Aktivitas ELSAM 1993-1998 - Elsam.or.id Aktivitas ELSAM 1993-1998

Pendahuluan: Harga Sebuah Pembangunan

"Demokrasi memang membutuhkan banyak musyawarah, diskusi, tukar pikiran, dandialog, baik antara pemerintah dengan masyarakat maupun antar sesama golongan dan kalangan dalam masyarakat sendiri." Kalimat ini tak keluar dari mulut pengajar atau pengamat politik, tapi PresidenSoeharto, dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus 1990. Iajuga menegaskan, "Perbedaaan pendapat justru harus kita pandang sebagai penggerak dinamika kehidupan itu sendiri". [1]

Itu bukan pidato pertama PresidenSeohartoyang menyiratkan adanya "perubahan" sikap pandang dari penguasa yang sudah 25 tahun berkuasa. Dalam pidato setahun sebelumnya, ia juga menyiratkan harus adanya perubahan paradigma bernegara setelah melihat iklim dunia yang mulai berubah. Dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 1989, Soeharto menyitir fakta perkembangan dunia: berakhirnya perang dingin dan datangnya angin baru perubahan, kebebasan, dan keterbukaan. Melihat reputasinya sebagai penguasa Orde Baru sejak 1967, pidato ini memang mengundang banyak tanya.

Soeharto naik ke tampuk kekuasaan setelah krisis ekonomi dan politik tahun 1965. Peristiwa yang bermula dari Gerakan 30 September 1965 itu berbuntut pada rentetan krisis politik, krisis ekonomi, jatuhnya Soekarno dan berujung pada peristiwa berdarah pembunuhan terhadap aktivis dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) di seluruh Indonesia. Korban tewas jumlahnya ratusan ribu. [2] Mereka yang diduga terlibat diadili, sebagian langsung dikirim ke penjara Pulau Buru, Maluku.

Korban dari politik sapu bersih ini tak hanya mereka yang terlibat langsung atau tak langsung, tapi juga terhadap keluarga yang mungkin tak pernah tahu peristiwa itu. Mereka juga mengalami kekerasan, entah berupa stigma buruk atau dipersulit dalam mendapat pekerjaan, masih mereka alami sampai bertahun-tahun setelah peristiwa itu berlalu. Inilah lembaran hitam pelanggaran HAM pertama dan terbesar dalam sejarah OrdeBaru. [3]

Setelah melewati masa konsolidasi kekuasaannya, Orde Baru mulai menunjukkan "watak asli" kekuasaannya. Dengan dalih menciptakan stabilitas untuk memuluskan pembangunan dan memacu pertumbuhan ekonomi, Orde Baru mengkooptasi lembaga-lembaga negara, tokoh atau kelompok masyarakat, atau individu, yang berpotensi untuk bersimpang jalan.

Dalam dunia politik, ini diwujudkan dalam program fusi partai-partai sealiran. Partai-partai yang berbasiskan ideologi nasionalis dilebur dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yang berbasis agama dihimpun dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Satu-satunya peserta pemilihan umum yang tak berbentuk partai adalah GolonganKarya, yang kekuatan politiknya menjadi penyangga penting keberlangsungan rejim ini.

OrdeBarujuga memaksa organisasi massa untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Melalui Undang-Undang Keormasan Tahun 1985, pemerintah masuk ke dalam urusan internal organisasi kemasyarakatan dengan dalih "pembinaan". Pasal tentang kewenangan pembubaran dalam Undang-Undang Keormasan juga tak mengatur rinci sehingga memberi "cek kosong" pada pemerintah untuk menafsirkan pasal sesuai keinginannya. [4]

Organisasi profesi dan pekerja juga dipaksa untuk berhimpun dalam satu wadah: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk wartawan, untuk pekerja ada Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia untuk pegawai negeri (Korpri), dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) untuk pemuda. Melalui cara semacam ini juga, Orde Baru mengontrol jurnalis dan media, selain tentu saja melalui sensor, budaya telepon dan instrumen pembreidelan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). SelamaOrdeBaru, SIUPP ini menjadi alat kontrol efektif pemerintah untuk membungkam pers yang kritis.

Dalam bidang ekonomi, Soeharto menerapkan kebijakan pertumbuhan ekonomi. Saat krisis politik 1965, menjelang kejatuhan pemerintahan Soekarno, ekonomi Indonesia mengalami krisis hebat. Angka inflasi mencapai hampir 600% per tahun, dan utang luar negeri yang harus dibayar sebanyak US$ 2,2 miliar. [5] Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah otomatis membutuhkan suntikan dana yang tak kecil. Alternatif yang dilakukan saat itu adalah melalui utang luar negeri. Masuknya ekonom lulusan Universitas Berkeley, Amerika Serikat, ke dalam tim ekonomi pemerintah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kredibilitas di depan donor dan lembaga keuangan asing. [6]

Langkah awal OrdeBaru dalam bidang ekonomi adalah melakukan penjadwalan kembali pembayaran utang, mengusahakan bantuan-bantuan keuangan baru, serta berusaha menarik modal asing keIndonesia. Usaha ini bersambut dengan diadakannya pertemuan multilateral pertama diTokyo, Jepang, yang kemudian dikenal sebagai TokyoClub, pada September 1966. Pertemuan ini diikuti dengan ParisMeeting pada bulan Desember 1966. Pada pertemuan kedua ini, disepakati untuk melakukan penjadwalan utang-utang lama Indonesia.

Dalam pertemuan berikutnya diAmsterdam, Belanda, Februari 1967, mulai dibicarakan bantuan baru untuk Indonesia. Inilah yang kelak dicatat sebagai pertemuan InterGovernmentalGrouponIndonesia (IGGI), konsorsium negara dan lembaga donor untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Sidang pertama itu dihadiri 11 negara anggota IGGI, yaitu Australia, Amerika Serikat, Belgia, Belanda, Indonesia, Italia, Jerman Barat, Jepang, Inggris, Prancis, dan Kanada.

Upaya untuk mengejar pertumbuhan memang membuahkan hasil. Pertumbuhan ekonomi antara tahun 1970 sampai tahun 1996 berfluktuasi antara yang paling rendah 2,25 %, bahkan pernah mencapai 14,6% di tahun 1987. Dengan pertumbuhan penduduk yang rata-rata 2% setahun, pertumbuhan pendapatan nasional per kapita mengalami kemajuan dari $ 76,- di tahun 1971 menjadi $ 1.136 di tahun 1996. [7]

Namun, kebijakan pertumbuhan ekonomi tanpa demokratisasi melahirkan masalah tersendiri. Korupsi pun marak. Upaya pemerintah untuk memperbaikinya, sama sekali tak memadai sehingga tak menghasilkan perubahan. Kritik dari masyarakat, baik yang diungkapkan melalui media massa dan saluran partisipasi lainnya, dibungkam dengan berbagai cara. Pers yang bersikap kritis dibungkam dengan pembreidelan. [8] Sedangkan suara kritis mahasiswa, yang disuarakan lewat penerbitan pers mahasiswa dan demonstrasi, dibungkam dengan konsep Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) tahun 1979. [9]

Protes atas pelaksanaan pembangunan juga dihadapi dengan kekerasan, bahkan dengan pembunuhan. Melalui pendekatan keamanan yang dijalankan pemerintah melalui tangan Bakorstanas, OrdeBaru menggilas siapa saja yang mencoba berada di posisi yang tak sejalan.

Pembangunan Indonesia dijalankan di dalam suatu policyyang sangat menekankan aspek stabilitas. Ini terjelma dalam bentuk pendekatan keamanan (security aproach) yang ketat, yang memberikan kepada militer peran yang sangat signifikan dalam penyelenggaran pembangunan diIndonesia. Kebijakan ini mengabaikan pemenuhan hak-hak sipil dan politik masyaakat, seperti tampak pada pembatasan terhadap kebebasan pers, berpendapat, berkumpul dan berorganisasi. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran pembangunan dengan demikian menjadi sangat terbatas. [10]

Sampai awal tahun 1990, OrdeBaru memang tak menunjukkan tanda akan mengubah wataknya aslinya. Karena itu, pidato PresidenSoeharto tahun 1990 soal keterbukaan itu mengundang tafsir beragam di dalam masyarakat. Human Rights WatchAsia serta sejumlah orang menilai pernyataan itu sebagai sinyal politik keterbukaan yang diperkenalkan Soeharto. [11] Tentu bukan tanpa sebab sinyal perubahan politik itu disampaikan. Mengenai penyebabnya, ada beberapa hal yang dianggap sebagai pemicu "perubahan sikap" ini.

Ada yang menyebutnya sebagai implikasi dari tumbuhnya kelas menengah. Mereka yang mendapatkan berkah dari pembangunan ini membutuhkan perubahan politik dan kebebasan individu yang lebih besar. Namun, kelompok yang skeptis punya pandangan berbeda. Menurut mereka, kebijakan "keterbukaan" ini lahir karena naiknya ketegangan antara Soeharto dan militer, khususnya dengan JenderalL.B.Moerdani. [12] Pada kurun waktu ini, Soeharto juga memberi angin dukungan nyata dan terbuka kepada kelompok Islam –yang di masa Orde Baru ditekan secara politik karena dikhawatirkan akan memperjuangkan negara Islam. Kelahiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Desember 1990, dinilai sebagai upaya Soeharto menggaet dukungan kelompok Islam setelah hubungannya dengan militer sedang bermasalah.

Namun, angin sejuk keterbukaan –kalau bisa disebut seperti itu—tak berselang lama. Setelah pidato itu, tak banyak yang berubah dalam politik dalam negeri. Malah, dalam kurun 1990 sampai kejatuhan Soeharto, cukup banyak kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan negara. Pada tahun 1993, terjadi pembunuhan terhadap aktivis buruh di Sidoarjo, Jawa Timur, Marsinah. Pada tahun yang sama, juga terjadi penembakan terhadap warga Nipah, Sampang, Madura, yang menolak rencana pembangunan waduk. Pada tahun 1994, Pemerintah membreidel Tabloid Detik, Majalah Tempo,dan Majalah Editor. Demonstrasi yang menolak pembreidelan itu, pada 27 Juni 1994, dihadapi dengan kekerasan. Human Rights Watch/Asia menyebut peristiwa-peristiwa itu sebagai "batas keterbukaan" Orde Baru. [13]

Namun, Human Rights Watch mencatat sejumlah perkembangan penting di tengah masa represi Orde Baru itu. Salah satunya adalah pembentukan Komnas HAM. Meski inisiatif awal berdirinya dari pemerintah, perkembangan lembaga ini ditanggapi positif karena makin menunjukkan sikap independen. Perkembangan lainnya adalah partisipasi politik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang kian meningkat. Saat situsi politik sedang represif seperti itu, LSM yang bergerak dalam bidang advokasi struktural merupakan kekuatan alternatif yang cukup penting dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan pengkritik pemerintah.

Sejak kelahirannya, tahun 1970-an, peran LSM seperti dianggap pengganggu pemerintah. Apalagi saat LSM mulai menggunakan panggung internasional untuk mengkritik pelaksanaan proyek pembangunan yang umumnya didanai dari utang luar negeri, melalui forum Internasional NGO for Indonesia (INGI). Forum ini beranggotakan LSM dari Indonesia dan negara-negara donor anggota IGGI. Kampanye internasional merupakan salah satu alat yang efektif di saat pemerintah lebih mendengarkan suara negara donor –sebagai pemberi utang-daripada rakyatnya sendiri. [14] Selain itu, sistem politik yang represif membuat protes-protes terhadap pembangunan yang dilakukan di dalam negeri seperti membentur tembok karena kerap dihadapi dengan kekerasan.

Strategi advokasi LSM ini cukup membuat repot pemerintah. Salah satu gerakan INGI yang membuat pemerintah murka adalah Aide Memoire INGI tahun 1989. Aide memoire itu merupakan hasil konferensi ke V INGI di Nieuwpoort, Belgia, yang dihadiri 52 peserta, 22 di antaranya berasal dari Indonesia. Aide Memoire itu, salah satunya, berisi kritik keras atas pelanggaran hak asasi manusia dalam proyek yang dibiayai Bank Dunia: pembangunan waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah. Peristiwa yang kemudian dikenal dengan InsidenBrussel itu dianggap merusak citra Indonesia di luar negeri. Sebagian partisipan konferensi diinterogasi oleh aparat keamanan Indonesia dan dipanggil oleh MenteriDalamNegeri setibanya di Indonesia. [15]

Pemerintah sebenarnya menyadari konsekuensi yang mungkin timbul dari utang luar negeri. Itulah yang tampak dalam kriteria yang dibuat pemerintah sebelum menerima tawaran, atau mengajukan permintaan utang. Kriterianya adalah (1) bantuan luar negeri tidak boleh dikaitkan dengan ikatan-ikatan politik, (2) syarat pembayaran harus dalam batas-batas kemampuan untuk membayar kembali, (3) penggunaan bantuan luar negeri haruslah untuk pembiayaan proyek-proyek yang produktif dan bermanfaat. [16]  

Sikap pemerintah ini, yang tak mau soal utang dikaitkan dengan dengan prasyarat lain, sebenarnya juga sejalan dengan kebijakan beberapa lembaga dan negara donor untuk Indonesia. Sebagian dari mereka berusaha menghindari keterkaitan antara HAM dengan pemberian pinjaman karena dianggap berkonotasi "politis", yang karena itudi luar kompetensi legal mereka. Salah satu yang memiliki "sikap politik" seperti ini adalah Bank Dunia. Ketentuan ini berpijak pada Anggaran Dasar Bank Dunia yang menyatakan bahwa "hanya akan mempertimbangkan pemberian pinjaman berdasarkan faktor-faktor ekonomi dan efisiensi belaka". [17]

Namun, meminta semua negara donor untuk benar-benar tak mempertimbangkan soal politik dalam pemberian bantuannya adalah sesuatu yang tak mudah. Inilah yang bisa dilihat saat terjadi insiden Santa Cruz, Dili, 12 November 1991. Saat itu, demonstran yang kebanyakan mahasiswa, mengadakan aksi protes terhadap pemerintahan Indonesia saat penguburan rekan mereka, SebastiãoGomes, yang ditembak mati oleh pasukan Indonesia sebulan sebelumnya. Aksi itu berakhir dengan serentetan tembakan dari militer Indonesia yang menewaskan 271 orang, 382 terluka, dan 250 lainnya hilang.

Kontan saja, peristiwa ini memicu reaksi internasional. JP Pronk, sebagai KetuaIGGI, memprotes insiden berdarah itu. AmerikaSerikat, anggota IGGI, mengecam tindakan itu dengan menghentikan program pendidikan dan pelatihan militer internasional (International Military and Education Training/IMET) [18] . Pemerintah Indonesia tak tinggal diam. Pada 25 Maret 1992, Pemerintah Indonesia mengirimkan surat ke PemerintahBelanda. Isinya, PemerintahBelanda diminta menghentikan pencairan semua bantuan pembangunan, baik dalam bentuk hutang maupun hibah, tidak menyiapkan bantuan pembangunan yang baru dan tidak menyelenggarakan pertemuan IGGI lagi. Indonesia membubarkan IGGI. [19]

Usai pembubaran IGGI, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Rudini melarang LSM Indonesia menerima dana dari Belanda serta meminta pembubaran INGI. [20] Aktivis LSM Indonesia menolak permintaan ini, meski pasca-pembubaran itu tak mungkin lagi mempertahankan INGI. Tahun 1993, INGI bertransformasi menjadi International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). Tak banyak yang berubah dari segi format organisasi, selain keanggotaan. Sama seperti model keanggotaan sewaktu INGI, anggota INFID berasal dari perwakilan LSM Indonesia dan LSM dari negara yang ikut dalam konsorsium baru pemberi utang kepada Indonesia.



[1] David Bourchier dan Vedi R. Hadiz (eds), Pemikiran Sosial Politik Indonesia: Periode 1965-1999 (Jakarta:Pustaka Utama Grafiti danFreedomInstitute, 2006) hal. 258.

[2] Mengenai Gerakan 30 September 1965, baca John Roosa, Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 Septemberdan Kudeta Soeharto (Jakarta: Hasta Mitra dan Institut Sejarah Sosial Indonesia, 2008).

