremehkan hal ini, mengingat peristiwa yang terjadi di Timor Timur pada September 1999 adalah kejahatan internasional dan pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban imeratif dibawah hukum internasional untuk menginvestigasi, menuntut, mengadili dan menghukum mereka yang bersalah. Apabila Indonesia tidak mau ataupun tidak mampu membawa mereka yang bersalah ke pengadilan, dibentuknya pengadilan ad hoc internasional adalah konsekuensi logis yang harus diterima oleh pemerintah Indonesia.

Dalam perkara Timor Timur, kami berulangkali telah mengingatkan bahwa untuk mencapai gelar pengadilan dengan hasil yang kredibel, dibutuhkan kehendak politik dai pejabat tinggi di pemerintahan. Tanpa itu, sulit untuk berharap banyak pada pengarilan HAM sebagai mekanisme nasional yang dirancang untuk memeriksa kejahatan-kejahatan kemanusiaan.

Putusan-putusan bebas ini tidak bisa dipisahkan dari rendahnya kehendak politik pemerintah dalam mendorong penegakan hukum yang independen dan adil dalam kasus pelanggaran HAM. Rendahnya kehendak politik tercermin pada perhatian pemerintah atas kemandirian hakim, ketidaktegasan terhadap Jaksa Agung, perlindungan hukum dan jaminan keamanan bagi saksi korban, serta rendahnya kapasitas mengontrol anggota militer selama jalannya persidangan. Secara khusus, pemerintah membiarkan penempatan Adam Damiri dalam tugas operasi di Aceh selama pemberlakuan darurat militer. Padahal yang bersangkutan adalah terdakwa dalam perkara kejahatan yang serius.

Putusan-putusan ini menguatkan pandangan bahwa pengadilan HAM di Jakarta tidak fair (dalam dan luar negeri). Preseden ini juga akan berpengaruh negatif pada penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya di Indonesia. dibebaskannya semua terdakwa di atas berpotensi menghilangkan fungsi korektif lembaga peradilan terhadap setiap bentuk kemungkinan penyalahgunaan institusi negara dimasa lalu.

Atas dasar hal di atas, kami mendesak Komnas HAM untuk mencabut kembali hasil penyelidikan yang dilakukan KPP HAM Timor Timur. Setidaknya, Komnas HAM menjelaskan kepada publik bahwa hasil penyelidikan KPP HAM bukan merupakan sebuah kebohongan publik. Dalam hal ini, Kami juga mendesak agar Sekretaris Jendral PBB segera melanjutkan inisiatif awal berupa pembentukan Komisi Internasional Para Ahli (International Commission of Experts-ICE) untuk melakukan review atas hasil persidangan di Jakarta. [31]

hasil akhir dari kasus ini memang lebih mengecewakan. Sebab, semua kasus pelanggaran HAM dibebaskan pengadilan.@

Dari Pelatihan ke Kursus HAM

Pelatihan merupakan bagian tak terpisahkan dari gerakan advokasi Elsam. Sejak  lembaga ini berdiri tahun 1993, program pelatihan ini sudah dilakukan di tahun-tahun awal pendiriannya. Awalnya, pelatihan-pelatihan ini digunakan untuk membangunan suatu jaringan di suatu daerah. Biasanya ini merupakan pintu masuk ke daerah-daerah yang banyakterjadi pelangaran HAM, seperti Aceh dan Papua [32] .

Seperti misi organisasi ini, materi pelatihan memang berkisar soal konsepsi dan instrumen-instrumen HAM, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di Papua, misalnya. Pada tahun 1994, Elsam sudah melakukan dua kali pelatihan, yaitu di Kalimantan Barat dan Papua. Di Kalimantan Barat, Elsam bekerja sama dengan LBBT (Lembaga Bela Banua Talino). Selain aktif ikut mendorong pendirian LSM di daerah, Elsam juga kerap menggunakan jaringan LBH.

Dengan mendatangkan pembicara yang sudah malang melintang di dunia hukum, pelatihan ini banyak diminati oleh aktivis HAM daerah. Pembicara dalam pelatihan itu antara lain Abdul Hakim Garuda Nusantara, Nursjahbani Katjasungkana dan Frans Magnis Suseno. "Pelatihannya melalui pembuatan draft modul pemahaman umum tentang HAM," kata Sandra Moniaga [33] .

