Pengamatan terhadap Proses Pengadilan HAM - Elsam.or.id Pengamatan terhadap Proses Pengadilan HAM disampaikan oleh Ifdhal Kasim

Pengamatan terhadap Proses Pengadilan HAM*

 

Ifdhal Kasim**

 

 

I. Pendahuluan

 

                Pengadilan Hak Asasi Manusia adhoc Timor-Timur merupakan antiklimaks. Dimulai dari laporan yang sangat kuat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KPP HAM Tim-Tim) yang menyuguhkan kepada kita dengan benderang apa yang telah terjadi di sana. Menurut Komnas, apa yang terjadi di sana merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia (gross violation of human rights) --di antaranya adalah crimes against humanity, dan telah pula mengindentifikasi siapa-siapa yang dapat dimintakan bertanggungjawab secara pidana terhadap kejadian yang telah membuat ‘deeply shock  the conscience of humanity’ tersebut. Hasil laporan Komnas telah merekahkan harapan baru bagi tumbuhnya budaya pertanggungjawaban (culture ofaccountability) untuk menggantikan budaya impuniti (culture of impunity). 

                Tetapi dengan begitu tajam, harapan itu diluluhlantakan oleh pengadilan hak asasi manusia. Dengan putusannya yang belum lama ini terpublikasi --khususnya pada tingkat banding dan kasasi, pengadilan telah membalikkan semua temuan fakta-fakta yang dihasilkan oleh KPP HAM Tim-Tim itu. Narasi tentang peristiwa yang telah dibangun oleh Komnas menjadi runtuh berpuing-puing; begitu juga terhadap mereka yang oleh Komnas diduga kuat bertanggungjawab ikut pula runtuh! Yang tersisa pada kita sekarang adalah pertanyaan ini: siapa sesungguhnya yang bertanggungjawab secara pidana dalam peristiwa tersebut?; apakah semuanya harus dipikul oleh Eurico Guterres seorang?; atau harus kita pikul secara kolektif sebagai bangsa (collective guilt)? Saya kira inilah masalah moral dan etik yang muncul dari pengadilan HAM Tim-Tim, yang akan terus menuntut kita untuk menjawabnya sebagai bangsa.

                Menurut kami pengadilan HAM ad hoc Tim-Tim, dari satu tahap ke tahap berikutnya, tampak sedang menuju ke arah kegagalan: ia justru gagal pada aspek yang paling esensial ini: memastikan kesalahan individual para pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia (individualization of guilt) yang terjadi di Timor Timur setelah jajak-pendapat. Pendapat ini berasal dari hasil observasi kami selama proses persidangan mulai pada tahap pertama (pengadilan negeri) hingga pada tahap akhir (pengadilan kasasi). Tulisan ini akan berusaha memaparkan hasil observasi tersebut.

 

II. Individualisasi Kesalahan (individualization of guilt)

                Sebelum memaparkan hasil observasi kami atas proses pengadilan, kiranya perlu disampaikan terlebih dahulu mengenai konsep induvidualisasi kesalahan (individualization of guilt). Karena salah satu misi terpenting pembentukkan pengadilan bagi kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (gross violation of human rights) adalah memastikan induvidu yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut. Inilah yang disebut dengan konsep induvidualisasi kesalahan (individualization of guilt). Konsep ini sudah terbilang tua, telah digunakan oleh masyarakat internasional sejak pengadilan Nuremberg (1946), dan kini dikukuhkan kembali dalam Statuta Roma mengenai Mahkamah Pidana Internasional (Rome Statute for International Criminal Court). Dengan konsep ini, maka hanya induvidu yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau dikenal dengan istilah ‘individual criminal responsibility’. Entitas abstraks seperti negara, tidak dapat ditagih pertanggungjawaban pidananya. Dalam kerangka konsep ini, menunjukkan atau membuktikan orang yang dituduh bersalah atas kejahatan tertentu menjadi sangat krusial. Sebab disinilah letaknya keadilan: membedakan orang yang bersalah dengan yang tidak!