[3] Elsam, "Ornop dan Perlawanan Populer terhadap Kekuasaan Otoriter", dalam buku Membelenggu Kebebasan Dasar: Potret Tiga Kebebasan Dasar di Asia (Jakarta, Elsam, 1999), hal. 284.

[4] DavidBourchierdanVediR.Hadiz (eds), op cit, hal. 172.

[5] Zulkarnain Zaini Djamin, Pembangunan Ekonomi Indonesia Sejak Repelita Pertama (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, 1993), hal. 196.

[6] AnneBoth, "Pembangunan: Keberhasilan dan Kekurangan", dalam Donald K. Emerson (ed), IndonesiaBeyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama danTheAsiaFoundation, 2000), hal. 189.

[7] Kwik Kian Gie, Refleksi tentang Pembangunan Ekonomi Orde Baru dan Antisipasi Memasuki Abad ke 21, naskah pidato dies nataliske 10 STIE IBII, pada tanggal 12 November 1997.

[8] Lihat Yasuo Hanazaki, Pers Terjebak (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1998).

[9] Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) adalah kebijakan pemerintah untuk mengubah format organisasi kemahsiswaan dengan melarang Mahasiswa terjun ke dalam politik praktis, yaitu dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0457/0/1990 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, di mana Organisasi Kemahasiswaan pada tingkat Perguruan Tinggi bernama SMPT (senat mahasiswa perguruan tinggi). Bahan dari http://id.wikipedia.org/wiki/NKK/BKK.

[10] Elsam dan LawyerCommitteeforHuman Rights, Atas Nama Pembangunan: Bank Dunia dan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Jakarta: Elsam, Desember 1995), hal. xxvii.

[11] Lihat DavidBourchierdanVediR.Hadiz (ed),op cit, hal. 253 dan Human Rights Watch/Asia, Human RightsinIndonesiaandEast Timor: TheLimitsof Openness (Jakarta: September 1994).

[12] David Bourchier dan Vedi R. Hadiz (eds) op cit, hal 21. Ketegangan Soeharto dan Jenderal LB Moerdani memuncak setelah ia menolak penunjukan Ketua Golkar Soedarmono sebagai wakil presiden.

[13] Human Rights Watch/Asia, op cit, hal. 1.

[14] Wawancara Asmara Nababan, 2 Juni 2008.

[15] Profil INFID, di http://www.infid.org/newinfid/content.php?lang=ID&pci=2

[16] Zulkarnain Zaini Djamin, Pembangunan Ekonomi Indonesia Sejak Repelita Pertama (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, 1993), hal. 196.

[17] Elsam dan LawyerCommitteeforHuman Rights, Atas Nama Pembangunan: Bank Dunia dan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Jakarta: Elsam, Desember 1995), hal. xxviii.

[18] Harian Koran Tempo, "IMET BisaDibukaPenuh", 9 Mei 2005.

[19] Pada hari yang sama, pemerintah Indonesia meminta Bank Dunia membentuk dan mengetuai konsorsium donor yang baru bagi Indonesia, dikemudian hari bernama CGI (Consultative Groups for Indonesia). Pada bulan Juli 1992, CGI yang diketuai oleh Bank Dunia mengadakan pertemuannya yang pertama. CGI setuju memberikan sejumlah US$ 5 miliar bantuan pembangunan baru.

[20] Pada April 1992, MenteriDalamNegeriRudini juga menyatakan larangan bagi LSM-LSM dan lembaga sosial menerima bantuan dari Pemerintah Belanda atau dari BadanDanaBelanda. Menurut Asmara Nababan, ia bersama sekretaris INGI AgusRumansara dan izin ke Rudini ke rumahnya. Dalam pertemuan itu, Rudini minta INGI bubar karena IGGI sudah bubar. Wawancara Asmara Nababan, 2 Juni 2008.

 

Bermula dari Kegelisahan

Ide itu datang dari sebuah kegelisahan. Sekitar April 1993, sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam InternationalNGOForumonIndonesianDevelopment (INFID) mulai sering berdiskusi introspektif tentang strategi-strategi advokasi yang dilakukan dalam membela korban-korban pembangunan. Pada periode itu, Indonesia memang sedang giat-giatnya membangun proyek dan menjalankan program, yang sebagian besar dibiayai dari pinjaman luar negeri.

Diskusi-diskusi itu tak selalu formal. Tempatnya juga tak tetap. Kadang-kadang di sekretariat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Sesekali juga dilaksanakan di kantor Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), diJakarta Selatan. Dua organisasi swadaya masyarakat dengan bidang kerja berbeda ini merupakan dua penyangga utama INFID [1]

YLBHI, yang memiliki cabang di berbagai kota besar, banyak memberikan bantuan hukum terhadap rakyat yang mengalami kekerasan struktural dari negara. Bantuan yang diberikan berupa pendampingan secara langsung selama berperkara di pengadilan. Walhi [2] , dengan jaringan LSM di berbagai daerah, melakukan advokasi dalam isu-isu lingkungan hidup. [3]

Dalam diskusi-diskusi tak resmi itu, muncul kegelisahan soal pola advokasi dan penanganan kasus yang pernah ditangani. Mereka yang terlibat aktif dalam diskusi ini memang orang-orang yang memiliki rekam jejak cukup lama di dunia LSM. Ada Direktur YLBHI Abdul HakimGaruda Nusantara, anggota Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK) Asmara Nababan, Direktur Lembaga Studi Agamadan Filsafat (LSAF) Hadimulyo, aktivis Walhi Sandra Yati Moniaga, dan Sekretaris INFID Agustinus Rumansara. Saat itu, Abdul HakimdanAsmara Nababan juga sama-sama aktif di INFID.

Setidaknya ada dua hal yang menjadi tema kegelisahan itu. Pertama, belum ada LSM yang fokus pada studi terhadap kebijakan yang berdampak pada pelaksanaan hak asasi manusia (HAM). Kedua, belum ada LSM yang fokus pada kegiatan pendidikan HAMyang diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi korban kebijakan yang tak ramah terhadap HAM. Saat itu, memang tidak banyak –kalau bukan tidak ada- LSM yang melakukan advokasi terhadap suatu kebijakan untuk mengoreksi akibat pembangunan (policyadvocacy). Ini memang bisa dimengerti karena selama kurun waktu 1980 sampai 1990-an, sebagian tenaga dan waktu aktivis LSM banyak tercurah pada penanganan kasus.  Pada tahun-tahun itu, yang sangat menonjol dalam urusan penanganan kasus adalah YLBHI melalui kerja bantuan hukumnya.

Untuk bisa melakukan advokasi kebijakan, memang dibutuhkan keahlian tersendiri. Ketrampilan itu setidaknya meliputi kemampuan melakukan kajian, riset, dan menyusunnya dalam suatu uraian ringkas. Untuk mengatasi kebutuhan akan adanya tenaga yang melakukan studi terhadap isu tertentu, sejumlah LSM mensiasatinya dengan meminta bantuan seseorang yang dianggap ahli untuk melakukan kajian. Hasilnya lantas disusun dalam uraian ringkas. Bahan ringkas itulah yang dijadikan modal untuk kampanye di forum internasional. [4]

Oleh karena itu, kebutuhan akan adanya sebuah lembaga yang mengkhususkan diri pada studi advokasi kebijakan, sudah sangat dirasakan. Terutama saat melakukan lobi-lobi dan negosiasi dengan negara donor atau ketika kampanye diforum internasional. Saat berhadapan dengan negara donor atau wakil dari lembaga keuangan internasional yang membiayai pembangunan diIndonesia, fakta soal penanganan kasus dianggap kurang memadai untuk menjadi argumentasi dan bahan kampanye. Lobi tanpa membawa hasil studi ibarat membawa pistolyangminim amunisi. [5]

Setelah beberapa kali pertemuan, idenya mengerucut pada kesimpulan tentang perlunya suatu lembaga yang setidaknya menjalankan dua fungsi. Pertama, melakukan kajian pada kebijakan-kebijakan danprogram pembangunan yang berdampak langsung pada HAM, khususnya hak sipil, politik, danjuga ekonomi. Kedua, melakukan kegiatan pendidikan HAM kepada kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi korban dari sebuah kebijakan pembangunan.

Dalam benak para aktivis INFID itu, siklus kegiatan dari lembaga baru tersebut harus seperti ini: mulanya adalah studi terhadap suatu kebijakan, lalu hasilnya dijadikan dasar untuk melakukan advokasi. Artinya, hasil studi itu tak boleh teronggok di meja. Ia harus disuarakan melalui penerbitan dan dibawa dalam forum-forum lobi. Entah kepada pemerintah, DPR, dan instansi lainnya, agar kebijakan yang berdampak negatif terhadap HAMitu diperbaiki -atau dihilangkan sama sekali. Hasil studi itu nantinya juga bisa digunakan untuk bahan pendidikan HAM bagi masyarakat. [6] Kegelisahan dan kristalisasi ideitu berujung pada pembentukan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam). [7]

Format lembaganya, disepakati berbentuk yayasan. Abdul HakimGaruda Nusantara ditunjuk sebagai direktur pertama lembaga ini. [8] Para pendiri lainnya masuk sebagai badan pengurus. Masing-masing: Hadimulyo sebagai ketua yayasan, Asmara Nababan sebagai sekretaris. Sedangkan Agustinus Rumansara, Sandra Moniaga, dan Abdul HakimGaruda Nusantara menjadi anggota badan pengurus.

Yayasan baru ini menggariskan tiga hal sebagai tujuan pendiriannya. Pertama, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan peran serta rakyat dalam pembangunan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan sosial. Kedua, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan penghormatan terhadap HAM sebagai yang terpancar dalam UUD 1945 dan Pernyataan Umum HAM PBB. Ketiga, mengupayakan pembaruan hukum dan kebijakan yang tanggap dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan dan demokrasi serta kepentingan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan itu, setidaknya ada empat program yang digariskan dalam akta pendiriannya. Pertama, melakukan pengkajian terhadap kebijakan dan atau hukum, penerapan, serta impaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Kedua, mengembangkan gagasan dan konsepsi atau kebijakan atau hukum yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Ketiga, melakukan advokasi dalam berbagai bentuk bagi pemenuhan hak dan kepentingan masyarakat yang berkeadilan. Empat, menyebarluaskan informasi berkenaan dengan gagasan, konsepsi kebijakan atau hukum yang berwawasan demokrasi dan keadilan di masyarakat luas. 

Dalam imaji para pendiri Elsam, cita-cita besar dalam pendirian lembaga ini adalah mendorong terciptanya negara hukum yang demokratis. Juga memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak asasi manusia warga negaranya. Dalam implementasinya di lapangan, ini harus terwujud dalam sistem hukum dan kinerja aparat yang memberikan perlindungan memadai terhadap hak-hak sipil masyarakat, dengan memberikan perlindungan dari kekerasan, penyiksaan, dan penganiayaan –termasuk di dalamnya dalam bidang ekonomi. Perspektif yang sebenarnya sudah diperjuangkan aktivis LSM sejak tahun 1980-an inilah yang diharapkan dapat dijaga Elsam. [9]

Soal bentuk lembaga yang memilih yayasan, ada beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan. Selain karena alasan praktis, ini juga pilihan strategis dimasa rejim yang represif dan punya kecurigaan besar terhadap sepak terjang LSM. [10] Dengan berbentuk yayasan, maka lembaga ini tak mudah dikontrol pemerintah. Saat itu, memang belum ada undang-undang yang khusus mengatur tentang yayasan. [11] Yang ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1985 tentang Keormasan. Dalam Undang-undang Keormasan ini, pemerintah punya ruang sangat besar untuk ikut campur dalam urusan internal organisasi. Dalam perkembangannya kemudian, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung beberapa kali berusaha memasukkan Elsam sebagai organisasi kemasyarakatan. [12] Tapi, permintaan itu tak pernah digubris. Dengan masuk dalam kategori Ormas, lembaga ini pasti akan sangat mudah diintervensi pemerintah.

Pemerintah cukup lama punya hubungan kurang baik dengan LSM.  Hubungan terburuk antara "dua kubu" yang kerap berseberangan ini terjadi tahun 1989, saat konferensi INGI keVdi Nieuwpoort, Belgia. Kritik keras LSM Indonesia dalam pertemuan dan keluarnya AideMemoire INGI 1989 itu dianggap merusak citra Indonesiadimata asing yang saat itu memang punya ketergantungan cukup tinggi terhadap utang luar negeri. Tak mengherankan jika pemerintah berusaha membungkam sikap kritis LSM ini, termasuk melalui Undang-Undang Keormasan.

 

Tak banyak hambatan berarti dalam kelahiran Elsam. Juga tak ada catatan tentang adanya intimidasi langsung terhadap lembaga studi dan advokasi ini. Kalau punada, biasanya berupa pengawasan yang dilakukan polisi saat Elsam menyelenggarakan pelatihan. [13] Intimidasi adakalanya justru dialami para kolega dan jaringan di daerah, atau korban pelanggaran HAM yang dibela Elsam, agar tak berhubungan dengan lembaga yang baru berdiri ini. [14] Modus intimidasi semacam ini yang dialami tokoh masyarakat Jelmu Sibak, L.B. Dingit. Ia dipaksa perwira militer untuk mencabut surat kuasa yang diberikan kepada Direktur Elsam Abdul HakimGaruda Nusantara.

Bagi Elsam, sejarah ketegangan hubungannya dengan pemerintah terjadi pada 1995. Saat itu, Elsam bekerjasama dengan LawyerCommitteeforHuman Rights melakukan studi tentang aspek pelanggaran HAM dalam dua proyek besar yang dibiayai Bank Dunia, yaitu pembangunan bendungan Kedung Ombo diJawa Tengah dan pelaksanaan program keluarga berencana (KB). Studi yang rampung tahun 1995 itu menemukan sejumlah pelanggaran HAM dalam pelaksanaan dua proyek itu.

Elsam, dibantu sejumlah LSM internasional, berkampanye dan melakukan lobi melalui forum internasional. Wakil Elsam menemui Bank Dunia untuk menyampaikan temuan itu. Kolega-kolega Elsam, seperti LawyersCommitteeforHumanRightsdanInternationalRiversNetwork, menggunakan temuan Elsam itu untuk kampanye di Amerika Serikat agar pemerintahannya memperhitungkan aspek HAM dalam pelaksanaan pembangunan. Kampanye ini membuat pemerintah berang dan menuding Elsam, meski tak menunjuk langsung, sebagai pihak yang hendak mensabotase pembangunan diIndonesia.

Setelah peristiwa itu, hubungan Elsam –dan juga LSM yang bergerak dalam bidang advokasi masalah struktural- tak pernah membaik, kalau bukan malah terus memburuk. Malah, saat meletus peristiwa 27 Juli 1996, pemerintah menuding sejumlah LSM berada di balik kisruh yang bermula dari penyerbuan massa PDI Soerjadi terhadap markas yang dikuasai PDI Megawati Soekarnoputri. Usai peristiwa itu, pemerintah malah bertindak lebih jauh dengan berencana menindak LSM yang disebutnya "bermasalah". Elsam masuk dalam daftar itu karena dianggap tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Departemen Dalam Negeri. [15]

Pada tahun-tahun pertama Elsam, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan kajian dan pelatihan. Beberapa pelatihan HAMyang dilakukan pada awal-awal pendirian lembaga ini antara laindiPapua, Aceh, danKalimantan Barat. Di Aceh, pelatihan HAM difasilitasi oleh aktivis setempat. DiPapua, Elsam menggelar pelatihan bekerjasama dengan lembaga gereja. DiKalimantan Barat, Elsam menggandeng Lembaga Bela Banua Talino (LBBT). [16] Kegiatan pelatihan ini kemudian berubah menjadi kursus HAM pada tahun 1999.

Studi-studi awal yang dilakukan Elsam adalah tentang aspek pelanggaran HAM dalam proyek pembangunan Kedung Ombo [17] diJawa Tengah danprogram Keluarga Berencana. Dua hasil studi yang membuat merah telinga pemerintah ini diterbitkan menjadi buku pada tahun 1995 dengan judul Atas Nama Pembangunan: Bank Dunia dan Hak Asasi Manusia diIndonesia. Studi penting lain yang dilakukan pada tahun-tahun awal itu adalah tentang pola-pola kasus kekerasan negara. Studi ini juga diterbitkan pada tahun 1995 dengan judul Ke Arah Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan: Kajian Kasus-Kasus Penyiksaan Belum Terselesaikan. Studi lainnya antara lain soal pelaksanaan program Perkebunan Inti rakyat (PIR), soal hak berorganisasi para pekerja [18] , sistem kerja kontrak [19] , dan kebijakan pemerintah soal pertanahan [20] .