Dalam pelatihan ini, tak banyak kendala yang dihadapi Elsam. Sebab, kegiatan-kegiatan itu selalu berusaha untuk dikerjakan bersama dengan lembaga formal. Di Papua, institusi yang bisa diajak kerjasama adalah gereja. Pilihan untuk bekerjasama dengan lembaga seperti gereja untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.  Ini juga untuk mengurangi kemungkinan adanya intervensi atau pelarangan terhadap kegiatan tersebut.

Pelatihan-pelatihan ini menginspirasi lahirnya kursus HAM. Menurut Agung Putri, ide awal kursus itu bermula darti rencana untuk membuat diskusi rutin dengan mahasiswa. Abdul Hakim Garuda Nusantara punya usulan berpendapat beda. "Kenapa bukan kursus HAM untuk pengacara saja?," kata Abdul Hakim Garuda Nusantara. Ide itulah yang akhirnya mulai dilaksanakan tahun 1999 [34] .

Kursus ini dimaksudkan untuk maraknya kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di daerah pada tahun 1990-an [35] . Dalam banyak kasus sengketa antara masyarakat dan negara, seringkali ujungnya adalah kriminalisasi terhadap mereka yang memperjuangkan haknya tersebut. Hanya saja, kasus-kasus itu tak diiringi oleh tersedianya sumber daya manusia yang mampu menangani kasus-kasus tersebut. Selain itu, pasca jatuhnya Soeharto, Elsam melihat peluang semkain terbuka untuk menyelenggarakan aktifitas pendidikan HAM. Ini juga bisa dimanfaatkan untuk membina jaringan yang selama ini sudah terbangun. Di luar alasan itu, Elsam juga melihat sangat banyak pengacara yang belum menguasai instrumen HAM.

Apa yang dilakukan Elsam ini memang tak banyak didapat di dunia pendidikan. Sebab, sebagian besar fakultas hukum pada tahun-tahun tersebut memberikan mata pelajaran tentang hukum pidana dan perdata. Hukum HAM juga mungkin dianggap tak cukup menjual. Padahal, cukup banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi dan menjadi pekerjaan rumah bangsa ini karena belum terselesaikan.

Sejak 1999 sampai 2007, Elsam sudah menggelar 11 kali kursus. Peserta tiap kursus sekitar 25 orang. Jumlah alumni dalam kururn waktu tersebut sekitar 250 sampai 300 orang. Awalnya kursus ini memang dialamatkan pada tujuan spesifik, yaitu pengacara. Namun, perkembangan kursus sejak tahun 1999 sampai 2003 berbicara lain. Animo peserta yang tak bisa ditingkatkan akhirnya memaksa untuk melakukan perluasan peserta kursus. Selain pengacara, yang diakomodir dalam pelatihan ini aktifis LSM yang ingin mendalami isu HAM dan melakukan advokasi.

Saat pelaksanaan kursus HAM ini mencapai usia 8 tahun, Elsam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Ada sejumlah temuan yang didapat dalam kursus tersebut. Ada sejumlah temuan soal pelaksanaannya. Antara lain soal kebutuhan akan adanya kursus ini, metode pengajarannya, kualitas bahan yang diajarkan serta para pengajarnya. Yang termasuk diteliti adalah apa saja yang bisa dikembangkan dari pelatihan tersebut.

Pertama, kebutuhan akan kursus HAM. Kursus semacam ini dianggap masih sangat diperlukan mengingat masih banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga yang terjadi di daerah-daerah. Kalau pun perlu ada modifikasi, adalah soal teknis pelaksanaannya. Misalnya, soal pelaksanaan kursus yang sebisa mungkin tidak dilakukan dalam bentuk lesehan. Alasannya sederhana: agar peserta tidak mudah sakit pinggang [36] .

Mengenai modul pelatihan, dianggap sudah sangat memadai. Pada awal penyelenggaran, Silaus kursus memuat empat komponen utama, yaitu sejarah hak asasi manusia, instrumen pokok (internasional, regional dan nasional), mekanisme pengaduan (di tingkat internasional, regional dan nasional), dan teknik pemantauan dan advokasi.

Sejak tahun 2003, silabus itu mengalami penambahan. Biasanya dikaitkan dengan perkembangan situasi ekonomi dan politik, selain karena kebutuhan peserta. Beberapa materi baru yang ditambahkan adalah tentang Statuta Roma, International Criminal Court, Perubahan ruang lingkup mandat Komnas HAM setelah diundangkannya UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Juga dimasukkan pula Undang Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Buruh Migran, serta beberapa regulasi penting lainnya.