Konsep induvidualisasi kesalahan itu sangat penting, terutama untuk memutus siklus kesalahan kolektif (collective guilt). Seperti sering terlihat dalam sejarah, elite yang menguasai negara seringkali mengatasnamakan tindakannya atas nama kepentingan negara. Kita bisa menunjukkannya mulai dari penguasa semacam Hitler hingga Milosevic yang saat ini sedang diadili. Seringkali dengan alasan itu mereka berusaha menghindar dari tanggungjawab induvidualnya apabila terjadi suatu kesalahan. Akibatnya kita tidak dapat lagi membedakan orang yang bersalah dengan yang tidak, akhirnya kesalahan itu menjadi beban kolektif. Disinilah letak arti penting konsep induvidualisasi kesalahan. Dengan mengadili dan menghukum orang yang bertanggungjawab, maka beban kesalahan tidak ditanggung dengan tidak pandang bulu oleh seluruh masyarakat, dan juga tidak diwariskan dari generasi ke generasi. Pengadilan hanya akan menghukum yang bersalah, membedakannya dari yang tak bersalah sehingga siklus kesalahan kolektif dapat dipatahkan.

Pengadilan HAM di Indonesia saya kira juga dilandasi oleh konsep modern mengenai pertanggungjawaban pidana tersebut. Saya kira sama seperti bangsa Serbia yang menuntut pengadilan atas orang-orang Serbia yang bertanggungjawab atas pembersihan etnis di sana (termasuk pemimpin politiknya,  Radovan Karadzic, dan pemimpin militernya, Jenderal Ratko Mladic); kita juga menuntut hal yang serupa dengan pembentukan pengadilan HAM, yakni menginduvidualisasi kesalahan guna memutus siklus kesalahan kolektif. Jadi disini kita harus membedakan Serbia sebagai bangsa (kolektif) dengan induvidu-induvidu Serbia. Serbia sebagai bangsa tidak pernah melakukan pembunuhan massal, penyiksaan, dan perkosaan di Kroasia dan Bosnia; melainkan hanya orang-orang Serbia tertentu, orang-orang Kroasia tertentu. Saya kira hal yang sama juga ingin kita katakan dengan pembentukan pengadilan HAM adhoc Tim-Tim, yaitu bangsa Indonesia tidak melakukan apa yang dengan rinci tertulis dalam laporan KPP HAM Tim-Tim; melainkan hanya dilakukan oleh orang-orang (induvidu) Indonesia tertentu. Saya kira inilah yang hendak kita katakan kepada publik internasional dengan mengadili sendiri kejahatan di sana melalui pengadilan nasional kita.

 

III. Hasil Observasi: Garis-garis Besar

 

                Sidang tingkat pertama Pengadilan HAM Ad Hoc untuk pelanggaran berat hak asasi manusia (gross violation of human rights) di Timor Timur April-September 1999 yang berlangsung sejak 21 Februari 2001. Inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah peradilan di Indonesia, kasus pelanggaran berat hak asasi manusia yang melibatkan perwira tinggi militer dan polri, serta pimpinan sipil diajukan ke pengadilan (yang juga pertama di Indonesia), yaitu Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan ini dibentuk berdasarkan UU No.26/2000, setelah kegagalan pembentukannya melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) oleh Presiden BJ. Habibie. Melalui pengadilan ini Indonesia ingin menunjukkan kepada masyarakat internasional, bahwa Indonesia memiliki tekad yang besar dan willingnessyang kuat untuk menunaikan kewajiban mengadili mereka yang diduga kuat melakukan kejahatan jus cogens dalam hukum internasional. Kewajiban ini merupakan kewajiban demi masyarakat internasional secara keseluruhan (obligatio erga omnes).  Di bawah ini kami paparkan secara garis besar hasil observasi kami, mulai dari dakwaan hingga putusan.

 

III.1. Dakwaan dan Tuntutan              

                Penuntut Umum (JPU) membawa ke pengadilan HAM ad hoc 18 terdakwa yang   dibagi dalam 12 berkas perkara. Ke-12 surat dakwaan memuat dakwaan, bahwa terdakwa dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusian –sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU N0.26/2000 (berupa pembunuhan dan penganiayaan), dan para terdakwa dikenakan tanggung jawab komando (pasal 42). Tabel di bawah ini menyajikan ringkasannya.  

 

Tabel 1: Berkas Perkara

No

Berkas

Tuduhan

1

Abelio Soares

Kumulasi: pembunuhan dan penganiayaan

2

Timbul Silaen

Kumulasi: pembunuhan dan penganiayaan

3

Herman Sedyono, Liliek Koeshadianto, Gatot Subyaktoro, Achmad Syamsudin, dan Soegito

Alternatif: pembunuhan atau penganiayaan

4

Eurico Guterres

Kumulasi: pembunuhan dan penganiayaan

5

Asep Kuswani, Adios Salova, Leonito Martins

Campuran

6

Endar Priyanto

Kumulasi: pembunuhan dan penganiayaan.