Dari kantor di Jl. Kampung Melayu Besar No. 44 Jakarta Selatan [21] , organisasi ini juga melakukan monitoring secara rutin atas kasus-kasus pelanggaran HAM secara umum di Indonesia. Monitoring tahun 1996 [22] dan 1997 [23] mencatat tak adanya perbaikan dalam perlindungan hak asasi manusia. Malah, pada tahun 1996, yang tampak menonjol adalah masih terus berlanjutnya pelanggaran-pelanggaran dalam skala berat (gross-violation) terhadap hak-hak fundamental manusia, sementara tindakan perbaikan yang dilakukan tidak terlihat secara signifikan.

Selain itu, Elsam juga melakukan sejumlah advokasi kasus. Dengan fokus utama sebagai lembaga yang menangani advokasi kebijakan, penanganan kasus yang dilakukannya bersifat selektif. Biasanya memprioritaskan kasus-kasus bernuansa struktural yang terjadi di daerah. Sebab, pada saat itu, kasus-kasus yang terjadi di luar Jawa, tepatnya luar Jakarta, kurang mendapat perhatian. Salah satu misi Elsam dalam melakukan advokasi kasus semacam itu adalah mengangkat isunya ke tingkat nasional agar mendapatkan perhatian yang memadai dan penanganan segera. [24]

Kasus di Aceh mendapat perhatian besar karena kuantitas dan kualitas pelanggaran HAMdi daerah ini sangat tinggi. Apalagi, daerah ini beberapa kali menjadi daerah operasi militer TNI dengan dalih memburu Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kasus LB Dingit, di Kalimantan Barat, mendapatkan advokasi hukum karena terjadi di daerah yang jauh dariJakarta.Para pelakunya pun adalah aparat pemerintah dan militer. Untuk kasus Papua, lebih kurang sama dengan Aceh: sama-sama merupakan daerah operasi militer. Bedanya, di Aceh ada Gerakan Aceh Merdeka, diPapuaada Organisasi Papua Merdeka. Yang lebih istimewa lagi, diPapuaada perusahaan tambang raksasa PT Freeport, yang kerap dikaitkan dengan kasus pelanggaran HAMdi daerah ini.

Bagi Elsam, salah satu faktor yang ikut berperan mensukseskan terjadinya perubahan kebijakan adalah media massa. [25] Memang harus diakui bahwa kebebasan pers Indonesiadi tahun-tahun itu tidak menggembirakan. Ancaman pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), yang sama dengan pembreidelan, menjadi momok bagi mediadiIndonesia. Belum lagi kuatnya sensordan budaya telpon dari pejabat pemerintah dan militer bila tak senang terhadap suatu pemberitaan. Pada 21 Juni 1994, Pemerintah malah membreidel tiga penerbitan populer saat itu:TabloidDetik, Majalah Editor, dan Majalah Tempo [26] .

Di tengah suasana otoriter seperti itu, tetap saja masih tersedia sedikit ruang bagi masuknya berita-berita yang memiliki muatan advokasi. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, adanya wartawan-wartawan di beberapa mediayang memiliki idealisme sehingga tetap mengangkat isu atau tema yang tak selalu sejalan dengan pandangan pemerintah. Kedua, meski dalam sistem yang otoriter, penguasa juga tetap membutuhkan media untuk mempromosikan "kesuksesan" rejim dalam membawa perubahan ekonomi –sesuatu yang selama ini dianggap sebagai legitimasi utama keberlangsungan rezim ini. [27] Dengan situasi itu, pemerintah tak sepenuhnya bisa melarang media menulis soal pembangunan, termasuk dampak-dampak yang ditimbulkannya.



[1] Sebelum menjadi INFID, organisasi ini awalnya bernama InternationalNonGovernmentforIndonesia (INGI). Tujuan pembentukan organisasi yang lahir tahun 1985 ini adalah untuk melakukan advokasi isu-isu hak asasi manusia dalam pembangunan diIndonesia melalui forum internasional.

[2] Walhi didirikan pada 15 Oktober 1980, dalam sebuah pertemuan di Gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI) di Jakarta. Lebih detail, silakan kunjungi situs http://www.walhi.or.id/ttgkami/sejarah/arus_geraklingk/

[3] Selain YLBHI dan Walhi, LSM yang cukup besar saat itu adalah Bina Desa.

[4] Wawancara Ifdhal Kasim, 19 Juni 2008. Dalam mengadvokasi dampak akibat program transmigrasi, YLBHI dan Walhi meminta bantuan George Junus Aditjondro untuk membuat kajian dan uraian singkat soal tersebut untuk menjadi bahan kampanye di forum internasional.

[5] Wawancara Asmara Nababan, 2 Juni 2008.

[6] Wawancara Abdul HakimGaruda Nusantara,  Juni 2008, op cit.

[7] Merujuk pada keterangan dalam akta notaris yayasan, organisasi ini didirikan pada 14 Agustus 1993.

[8] Menurut Asmara Nababan, ada dua alasan Abdul HakimGaruda Nusantara diminta jadi direktur Elsam. Pertama, tahun 1993 adalah tahun terakhir diadi YLBHI setelah dua kali periode kepengurusannya. Sehingga diayangpaling mungkin untuk dipercaya memegang jabatan itu. Kedua, Abdul Hakim dinilai memiliki kapasitas yang memadai untuk menduduki jabatan itu. Menurut Abdul Hakim, selain soal ketersediaan waktu, ia diminta menjadi direktur eksekutif itu karena punya ketertarikan cukup besar dalam bidang kajian dan advokasi.

[9] WawancaraAbdul Hakim GarudaNusantara, Juni 2008.

[10] Wawancara Stanley Adi Prasetyo, 1 Juli 2008.

[11] Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Undang-undangnya baru keluar tahun 2001, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Ini lantas diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 7 September 2004 dan disahkan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 6 Oktober 2004.

[12] Wawancara Asmara Nababan, 2 Juni 2008. Menurut Asmara Nababan, saat beberapa kali bertemu Menteri Dalam Negeri Rudini maupun Kejaksaan Agung, para petinggi pemerintah itu mau memasukkan Elsam ke ormas. Iadan aktivis Elsam menolak ideitu. Sebab, begitu dimasukkan ke dalam ormas, sama saja dengan memberi peluang pemerintah ikut campur tangan urusan internal organisasi. Selain itu, pengurusnya juga harus disetujui Departemen Dalam Negeri.

[13] Wawancara Khumaedy, 9 Juli 2008.

[14] Wawancara Abdul HakimGaruda Nusantara, Juni 2008.

[15] Harian Kompas, "Kejakgung Terima Daftar LSM Bermasalah", 15 November 1996. Ada sejumlah LSM dan lembaga yang masuk dalam daftar bermasalah versi Kejaksaan Agung. Antara lain, Forum Demokrasi, Lembaga   Pembelaan Hak Asasi Manusia (LPHAM), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Petisi 50, InternationalNon-GovernmentalOrganization Forum on IndonesianDevelopment (INFID), IndonesianFrontforDefenceofHumanRight (INFIGHT), Yayasan Pusat Studi Hak-hak Asasi Manusia (YAPUSHAM), Majelis Rakyat Indonesia(MARI), dan Partai Uni Demokrasi Indonesia  (PUDI). Organisasi yang dicap berhaluan kiri, juga masuk dalam daftar itu. Masing-masing Partai Rakyat   Demokratik (PRD), Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi (SMID), Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI), Serikat Tani Indonesia (STN), Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (Jaker), dan Yayasan Pijar.

[16] Wawancara Sandra Yati Moniaga, 10 Juli 2008. Menurut Sandra, Elsam tak punya pretensi untuk membuka cabang seperti yang dilakukan YLBHI. Saat itu Elsam lebih mendorong penguatan organisasi-organisasi HAMdi daerah. Selain diKalimantan Barat, Elsam ikut mendukung pembentukan Komite HAM Kaltim dan LBH HAMPontianak. Lihat berita HarianKompas, "Empat Komite HAM Daerah akan Dibentuk", 19 Juni 1996.

[17] Elsam menerbitkan perjalanan proses hukum kasus Kedungombo. Ini tertuang dalam buku Stanley, Seputar Kedung Ombo (Jakarta: Elsam, 1994).

[18] Harian Kompas, "Kebebasan Berserikat Jadi Agenda Perjuangan Buruh", 30 Juni 1995.

[19] Harian Kompas, "Sistem Kerja Kontrak Rugikan Pekerja", 28 November 1995.

[20] Kajian ini diterbitkan dalam bentuk buku berjudul Tanah Sebagai Komoditas: Kajian Kritis atas Kebijakan Tanah Orde Baru, yang diterbitkan Elsam, 1996.

[21] Sejak tahun 1998, sekretariat Elsam pindah ke Jl. Siaga II No. 31 Pasar Minggu, Jakarta, hingga sekarang.

[22] Dari buku "Jiwa yang Melayang Hingga Pikiran yang Dibatasi: Penilaian atas Penegakan Hak Asasi Manusia Tahun 1996".

[23] CatatanPenilaianHakAsasiManusia 1997, Elsam, 1997.

[24] Wawancara Agung Putri, 19 Juni 2008, dan wawancara Abdul Haris Semendawai, 11 Juni 2008.

[25] Wawancara Abdul HakimGaruda Nusantara, Juni 2008.

[26] Untuk kasus pembreidelan Majalah Tempo,  lihat Tim Wartawan Tempo, Buku Putih TEMPO: Pembredelan Itu, Alumni Majalah Tempo, 1994.

[27] Wawancara Abdul HakimGaruda Nusantara, Juni 2008.

 

 

Atas Nama Pembangunan

Salah satu studi penting Elsam pada periode awal kelahirannya adalah tentang aspek pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam dua proyek besar: pembangunan waduk Kedung Ombo diJawa Tengah danprogram pengendalian jumlah penduduk melalui Keluarga Berencana (KB). Keduanya sama-sama dibiayai Bank Dunia. Untuk studi terhadap dua proyek jumbo ini, Elsam bekerja sama dengan lembaga nirlaba Amerika Serikat, LawyerCommitteeforHuman Rights.

Proyek Kedung Ombo dimulai tahun 1985, yang menuntut pembebasan lahan yang cukup luas di daerah Kedung Ombo Jawa Tengah. Proyek yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengamanan dan pengendalian banjir diJawa Tengah ini membutuhkan areal kurang lebih 5.898 hektare, yang terdiri dari lahan 1.500 tanah perhutani, 730 sawah, 2.655 tanah tegalan, 985 hektare tanah pekarangan dan 30 hektare tanah kuburan.

Daerah yangakan kena proyek ini meliputi beberapa desa di Kecamatan Kemusu, Boyolali. Sebagian lahan yang harus dikosongkan juga berada di Kecamatan Miri dan Sumber Lawang, Sragen. Selain itu, jugaada satu kecamatan di Kabupaten Grobogan yangakan kena proyek ini. Semuanya berada di provinsi Jawa Tengah. Total ada 20 desa yang efektif bakal ditenggelamkan untuk pembangunan waduk ini. [1] Program Keluarga Berencana dilakukan Orde Baru untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk, yang pada tahun 1993 sekitar 184 juta jiwa, berada dalam peringkat lima besar dunia.

Hasil studi Elsam danLawyerCommitteeforHuman Rights ini menemukan banyak kasus pelanggaran HAM dalam pelaksanaan program tersebut. [2] Dalam proyek waduk Kedung Ombo, pelanggaran HAMyang ditemukan sebagai berikut: (1) Tak adanya musyawarah yang dilakukan pemerintah dalam proses pembebasan lahan. Dalam penentuan harga, Pemerintah secara sepihak menetapkan harga tanpa mendengar masukan dari masyarakat, (2) Intimidasi dan teror terhadap warga yang tak bersedia menerima ganti rugi serta tak mau mengikuti tawaran pemerintah untuk ikut program transmigrasi. Warga yang bertahan ini diberi "label" pembangkang dan dicap sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dalam proyek Keluarga Berencana, ada beberapa pelanggaran HAM yang ditemukan. Antara lain, (1) soal hak kesehatan reproduksi. Dalam pelaksanaannya, penggunaan alat kontrasepsi tersebut kerap tanpa diikuti dengan pemeriksaan awal yang memadai serta adanya dis-insentifyang keras terhadap mereka yang tak mau menggunakan kontrasepsi. (2) Hak atas informasi. Kurangnya informasi yang memadai terhadap program ini sehingga yang terjadi adalah mereka hanya diberi informasi sekadar untuk meyakinkan mereka menggunakan metode tertentu daripada menentukan metode yang cocok buat mereka sendiri. (3) Hak bebas dari paksaan. Dalam beberapa kasus, pemaksaan dilakukan terhadap mereka yang tak mau ikut program ini.

Temuan-temuan dalam studi ini juga diungkapkan Elsam dalam jumpa pers diJakarta, 17 Juli 1995. Dalam rekomendasi yang disampaikan di depan wartawan, Elsam meminta Bank Dunia memperhitungkan keadaan hak asasi manusia di  negara-negara yang dibantu agar proyek yang dibiayai tak dijadikan alat untuk merampas hak-hak dari pihak yang seharusnya menerima manfaat. [3] Hasil studi inilah yang dijadikan bahan untuk melakukan kampanye dan advokasi kasus ini dalam forum internasional.

Dalam kampanye di panggung internasional, Elsam difasilitasi oleh LawyersCommitteeforHumanRightsdanInternationalRiversNetwork. Awal kampanye Elsam itu dimulai dengan mengirimkan delegasi untuk bertemu dan menyampaikan hasil studi kepada perwakilan Bank Dunia diWashington, AmerikaSerikat, akhir 1995. [4] Wakil Elsam dalam pertemuan itu adalah Abdul HakimGaruda Nusantara, Asmara Nababan, dan Ifdhal Kasim.

Kepada wakil Bank Dunia, delegasi Elsam meminta agar lembaga keuangan internasional itu juga harus memberikan tekanan pada adanya keadaan tertentu yang dipersyaratkan saat memberi pinjaman kepada Indonesia. "Kami meminta kepada mereka bahwa proyek itu harus memperhatikan dimensi HAM," kata Ifdhal Kasim. Untuk pelaksanaan programKB, Elsam meminta intervensi militer dikurangi –kalau bisa dihilangkan. Dalam pelaksanaannya juga diharapkan tidak mengandung unsur paksaan.

Untuk Proyek Kedung Ombo, delegasi Elsam meminta kepada Bank Dunia agar ganti rugi yang diberikan kepada warga dinaikkan. Sebab, ganti rugi yang diberikan kepada warga memang sangat rendah. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tertanggal 25 Agustus 1986 tentang Pedoman Penetapan Besarnya Ganti Rugi Pelaksanaan Pembebasan Tanah Proyek Kedung Ombo, harganya diatur seperti ini: tanah sawah kelas IRpRp 380 per meter persegi, tanah tegalan kelas II Rp 250 per meter persegi, tanah pekarangan Rp 633 per meter persegi. [5]

Dalam pertemuan itu, Bank Dunia bersikukuh bahwa dampak sosial yang timbul dari pelaksanaan proyek menjadi kewajiban Pemerintah Indonesia. Sebab, itu masuk dalam tugas pemerintah Indonesia."Kami hanya bertanggung jawab soal konstruksi saja. Soal implikasi sosial, itu urusan pemerintah kalian," kata wakil dariBank Dunia. Delegasi Elsam mempertanyakan alasan ini. Sebab, proyek itu dibiayai Bank Dunia sehingga lembaga keuangan tersebut mempunyai tanggung jawab untuk mendesak Pemerintah Indonesia melaksanakan proyeknya, termasuk soal pemindahan orang (transmigrasi) dalam kasus Kedung Ombo, sesuai kebijakan Bank Dunia. [6]

Kampanye internasional dalam kasus ini mengundang kemarahan pemerintah. Pada 15 November 1993, usai bertemu Presiden Suharto, Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Ginandjar Kartasasmita mengatakan kepada pers bahwa ada LSM yang mencoba berkampanye agar pihak donor mengurangi bahkan menghentikan bantuan keuangannya kepada Indonesia. Menurutnya, kampanye tersebut dilakukan melalui penyebaran informasi bohong kepada pihak-pihak asing di luar negeri.

