Timor Timur - Elsam.or.id Timor Timur

 
Dokumen Timur-Timor


Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc merupakan implementasi dari Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Terbentuknya Pengadilan HAM di Indonesia ini mempunyai arti penting dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Pertama, dibentuknya Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc ini akan membuka peluang penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu maupun yang terjadi setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 26 tahun 2000. Kedua, terbentuknya Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc menjadi salah satu tonggak dalam reformasi hukum di Indonesia.


Namun demikian, melihat proses persidangan Pengadilan HAM Ad Hoc Tim-tim dan keseriusan pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan Pengadilan HAM ini, tampaknya harapan masyarakat, khususnya korban pelanggaran HAM bahwa pengadilan ini akan dilaksanakan secara fair dan imparsial tidak dapat tercapai sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana yang menjamin terselenggaranya peradilan yang fair dan imparsial tersebut.


Dengan dilakukannya monitoring terhadap pelaksanaan Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok dan Pengadilan HAM Abepura diharapkan dapat terciptanya akuntabilitas publik proses persidangan ini. Hal ini disebabkan, karena proses persiapan pelaksanaan Pengadilan HAM ini sendiri masih menyisakan beberapa masalah, yaitu:

Kesatu, proses pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok dan Pengadilan HAM Abepura relatif memakan waktu yang lama, sehingga dikhawatirkan akan terjadi penghilangan atau pengurangan barang bukti yang akan dihadirkan ke persidangan, sehingga proses persidangan tidak akan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang fair dan tidak memihak (impartial).

Kedua, proses rekruitment para hakim Pengadilan HAM Ad Hoc dan Pengadilan HAM yang terdiri dari hakim karier dan hakim non karier berlangsung secara tidak transparan. Proses rekruitment tersebut dilaksanakan dengan tidak mengikutkan masyarakat dalam proses rekruitment. Parameter kualifikasi para hakim Pengadilan HAM tersebut juga sangat sumir dan tidak transparan. Tidak jelas apa kriteria minimum yang harus dimiliki oleh para hakim tersebut untuk menjadi hakim Pengadilan HAM.

Ketiga, proses seleksi para hakim Pengadilan berlangsung sangat sederhana dan kurang memadai. Selama proses seleksi para hakim Pengadilan HAM tersebut tidak disediakan ruang untuk dilakukannya uji ketepatan dan kelayakan (fit and proper test) oleh lembaga yang berwenang.

Keempat, waktu dan materi pelatihan untuk para hakim tersebut juga tidak sesuai dengan perencanaan semula. Rencana untuk mendatangkan narasumber dari Swedia dan Norwegia yang berpengalaman menangani proses persidangan kasus-kasus pelanggaran HAM berat juga tidak terrealisasi secara sempurna.

Kelima, proses pemilihan dan penempatan posisi jaksa penuntut umum juga tidak jauh berbeda masalahnya dengan proses pemilihan hakim. Jaksa, yang terdiri atas jaksa karier, pensiunan jaksa dan oditur militer dipilih secara tidak transparan dan tidak mengikutsertakan partisipasi publik untuk memberikan masukan-masukan (input) terhadap pemilihan jaksa penuntut umum tersebut. Keenam, mengingat ketidak seriusan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Pengadilan HAM kasus pelanggaran HAM Tim-Tim, maka tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pelaksanaan Pengadilan HAM kasus Tanjung Priok dan Abepura pemerintah Indonesiapun tidak akan serius menyelenggarakan pengadilan ini.


Downloads
Artikel Terkait