Pengadilan Ad Hoc HAM Timtim Hanya Sandiwara Hukum - Elsam.or.id Pengadilan Ad Hoc HAM Timtim Hanya Sandiwara Hukum

Suara Pembaruan, Sabtu 30 November 2002

JAKARTA - Pengadilan Ad Hoc HAM Timor Timur (Timtim) dinilai hanya sebuah "sandiwara hukum" untuk membersihkan keterlibatan aparat keamanan negara dalam peristiwa pelanggaran HAM berat di Timtim. Pengadilan ini dipakai sebagai sarana menjustifikasi apa yang terjadi di Timtim hanya sebagai bentrokan antarmasyarakat Timtim, yakni masyarakat prointegrasi dengan prokemerdekaan.

Demikian dikatakan Direktur Ekekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Ifdhal Kasim kepada Pembaruan, di Jakarta, Sabtu (30/11) menanggapi putusan hakim Pengadilan Ad Hoc HAM, di Jakarta Pusat yang membebaskan empat terdakwa dari kalangan mliter dalam perkara pelanggaran HAM berat Timtim.

Pengadilan Ad Hoc HAM Jakarta Pusat dalam persidangan yang berbeda, Jumat (29/11) kembali membebaskan empat terdakwa militer dalam perkara pelanggaran HAM berat Timtim. Keempat orang tersebut adalah mantan Komandan Distrik Militer (Dandim) Dili Letkol Endar Priyanto, mantan Dandim Liquisa Letkol Asep Kuswani, mantan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Liquisa AKBP Adios Salova, dan mantan Bupati Liquisa Leonito Martin.

Menurut majelis hakim, ketiga terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam penyerangan kompleks Gereja di Liquisa pada 19 April 1999 silam. Akibat kerusuhan itu, dilaporkan lima orang tewas dan 20 lainnya luka-luka.
Sebelumnya, pengadilan yang sama membebaskan mantan Kapolda Timtim Brigjen Pol Timbul Silaen, dan mantan Bupati Covalima Kol Herman Sedyono Cs. Sedangkan dalam rangkaian pengadilan ad hoc HAM, vonis baru dijatuhkan terhadap mantan Gubernur Dili Abilio Soares (tiga tahun) dan mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Pro Integrasi Eurico Gutteres (10 tahun)

Menurut Ifdhal, putusan itu sangat sulit diterima secara hukum, karena para terdakwa berada pada posisi formal sebagai penanggung jawab keamanan selama dan sesudah jajak pendapat, serta mempunyai kewenangan sah mencegah dan memulihkan pada saat itu. "Mereka yang bertanggung jawab secara langsung terhadap keamanan justru dibebaskan, sementara Abilio Jose Soares dan Eurico Guterres, yang notabene tidak bertanggung jawab secara langsung terhadap keamanan, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pembiaran," ujarnya. (M-17)