Kemarahan ini nampaknya terkait dengan dialog-dialog di sejumlah mediadi Amerika Serikat tentang proyek-proyek Bank Dunia di Indonesia. [7] Adalah Amy Goodman, wartawati yang berbasis diNewYork, yang mengadakan talk show untuk sebuah radioNew York tentang tema ini, 11 Oktober 1995. Dalam wawancara itu, Amy mewawancarai JohnClark, staf NGOUnitBank Dunia. Dalam kesempatan terpisah, Amy mewawancarai Tish ArmstrongdariLawyersCommitteeforHumanRights (LCHR), danLoriUdalldariInternationalRiversNetwork (IRN), LSM yang bergerak di sekitar isu sungai dan bendungan. Sebelumnya Amy juga mewawancarai James Wolfensohn, Presiden Bank Dunia.

Acara ini ini disiarkan oleh WBAI, sebuah radio swasta diNewYorkdan diselenggarakan dalam rangka WorldBankAnnualMeetingyang tahun itu berlangsung pada 10-12 Oktober 1995 diWashington, D.C.Kepada Amy, Tish Armstrong menyebutkan soal studi yang dilakukan lembaganya bersama ELSAM yang berjudul "In the Name of Development: Human Rights and the World Bank in Indonesia". Studi itu menggambarkan bahwa Bank Dunia telah gagal dalam memantau proyek Kedung Ombo dan Keluarga Berencana. Dalam kasus Kedung Ombo, kegagalan tersebut telah menyebabkan penggusuran lebih dari 30.000 orang. Masalah lain yang timbul adalah sangat kurangnya informasi yang akurat, pemaksaan, intimidasi, dan kompensasi yang tidak memadai.

Di dalam negeri, tudingan Kepala Bappenas Ginandjar Kartasasmita soal adanya LSM yang dituding mau mensabotase pembangunan, menimbulkan kehebohan. Elsam, sebagai LSM yang disebut secara tak langsung dalam soal ini, membuat klarifikasi. Dalam pernyataan persnya, Direktur Elsam Abdul HakimGaruda Nusantara menyatakan, hasil studi lembaganya tidak pernah merekomendasikan agarBank Dunia menghentikan bantuannya dalam programKBdiIndonesia. "Jadi tidak benar jika Menteri Ginandjar menyatakan ada LSM Indonesiayang hendak melakukan sabotase pembangunan diIndonesia," kata Abdul HakimGaruda Nusantara. [8]

Akhirnya, Kepala Bappenas Ginandjar Kartasasmita mengundang wakil-wakil LSM pada tanggal 20 November 1995. Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama kurang lebih 3 jam tersebut, hadir sejumlah tokoh LSM, termasuk Abdul HakimGaruda Nusantara. Dalam pertemuan itu, Ginandjar mengatakan, yang prinsip bagi pemerintah adalah semua informasi yang harus disampaikan harus sesuai kebenaran. Fakta-fakta dalam negeri dapat digunakan di dalam negeri untuk memperbaiki kebijakan dalam negeri. Membawa fakta-fakta ituke luar negeri merupakan hal yang kontra-produktif. Menurut pemerintah, fakta-fakta negatif di dalam negeri yang dilansir terus-menerus secara internasional telah menurunkan ketidakpercayaan lembaga-lembaga negara atau pemerintah dan usaha-usaha yang dilakukan pemerintah saat ini.

Menurut Ginandjar Kartasasmita, Pemerintah menyadari bahwa kekurangan-kekurangan dalam kebijaksanaan pembangunan merupakan kenyataan yang tidak perlu ditutupi, namun untuk perbaikannya harus dilakukan secara bertahap dan tidak dilansir secara internasional. Akibat data-data negatif tersebut, Pemerintah merasa menghadapi hal-hal yang merugikan. Antara lain, anggota-anggota CGI didesak oleh pemerintahnya untuk mempersoalkan pelanggaran HAMdan kasus TimorTimur, dan pemerintah akhirnya kesulitan mendapatkan dana untuk pembangunan dam.

Abdul Hakim, dalam pertemuan itu menjelaskan bahwa hasil studi yang dirujuk Tish Armstrong dalam talk show radio di Amerika Serikat itu juga sudah dikirimkan ke Bappenas. Aktivis LSM yanglain, dalam kesempatan itu menambahkan, LSM bisa saja selektif dalam mendistribusikan informasi. Tapi, dengan perkembangan teknologi saat ini, informasi itu dapat dicapai oleh siapa saja. Delegasi LSM lainnya, dalam kesempatan itu, juga menyinggung peranan militer yang memang muncul di semua urusan pembangunan. Tidak hanya dalam program Keluarga Berencana, tapi juga dalam masalah sengketa perburuhan, tanah, bahkan di loket perusahaan listrik negara. [9]

Kasus itu memang cukup menghebohkan. Sebab, tuduhan terhadap LSM yang dianggap mau menggagalkan bantuan merupakan soal serius sehingga ditanggapi secara hati-hati. [10] Terlepas dari kontroversi itu, studi "Atas Nama Pembangunan" membawa perubahan bagi pelaksanaan dua proyek itu. Sebagian warga Kedung Ombo akhirnya mendapatkan ganti rugi yang lebih layak, danBank Dunia juga menghentikan bantuan pembangunan dam besar diIndonesia. Pendekatan keamanan juga dilaporkan berkurang dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana. [11] Hanya saja, hasil akhir dari perjuangan warga Kedung Ombo melalui jalur pengadilan tak membuahkan hasil. [12]

Pengadilan Negeri Semarang menolak gugatan warga Kedung Pring, pada 20 Desember 1990. Pengadilan Tinggi Semarang juga bersikap sama. Dalam sidang 9 April 1991, gugatan itu tetap ditolak. Angin baik berhembus dari Mahkamah Agung. Dalam putusan tanggal 28 Juli 1993, majelis hakim kasasi yang terdiri Prof. Asikin Kusuma Atmadja, H. AM. Manrrapi, dan RL Tobing memenangkan warga. Namun, kemenangan warga itu tak berlangsung lama. Dalam sidang peninjauan kembali, 29 Oktober 1994, Mahkamah Agung membatalkan kemenangan itu dan mengakhiri harapan warga korban proyek Kedung Ombo untuk bisa menikmati ganti rugi yang layak.

 


[1] Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) danLawyerCommitteeforHuman Rights, Atas Nama Pembangunan: Bank Dunia dan Hak Asasi Manusia diIndonesia, Jakarta, Desember 1995, hal. 72.

[2] Hasil studi ini lantas diterbitkan menjadi buku berjudul "Atas Nama Pembangunan", yang diterbitkan tahun 1994.

[3] Harian Kompas, "Bank Dunia Harus Perhitungkan Keadaan HAM dalam bantuannya", 18 Juli 1995.

[4] Selain menemui perwakilan Bank Dunia, wakil Elsam juga melakukan kampanye isu ini di Amerika Serikat, baik melalui TV maupun radio.

[5] Pedoman ini memang sangat berbeda dengan Keterangan Menteri Dalam Negeri Soepardjo Roestam dalam acara Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, 25 November 1987, yang menyebutkan bahwa besar ganti rugi yang disediakan pemerintah Rp 3.000. Namun, Menteri Dalam Negeri kemudian menarik ucapannya dan mengatakan bahwa ganti rugi merujuk pada SK Gubernur.

[6] Wawancara Ifdhal Kasim, 19 Juni 2008.

[7] BriefingPaper No. 4 tentang Pernyataan Menteri Ginandjar (November 1995) tentang Advokasi Internasional. Diunduh darihttp://www.library.ohiou.edu/indopubs/1995/12/04/0021.html. Lihat jugaKompas, "Pertemuan Ginandjar-LSM Belum Capai Kesepakatan", 21 November 1995. Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan bahwa rekaman yang diperdengarkan Kepala Bappenas adalah rekaman wawancara orang asing.

[8] Harian Kompas, "Abdul HakimGN: ELSAM Tak Pernah Beri Rekomendasi agar Bank Dunia Hentikan Bantuan". Menurut Abdul Hakim, hasil studi Elsam-LCHR sudah dikirimkan kepada Menteri/Ketua Bappenas tanggal 29 Juni 1995 dengan nomor surat 424/ELSAM/VI1995 dan telah disiarkan pula oleh berbagai  mediamassa melalui konferensi pers 17 Juli 1995. Namun, laporan  tersebut tidak segera ditanggapi Bappenas. ELSAM menilai pernyataan Ginandjar sebagai "tidak fair", yakni mendiskreditkan LSM.

[9] Briefing Paper No. 4 tentang Pernyataan Menteri Ginandjar (November 1995) tentang Advokasi Internasional. Pertemuan itu memang tak sepenuhnya memuaskan kedua belah pihak. Lihat Kompas, "Pertemuan Ginandjar-LSM Belum Capai Kesepakatan", 21 November 1995. Menurut Bursah Zarnubi, kalangan LSM menilai pertemuan tersebut cukup memuaskan dan Ginandjar pun positif menyatakan bersedia dikritik. Persoalan tudingan pemerintah terhadap LSM, lanjut Bursah, akan terus berlanjut. Mestinya pemerintah proaktif terhadap kritik-kritik yang dilontarkan LSM untuk bersama-sama melakukan perbaikan dan terus membangun. "LSM itu kan mata dan telinga masyarakat. Pemerintah hendaknya menanggapi positif kehadiran kita," kata Bursah.

[10] Berdasarkan analisa INFID, sikap LSM saat itu ada empat. Pertama: Memaksa Pemerintah untuk membuktikan tuduhan tersebut. Bila perlu, bawa LSM yang ditudingnya itu ke pengadilan. Kelemahannya, yang akan terjadi adalah pengadilan politik karena sistem pengadilan yang tidak obyektif. Kedua: Memaksa Pemerintah untuk menyebutkan siapa LSM yang dituduh itu agar tak semua kena getahnya. Kelemahan pilihan ini, itu akan memukul teman sendiri kalau Pemerintah dipaksa untuk menyebut nama. Ketiga: Selama Pemerintah tidak bisa memberikan nama, biarkan saja. Keempat, lebih berhati-hati karena kasus ini dengan mudah diarahkan ke tuduhan tidak nasionalis, tidak menjunjung nama baik bangsa, menghambat pembangunan, anti pemerintah, dan sebagainya. INFID sendiri cenderung dengan sikap nomor empat. Lihat Briefing Paper No. 4 tentang Pernyataan Menteri Ginandjar (November 1995) tentang Advokasi Internasional.

[11] Wawancara Abdul HakimGaruda Nusantara,  Juni 2008.

[12] Perjalanan kasus dan perjuangan warga Kedung Ombo didokumentasikan Elsam dalam Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Budiman Tanuredjo, Dua Kado Hakim Agung Buat Kedung Ombo (Jakarta: Elsam, 1997).

 


Meretas Jalan Menuju Ratifikasi

Halaman media massa Indonesia pada tahun 1990-an di warnai cukup banyak berita kekerasan, intimidasi, dan penyiksaan yang dilakukan aparat keamanan terhadap masyarakat sipil. Tentu saja, informasi itu tak diungkap secara gamblang. Kekerasan itu tak hanya terjadi dalam proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum demi memperoleh pengakuan atau informasi yang mereka butuhkan. Kekerasan juga terjadi di luar proses hukum, yang biasanya terkait dengan sikap berbeda masyarakat terhadap kebijakan pemerintah atau pelaksanaan pembangunan.

Aneka macam kekerasan itu berada pada taraf yang sangat memprihatinkan. Sejak tahun 1990 sampai tahun 1995, Elsam malah mencatat memang banyak sekali penggunaan metode penyiksaan dan eksekusi langsung di luar proses hukum. [1] Kasus-kasus ini merupakan salah satu contoh terang benderang bagaimana pendekatan keamanan (security approach) sangat mengemuka di masa Orde Baru. Inilah yang mengilhami Elsam melakukan studi cukup komprehensif mengenai kasus-kasus kekerasan dalam tahun-tahun tersebut.

Ada 10 kasus yang menjadi obyek studi Elsam. Masing-masing: Operasi Jaring Merah di Aceh; Kasus Tanah Sei Lepan; Kasus HKBP di Medan; Teror dan penyiksaan paska aksi buruh; pembunuhan terhadap aktivis buruh Marsinah di Sidoarjo, Jawa Timur; intervensi ke pengadilan dalam kasus pembunuhan Marsinah; Penembakan di Nipah, Sampang, Madura; pemberian stiga PKI dalam kasus Kedung Ombo; Operasi bersih menghadang pengunjuk rasa; dan pembunuhan di Liquica, Timor Timur. [2]

Ini sebagian dari deskripsi kasus-kasus kekerasan tersebut:

  • Operasi Jaring Merah adalah operasi militer 1989-1993 yang dilakukan militer Indonesia untuk menghadapi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pimpinan Hasan Muhammad Tiro. Militer menyebut Tiro dan kawan-kawan sebagai Gerakan Pengacau Liar Hasan Tiro atau Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Periode itu adalah puncak operasi militer, yang banyak terjadi di Aceh Timur, Aceh Utara dan Pidie. Pada masa itulah terjadi penahan, penangkapan, penyiksaan dan pembakaran rumah terhadap siapa saja yang dianggap membantu gerakan tersebut.
  • Kasus Sei Lepan bermula dari proyek transmigrasi lokal di Sei Lepan, di Desa Alur Dua, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tahun 1982. Ternyata, lahan transmigrasi belum siap dan bantuan tak mencukupi. Sebagian warga pun mencari nafkah di luar.  Pada tahun 1989, lahan itu dijadikan proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR) untuk sawit. Warga melawan. Lalu terjadilah penangkapan terhadap dua warga karena mengambil sawit di lahan PIR.  Warga tak terima dan mendatangi kantor Polsek Pangkalan Brandan. Entah bagaimana mulainya, terjadi pelemparan dan pengrusakan terhadap kantor polisi, 25 Maret 1993. Polisi menghadapi aksi ini dengan pemukulan dan penangkapan. Setelah mereka ditahan, warga pun mengalami berbagai macam penyiksaan dan penganiayaan.
  • Tragedi berdarah Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) ini bermula dari kegagalan Sinode Godang ke-51 pada 23-28 November 1992. Ephorus HKBP SAE Nababan meminta pimpinan HKBP dan  jemaat  menjalankan aktifitasnya seperti biasa sampai sinode lanjutan terselenggara. Ternyata, Bakorstanasda mengeluarkan keputusan yang menunjuk Pdt Dr M Siahaan sebagai pejabat Ephorus. Jemaat menolak keputusan tersebut dengan aksi damai ke kantor DPRD Sumatera Utara, 28 Desember 1992. Dalam perjalanan, mereka dihadang dan digebuk aparat keamanan.

Dari kasus-kasus itu, Elsam memetakan pola kekerasan yang dilakukan aparat keamanan negara -yang biasanya terkait dengan upaya menjaga stabilitas untuk memuluskan pembangunan. Secara umum, penyiksaan biasanya diawali dengan penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai terlibat tindak pidana, politik, maupun kriminal. Seringkali penangkapan itu tanpa menunjukkan surat perintah seperti dipersyaratkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Teknik penyiksaan paling standar selama proses interogasi adalah intimidasi yang disertai pukulan atau tendangan.

Korban biasanya dipaksa untuk mengakui segala yang dituduhkan. Apabila jawaban yang diberikan tak sesuai permintaan sang interogator, maka hadiahnya adalah pukulan, tendangan, dan aneka siksaan keji lainnya. Selain metode seperti ini, cara lain yang dilakukan adalah penembakan secara langsung tanpa prosedur hukum. Hasil studi yang dilakukan Elsam ini menunjukkan betapa lemahnya posisi warga masyarakat ketika berhadapan dengan aparat koersi yang berlindung di balik otoritas negara.

