PENEGAKAN HAM 2010: TAHUN MENUJU KEMUNDURAN HAK ASASI MANUSIA - Elsam.or.id PENEGAKAN HAM 2010: TAHUN MENUJU KEMUNDURAN HAK ASASI MANUSIA

 

1.   PENGANTAR

 

Pada awal tahun 2010, merespon situasi hak asasi manusia (HAM) tahun 2009dan memandang perjalanan 12 tahun reformasi, ELSAM menyoroti adanya sejumlah kegagalan institusionalisasi HAM di pelbagai lembaga negara, meski terjadi peningkatan jaminan HAM melalui beragam produk perundang-undangan. Selama 12 tahun sejak reformasi, Pemerintah Indonesia sudah memiliki kerangka hukum yang baik dan sistematis untuk melindungi HAM, namun jaminan teks dalam berbagai regulasi, pada kenyataanya belum mampu terimplementasi dengan sebagaimana mestinya. Hal ini berdampak pada masih buruk dan rendahnya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM. Pada awal tahun 2010, ELSAM merekomendasikan sejumlah perubahan dan perbaikan dalam jajaran institusi-institusi negara, guna melakukan perbaikan penegakan HAM, termasuk mendorong masyarakat sipil untuk terus-menerus mengawasi proses reformasi di dalam tubuh institusi-institusi tersebut.[1] Tanpa adanya perbaikan menyeluruh pada internal institusi-institusi negara, jaminan perlindungan HAM diprediksikan akan terus menurun.

 

Pandangan di atas makin terbukti dengan semakin menurunnya situasi penegakan HAM selama tahun 2010. Sejumlah pelanggaran HAM yang terjadi sangat terkait erat dengan performa lembaga-lembaga penegak hukum dan HAM, yang tidak mampu menjabarkan mandat regulasi, serta melemahnya sikap —kewajiban— perlindungan HAM dari para pejabat publik. Kondisi ini kian diperburuk dengan masih eksis, danjuga munculnya sejumlah regulasi baru,yang tidak sejalan dengan perlindungan HAM. Di sejumlah wilayah, praktik kekerasan masih sering terjadi, bahkan tidak jarang pelakunya adalah aparat keamanan negara sendiri. Hal seperti ini sebetulnya menunjukkanreformasi di sejumlah lembaga negara, yang memiliki tangung jawab menjaga keamanan dan ketertiban belumlah tuntas. Demikian pula dengan kewajiban penyelesaian pelanggaran HAM masa laluyang sampai saat ini belum terselesaikan, dengan mengambangkan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu. Selain itu, meningkatnya kelompok massa yang menggunakan cara-cara kekerasan juga telah menyeret aparat negara dalam situasi yang tidak netral dan diskriminatif, bahkan tidak berdaya.

 

Kondisi ini juga bertolak belakang dengan janji Presiden SBY dalam pencalonan kembali sebagai presiden pada Pemilu Presiden 2009. Terkait dengan agenda HAM, SBY berjanji akan menjamin kebebasan dan hak asasi, keadilan tanpa diskriminasi, melindungi kaum perempuan dan anak, dan politik non-diskriminasi. Sementara visi pemerintahan SBY sendiri, ialah terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Visi tersebut diturunkan ke dalam beberapa misi, yaitu: (1) melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera; (2) memperkuat pilar-pilar demokrasi; dan (3) memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.[2] Merujuk pada berbagai situasi pelanggaran yang terjadi, nampak seluruh visi-misi, dan janji Presiden untuk memajukan dan melindungi hak asasi, nampak semakin menjauh dari realitas.

 

Tabel 1: Komparasi Visi-Misi dan Janji SBY

 

Visi

Misi

Janji Bidang HAM

Terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan

-      Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera.

-      Memperkuat pilar-pilar demokrasi.

-      Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang

-    Keadilan tanpa diskriminasi.

-    Menjamin kebebasan dan hak asasi.

-    Melindungi kaum perempuan dan anak.

-    Politik non-diskriminasi.

 

Janji Presiden tersebut, merupakan pengikat penting atas tanggung jawab SBY sebagai presiden terpilih dengan seluruh warga negara yang dipimpinnya. Selain itu, dalam konteks ketatanegaraan, Presiden dalam sumpah jabatannya berjanji menegakkan Konstitusi yakni UUD 1945,[3] yang diantaranya melaksanakan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi HAM sebagai hak konstitusional warga negara. Presiden beserta segenap aparat pemerintahannya, termasuk lembaga-lembaga negara yang lain, juga terikat pada kewajiban untuk melaksanakan mandat berbagai undang-undang, guna menegakkan hak asasi.

 

ELSAM memandang situasi penegakan HAM tahun 2010 merupakan situasi  yang mengarah (awalan/pijakan) pada semakin memburuknya situasi HAM pada tahun-tahun mendatang. Situasi ini dimungkinkan, bilamana tidak ada satu pun peningkatan dalam perlindungan HAM, dengan lembaga-lembaga penegakan hukum dan HAM sebagai ujung tombaknya. Berbagai rangkaian peristiwa yang terjadi selama tahun 2010, dan bagaimana lembaga-lembaga negara, beserta seluruh aparatusnya dalam memberikan respon, cukup menjelaskan tentang kemungkinan mewujudnya prediksi di atas. Bahwa tanpa adanya perubahan yang besar dalam institusi-institusi tersebut, termasuk juga perubahan aktor-aktor yang menjabat di dalamnya, dipastikantidak akan memberikan dampak apapun terhadap peningkatan jaminan HAM di tahun-tahun mendatang.

 

Laporan HAM ini disusun sebagai upaya untuk memotret isu-isu penting HAM selama tahun 2010, sebagai kelanjutan proses pemantauan HAM yang dilakukan ELSAM pada tahun-tahun sebelumnya. Kerangka laporan disusun dengan mendeskripsikan situasi pelanggaran HAM selama tahun 2010 dan respon negara atas berbagai peristiwa pelanggaran HAM tersebut. Pilihan bentuk pelanggaran HAM yang diprotret adalah praktik pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi, yang selama ini dipantau dan diadvokasi secara aktif oleh ELSAM. Analisis dilakukan dengan melihat tanggung jawab negara (state’s obligations) yang tercermin dalam berbagai kebijakan, sikap, serta tindakan yang diambil dalam merespon berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama tahun 2010.



[1]    ELSAM, 12 Tahun Reformasi, Gagalnya Institusionalisasi Hak Asasi Manusia dalam Lembaga-Lembaga Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia: Review Hak Asasi Manusia, Mei 2010.

[2]    Lihat http://sbypresidenku.com.

[3]    Sumpah Presiden  Indonesia ketika akan menjabat adalah; “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.




Downloads