7

Soedjarwo

Primair : pembunuhan

Subsider: penganiayaan

8

Jajat Sudrajat

Campuran

9

Hulman Gultom

Kumulasi: pembunuhan dan penganiayaan

10

M. Noer Muis

Kumulasi

11

Tono Suratman

Kumulasi: pembunuhan dan penganiayaan.

12

Adam Damiri

Kumulasi

 

                Konstruksi dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum itu mengandung beberapa kelemahan mendasar. Pertama, dalam ke-12 Dakwaan tersebut, JPU hanya menetapkan 5 (lima) locus delicti, yaitu peristiwa di  kompleks gereja Liquisa, rumah Manuel Carascalao di Dili,  Diosis Dili, rumah Uskup Bello di Dili dan kompleks gereja Ave Maria Suai, Kovalima. Sedangkan untuk tempus delicti-nya, JPU menetapkan peristiwa yang terjadi pada  April 1999 dan September 1999.  Hal  ini sangat berbeda dengan hasil penyelidikan KPP HAM Tim-tim yang menemukan adanya kekerasan dan pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Tim-tim selain dari ke-5 (lima) locus delicti tersebut di atas dan terjadi antara bulan January 1999 sampai dengan Oktober 1999. Kedua, dalam sebagian besar berkas dakwaan JPU hanya mencoba menunjukkan unsur sistematik dengan cara, yakni menyusun  rangkaian peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu tertentu.  Susunan dakwaan tersebut  digunakan  dalam berkas dakwaan terhadap mantan Kapolda Timtim Drs. Timbul Silaen, Adam Damiri, Noer Muis, Tono Suratman, Hulman Gultom dan Soedjarwo. Sedangkan untuk berkas lainnya seperti berkas Eurico Guterres, Endar Priyanto, Jajat Sudrajat, Herman Sedyono dkk, dan Asep Kuswani dkk, Jaksa terlihat sangat kesulitan untuk menkonstruksikan unsur sistematik di dalam dakwaannya. Sementara itu, unsur widespread(meluas) dalam 12 berkas dakwaan tersebut  ditunjukkan oleh JPU dengan cara menggunakan perluasan locus geografis dan massivitas korban. Perluasan locus delicti Ini digambarkan dengan serangan yang diawali pada satu locus tertentu yang kemudian meluas pada wilayah lain dalam satu region yang sama, sedangkan massivitas korban digambarkan dengan jumlah banyaknya korban yang meninggal maupun luka-luka.

                Dalam menunjukkan tanggungjawab komando surat dakwaan juga tidak memiliki rumusan yang akurat. Hal itu terjadi karena jaksa dalam surat dakwaannya hanya menyandarkan tanggungjawab komando sebatas pada ketentuan formal, misalnya terhadap Timbul Silaen dinyatakan hanya sebagai Komandan dari Komando Pengendalian Keamanan di Timtim Pasca New York Agreement 5 Mei 1999. Padahal untuk menunjukkan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan, tanggungjawab komando tidak cukup dengan yang formal, melainkan keseluruhan kewenangan yang dimilikinya dalam menjalankan komando yang ada pada dirinya.  Oleh karena itu dakwaan mestinya bisa menunjukkan seluruh jaring komando itu dengan memaparkan seluruh kekuatan yang dipakai dan juga fasilitas yang digunakan. Dengan kata lain, surat dakwaan mestinya menunjukkan tanggungjawab komando dalam artian riil bagaimana ia bekerja.

                Jaksa penuntut umum menuntut para terdakwa dengan tuntutan minimalis semuanya, yakni 10 tahun, kecuali  terhadap 3 orang terdakwa yang dituntut 10 tahun lebih (10 tahun 3 bulan dan 10 tahun 6 bulan). Dengan tuntutan yang minimalis itu, ketentuan undang-undang menyatakan bahwa hukuman minimal adalah 10 tahun, menunjukkan bahwa jaksa sendiri tidak cukup mempunyai keyakinan atas tuntutannya dan hanya mengikuti syarat formal dari ketentuan undang-undang. Sekaligus menunjukkan JPU idak menerapkan prinsip “prosecutions are to be undertaken in good faith and with due diligence”  yang telah menjadi standar universal. Hal ini tampak dengan jelas dari proses perumusan dakwaan yang sumir, pengajuan alat-alat bukti dan saksi yang tidak maksimal, dan ketiadaan eksplorasi yang gigih dari Jaksa Penuntut Umum (Jaksa Penuntut Umum). 