Hasil studi ini menyimpulkan, dominasi militer melalui doktrin dwifungsi ABRI, dalam pengelolaan berbagai persoalan kemasyarakatan yang membuka peluang besar terjadinya tindak kekerasan dan penyiksaan tersebut. Melalui lembaga ekstra judisial Bakorstanas,  militer memiliki kewenangan melampaui polisi dan jaksa. Dengan keadaan seperti itu, maka lembaga ini hampir tak terjangkau pengawasan. Kenyataan ini diperburuk oleh tidak memadainya sistem hukum nasional dalam mengantisipasi pelanggaran berat terhadap hak hidup oleh pejabat publik. KUHAP pun juga tak menyediakan perlindungan tersebut.

Dalam rekomendasinya, kajian Elsam ini menyarankan beberapa hal. Dua yang terpenting adalah: (1) Meninjau kembali pendekatan keamanan yang selama ini menjadi penyangga stabilitas. Sebab, stabilitas yang diperoleh dengan cara menyebarkan rasa takut di tengah masyarakat adalah stabilitas yang semu. (2) Mendorong Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi PBB tahun 1984 tentang `Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia Lainnya.`

Menurut Direktur Elsam Abdul Hakim Garuda Nusantara, masih maraknya kasus-kasus kekerasan dan penyiksaan itu karena pejabat publik yang jadi pelaku tindak penyiksaan belum diproses secara hukum dan memperoleh ganjaran setimpal. Sebaliknya, para korban dan keluarganya juga belum memperoleh kompensasi atas derita yang mereka tanggung.

Soal kekerasan yang banyak ditemukan dalam proses penyidikan polisi ini juga disampaikan Abdul Hakim dalam rapat dengar pendapat di depan Komisi III DPR RI, 13 Februari 1996. Saat itu Abdul Hakim mengatakan, KUHAP sebenarnya mengatur soal tata cara penyidikan yang juga menghargai hak-hak korban. Hanya saja, ini sering dilanggar aparat penegak hukum, sedangkan pelanggarnya tak dikenai sanksi.

Karena itu, Abdul Hakim menyarankan agar perbaikan KUHAP seyogyanya menitikberatkan pada adanya kontrol terhadap pelanggaran formalitas hukum acara. `Tanpa adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar formalitas penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan danlain sebagainya maka akan memperlemah prinsip-prinsip yang terkandung dalam KUHAP,` kata Abdul Hakim [3] .

Dalam KUHAP juga diatur, tersangka memiliki hak untuk didampingi pengacara. Hanya saja, ini juga tak sepenuhnya dilaksanakan. Celakanya, KUHAP tidak mencantumkan sanksi apa-apa jika penyidik mengabaikan hak-hak tersangka, termasuk untuk didampingi penasihat hukum. Karena itulah, sudah saatnya KUHAP ditambah ketentuan yang mengatur agar hakim berhak mengembalikan BAP yang dibuat tak sesuai KUHAP. [4] Ini juga diperparah oleh tak adanya kontrol dari luar. [5]

Dengan sejumlah kasus-kasus itulah, Abdul Hakim berpendapat bahwa cukup banyak alasan bagi pemerintah untuk meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan. Menurut Abdul Hakim, setidaknya ada empat alasan mengapa pemerintah Indonesia perlu segera meratifikasi konvensi PBB tersebut. Pertama, isi konvensi tersebut sangat relevan untuk menjawab kasus-kasus penyiksaan yang, baik langsung atau tidak, melibatkan pejabat publik antara lain seperti polisi, anggota ABRI, yang masih masih acap terjadi dalam masyarakat Indonesia.

Kedua, lanjut Abdul Hakim, nilai-nilai yang terkandung dalam konvensi tersebut amat sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Ketiga, isi konvensi tersebut akan menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang ada dalam hukum acara pidana (KUHAP) dan hukum pidana (KUHP) yang sekarang berlaku. Keempat sejak tanggal 23 Oktober 1985, sebelas tahun yang lalu, Indonesia telah ikut menandatangani konvensi PBB menentang penyiksaan.

Dikatakan dalam konvesi tersebut, bahwa negara yang ikut menandatangani, setelah meratifikasi harus memperbaiki atau menyempurnakan hukum pidana nasionalnya. `Hal ini dimaksudkan agar hukum pidana nasional negara bersangkutan memberi hukuman setimpal kepada pejabat publik yang melakukan perbuatan menyiksa,` ujar Abdul Hakim.

Direktur Organisasi Internasional Departemen Luar Negeri Nur Hassan Wirayuda mengatakan, pemerintah masih menghadapi berbagai kendala dalam melakukan ratifikasi instrumen HAM internasional. Kendala itu, antara lain, bagaimana mengharmoniskan standar internasional itu dengan hukum dan peraturan domestik, penyiapan tenaga untuk mengerjakan laporan sebagai akibat ratifikasi. [6] Menurut Wirayuda, kurangnya tenaga ahli dalam diseminasi dan edukasi juga merupakan masalah tersendiri untuk melakukan ratifikasi. `Untuk satu konvensi paling tidak diperlukan 25 doktor. Hal itu merupakan tantangan yang tidak mudah,` kata Wirayuda. Menurut dia, pemerintah menyadari ada banyak hal yang menjadikan citra HAMIndonesia tampak memprihatinkan.

Sangat banyak rakyat yang menjadi korban akibat praktik kekerasan oleh pejabat negara. Tapi, itu juga tak mengubah pendirian pemerintah untuk meratifikasi kovenan anti-penyiksaan ini. Meski pemerintah juga tahu bahwa pilihan tak populer ini juga membuat citranya tak elok di mata rakyat dan lembaga-lembaga pengawas hak asasi. Sikap `konsisten` Orde Baru ini bertahan sampai hingga pemerintahan ini tutup melalui `revolusi` damai mahasiswa tahun 1998. [7]



[1] Majalah D&R, `Abdul Hakim Garuda Nusantara: Banyak Kasus Penyiksaan Belum Terselesaikan`, Edisi 24 Agustus 1996. Lihat juga Harian Kompas, `Abdul Hakim G Nusantara: Kekerasan dalam Penyidikan karena Masalah Struktural`, 29 Juni 1995 dan Harian Kompas, `Studi Elsam: Kesewenang-wenangan Masih Terjadi`, 29 Agustus 1995.

[2] Tim Studi Elsam, Ke Arah Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan: Kajian Kasus-Kasus Penyiksaan Belum Terselesaikan (Jakarta: Elsam, 1995).

[3] Harian Kompas, `Formalitas KUHAP Dilanggar karena Tidak Ada Sanksi Hukum`, 14 Februari 1996.

[4] Harian Kompas, `Kekerasan Penyidikan Tak Terjadi bila Konsekuen Terapkan KUHAP`, 6 Juni 1995. Pandangan ini mengemuka dalam diskusi panel dalam rangka peluncuran buku Lingah-Pacah: Berjuang Menggapai Keadilan yang ditulis Budiman Tanuredjo yang diselenggarakan Elsam, 5 Juni 1996. Pembicara dalam diskusi panel adalah ahli hukum pidana ProfDr Loebby Loqman SH, advokat senior Soekardjo Adidjojo SH serta HJ Princen. Hadir pada acara tersebut anggota Komnas HAMNy Roekmini Koesoemo Astoeti dan Asmara Nababan, Sekjen Ikadin Djohan Djauhary dan kalangan praktisi hukum.

[5] Harian Kompas, "Kekerasan Tidak Terjadi jika Ada Kontrol Sosial", 16 Agustus 1996. Ini merupakan hasil Sarasehan bertema "Kekerasan dalam Perspektif Islam", yang diselengarakan atas kerja sama Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Elsam, 14 dan 15 Agustus 1996, di Jakarta.

[6] Hal ini disampaikan Nur Hassan Wirayuda dalam diskusi yang diadakan Elsam bertema "Mengintegrasikan Standar-standar Internasional Mengenai Perlindungan Hak Atas Hidup ke Dalam Hukum Nasional",  16 November 1996 di Jakarta.

[7] Konvensi ini diratifikasi pada 28 September 1998 dan disahkan melalui Undang-Undang No 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lainyang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia.

 


Berperkara Sampai ke Lousiana

Irian Jaya, yang kemudian berganti nama menjadi Papua [1] , mulai memancing parhatian besar dunia luar setelah ada laporan tentang kasus pelanggaran HAM yang disampaikan Uskup Mgr. H.F.M. Munninghoff. Dalam laporan setebal 26 halaman, tokoh gereja Katolik itu membuka mata Jakarta dan dunia tentang pelanggaran HAM di Timika, Kabupaten Fakfak, Irian Jaya. Laporan yang kemudian dikenal sebagai Laporan Munninghoff itu mencatat: 17 penduduk sipil tewas, empat orang dilaporkan hilang, dan 48 orang ditangkap, ditahan, dan dianiaya selama 6 Oktober 1994 sampai 31 Mei 1995. [2]

Menurut saksi mata yang dikutip dalam laporan Munninghoff, saat itu pasukan ABRI yang ditempatkan di Pos Keamanan Kampung Jila mengejar Organisasi Papua Merdeka (OPM) di sekitar hutan Kampung Hoea. Pengejaran ini terkait dengan kontak senjata antara ABRI dan gerilyawan OPM sekitar Juni dan Desember 1994. Saat pengejaran itu, warga sipil di Kampung Hoea itu ikut melarikan diri ke hutan.

Menurut Munninghoff, para warga sebenarnya sedang berdoa bersama dan mencari kesepakatan: siapa yang mau kembali ke Pemerintah Indonesia dan siapa yang tetap bertahan di hutan. Belum ada kata putus, sejumlah personel ABRI di bawah Sersan Dua Marjaka menyerbu. Pendeta Martinus Kibak yang sedang memimpin doa segera menyerah. Sinyal itu diabaikan. Kibak pun tewas. Bersamaan dengan itu rentetan peluru pun menghajar penduduk. Insiden ini menewaskan 10 penduduk di lembah Tsinga itu.

Peristiwa itu baru satu dari sekian kasus pelanggaran HAM di Papua. [3] Sebelum penembakan itu, ada kasus penyekapan warga Amungme selama seminggu oleh TNI. Mereka dimasukkan dalam kontainer milik PT Freeport. Sebelumnya juga terjadi pembunuhan di daerah yang juga menjadi areal pertambangan PT Freeport, yaitu di salah satu desa di Kwamkilama, Timika, Desember 1995. Keterlibatan Elsam dalam kasus-kasus ini menandai advokasi awal lembaga ini dalam kasus pelanggaran HAM yang juga melibatkan perusahaan multinasional PT Freeport Indonesia, anak perusahaan Freeport McMoran Copper and Gold, Inc., yang berkantor pusat di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat. [4] Dalam advokasi ini, Elsam bergandengan tangan dengan sejumlah lembaga, seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan keuskupan Papua.

Persinggungan awal Elsam dengan kasus-kasus pelanggaran HAM di daerah ini melalui pelatihan HAM selama tiga hari di Jayapura. Pesertanya adalah warga yang pernah menjadi korban pelanggaran HAM, termasuk Mama Yosefa [5] dan kepala suku Amungme Tom Beanal. Dalam pelatihan itu, yang disampaikan adalah pengantar tentang HAM sebagai gerakan sosial, kemudian lahir instrumen-instrumen internasional tentang HAM, serta bagaimana masyarakat memanfaatkannya. Termasuk apa saja yang disebut sebagai pelanggaran HAM. [6] "Kita bisa mempersoalkan kasus ini apabila ada data," kata Direktur Elsam Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam pelatihan itu.

Pernyataan Abdul Hakim Garuda Nusantara ini memacu peserta pelatihan untuk bergerak. Usai kegiatan itu, mereka yang ikut pelatihan mulai mengumpulkan data kasus-kasus pelanggaran HAM. Hasil pengumpulan data itu yang kemudian dikumpulkan dan ditulis dalam sebuah laporan –yang akhirnya menjadi bekal penting bagi advokasi kasus-kasus yang terjadi di daerah ini. Keterlibatan warga lokal dalam pengumpulan data-data pelanggaran HAM sangat membantu mengingat tak mudahnya aktivis LSM beroperasi di daerah ini. [7]

LaporanMunninghoff itu memancing perhatian nasional. Akhirnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia turun tangan. Tim Komnas HAM yang terdiri dari Marzuki Darusman, Clementino Dos Reis Amaral, dan Mayjen Purn Soegiri melakukan pelacakan di Timika Irian Jaya. Usai kunjungan itu, Komnas HAM menyatakan bahwa ada 16 warga yang terbunuh dan empat penduduk lainnya yang ditahan di Timika yang sampai hari ini tidak diketahui keberadaannya.

Warga tak puas dengan perkembangan penanganan kasusnya oleh Komnas HAM. Pada 4 Maret 1996, empat warga Amungme, yang mengaku mewakili masyarakat suku Amungme di Irian Jaya, mengadu ke Komnas HAM. Mereka menggugat hasil temuan tim pencari fakta Komnas HAM. "Lalu bagaimana dengan 62 warga sipil yang ditembak mati di Owea, lima warga di Tsinga sesudah pengibaran bendera OPM 21 Mei dan 21 Juni 1994, tiga warga yang ditembak mati di Arwanop dan Tembagapura  Desember 1994? Bagaimana pula dengan ribuan saudara-saudara kami yang telah dibunuh, ditahan secara sewenang-wenang dan disiksa oleh aparat keamanan setelah peristiwa tahun 1977 di Kecamatan Agimuga? Ini berarti Komnas HAM hanya melakukan pengecekan kembali atas laporan Uskup Jayapura, bukan penyelidikan sebagaimana disebutkan sebelumnya," kata Tom Beanal.

Kepada Komnas HAM yang diwakili oleh Bambang W. Suharto, Clementino Dos Reis Amaral, Soegiri dan Asmara Nababan, warga Amungme mengatakan, adanya pernyataan Komnas HAM yang melepaskan peran penting PT Freeport Indonesia dalam tuduhan pelanggaran HAM tersebut mencerminkan tidak dalamnya Komnas HAM dalam melihat akar persoalan yang sesungguhnya. Selain meminta Komnas untuk turun kembali ke lapangan, warga juga mempertanyakan hak-hak adat suku Amungme, Komoro, Dani, dan Ekari yang wilayahnya selama 28 tahun terakhir ini dikuasai oleh PT Freeport. Dalam kedatangan ke Komnas HAM ini, warga Amungme didampingi Elsam, YLBHI, dan Walhi.  Selain mendatangi Komnas HAM, warga Amungme juga mendatangi DPR Komisi I pada 1 Maret 1996. Mereka diterima empat Wakil Ketua Komisi I dari FKP H. Abu Hasan Sazili, Theo Syafei  (F-ABRI), BN Marbun (F-PDI), dan Ali Rasjidi (FKP).

Tom Beanal sempat membacakan pernyataan sikap sukunya. Isinya, antara lain, persoalan suku Amungme dengan Freeport Indonesia belum selesai, penyelesaian tanah hanya sepihak, penyelesaian dilakukan dengan kekerasan yang menyebabkan masyarakat  Amungme yang sudah ratusan tahun tinggal di daerah itu kini menjadi korban kekerasan yang terus-menerus sehingga mereka ketakutan luar biasa. Mereka mengajukan tiga tuntutan, yaitu mendesak ABRI untuk meninjau kembali posisi pemihakannya dalam persengketaan ini, mendesak perundingan tiga pihak (suku Amungme dengan pihak pemerintah pusat dan PT Freeport Indonesia), dan penarikan tentara dari tingkat kecamatan.

Tak puas atas penanganan kasusnya, warga Amungme akhirnya memilih menggugat PT Freeport ke pengadilan. Tak tanggung-tanggung: ke pengadilan New Orleans, Lousiana, Amerika Serikat. [8] Tom Beanal, atas nama pribadi dan semua orang yang bernasib sama, menggugat PT Freeport-Mc MoRan Inc., di Pengadilan wilayah Timur Louisiana. Gugatan itu diajukan pengacara Martin E Regan dari Firma Hukum Regan, Manasseh & Boshea yang berkantor di New Orleans. Soal gugatan ini disampaikan Tom Beanal dan pengacaranya Martin Regan dalam   jumpa pers di Jakarta, 17 Mei 1996.

