SIARAN PERS BERSAMA MASYARAKAT SIPIL
Mengecam Ujaran Kebencian Atas Nama Agama dan Pemblokiran Situs-situs Islam tanpa Prosedur Hukum
Masyarakat sipil Indonesia mengecam tindakan pemerintah Indonesia memblokir situs-situs media online tanpa prosedur dan proses yang jelas.

PEMANTAUAN KEBIJAKAN
Pemerintahan Jokowi-JK Diingatkan untuk Selesaikan Rancangan KUHP
Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Wahyudi Djafar mengatakan, pemerintah harus menyelesaikan pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jika tidak, maka pemerintah gagal memenuhi janjinya untuk memperbaharui penegakan ...

ALIANSI NASIONAL REFORMASI KUHP
Catatan Awal Atas Rencana Pembahasan RKUHP tahun 2015
Aliansi Nasional Reformasi KUHP menegaskan pentingnya Pemerintah untuk secara serius melakukan kajian tentang pasal-pasal yang akan dirumuskan dalam RKUHP.

KEBEBASAN BEREKSPRESI
Menkominfo Mesti Jelaskan Mekanisme Penutupan Situs Berita
Peneliti ELSAM Wahyudi Djafar menambahkan, ketiadaan aturan yang jelas mengenai pengawasan terhadap konten internet, merupakan bentuk kesewenang-wenangan pemerintah dengan menutup hanya berdasarkan alasan subyektif.

FREEDOM OF EXPRESSION
Govt unblocks radical websites
Wahyudi Djafar of the Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM) blasted the blocking of the Islamist websites, saying it was a “repressive” measure.

KEBEBASAN BEREKSPRESI
Pemblokiran Situs Internet Cacat Sejak Awal
"Praktik pemblokiran konten internet, dinilai banyak kalangan secara teknis telah cacat di awal, dikarenakan selalu memiliki dampak yang lebih luas, daripada sasaran yang hendak dituju." kata Peneliti ELSAM, Wahyudi Djafar.

PRESS BRIEF
Tanpa mekanisme due process, pemblokiran konten internet adalah semena-mena
Publik tiba-tiba saja dikejutkan dengan tindakan pemblokiran terhadap situs-situs internet, yang selama ini ditengarai gencar melakukan propaganda ekstrimisme-kekerasan dengan latar agama.

PEMANTAUAN KEBIJAKAN HAM
Mengintegrasikan Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan
Seluruh agenda pembangunan harus diintegrasikan dengan upaya negara untuk memenuhi kewajiban dalam HAM, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan masyarakat adat, sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini dikenal ...

PENGUATAN KORBAN
Sosialisasi Koperasi Korban di Sulawesi Tengah
Antusiasme para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM terkait koperasi korban ini sangat tinggi karena aturan peminjaman dari koperasi korban dirasakan sangat meringankan para korban dan keluarga korban

BISNIS DAN HAM
Respon Holcim atas Pengaduan NGO Indonesia ke NCP Swiss
Holcim mengapresiasi kesempatan untuk merespon Pernyataan Pers Bersama mengenai proses akuisisi lahan di Indonesia. Kita sangat memperhatikan kekhawatiran yang disampaikan oleh masyarakat sipil dan langsung mencari keterangan terkait isu yang diangkat ...
1 2 3 4 5 Next