 

III. 2. Proses Pembuktian: Seadanya, tanpa Eksplorasi

 

                Selama proses persidangan tidak ada satu pun kasus dimana saksi korban menjadi pihak yang pertama di dengar kesaksiannya sesuai dengan pasal 160 ayat 2 KUHAP. Pada tahap-tahap awal persidangan justru yang didengar adalah saksi-saksi dari kalangan satu institusi dengan terdakwa baik atasan maupun bawahan. JPU tidak mempunyai dasar argumen yang jelas mengapa saksi korban tidak dapat dihadirkan untuk pemeriksaan saksi pertama kalinya. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal JPU memang tidak mempunyai kesiapan ataupun kesungguhan dalam upaya untuk membuktikan dakwaannya dengan tidak mempersiapkan saksi korban pada awal-awal persidangan.[1]

                Ketidaksungguhan jelas sekali ketika ada beberapa saksi korban yang akhirnya datang ke pengadilan untuk berkas perkara tertentu, ternyata diambil begitu saja untuk menjadi saksi dalam berkas perkara yang lain dan hanya disuruh untuk bersaksi tanpa melihat prosedur yang benar. Dalam hal tertentu Majelis Hakim terpaksa memberikan peringatan keras kepada JPU untuk bersungguh-sunggung menghadirkan saksi korban. Demikian pula dengan saksi-saksi lainnya yang dipanggil tetapi berkali-kali tidak menghadiri persidangan. majelis hakimpun perlu memerintahkan kepada jaksa untuk menghadirkan saksi ke persidangan. JPU sendiri  beralasan sudah memanggil saksi-saksi untuk datang ke pengadilan tetapi terungkap dipersidangan bahwa saksi-saksi yang tidak dapat menghadiri persidangan banyak disebabkan karena kendala biaya karena jaraknya jauh dan terpaksa mengeluarkan uang terlebih dahulu  untuk datang menjadi saksi.

                Hampir semua berkas perkara terhadap saksi yang tidak dapat menghadiri persidangan, kesaksiannya dibacakan terutama terhadap saksi-saksi yang telah disumpah. Ketentuan ini sesuai dengan pasal 162 KUHAP dimana saksi yang tidak dapat menghadiri persidangan karena alasan tertentu dapat dibacakan keterangannya dan jika keterangan sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan dibawah sumpah yang diucapkan di sidang. Keterangan saksi yang dibacakan ini kebanyakan adalah saksi korban yang banyak memberikan keterangan untuk mendukung dakwaan penuntut umum. justru saksi-saksi korban yang kesaksiannya dibacakan inilah yang mempunyai kualitas kesaksian yang penting dan jelas menunjukkan adanya keterlibatan dari aparat keamanan dan kejelasan mengenai peristiwa saat terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan karena mereka adalah pihak yang berada langsung dilapangan saat terjadinya peristiwa.

 

Tabel2: Perbandingan Saksi yang dihadirkan JPU  ke persidangan

 

Berkas

Saksi JPU

Saksi Penasehat Hukum

Saksi ahli JPU

Saksi ahli PH

Dibacakan

Herman Sedyono dkk

15 orang

8 orang

-

2 orang

4 orang

Abelio Soares

17 orang

8 orang

-

1 orang

-

Hulman Gultom

15 orang

2 orang

1 orang

1 orang

2 orang

Soedjarwo

8 orang

7 orang

1 orang

 

6 orang

Asep Kuswani dkk

10 orang

7 orang

1 orang

 

10 orang

Tono Suratman

18 orang

5 orang

1 orang

2 orang

3 orang

Endar Priyanto

12 orang

8 orang

1 orang

 

10 orang

Yayat Soedrajat

17 orang

3 orang

 

1 orang

9 orang

Eurico Gutteres

11 orang

1 orang

 

 

7 orang

Timbul Silaen

16 orang

9 orang

 

3 orang

4 orang

Adam Damiri

16 orang

8 orang

1 orang

5 orang

4 orang

 


 

                                Selama proses pemeriksaan, JPU hanya berhasil menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi korban ke persidangan.[2] Ke-7 (tujuh) orang saksi korban ini memberikan keterangannya hampir untuk semua perkara yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan HAM Ad Hoc Tim-tim. Namun demikian, walaupun JPU telah berhasil menghadirkan saksi korban ke persidangan, ternyata dalam pemeriksaan JPU tidak dapat menggunakan kesempatan ini mendapatkan keterangan tentang peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi dan keterlibatan para terdakwa dalam peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor-Timur. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan dan eksplorasi  JPU tentang peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor-Timur. Disamping itu, dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para saksi korban jaksa penuntut umum lebih banyak bertumpu pada pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam BAP (berita acara pemeriksaan) saksi, sehingga pertanyaan-pertanyaan JPU tidak dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam persidangan.