Tom  Beanal menjelaskan bahwa gugatan itu terpaksa diajukan di Pengadilan Lousiana karena kantor Pusat Freeport berada di Amerika Serikat. Sedang alasan kedua, menurut Tom Beanal, jika gugatan itu dilancarkan di pengadilan Indonesia dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan karena Pemerintah Indonesia juga memiliki saham di PT Freeport. "Kami juga tidak mau terjadi seperti kasus Ohee di mana putusan pengadilan sudah punya kekuatan hukum tetap tapi nyatanya tak bisa dieksekusi," kata Tom Beanal.   

Direktur Elsam Abdul Hakim Garuda Nusantara, yang memfasilitasi pertemuan itu [9] , mengatakan, Tom Beanal bertindak mewakili dirinya sendiri dan orang-orang lain yang bernasib sama. Tom Beanal bukan mewakili suku Amungme, meski dia adalah pemimpin Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa). Dalam berkas gugatan yang diajukan ke pengadilan Louisiana, PT Freeport dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap suku Amungme dan suku pribumi lainnya. Perusahaan tambang raksasa itu juga dituduh telah mencemari lingkungan.

Rencana itu dihadapi Freeport dengan membujuk warga untuk menerima 1 % Trust Fund Freeport. Warga Amungme tetap menolak. [10] Mereka menilai dana 1% itu sebagai penyumpal sekaligus upaya Freeport, ABRI dan Pemerintah untuk "mencuci tangan" dari berbagai masalah pelanggaran hak asasi manusia, perampasan tanah-tanah adat masyarakat dan kerusakan lingkungan yang telah ditimbulkannya. Pada 18 Juli 1996, sekitar 2000 penduduk Amungme, Dani, Mee/Ekari, Moni dan Nduga di desa Harapan, Kwamki Lama dan Kwamki Baru Timika melancarkan aksi protes terhadap Freeport, pemerintah, dan ABRI di Desa Harapan Kwamki Lama, Timika, Irian Jaya.

Pada tahun 1996, gugatan atas nama YosefaAlomang diajukan. Hakim pada State Court langsung menolak gugatan tersebut. Menurut hakim, pengadilan di New Orleans, Louisiana, tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili gugatan yang diajukan atas nama YosefaAlomang. Dan saat itu juga, Martin E. Regan Jr, pengacara Yosefa Alomang -yang juga merangkap sebagai pengacara Tom Beanal - langsung menyatakan banding. Dalam gugatan yang diajukan atas nama Tom Beanal lewat Pengadilan Federal Negara Bagian Louisiana, hakim pengadilan setempat meminta pengacara Tom Beanal untuk memperbaiki gugatannya.

Pada 3 Maret 1998 Hakim pada Pengadilan Federal, Negara bagian Louisiana, Amerika Serikat mengeluarkan putusan yang menolak perbaikan atas gugatan Tom Beanal. Dengan adanya keputusan ini, tidak berarti bahwa gugatan atas namaTom Beanal telah gugur atau dikalahkan karena putusan ini bukanlah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Hal ini beralasan karena setelah dikeluarkannya putusan tersebut, pengacara Tom Beanal langsung menyatakan banding atas putusan hakim pada Pengadilan Federal. Dengan demikian, masih membutuhkan waktu untuk mengetahui secara pasti apakah gugatan atas namaTom Beanal layak disidangkan di Amerika atau tidak –menunggu putusan Pengadilan Tinggi Federal, NewOrleans, Louisiana, Amerika Serikat. [11]

Dua hari setelah putusan itu, tepatnya tanggal 5 Maret 1998, Pengadilan Banding Negara Bagian Louisiana, mengeluarkan putusan yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan atas nama Yosefa Alomang layak untuk disidangkan diNewOrleans. Dengan katalain Pengadilan Negara Bagian, menurut hakim dalam putusan tersebut, memiliki jurisdiksi untuk mengadili gugatan yang diajukan atas nama Yosefa Alomang. Dengan demikian, kasus ini layak digelar di Pengadilan Negara Bagian.

Kasus ini berakhir dengan adanya kesepakatan antara warga Amungme, yang diwakili Tom Beanal, dengan PT Freeport Indonesia. Ia mendapat pembagian keuntungan 1 persen per tahun dari perusahaan tambang itu. [12] Mama Yosefa akhirnya menarik gugatannya karena sudah ada kesepakatan tersebut. PT Freeport Indonesia membayar ganti rugi dan menjadikan kepala sukunya, Tom Beanal [13] , sebagai komisaris perusahaan tambang tersebut. [14]



[1] ProvinsiIrianJaya sebelumnya disebut IrianBarat sejak tahun 1969 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Nama provinsi ini diganti menjadi 'Papua' sesuai UU No 21/2001 OtonomiKhususPapua.

[2] Majalah Gatra, "Laporan dari Timika", 2 September 1995.

[3] Catatan Kondisi HAM di Papua: Briefing Paper Elsam, file 13 Desember 2006. Cukup banyak kasus kekerasan di Papua. Pada tahun-tahun sebelum Soeharto berkuasa, tercatat 23 orang ditembak mati di Kebar dan Manokwari dalam kurun waktu Juli hingga Agustus 1965. Di awal-awal Orde Baru, pada bulan Agustus 1966 hingga 1967 sekitar 500 orang ditahan dan 3 orang masyarakat Papua dieksekusi oleh TNI di Teminabuan. Hingga akhirnya tiba penyelenggaraan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969, di mana sekitar seribu orang Papua dipaksa memilih integrasi dengan Indonesia.

[4] Wawancara Ifdhal Kasim, 19 Juni 2008.

[5] Soal Mama Yosefa, lihat Majalah D&R, "Perempuan Pejuang Hak Asasi", edisi 13 Desember 1999. Keterlibatan Mama Yosefa dalam pembelaan hak-hak adat sukunya dimulai tahun 1993. Saat itu, ia dan sekitar 250ninggok (ibu-ibu) suku Amungme merebut kembali kebun sayur (seluas 850 hektare) yang dibuldozer aparat Pemda Irian Jaya lalu diserahkan kepada Freeport. Gara-gara aksi perlawanan itu, tiga orang ninggok, termasuk Mama Yosefa, dijemput tentara, lalu dibawa ke messKopassus di Timika. Di sana para ninggokitu diinterogasi dan disiksa agar menghentikan aksi mereka. Tapi, untunglah ratusan orang Amungme segera menyusul ke Timika, lantas ketiganya dibebaskan. Beberapa tahun kemudian, Mama Yosefa kembali ditangkap aparat keamanan. Kali ini tuduhannya karena melindungi pasukan Organisasi Papua Merdeka yang dipimpin Kelly Kwalik. Berbulan-bulan ia disekap di sel kecil, pengap dan gelap, tanpa jendela. Hanya ada sebuah lubang kecil untuk masuknya cahaya. Selain itu, setiap hari ia mendapat perlakuan di luar perikemanusiaan: dipaksa mengangkat lempengan besi seberat 60 kilogram lebih. Bertepatan dengan Hari Hak Asasi  Manusia se-Dunia, l0 Desember 1999, ia mendapat anugerah Yap Thiam Hien Award.

[6] WawancaraAgungPutri, 19 Juni 2008. Menurut dia, masyarakat yang di daerah konflik seperti Papua tak perlu diajari HAM. Mereka sudah tahu. Mereka perlu tahu menjadi advokat HAM itu seperti apa.

[7] MenurutAgungPutri, pada saat itu, LSM tak memiliki ruang gerak bebas di daerah-daerah yang berstatus khusus seperti Papua. Saat LSM mengungkap kasus, yang harus diperhitungkan adalah bagaimana agar kasus itu terungkap tanpa dipersoalkan siapa yang membocorkannya. Militer kerap melontarkan tuduhan memiliki hubungan dengan gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka untuk memojokkan LSM yang mengungkap kasus pelanggaran HAM. Laporan Munninghoff adalah salah satu strategi yang dipakai aktivis LSM untuk menembus barikade informasi itu dengan memanfaatkan jalur-jalur formal gereja.

[8] Harian Kompas, "Tom Beanal Gugat Freeport di Pengadilan Louisiana", Sabtu, 18 Mei 1996

[9] Elsam juga aktif terlibat dalam proses pengajuan gugatan dan persidangan kasus ini. Staf dan pengacara Elsam, Aderito de Jesus Soares, menjadi asisten pengacara untuk gugatan warga Amungme kepada PT Freeport Indonesia di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat.

[10] Sejak penolakan itu, Freeport, ABRI, dan pemerintah terus menekan dan mengintimidasi masyarakat penolak untuk harus menerima 1% tersebut. Kabarnya, setiap pagi Tom Beanal diintimidasi lewat telepon oleh aparat militer. Sementara tekanan dan intimidasi dilancarkan, para anggota militer memaksa atau membujuk penduduk di kampung-kampung di Timika dan Tembagapura untuk menerima tawaran Freeport tersebut.

[11] Pernyataan Pers tentang "Perkembangan Gugatan Atas Nama Tom Beanal dan Yosefa Alamong di Pengadilan New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat", 11 Maret 1998.

[12] Wawancara Ifdhal Kasim, 19 Juni 2008.

[13] LihatMajalahGatra, "KepalaCenderawasihdi Ujung Gerakan", 19 November 2001.

[14] Elsam, Perjuangan Amungme: Antara Freeport dan Militer, Jakarta.

 


Solidaritas untuk Timor Leste

Timor Leste memancing sorotan mata internasional setelah pecah insiden berdarah di Santa Cruz. Pada 12 November 1991, demonstran yang kebanyakan mahasiswa, mengadakan aksi protes mereka terhadap Pemerintahan Indonesia saat penguburan rekan mereka, SebastiãoGomes, yang ditembak mati oleh pasukan Indonesia sebulan sebelumnya. Dalam prosesi pemakaman, para mahasiswa menggelar spanduk untuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan, dan juga menampilkan gambar pemimpin kemerdekaan Xanana Gusmao.

Pada saat prosesi tersebut memasuki kuburan, pasukan Indonesia mulai menembak. Dari orang-orang yang berdemonstrasi di kuburan, 271 tewas, 382 terluka, dan 250 menghilang. Salah satu yang meninggal adalah seorang warga Selandia Baru, Kamal Bamadhaj, seorang pelajar ilmu politik dan aktivis HAM berbasis di Australia. [1] Peristiwa yang kemudian dikenal dengan Insiden Santa Cruz itu memancing reaksi keras internasional, termasuk dari beberapa negara yang tergabung dalam IGGI –yang kemudian berbuntut pembubaran IGGI oleh Indonesia karena dianggap terlalu campur tangan dalam urusan dalam negeri Indonesia. [2]

Usai Santa Cruz, peristiwa besar yang cukup mengguncang adalah insiden berdarah di Liquica. Peristiwa itu awalnya disulut perusakan rumah dan penganiayaan Felisberto dos Santos, 4 April 1999 [3] . Yang bikin ulah adalah Manonas, milisi dari SatuanGabunganIntelijen plus GardaMudaPenegakIntegrasi, Gardapaksi. Felisberto mengalah, minta berdamai. Musyawarah direncanakan esok paginya, di kantorDesaDato. Tapi, sekitar pukul 07.00 waktu setempat, saat warga menuju lokasi, kelompok milisi Besi Merah Putih (BMP) melancarkan serangan.

Mayat pun bergelimpangan. Lengan pastor setempat, Rafael dos Santos, luka kena sabet. Seribu orang mengungsi ke gereja. Lainnya melarikan diri ke hutan. Liquica lumpuh. Sepanjang jalan Atambua (NTT) menuju Dili diblokir BMP dan tentara. BenderaMerahPutih dikibar-kibarkan. Pastor Rafael yakin, pembantaian itu dibekingi militer. Ia melihat tentara ikut memberondongkan pelor.

UskupDiosisDiliCarlosFilipeXimenesBelo bahkan menyebutnya  sebagai pembantaian massal. [4] CarlosFilipeXimenesBelo mendesak pemerintah membentuk Dewan Kehormatan Militer untuk mengusut tragedi yang memakan 25 korban sipil. Kapuspen ABRI Mayjen Syamsul Maarif  bersikukuh menyebut angka lima jiwa yang melayang dalam kejadian tersebut.

PersinggunganElsam dengan Timor Timur bermula dari banyaknya kasus pelanggaran HAM di daerah tersebut pasca Insiden Santa Cruz. Karena kondisi yang tertutup, tak mudah masuk ke Timor Timor. Waktu itu, Elsam membangun jaringan melalui pastor di Papua. Sekitar tahun 1994, Elsam menyelenggarakan pelatihan di Papua, dengan mengundang peserta dari Timor Timur. Setelah pelatihan tersebut, Elsam memiliki kontak jaringan dengan LSM di daerah tersebut.

Sebelum insiden Liquica, Elsam juga mencatat sejumlah kasus pelanggaran HAM di daerah ini. Pada 14 Januari 1998, Elsam meminta Komnas HAM untuk melakukan investigasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia oleh ABRI di Atabae, Timor Timur. Dalam suratnya, ELSAM menyatakan bahwa pihaknya pada 14 Nopember 1997 telah menerima laporan dari Yayasan Hukum Hak Asasi dan Keadilan (Yayasan HAK), Dili.

Laporan tersebut mengenai sejumlah pelanggaran HAM yang tergolong dalam pelanggaran HAM yang berat (gross violation of human rights) yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap sejumlah penduduk sipil di Kecamatan Atabae, Kabupaten Bobonaro, Timor-Timur, pada 4 Januari 199 [5] . KoordinatorPelayananHukumElsam, Aderitode Jesus Soares, menyatakan bahwa Komnas HAM perlu menyelidiki peristiwa ini. "Demi tegaknya hukum dan keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia," kata Aderito.

SetelahSoeharto mengundurkan diri, 1998, cerita sedih dari Timor Timur tak lantas berhenti. Imbas dari kasus pelanggaran HAM di daerah ini membuat repot diplomasi Indonesia di dunia internasional. Bahkan diplomat senior Indonesia, Ali Alatas, menyebut Timor Timur sebagai kerikil dalam sepatu diplomasi Indonesia (pebble in our shoe). [6] Diplomat senior itu kerap kerepotan menghadapi pertanyaan soal kasus-kasus pelanggaran HAM di provinsi Indonesia ke-27 itu.

Pada 27 Januari 1999, Pemerintah Indonesia mengeluarkan dua opsi menyangkut masa depan Timor Timur, yaitu menerima atau menolak otonomi khusus. Hasilnya, dari 438.968 suara sah, 344.580 suara (78,2 persen) memilih merdeka dan 94.388 suara (21,8 persen) memilih tetap berintegrasi dengan Indonesia. Setelah pengumuman itu, terjadilah kerusuhan dan pembumihangusan di daerah tersebut.

Masyarakat nasional maupun internasional sangat prihatin dengan situasi yang terjadi di Timor Timur. Bahkan Komisi Hak Asasi Manusia PBB di Geneva pada tanggal, 23–27 September 1999 menyelenggarakan sesi khusus mengenai situasi di Timor Timur. Sesi khusus tersebut adalah yang keempat diadakan sejak komisi ini dibentuk 50 tahun yang lalu. Ini menunjukkan betapa seriusnya penilaian dunia internasional terhadap masalah pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur. Special Session tersebut mengeluarkan Resolusi 1999/S-4/1 yang menuntut kepada Pemerintah Indonesia agar antara lain: dalam kerja sama dengan Komnas HAM menjamin bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas tindak kekerasan dan pelanggaran sistematis terhadap hak asasi manusia akan diadili.

