Abepura - Elsam.or.id Abepura

 
Dokumen Abepura

Kasus Abepura merupakan peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi setelah diundangkannya Undang-undang No. 26 tahun 2000. Sedangkan perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Tim-tim pada pra dan pasca jajak pendapat 1999 merupakan peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang diadili oleh Pengadilan HAM Ad Hoc, yang kemudian disusul oleh perkara pelanggaran HAM Tanjung Priok yang akan diperiksa dan diadili oleh Pengadilan HAM Ad Hoc Jakarta Pusat pada pertengahan Agustus (pertengahan Juli 2003 baru dilimpahkan ke Pengadilan HAM Ad Hoc).

Peristiwa Abepura berawal pada tanggal 7 Desember 2000 dimana terjadi penyerangan yang dilakukan oleh massa yang tidak dikenal terhadap Mapolsek Abepura yang mengakibatkan satu orang polisi meninggal dunia dan 3 orang lainnya luka-luka. Setelah terjadi peristiwa penyerangan tersebut, Kapolres Jayapura AKBP Drs. Daud Sihombing dengan dibantu oleh Komandan Satuan Tugas Brimob Polda Irian Jaya Kombes Pol. Drs. Johny Wainal Usman, melakukan pengejaran dan penahanan terhadap orang-orang yang diduga sebagai pelaku penyerangan tersebut. Pengejaran tersebut dilakukan antara lain terhadap Asrama mahasiswa Ninmin, pemukiman warga Kobakma Mamberamo dan Wamena, asrama mahasiswa Yapen Waropen, kediaman masyarakat suku Lani, suku Yali, suku Anggruk dan terhadap asrama Ikatan Mahasiswa Ilaga. Dalam pengejaran dan penahanan terhadap kelompok-kelompok tersebut telah terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 dan undang-undang No. 26 tahun 2000 seperti penyiksaan (torture), pembunuhan kilat (summary killings), penganiayaan (persecution), perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik secara sewenang-wenang, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (unlawful arrest and detention), pelanggaran atas hak milik, dan pengungsian secara tidak sukarela (involuntary displace persons).

Latar belakang terjadinya peristiwa Abepura tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebijakan negara terhadap Papua, dimana kebijakan negara tersebut tertuang dalam Rencana Operasi Pengkondisian Wilayah dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dalam Menyikapi Arah Politik Irian Jaya (Papua) Untuk Merdeka dan Melepaskan Diri Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen inilah yang menjadi kerangka acuan rencana operasi menyeluruh dari pemerintah untuk menghadapi gerakan rakyat Papua yang dikategorikan sebagai gerakan separatis.




Downloads
Artikel Terkait