                                Sementara saksi-saksi non korban didominasi anggota militer, anggota kepolisian dan mantan pejabat pemerintahan --baik merupakan mantan bawahan ataupun atasan terdakwa pada saat terjadi peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Saksi lainnya adalah pihak-pihak tidak ada kaitan secara hierarkhis dengan terdakwa diantaranya adalah dari masyarakat sipil, dari mantan menteri luar negeri, mantan presiden dan pihak-pihak lainnya yang mengetahui dan mengerti peristiwa yang terjadi pra dan pasca jajak pendapat. Saksi non korban ini juga terdiri dari para terdakwa lainnya. Secara umum saksi-saksi yang bukan korban ini memberikan jawaban yang hampir seragam dan cenderung menguatkan posisi para terdakwa. saksi a chargeyang dihadirkan terdakwa juga lebih banyak mendukung dan memberikan keterangan yang menguntungkan terdakwa. Sebagian besar saksi yang berasal dari kesatuan ABRI atau kepolisian yang diajukan oleh jaksa penuntut umum membarikan keterangan yang tidak memperkuat dakwaan yang telah disusun oleh JPU. Dalam  kondisi ini nampak jelas sekali JPU sendiri tidak cukup mempunyai kapasitas dalam mengekplorasi keterangan saksi sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Peranan JPU lebih banyak diambil alih Majelis Hakim dimana ekplorasi kesaksian yang dilakukan oleh Majelis Hakim lebih mendalam.

                                Proses pemeriksaan melalui mekanisme teleconference dilakukan setelah adanya keengganan saksi korban untuk menghadiri persidangan dengan alasan keamanan. Melihat minimnya saksi korban yang hadir dan tidak memadainya proses pembuktian maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban melalui teleconference. Alasan yuridis bahwa teleconference ini dapat dilakukan adalah untuk mencari kebenaran materiil yang memang diperlukan dalam setiap perkara pidana. Hakim dalam konteks ini sangat memahami bahwa keberadaan saksi korban untuk memberikan kesaksian sangat penting guna pencarian kebenaran materiil dan proses pembuktian sebelumnya dianggap tidak cukup tanpa adanya keterangan dari saksi korban.

                                 Barang bukti yang diajukan JPU berbeda-beda dalam tiap berkas perkara, namun secara umum barang bukti ini terdiri dari beberapa jenis senjata yang digunakan untuk melakukan kejahatan, bekas pakaian dari korban dan beberapa dokumen yang berkaitan dengan jajak pendapat maupun laporan situasi peristiwa kerusuhan yang terjadi di Tim-Tim Dalam berbagai berkas perkara, barang bukti yang diajukan tidak atau bahkan lebih sedikit dari barang bukti dalam perkara lain. Hal ini menghenrankan dimana jaksa tidak memberikan atau menggunakan barang bukti dalam perkara lain padahal dalam dakwaannya juga terdapat kasus dengan pelanggaran yang sama  baik tempus delicti maupun locus delictinya.[3] JPU tidak secara maksimal mengajukan alat bukti berupa surat maupun dokumen resmi yang sebenarnya akan mampu mendukung dakwaanya. Disamping itu dokumen-dokumen yang juga merupakan alat bukti yang juga dilampirkan dalam berkas acara pemeriksaan tidak dieksplorasi oleh jaksa secara maksimal dan justru Majelis Hakim yang aktif mengajukan pertanyaan seputar dokumen-dokumen yang dijadikan alat bukti. 