Dari segi materi, silabus yang disampaikan dalam kursus HAM dianggap memadai. Ini diperkuat oleh nara sumber dalam kursus itu yang dianggap orang-orang yang berkompeten. Kalau pun ada catatan, peserta berharap materinya bisa disampaikan sebelum peserta mengikuti kursus HAM yang bisanya dilaksanakan sekitar dua minggu tersebut. Para peserta juga berharap Elsam tetap memelihara jaringan alumni lulusan kursus ini.

Rekomendasi dari evaluasi itu menyodorkan hal penting: program kursus ini harus diteruskan [37] . Untuk pengembangan, Elsam perlu mengakji ulang rancangan kursus, baik mengeni silabus maupun penajaman peserta kursus. Selain itu, perlu juga dipikirkan untuk mengembangkan berbagai jenis kursus untuk melayani berbagai jenis kebutuhan. Antara lain, kursus HAM khusus untuk pekerja LSM HAM serta ada kursus dengan tema-tema HAM spesifik. @

 

 

 



[1] Sejumlah pengamat asing memberi perhatian sangat besar bagi krisis ekonomi sebagai pendorong krisis politik tahun 1998. LihatDonald K. Emerson, editor, IndonesiaBeyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi, PT Gramedia Pustaka Utama danTheAsiaFoundation, Jakarta 2000.

[2] Binny Buchori, Peta Permasalahan LSM, dalam buku LSM: Menyuarakan Nurani Menggapai Kesetaraan, Kompas, Jakarta, September 2004, hal. 11.

[3] Harian Kompas, Lebih Jauh dengan Abdul Hakim Garuda Nusantara, 16 Agustus 1998

[4] Wawancara Ifdal Kasim, Juni 2008.

[5] Wawancara Ifdal Kasim, Juni 2008

[6] Kasus-kasus ini sekarang ditangani Komnas HAM, namun kasusnya tersendat-sendat.

[7]  Pandangan Elsam atas pembentukan KKR Terlambat 2 Tahun. Penundaan Pembentukan KKR: Pengingkaran atas Platform Nasional dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM di Masa Lalu, 11 Oktober 2006

[8]  Pandangan Elsam atas pembentukan KKR Terlambat 2 Tahun. Penundaan Pembentukan KKR: Pengingkaran atas Platform Nasional dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM di Masa Lalu, 11 Oktober 2006

[9] Wawancara Supriyadi, Juli 2008. Dalam kasus ini, Elsam menjadi lawyer Koordinator ICW Teten Masduki

[10] Koalisi Perlindungan Saksi membuat draft tandingan dengan mencermati pada beberapa hal yang dianggap sebagai muatan utama mengenai perlindungan saksi, di antaranya: 1. Definisi tentang saksi, 2. Perlindungan dan hak-hak saksi, 3. Tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan saksi, 4. Lembaga yang menangani perlindungan saksi, 5. Tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi, 6. Peran serta masyarakat dalam perlindungan saksi dan 7. Sanksi bagi pejabat yang tidak memberikan perlindungan

[11] Majalah Tempo, Menunggu Tujuh Pelindung Saksi, 19 - 25 Mei 2008.

[12] Tempo Interaktif, DPR Tetapkan 7 anggota Lembaga Perlindungan Saksi, 9 Juli 2008.

[13] Wawancara Abdul Haris Semendawai, 14 Juli 2008.

[14] Majalah Tempo, Lemparan Bola Yusril Ihza Mahendra, 21 Januari 2003.

[15] Insiden Dili, diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Insiden_Dili

[16] Binny Buchori, Indonesia Masih Tergantung Kreditor, dari http://id.theprakarsa.org/module/article.php?articleid=64.

[17] Tempo, Genderang Perang Ditabuh Xanana?, 13 - 19 Apr 1999

[18] Elsam bersama sejumlah LSM yang tergabung dalam Solidamor, mengutuk peristiwa tersebut. Lihat Pernyataan Pers: Pembantaian di Liquica Timor Timur, 9 April 1999.

[19] Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM di Timor Timur, Jakarta, 31 Januari 2000. Penyelidikan dikhususkan pada kemungkinan terjadinya genosida, pembunuhan massal, penganiayaan, pemindahan paksa, kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak serta politik bumi hangus. KPP HAM juga bertugas menyelidiki keterlibatan aparatur negara dan atau badan-badan lain. Masa kerja KPP HAM terhitung sejak 23 September 1999 sampai akhir Desember 1999, yang kemudian diperpanjang hinga 31 Januari 2000 dengan SK Ketua Komnas HAM No.857/TUA/XII/99 tanggal 29 Desember 1999.