Resolusi tersebut juga meminta kepada Sekjen PBB untuk membentuk komisi penyelidik internasional dengan komposisi anggota yang terdiri dari ahli-ahli dari Asia, dan bekerja sama dengan Komnas HAM Indonesia, serta mengirimkan pelapor khusus tematik ke Timor Timur. Untuk merespon insiden di Timor Timur, Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP-HAM) di Timor Timur pada tanggal 22 September 1999. Mandatnya adalah mengumpulkan fakta, data dan informasi tentang pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur yang terjadi sejak Januari 1999 sampai dikeluarkannya Penetapan MPR pada bulan Oktober 1999 yang mengesahkan hasil jajak pendapat. [7]

Hasil penyelidikan Komnas HAM itu ditindaklanjuti dengan penuntutan terhadap orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran HAM di Timor Timur. SebelumKejaksaanAgung memulai penyidikannya, JaksaAgungMarzukiDarusman meminta LSM terlibat sebagai tim ahli. Salah satunya adalah dari Elsam. [8] "LSM itu kita anggap sebagai pakar (tim pakar)," kata JaksaAgungMarzukiDarusman. Hasil itu kelar awal tahun 2001 dan mulai diadili di Pengadilan HAM ad hoc pada 21 Februari 2001. Elsam melakukan monitoring secara intensif saat persidangan berlangsung. [9]

Usai persidangan, Elsam membuat laporan sangat komprehensif tentang pelaksanaan pengadilan terhadap para pelanggar HAM tersebut. [10] Dalam laporan berjudul "Kegagalan Leipzig Terulang di Jakarta: Catatan Akhir Pengadilan HAM ad Hoc Timor-timur", Elsam memaparkan sejumlah kelemahan-kelemahan dalam dakwaan yang disusun jaksa. Beberapa catatan laporan itu sebagai berikut:

Pertama, dalam 12 dakwaan tersebut, jaksa hanya menetapkan lima locus delicti, yaitu peristiwa di kompleks gereja Liquisa, rumah Manuel Carascalao di Dili, Diosis Dili, rumah Uskup Bello di Dili dan kompleks gereja Ave Maria Suai, Kovalima. Sedangkan untuk tempus delicti-nya, jaksa menetapkan peristiwa yang terjadi pada April 1999 dan September 1999. Hal ini sangat berbeda dengan hasil penyelidikan dari KPP HAM Timor Timur yang menemukan adanya kekerasan dan pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor Timur selain dari kelima locus delicti tersebut di atas dan terjadi antara bulan Januari 1999 sampai Oktober 1999

Kedua, sebagian besar berkas dakwaan jaksa hanya mencoba menunjukkan unsur sistematik dengan cara menyusun rangkaian peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Susunan dakwaan tersebut digunakan dalam berkas dakwaan terhadap mantan Kapolda Timor Timur Drs. Timbul Silaen, Adam Damiri, Noer Muis, Tono Suratman, Hulman Gultom dan Soedjarwo. Sedangkan untuk berkas lainnya, seperti berkas Eurico Guterres, Endar Priyanto, Jajat Sudrajat, Herman Sedyono dkk, dan Asep Kuswani dkk, Jaksa terlihat sangat kesulitan untuk menkonstruksikan unsur sistematik dalam dakwaannya.

Ketiga, hampir seluruh perspektif yang digunakan dalam dakwaan berusaha menghilangkan keterkaitan kelompok-kelompok milisi sipil dengan aparatus opresif negara, TNI dan Polri. Dengan hilangnya konteks kelahiran kelompok-kelompok milisi sipil pro-integrasi yang menjadi pelaku langsung dengan kehadiran dan kebijakan keamanan dari militer, maka dakwaan kemudian menggeser konteks peristiwa kejahatan melawan kemanusiaan (crime against humanity)menjadi konflik horizontal antara kelompok sipil.

Keempat, dakwaan jaksa juga memutusan keterkaitan pelanggaran berat HAM dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Hal ini menyebabkan tidak munculnya sejumlah peristiwa kekerasan yang dilakukan pejabat militer dan kelompok-kelompok milisi sipil bentukannya. Penggunaan perspektif tersebut, juga mempengaruhi kemampuan dakwaan untuk secara tajam mendukung dakwaan tanggung jawab komando (command responsibility). Titik terpenting dalam dakwaan ini adalah upaya menunjukkan ukuran yang tepat untuk membuktikan bahwa tindakan atau kebijakan yang dilakukan pemegang otoritas (sipil atau militer) dapat dikatakan sebagai bentuk pengabaian informasi, tidak efektif, secara patut dan benar.

Hal ini berkaitan langsung dengan pengertian "omission" (pembiaran) dan "commission" (perintah). Namun dalam dakwaan tersebut tidak terdapat beberapa data penunjang penting seperti struktur komando, garis kebijakan dan pengendalian, serta besar dan jumlah dan perbandingan petugas yang tersedia dengan besaran wilayah dan populasi serta hubungan antara kelompok-kelompok milisi sipil dengan TNI/ABRI. Ini mempersulit rumusan tindakan dari pejabat sipil/militer yang dapat dikategorikan sebagai bentuk commission. Akibat tidak mampunya jaksa merumuskan apa yang dimaksud dengan commission, dakwaan dalam pengadilan HAM ad hoc ini bisa dikatakan dakwaan minimal. Selain itu, Elsam juga mencatat bahwa jaksa dalam merumuskan dakwaan juga tidak cermat. Proses pembuktiannya juga terkesan apa adanya. [11]

Dalam kesimpulan kajiannya, Elsam menilai jaksa yang mewakili kepentingan umum (termasuk para korban) guna menuntut para pelaku (tersangka) kejahatan yang serius itu jelas sekali tidak menerapkan prinsip "prosecutions are to be undertaken in good faith and with due diligence" yang telah menjadi standar universal. Hal ini tampak dengan jelas dari proses perumusan dakwaan yang sumir, pengajuan alat-alat bukti dan saksi yang tidak maksimal, dan ketiadaan eksplorasi yang gigih dari jaksa. Sehingga dapat dikatakan, ada intensi yang tersembunyi tidak menuntut para tersangka dengan fair. Dengan kualitas dakwaan dan pembuktiaan seperti itu, menurut Elsam, maka majelis hakim menghadapi materi yang sangat terbatas untuk menentukan kesalahan para terdakwa.

Dalam persidangan itu, dari 18 terdakwa, enam yang diganjar hukuman penjara. Masing-masing: Gubernur Tim-tim Abilio Jose Osorio Soares (3 tahun), Dandim Dilli Soejarwo (5 tahun), Kapolres Dilli Hulman Gultom (3 tahun), Pangdam IX Udayana Adam Damiri (3 tahun), Danrem 164 Nur  Moeis (5 tahun), dan Wakil Panglima PPI/Komandan Aitarak Eurico Guterres (10 tahun). Namun, semuanya divonis bebas di tingkat Mahkamah Agung. Keputusan-keputusan ini kian menguatkan kecurigaan beberapa kalangan yang sudah muncul saat pengadilan ini mulai digelar. Pengadilan ini tak dimaksudkan untuk mencari kebenaran, melainkan cara pemerintah untuk melindungi para pelaku agar tak dibawa ke pengadilan internasional. [12]

Pada saat pengadilan sedang berlangsung, sebenarnya Pemerintah Indonesia dan Timor Timur juga menggunakan jalan politik untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di bekas provinsi Indonesia ke-27 ini melalui Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP). [13] Komisi ini tidak bertujuan menjebloskan mereka yang terlibat dalam peristiwa tadi ke penjara, tapi untuk memperkuat rekonsiliasi dan persahabatan Indonesia dan Timor Timur. "Ini bukan committee of justice, tapi committee of truth," kata Xanana. [14]

Dalam laporannya, KKP menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam bentuk kejahatan kemanusiaan menjelang dan pasca jajak pendapat 1999 di Timor Timur. Berdasarkan temuan KKP, ditemukan ada  tindakan dari milisi pro-otonomi, TNI, Polri, pemerintah sipil Indonesia, dan kelompok pro-kemerdekaan yang telah melakukan kejahatan secara berulang-ulang, terorganisir dan sistematis. KKP menemukan fakta bahwa anggota TNI, Polri, dan pemerintah sipil secara konsisten dan sistematis bekerja sama dan mendukung milisi pro-otonomi untuk melakukan tindak kekerasan terhadap kelompok pro-kemerdekaan.

Selain keterlibatan langsung, para perwira TNI yang ada di lapangan turut memberikan arahan terhadap operasi milisi. Komandan TNI di Timor Timur secara terorganisir mengendalikan pasokan, distribusi, dan penggunaan senjata oleh kelompok-kelompok milisi. Bukan hanya itu, TNI juga terlibat dalam pendanaan, perencanaan, dan penyediaan fasilitas. KKP berkesimpulan TNI, Polri, dan pemerintah sipil harus bertanggung jawab atas aksi represif mereka.

Hasilnya akhir dari kerja KKP ini sudah bisa diduga. Meski menemukan sejumlah pelanggaran HAM berat, KKP hanya merekomendasikan kedua negara untuk memberikan pengakuan melalui ungkapan penyesalan dan permintaan maaf resmi, serta berkomitmen untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, dan berupaya menyembuhkan luka masa lalu. [15] Hasil kerja komisi ini diserahkan KKP kepada kedua kepala pemerintahan, di Bali, 15 Juli 2008. Menteri Luar Negeri Indonesia Nur Hassa Wirajuda mengatakan, dengan rekomendasi ini kasus pelanggaran HAM Timor Timur dinyatakan selesai [16] . Sejumlah aktivis LSM berpendapat beda [17] dan menilai rekomendasi itu tak lantas membuat para pelakunya tak bisa diadili.


[1] Insiden Dili, diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Insiden_Dili

[2] Makalah Binny Buchori, Indonesia Masih Tergantung Kreditor, diunduh dari http://id.theprakarsa.org/module/article.php?articleid=64.

[3] MajalahTempo, "GenderangPerangDitabuhXanana?", 13-19 April 1999

[4] Elsam bersama sejumlah LSM yang tergabung dalam Fortilos, mengutuk peristiwa tersebut. LihatPernyataanPers: Pembantaiandi LiquicaTimor Timur, 9 April 1999

[5] Laporan Elsam soal Pelanggaran HAM di Timor Timur, 14 Januari 1998.

[6] AboeprijadiSantoso,"Jerawat-jerawat" Nusantara, 31 Maret 2006, diunduh dari http://www.ranesi.nl/tema/budaya/jerawat_nusantara_kolomas060331

[7] Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM di Timor Timur, Jakarta, 31 Januari 2000. Penyelidikan dikhususkan pada kemungkinan terjadinya genosida, pembunuhan massal, penganiayaan, pemindahan paksa, kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak serta politik bumi hangus. KPP HAM juga bertugas menyelidiki keterlibatan aparatur negara dan atau badan-badan lain. Masa kerja KPP HAM terhitung sejak 23 September 1999 sampai akhir Desember 1999, yang kemudian diperpanjang hinga 31 Januari 2000 dengan SK Ketua Komnas HAM No.857/TUA/XII/99 tanggal 29 Desember 1999.

[8] HarianKompas, "Tiga LSM Dilibatkan dalam Tim Penyidik KPP HAM Timtim", 18 Maret 2000.

[9] Selain melakukan monitoring, Elsam juga memfasilitasi pelatihan hakim ad hoc HAM tentang unsur-unsur tindak pidana pelanggaran HAM berat dan pertanggungjawaban komando.

[10] Hasil monitoring atas pengadilan ad hoc HAM Timor Timur diterbitkan Elsam dalam publikasi-publikasi Elsam, seperti buletin Asasi, briefing paper, jurnal Dignitas, dan buku.

[11] Kajian lengkap tentang pengadilan ad hocHAM Timor Timur, baca Kegagalan Leipzig Terulang di Jakarta: Catatan Akhir Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur, Jakarta, 9 September 2003.

[12] WawancaraAbdulHarisSemendawai, 11 Juni 2008.

[13] Anggota KKP dilantik pada tanggal 14 Agustus 2005. KKP berkedudukan di Denpasar, Bali. Anggotanya 10 orang. Komisi ini mempunyai tugas penting mengungkap kebenaran akhir peristiwa sebelum dan setelah jajak pendapat tahun 1999 di Timor Timur. Lantaran mencakup dua negara, ketuanya pun dua. Dari Indonesia Benjamin Mangkoedilaga, dan Cirilo Jose Jacob Valadares dari Timor Leste. Anggotanya: BenjaminMangkoedilaga (koordinator), AchmadAli, WisberLoeis, Mgr.PetrusTurang, dan AgusWidjojo. Anggota dari Timor Timur: Dionísio da Costa Babo Soares (koordinator), Cirílio José Jacob Valadares Cristovão, Aniceto Longuinhos Guterres Lopes, Felicidade de Sousa Guterres, dan Jacinto das Neves Raimundo Alves.

[14] Majalah Tempo, "KomisiKebenaran Minus Keadilan", 28 Agustus  2005.

[15] Hukumonline, "RI dan Timor Leste Manut Laksanakan Rekomendasi KKP", 16 Juli 2008

[16] LKBN Antara, "Pasca Penyerahan Laporan KKP, Kasus Timor Timur Ditutup", 15 Juli 2008

[17] Koordinator Internasional Human Rights Working Group Rafendi Djamin menyatakan, tindak kekerasan di Timor Timur tetap harus dimejahijaukan. Tak harus ke Mahkamah Internasional, tapi bisa melalui pengadilan hibrida. "Jadi saya rasa harus ada efek jera untuk pelanggar HAM," kata RafendiDjamin.



Membela Korban Struktural

Dalam lima tahun pendiriannya, Elsam banyak sekali bergelut dengan kajian-kajian terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tak berpihak pada hak asasi manusia. Kajian yang dilakukan mencakup banyak aspek kegiatan pembangunan beserta dampaknya. Mulai dari kasus kekerasan yang terjadi dalam pelaksanaan program pembangunan sampai soal pelaksanaan hak kebebasan berorganisasi dan berserikat bagi pekerja.

Konsentrasi pada studi tak lantas membuat lembaga ini mengabaikan aspek advokasi, baik terhadap kebijakan maupun kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat. Bidang advokasi ini memang menjadi pilar penting dalam Elsam sehingga ada divisi pelayanan hukum pada tahun-tahun awal pendiriannya, 1993. Tentu saja, karena keterbatasan tenaga dan dana, tak semua kasus bisa diadvokasi Elsam, seperti yang dilakukan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Pedoman awal yang dijadikan pertimbangan untuk melakukan advokasi Elsam adalah pada tipe kasusnya. Dengan sumber daya manusia yang terbatas, Elsam memprioritaskan advokasi pada kasus yang sangat kental nuansa strukturalnya. Misalnya, pelaku kekerasannya adalah aparat keamanan atau perusahaan multinasional. Hal lain yang juga jadi pertimbangan adalah spesifikasi kasusnya. Pada masa itu, Elsam juga memberi prioritas pada kasus yang terjadi di daerah. Sebab, pada umumnya kasus-kasus seperti itu kurang mendapat perhatian dari media massa atau aktivis lembaga swadaya masyarakat di Jakarta.

Dalam kurun waktu 1993 sampai 1998, cukup banyak kasus-kasus bernuansa struktural. Beberapa kasus menonjol yang Elsam ikut terlibat di dalamnya adalah kasus pelanggarran HAM di Timor Timur, kasus pelanggaran HAM di Papua, pelanggaran HAM di Aceh, dan pelangggaran terhadap hak masyarakat adat di JelmuSibak, Kutai. Dalam kasus-kasus terkait politik, sebagian di antaranya Elsam ikut melakukan advokasi. Beberapa kasusnya antara lain pengadilan aktivis Petisi 50 H.R. Dharsono penangkapan dan pengadilan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan pengadilan terhadap aktivis Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Kasus-kasus politik yang cuukup marak di masa OrdeBaru biasanya dipicu oleh sikap berbeda terhadap pilihan. Sistem yang otoriter membuat perbedaan pandangan dan sikap politik dengan mudah dicap sebagai kejahatan. Inilah yang dialami aktivis Partai Komunis Indonesia, H.R. Darsono pada tahun 1985, aktivis AJI tahun 1995, dan aktivis Partai Rakyat Demokratik tahun 1996. Orde Baru bukannya menolerir perbedaan pandangan yang sebenarnya dilindungi konstitusi sebagai kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat, tapi justru diadili dan diperlakukan seperti pelaku kriminal.

Orde Baru, dengan kekuasaannya yang kooptatif, menjadikan lembaga peradilan sebaga alat untuk menghukum musuh-musuh politiknya. Peradilan, yang seharusnya menjadi penyeimbang kekuasaan eksekutif, benar-benar tak berfungsi di bawah OrdeBaru. Akhirnya, pengadilan tak lebih hanya cara pemerintah untuk melegalkan semua tindakannya untuk membungkam dan menghukum mereka yang tak satu jalan dengan pilihan politiknya. Itulah yang bisa dilihat dengan terang benderang dalam pengadilan-pengadilan politik di masa OrdeBaru.