 

III. 3. Putusan Majelis Hakim

 

                                Dari 12 berkas perkara, semuanya menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan. Semua keputusan majelis hakim menyimpulkan bahwa telah terjadi kejahatan terhadap kemanusian berupa pembunuhan dan penganiayaan sesuai dengan pasal 9 a dan pasal 9 b UU No. 26 Tahun 2000. Secara garis besar, kesimpulan mengenai pelakunya adalah milisi pro-intergasi, yaitu milisi dari Aitarak dan Besi Merah Putih (di Dili), Milisi Besi Merah Putih dan juga Aitarak (di Liquica) , dan milisi Mahidi dan Laksaur  (di Suai Kovalima). Meskipun, dalam beberapa putusan, Majelis Hakim juga menyebutkan keterlibatan oknum aparat keamanan. Tetapi dalam konteks melakukan pembiaran atau tidak melakukan tindakan untuk pencegahan terhadap terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dalam  menyimpulkan rumusan kejahatan terhadap kemanusiaan, Majelis Hakim tidak menggunakan acuan yang sama terutama dalam hal menjelaskan tentang adanya unsur yang  meluas atau sistematik, adanya serangan terhadap penduduk sipil dan pengertian tentang unsur adanya kebijakan dari penguasa atau organisasi lainnya. Perbedaan pendefinisian dalam menjelaskan unsur-unsur tersebut sangat masuk akal mengingat bahwa dalam ketentuan undang-undang sendiri rumusan tersebut tidak didefinisikan secara jelas sehingga majelis hakim menafsirkan uraian pasal-pasal tersebut sesuai dengan pengetahuannya dan referensi yang dimilikinya.[4] Hal yang membedakan lainnya adalah mengenai jumlah korban yang meninggal maupun luka-luka korban penganiayaan. 

                                Berkaitan dengan delik tanggung jawab komando (pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000) majelis hakim mempunyai penafsiran yang berbeda satu dengan lainnya. Pandangan yang berbeda ini akan berimplikasi dengan tanggung jawab para terdakwa sebagai atasan terhadap pelaku kejahahatan terhadap kemanusiaan. Pertama adalah putusan yang menjelaskan tanggung jawab komando hanya berkaitan dengan adanya hubungan atasan dan bawahan antara pelaku dengan  terdakwa.  Putusan yang berkaitan dengan penafsiran mengenai tanggung jawab komando yang seperti ini mengakibatkan tidak ada para terdakwa  dibebaskan jika anak  buahnya tidak terbukti melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam konteks ini tanggung jawab komando selalu mensyaratkan adanya anak buah yang melakukan pelanggaran HAM yang berat ada bawahan dalam pengendalian yang efektif yang melakukan pelanggaran HAM berat. Jika tidak ada hubungan antara pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dengan para terdakwa secara organisasional maupun pengedalian secara efektif maka terdakwa tidak dapat dimintai pertanggung jawaban. Penafsiran yang demikian tidak melihat para terdakwa seagai pihak yang punya otoritas dan kewenangan tertentu untuk mencegah adanya pelanggaran HAM yang berat. [5]

                                Sedangkan pandangan kedua, adalah putusan yang menafsirkan delik tanggung jawab komando yang juga berkenaan dengan adanya kegagalan bertindak atau kegagalan untuk melakukan langkah-langkah yang selayaknya. Dalam pandangan ini faktor posisi terdakwa dengan  kewenangannya  merupakan faktor penting dalam menentukan peranan terdakwa dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi. Pandangan ini menjelaskan bahwa atasan tidak hanya bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya dalam pengendalian yang efektif tetapi juga tetap harus bertanggungjawab juga terhadap tindak pidana yang terjadi akibat tidak dilakukannya pengendalian pasukan secara patut, artinya atasan gagal mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah atau menghentikan terjadinya pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di dalam wilayah kekuasaannya yang efektif. [6]

                                Di bawah ini disajikan dalam tabel putusan Majelis Hakim. Dari 18 terdakwa, Majelis Hakim memutuskan hanya 6 orang yang bersalah. Lainnya bebas. Terdakwa yang dinyatakan bersalah dijatuhi pidana di bawah 10 tahun dan paling tinggi 5 tahun, hanya untuk terdakwa Euriko Guterres dikenakan 10 tahun   --sesuai dengan pidana minimal dalam UU. Alasan mengenai hukuman di bawah minimal ini adalah berkenaan dengan prinsip keadilan.  Selain itu, terdakwa yang dinyatakan bersalah itu tidak satupun disertai dengan perintah penahanan oleh Majelis Hakim. Putusan agak janggal mengingat bahwa kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan yang sifatnya extraordinary crimes.