[20] Harian Kompas, Tiga LSM Dilibatkan dalam Tim Penyidik KPP HAM Timtim, 18 Maret 2000.

[21] Selain melakukan monitoring, Elsam juga menggelar pelatihan untuk aparat penegak hukum terkait soal pengadilan ad hoc HAM ini. Salah satunya ada pelatihan mengenai kejahatan HAM. Hakim Ad hoc HAM Andi Samsan Nganro adalah salah satu yang mengikuti pelatihan itu. Menurut dia, pelatihan yang diberikan itu memberikan pemahaman tentang aspek pelanggaran HAM, yang itu memang tergolong baru dan kurang terakomodasi dalam KUHAP. Tujuan akhir dari program itu, kata Andi, adalah memberikan gambaran tentang pemahaman HAM untuk hakim.

[22] Hasil monitoring atas pengadilan ad hoc HAM Timor Timur diterbitkan Elsam dalam publikasi-publikasi Elsam, seperti Buletin Asasi, briefing paper, jurnal dan buku.

[23] Kajian lengkap tentang pengadilan ad hoc HAM Timor Timur, baca Kegagalan Leipzig Terulang di Jakarta: Catatan Akhir Pengadilan HAM ad Hoc Timor-timur, Jakarta, 9 September 2003.

[24] Wawancara Abdul Haris Semendawai, Juni 2008.

[25] * Anggota dari Indonesia: Benjamin Mangkoedilaga (koordinator), Achmad Ali, Wisber Loeis, Mgr. Petrus Turang, dan Agus Widjojo. Anggota dari Timor Timur: Dionísio da Costa Babo Soares (koordinator), Cirílio José Jacob Valadares Cristovão, Aniceto Longuinhos Guterres Lopes, Felicidade de Sousa Guterres, dan Jacinto das Neves Raimundo Alves.

[26] Majalah Tempo, Komisi Kebenaran Minus Keadilan, 28 Agustus  2005.

[27] LKBN Antara, Pasca Penyerahan Laporan KKP, Kasus Timor Timur Ditutup, 15 Juli 2008

[28] Koordinator Internasional Human Rights Working Group Rafendi Djamin menyatakan, tindak kekerasan di Timor Timur tetap harus dimejahijaukan. Tak harus ke Mahkamah Internasional, tapi bisa melalui pengadilan hibrida. "Jadi saya rasa harus ada efek jera untuk pelanggar HAM," kata Rafendi Djamin.

[29] Harian Kompas, Tiga LSM Dilibatkan dalam Tim Penyidik KPP HAM Timtim, Sabtu, 18 Maret 2000

[30] Pernyataan Bersama YLBHI, Kontras, PBHI, dan Elsam tentang  Proses Hukum yang Dilakukan Kejaksaan Agung RI terhadap pelanggaran HAM di Timor Timur, Jakarta, 5 Mei 2000

[31] Pernyataan Bersama Demos-ELSAM-HRWG-Imparsial-KontraS-PBHI tentang Putusan Bebas Perkara Timor Timur ; "Membawa Konsekuensi Logis Dibentuknya Pengadilan ad hoc Internasional", Jakarta, 10 Agustus 2004

[32]  Wawancara Agung Putri, Juni 2008. Pada awalnya, pelatihan itu merespons kasus pelanggaran HAM di suatu daerah seperti yang terjadi di Aceh dan Papua. Namun, ada kalanya pelatihan digelar untuk kepentingan membangun jaringan.

[33] Wawancara Sandra Moniaga, Juli 2008

[34] Kursus yang dilakukan secara reguler itu terus berlangsung hingga kini.

[35] Evaluasi Pelaksanaan Kursus HAM Elsam 1999-2007, Jakarta, 2007.

[36] Evaluasi Pelaksanaan Kursus HAM Elsam 1999-2007, Jakarta, 2007, hal. 11.

[37] Evaluasi Pelaksanaan Kursus HAM Elsam 1999-2007, Jakarta, 2007, hal. 32.


sumber: Demi Keadilan: Catatan 15 Tahun Elsam Memperjuangkan HAM
Penulis: Abdul Manan