Jangan berharap ada kepatuhan terhadap hukum acara dalam penanganan kasus-kasus politik. Akibatnya, intimidasi dan kekerasan pun menjadi hal yang biasa. Soal pembuktian, akhirnya lebih sebagai formalitas untuk membenarkan adanya hukuman. Dalam kasus HR Dharsono, ia didakwa menyebarkan Lembaran Putih dan menghasut sekelompok orang yang tidak puas atas peristiwa Tanjung Priok sehingga melakukan aksi peledakan BCA di Jl Pecenongan dan Jl Gajah Mada serta pusat pertokoan di Metro Glodok. LembaranPutih itu istilah untuk pernyataan keprihatinan yang dikeluarkan Petisi 50 setelah peristiwa TanjungPriok 1984.

Dalam sidang, tak terbukti bahwa LembaranPutih itu dinyatakan terlarang seperti diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1963. Dakwaan menghasut juga tak bisa dibuktikan karena dalam pertemuan di rumah A.M.Fatwa tidak ada pembahasan mengenai untuk melakukan aksi peledakan. Bahkan, sejumlah saksi tegas menyatakan bahwa Dharsono tak pernah menganjurkan kekerasan. Dengan keterangan yang sangat terang benderang itu, hakim tetap menyatakan Dharsono bersalah dan diganjar hukuman penjara. [1]

Pemandangan semacam itulah yang bisa kita lihat secara kasat mata di ruang-ruang pengadilan selama OrdeBaru. Pameo independensi hakim, yang seharusnya bebas dari kekuasaan eksekutif dalam pengambilan keputusan, tak terbukti. Pengadilan pada masa itu tak bisa diharapkan menjadi rumah untuk mencari keadilan. Inilah yang membuat sejumlah pengacara hak asasi manusia dan para terdakwa kasus politik di masa lalu menjadikan arena sidang sebagai "pentas politik" daripada untuk memenangkan kasusnya melawan pemerintah.

Situasi semacam ini yang membuat advokasi kasus yang dilakukan aktivis hak asasi tak banyak yang berorientasi untuk menang pada saat berhadapan dengan pemerintah dan aparatusnya. Sebagian malah lebih berorientasi untuk membawa kasus itu ke permukaan agar mendapat perhatian masyarakat luas, termasuk dunia internasional. Dua di bawah ini adalah deksripsi beberapa kasus yang Elsam terlibat dalam advokasinya.

Advokasi Kasus Pelanggaran HAM di Aceh. Aceh mulai bergolak sejak 1989, yang ditandai dengan serangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke pos-pos ABRI dan merebut senjata. Pergolakan ini memang lebih besar dari saat gerakan ini diproklamasikan pada 4 Desember 1976. Setelah itu, situasi pelanggaran HAM-nya terus memburuk hingga akhirnya pemerintah mengirim pasukan Komando Strategis Cadangan Angkatan darat (Kostrad) ke Aceh dan menetapkan daerah ini berstatus darurat militer sampai 1998. [2]

Persinggungan pertama Elsam dalam kasus Aceh bermula tahun 1995. Saat itu Elsam menyelenggarakan pelatihan di Aceh, yang difasilitasi oleh aktivis HAM. Pelatihan sekitar 2 hari itu berada di daerah pedalaman, dekat Simpang KKA, Aceh Timur. Pesertanya sebagian besar ibu-ibu yang pernah menjadi korban Daerah Operasi Militer (DOM). Pelatihan yang difasilitasi oleh aktivis HAM setempat menggunakan bahasa Aceh. Seperti halnya pelatihan di Timor Timur dan Papua, ini merupakan pintu masuk untuk membuat jaringan pengumpulan data kasus pelanggaran HAM. [3]

Pada tahun 1999, Aceh sudah tak lagi berstatus Daerah Operasi Militer (DOM). Tapi, tak lantas kedamaian datang. Daerah itu masih jauh dari situasi normal. DOM sudah selesai, tapi waktu itu situasinya hampir setiap hari ada orang yang dibunuh, terbunuh, orang hilang, dan militer masih berkeliaran di mana-mana. [4] Tahun itu juga terjadi peristiwa Simpang KAA, pada 3 Mei 1999. Aksi unjuk rasa damai oleh masyarakat Dewantara ditanggapi dengan kekerasan oleh aparat TNI Denrudal 001 Pulo Rungkom. Akibatnya, 46 orang meninggal dunia, 153 mengalami luka tembak, dan 3 orang mengalami luka akibat pukulan. [5]

Dalam kasus ini, Elsam mendukung lembaga swadaya masyarakat yang mempersoalkan pelanggaran HAM di Aceh, termasuk Simpang KKA, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Yang digugat antara lain Presiden dan Panglima TNI karena kebijakannya mengakibatkan pelanggaran HAM di Aceh. Tapi, gugatan itu kandas karena pengadilan tak bisa bekerja efektif.

Sejak awal 1999, pelayanan hukum di Aceh lumpuh setelah para hakim dan jaksa yang selama ini bertugas di daerah yang sedang bergolak ini hengkang. Gelombang eksodus ini mulai terjadi sejak eskalasi gangguan keamanan di Aceh meningkat. Puncaknya adalah ketika isu bakal terjadinya pertempuran hebat pada 4 Desember 1999, tepat HUT Gerakan Aceh Merdeka. "Akibatnya proses kerja di badan-badan peradilan yang ada di Aceh terhenti. Dan ini berarti pelayanan hukum yang harus diberikan negara kepada rakyat tidak dapat dipenuhi lagi," kata Maimul Fidar, Koordinator NGO HAM Aceh. [6]

Karena pengadilan di sana gagal, Elsam dan LSM HAM Aceh berkirim surat ke Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman. Dalam surat itu disampaikan masalah yang mereka hadapi serta menanyakan kemungkinan untuk memindahkan penangan kasusnya ke pengadilan lain. Usaha ini pun tak membuahkan hasil, NGO HAM Aceh mengajukan gugatan ini ke pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2000 atau 2001, tapi ditolak.

Pasca Reformasi tahun 1998, Elsam juga terlibat dalam koalisi NGO HAM di Aceh membuat tabulasi pelanggaran HAM. Sehingga LSM punya versi sendiri tentang kasus pelanggaran HAM di Aceh. Ini menandingi tabulasi yang dilakukan pemerintah soal kasus pelanggaran HAM di bumi Serambi Mekkah itu.

Advokasi Kasus Pak Dingit. Nama lengkapnya LB Dingit. Ia salah satu pimpinan desa di Desa Jelmu Sibak, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai. Daerah ini berada di bagian Mahakam Tengah dengan jarak sekitar 630 km dari ibukota Kalimantan Timur, Samarinda. Kasus ini bermula pada 1982 saat PT Kalhold Utama melakukan aktifitasnya, mengelola konsesi seluas 161.000 hektare. Sejak PT Kalhold Utama beroperasi, sering sekali terjadi keributan dengan rakyat JelmuSibak. Beberapa konflik yang terekam antara lain adalah soal pembangunan base camp yang dilakukan di atas tanah milik adat rakyat Jelmu Sibak di Mengkapoq, dekat sungai Anan. Konflik lain adalah tentang pembangunan jalan loggingsepanjang sungai Lawa.

Klimaksnya terjadi pada kurun waktu Maret 1993-November 1995. Kalau dengan beroperasinya HPH di sekitar desa Jelmu Sibak, rakyat masih bisa survive walaupun kehidupannya semakin menurun, maka sejak adanya hutan tanaman industri (HTI) kehidupan rakyat berubah menjadi bencana, terutama bagi 72 keluarga keturunan dan pemilik dari lahan-lahan yang tergusur oleh HTI. Konflik yang paling menyengsarakan rakyat ini berasal dari tiga kegiatan, yaitu pembangunan pemukiman lokasi pemukiman transmigrasi seluas 150 hektar. Proyek itu mencaplok lahan keluarga pemilik dan ahli waris pemilik tanah adat JelmuSibak. Sebelum pembersihan lahan dilakukan, warga juga tidak diajak musyawarah.

Pada 27 Agustus 1993, anggota Sempekat Jato Rempangan (SJR) secara bersama-sama melaporkan kegiatan land-clearingtersebut kepada KepalaDesaJelmuSibak, NyeloiAdi. Pada 25 September 1993, masyarakat Jelmu Sibak untuk pertama kalinya melayangkan surat perihal pengrusakan ini kepada MenteriTransmigrasi, MenteriKehutanan dan Menteri BPN. Isi surat tersebut menyatakan keberatan atas pengrusakan yang terjadi dan meminta peninjauan kembali pelaksanaan HTI-Trans di atas tanah adat mereka. Surat kedua dikirim 25 Oktober 1993.

Pada tanggal 7-14 Januari 1994, Kepala Desa Jelmu Sibak dan Ketua SJR LB Dingit berangkat ke Jakarta menemui Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Transmigrasi & PPH. Menteri Transmigrasi dan Perambah Hutan Siswono Yudohusodo dan Menteri Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja menyatakan keprihatinannya dengan kasus ini dan berupaya untuk mempercepat penyelesaiannya.

Pada 15 Januari 1994, salah seorang kuasa hukum masyarakat Jelmu Sibak Bambang Widjojanto (YLBHI) datang ke Samarinda dan bertemu dengan Assisten I Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai. Pertemuan itu untuk dialog dengan pemerintah daerah mengenai kasus yang dihadapi warga JelmuSibak. Dalam pertemuan ini, Bambang Widjojanto menyatakan bahwa masyarakat telah mempunyai kuasa hukum, sehingga pemerintah daerah jangan mengirimkan tim tanpa melibatkan kuasa hukum. Pada tanggal 29-30 Maret 1994, militer dan aparat pemerintah daerah memaksa L.B. Dingit dan Nyeloi Adi untuk menandatangani surat pencabutan kuasa hukum masyarakat kepada pengacara dari YLBHI dan Elsam.

Pada 24 Januari 1995, 12 warga Jelmu Sibak yang tergabung dalam Sempekat Jato Rempangan melakukan dialog dengan anggota Komnas HAM Asmara Nababan dan kuasa hukum warga Direktur Elsam Abdul Hakim Garuda Nusantara. Dalam pertemuan itu masyarakat meminta agar keduanya memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah adat dan membicarakan usul penyelesaian kepada GubernurKaltimH.M. Ardan. Keesokan harinya, 25 Januari 1995, Asmara Nababan bersama Abdul Hakim menemui Gubernur Kalimantan Timur. Dalam pertemuan tersebut. Komnas HAM menanyakan penanganan kasus Jelmu Sibak dan menyampaikan harapan masyarakat JelmuSibak. Gubernur menyatakan akan mengadakan pertemuan dengan masyarakat pada bulan Februari 1995.

Dalam pertemuan itu antara lain dibahas soal Rencana Teknis Satuan Pemukiman Hutan Tanaman Industri trans. Tanah seluas 150 hektare yang digunakan untuk pembangunan 250 buah rumah transmigran, oleh masyarakat diserahkan kepada pemerintah dengan syarat diganti rugi tanam tumbuh dan tanahnya. Untuk itu, jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan kepada masyarakat adalah sebesar Rp 3 miliar. Meski demikian, masyarakat tetap membuka pintu negosiasi alias bersedia untuk musyawarah.

Pada 11 April 1995, LB.Dingit diperiksa untuk didengar keterangannya sebagai saksi berdasarkan surat panggilaan Polda tanggal 27 Maret 1995. Ia menjadi saksi dalam perkara pidana pemalsuan tanda tangan. Dasar pemanggilan adalah Surat Gubernur KDH Tk I Kaltim Nomor: 355/468/Tup/sospol/IX/1994 tanggal 28 September 1994. SelainLBDingit, beberapa warga lain juga dimintai keterangan polisi dalam kasus yang sama. Pada 10 November 1995, LBDingit kembali diperiksa untuk yang ketiga kalinya. Itu pemeriksaan terakhir di polisi sebelum akhirnya berujung ke pengadilan.

Dalam kasus ini, Elsam menjadi pengacara LBDingit, mulai dari kasusnya di proses di pengadilan negeri sampai ke MahkamahAgung. [7] Dalam sidang di pengadilan tingkat pertama, tahun 1997, majelis hakim yang diketuai AndiSamsanNganro menyatakan LB Dingit bebas murni karena ia tidak dianggap melakukan tindak kejahatan. Jaksa melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Bersama Komite HAM Kaltim dan Lembaga Bela Pujijaji, Elsam menyusun memori kasasi. Ternyata LB Dingit malah dihukum percobaan. Putusan kasasi itu akhirnya diterima dan tak dilawan secara hukum melalui peninjauan kembali karena LB Dingit tidak perlu menjalani hukuman.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) ikut membantu advokasi kasus ini dengan menominasikannya untuk memperoleh Golden Award dari Amerika karena LB Dingit ini dianggap melakukan proteksi lingkungan. Usaha ini membuahkan hasil. Pada 19 April 1997, L.B. Dingit dinyatakan sebagai salah seorang peraih penghargaan internasional bidang lingkungan, the Goldman Environmental Prize bersama enam tokoh lainnya dari enam benua di dunia.

Soal alasan penghargaan ini, panitia penyelenggara Goldman Award menyatakan, Dingit dinilai sangat peduli terhadap kelestarian hutan. [8] Kepedulian itu antara lain diwujudkannya dengan jalan mendirikan lembaga lingkungan hidup Sempakat Jato Rempengan yakni sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bertujuan melestarikan lingkungan hidup.

Kasus-kasus Politik. Kasus-kasus politik yang cukup marak di masa OrdeBaru biasanya dipicu oleh sikap berbeda terhadap pilihan. Sistem yang otoriter membuat perbedaan pandangan dan sikap politik dengan mudah dicap sebagai kejahatan. Inilah yang dialami aktivis Partai Komunis Indonesia, H.R. Darsono pada tahun 1985, aktivis AJI tahun 1995, dan aktivis Partai Rakyat Demokratik tahun 1996. Orde Baru bukannya menolerir perbedaan pandangan yang sebenarnya dilindungi konstitusi sebagai kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat, tapi justru diadili dan diperlakukan seperti pelaku kriminal.

Orde Baru, dengan kekuasaannya yang kooptatif, menjadikan lembaga peradilan sebaga alat untuk menghukum musuh-musuh politiknya. Peradilan, yang seharusnya menjadi penyeimbang kekuasaan eksekutif, benar-benar tak berfungsi di bawah OrdeBaru. Akhirnya, pengadilan tak lebih hanya cara pemerintah untuk melegalkan semua tindakannya untuk membungkam dan menghukum mereka yang tak satu jalan dengan pilihan politiknya. Itulah yang bisa dilihat dengan terang-benderang dalam pengadilan-pengadilan politik di masa Orde Baru.

 



[1] SamuelGultom, MengadiliKorban: PraktekPembenaran terhadap KekerasanNegara (Jakarta, Elsam, 2003), hal. 82.

[2] M.C.Ricklefs,Sejarah Indonesia Modern (Jakarta:Serambi, 2007), hal. 626.

[3] WawancaraAgungPutri, 19 Juni 2008. Di akhir pelatihan, fasilitator meminta semua membuat catatan harian. Ada yang menulis catatan, ada beberapa yang menulis puisi dan diakhir acara dibacakan dengan lagu.

[4] WawancaraAbdulHarisSemendawai, 11 Juni 2008.

[5] Harian Global, "KorbanSimpangKKA Tuntut Perhatian Pemerintah", 5 Mei 2008.

[6] Tempo Interaktif, "Hukumdi Aceh Lumpuh", 31 Desember 1999.

[7] Dalam kasus Dingit ini, Elsam juga pernah berkirim surat kepada Gubernur Kalimantan Timur, 18 September 1994. Elsam meminta agar Kepolisian Daerah Kaltim untuk menghentikan proses pemeriksaan terhadap anggota  masyarakat Jelmu Sibak yang tergabung dalam SJR dan meminta polisi untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat soal penyerobotan tanah milik masyarakat adat Jelmu Sibak oleh PT Hutan Mahligai.

[8] HarianSuaraPembaruan, "LBDingit, PenerimaGoldman Prize PernahDiperiksaPoldaKaltimSamarinda", 21 April 1997.

 

 

-------------------------------------------

sumber: Demi Keadilan: Catatan 15 Tahun Elsam Memperjuangkan HAM

oleh :  Abdul Manan