 


Tabel: Perbandingan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Putusan Pengadilan HAM

Brks

Berkas Perkara

Tuntutan JPU

Putusan

Majelis Hakim

1

Abilio  Jose Osorio Soares

( Gubernur Tim-tim)

10 tahun 6 bulan

3 Tahun

Emmi Marni Mustafa

Roky Panjaitan

Rudi M. Rizki

Komariah Emong S

Winarno Yudho

2

Timbul Silaen

( Kapolda Tim-tim)

10 tahun

Bebas

Andi Samsan Nganro

Ridwan Mansyur

Kabul Supriyadi

Amiruddin Abudaera

Heru Sutanto

3

Herman Sedyono

(Bupati Kovalima)

Liliek Koeshadiyanto

(Dandim Kovalima)

Gatot Subyaktoro

(kapolres Kovalima)

Achmad Syamsudin

(Kasdim Kovalima)

Sugito

(Danramil Suai)

Dari 10 tahun sampai 10 tahun 6 bulan

Bebas

Cicut Sutiarso

Andriani Nurdin

M. Guntur Alfie

Rachmat Syafei

Abdurrachman

4

Endar Prianto

(Dandim Dilli)

10 tahun

Bebas

1. Amril

2. Eddy Wibisono

3. Amiruddin Abudaera

4. Kabul Supriyadi

5. Sulaiman Hamid

5

Soejarwo

(Dandim Dilli)

10 tahun

5 Tahun

1. Andi Samsan Nganro

2. Binsar Gultom

3. Kabul Supriyadi

4. Heru Sutanto

5. Amiruddin Abudaera

6

Hulman Gultom

(Kapolres Dilli)

10 tahun

3 Tahun

1. Andriani Nurdin

2. Sunarjo

3. Rudi M. Rizki

4. Kalelong Bukit

5. Sulaiman Hamid

7

Asep Kuswani

(Dandim Liquica)

Adios Salova

(Kapolres Liquica)

Leonito Martens

(Bupati Liquica)

10 tahun

Bebas

1. Cicut Sutiarso

2. Jalaluddin

3. Rachmat Syafei

4.Abdurrachman

5. Amiruddin Abudaera

8

Yayat Sudrajat

(Dansatgas Tribuana)

10 tahun

Bebas

1. Cicut Sutiarso

2. Jalaluddin

3. Abdurrachman

4. Guntur Alfie

5. Amiruddin Abudaera

9

Adam Damiri

(Pangdam IX Udayana)

Bebas

3 tahun penjara

1. Emmi Marni Mustafa

2. Rocky Panjaitan

3. Rudi M. Rizki

4. Komariah Emong S

5. Sulaiman Hamid

10

Tono Suratman

(Danrem 164)

10 tahun

Bebas

1. Andi Samsan Nganro

2. Binsar Gultom

3. Kabul Supriyadi

4. Heru Sutanto

5. Amiruddin Abudaera

11

Nur Moeis

(Danrem 164)

10 tahun

5 Tahun

1. Andriani Nurdin

2. Sunarjo

3. Rudi M. Rizki

4. Kalelong Bukit

5. Sulaiman Hamid

12

Eurico Guterres

(Wakil Panglima PPI/Komandan Aitarak)

10 tahun

10 Tahun

1. Herman H Hutapea

2. Rocky Panjaitan

3. Rudi M. Rizki

4. Emong Komariah

5. Winarno Yudho/

     Kalelong Bukit

 

 

                                Majelis Hakim juga bersikap mendua dalam mensikapi perlakuan terhadap terdakwa dimana disatu sisi mejelaskan bawah kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan internasional yang menggoncangkan nurani manusia (shocking consience of mandkind) dan masyarakat internasional menyatakan sebagai musuh bersama umat manusia, yang menuntut semua negara untuk memeranginya. Bahwa penghukuman terhadap pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan mutlak dilakukan dan ketiadaan penghukuman terhadap pelaku kejahatan akan merupakan virtual licence bagi pelaku atau orang lain untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari. Tatapi, jika melihat alasan tidak dilakukannya perintan penahanan, bahwa para terdakwa bersifat kooperatif dan tidak ada kekhawatiran akan melarikan diri atau mengulangi perbuataanya menjadikan posisi para terdakwa ini bukan sebagai orang yang sangat berbahaya di mata Majelis Hakim. Dari fakta ini, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim juga menutup mata terhadap posisi para terdakwa yang rata-rata masih aktif berdinas dan memegang jabatan penting --yang berpotensi mengulangi perbuataannya. 

 

 IV. Penutup

 

Uraian di atas menunjukkan bahwa pengadilan HAM adhocTim-Tim ternyata menyungguhkan hasil yang berbeda dengan pengadilan atas orang-orang Serbia yang lakukan melalui Pengadilan Internasional Bekas-Yugoslavia. Seperti sudah saya singgung di awal, pengadilan HAM adhocTim-Tim gagal dalam memastikan induvidu yang bersalah (individualization of guilt). Sedangkan pengadilan untuk orang-orang Serbia oleh Pengadilan Internasional Bekas-Yugoslavia berhasil dalam memastikan aspek yang sangat penting ini! Jadi pengadilan untuk orang-orang Serbia itu berhasil mematahkan siklus kesalahan kolektif, sementara pengadilan HAM kita gagal memutus rantai kesalahan kolektif. Pada titik inilah muncul pertanyaan yang menggugat kita secara moral dan etik:  apakah kesalahan itu harus kita pikul bersama sebagai bangsa (collective guilt)?

Prospek penyelesaian pelanggaran berat hak asasi manusia melalui Pengadilan HAM dengan demikian sangat ditentukan oleh usaha memastikan dilakukannya perbaikan terhadap seluruh perangkat pengadilan tersebut. Mulai dari materi UU-nya hingga pada infrastruktur pendukungnya. Jadi masa depan Pengadilan HAM terletak di situ, yaitu pada ada atau tidaknya langkah perbaikan dilakukan. ***

 



* Disampaikan pada Dialog Publik  “Kejahatan Melawan Kemanusiaan Berbasis Jender: Apa Peluang Korban Mendapatkan Keadilan?” untuk materi  “Dimensi Jender dalam Proses Pengadilan HAM ad hoc: Hasil Pemantauan ELSAM” pada 23 Agustus 2005 di Hotel Treva Internasional, diselenggarankan oleh Komnas Perempuan.

 

** Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Jakarta.   

 

[1] Sebagai pengecualian, satu-satunya saksi korban yang diperiksa pertama-tama pada tahap pemerikasaan saksi adalah saksi Manuel Viegas Carascalau yang bersaksi pada perkara dengan terdakwa Mayjend. Adam Damiri.

[2] Mekanisme perlindungan terhadap saksi seperti yang tentukan dalam PP No. 2 tahun 2002, yaitu dengan perahasiaan identitas saksi dan pemeriksaan kesaksian tanpa bertatap muka dengan terdakwa tidak pernah digunakan. Jaksa sendiri tidak pernah mengajukan permohonan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi demi perlindungan kepada saksi tersebut ketika bersaksi di persidangan. Demikian pula halnya dengan hakim yang tidak juga melakukan langkah-langkah yang perlu untuk upaya perlindungan terhadap saksi terutama pada saat pemeriksaan di persidangan.

 

[3] Lihat misalnya barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara Timbul Silaen.

[4]Dalam beberapa berkas perkara, majelis hakim dalam menguraikan unsur meluas dan sistematik menunjuk pada beberapa referensi diantaranya pendapat ahli hukum dan pengertian seperti yang digunakan dalam praktek peradilan internasional. Sedangkan dalam beberapa berkas perkara lain penjelasan atas unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan tidak dijelaskan dari mana sumber referensinya. Lihat putusan terhadap terdakwa Herman Sedyono Dkk dan putusan terhadap terdakwa Asep Kuswani dkk.

[5]Lihat putusan Herman Sedyono dkk dan putusan Asep Kuswani dkk. Dalam dua putusan ini pembuktian untuk pertanggungjawaban para terdakwa dimulai dengan menjawab pertanyaan mengenai adanya kejahatan terhadap kemanusiaan, siapa pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut dan apakah para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat yang terjadi. Dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa memang terjadi pelanggaran HAM yang berat dan pelakunya adalah milisi pro intergrasi yang tidak ada hubungan organisasional dengan para terdakwa sehingga terdakwa tidak mempunyai komando atau pengendalian yang efektif dan terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

[6]Lihat putusan terhadap terdakwa Letkol. Soejarwo yang menjelaskan bahwa kendatipun pasukan yang  berada di bawah pengendalian terdakwa bukan termasuk sebagai pelaku aktif tetapi pasukan terdakwa adalah sebagai pelaku pasif untuk mencegah. Menghentikan, mengendalikan pasukan untuk bertindak secara efektif dan patut padahal wewenang itu ada padanya. 




Artikel Terkait